<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/m-aris-pemerkosa-bocah-dipindahkan.jpg" alt="JALANI HUKUMAN: Muhammad Aris saat ditahan di Lapas Kelas II-B Mojokerto pada 2019. Dia divonis penjara 12 tahun dan kebiri kimia dalam kasus pemerkosaan sembilan bocah. (SOFAN KURNIAWAN/ JAWA POS RADAR MOJOKERTO)" width="100%">
<figcaption>JALANI HUKUMAN: Muhammad Aris saat ditahan di Lapas Kelas II-B Mojokerto pada 2019. Dia divonis penjara 12 tahun dan kebiri kimia dalam kasus pemerkosaan sembilan bocah. (SOFAN KURNIAWAN/ JAWA POS RADAR MOJOKERTO)</figcaption>
</figure>Terpidana kasus pemerkosaan anak M. Aris baru akan dikebiri setelah menjalani hukuman pokok. Eksekutornya nanti kejaksaan, tapi harus melibatkan sejumlah pihak.  YULIANTO ADI NUGROHO, Kab Mojokerto  ---  ”REKOR” yang tak seorang pun mau itu masih dipegang Muhammad Aris. Terpidana kasus pemerkosaan sembilan bocah di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tersebut masih menjadi satu-satunya terpidana kebiri kimia di Indonesia.  Sebab, Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di bawah umur, lolos dari hukuman itu dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung kemarin (15/2).  Herry juga luput dari hukuman mati yang, seperti kebiri kimia, masuk daftar tuntutan jaksa penuntut umum kasus tersebut.  Aris belum dikebiri. Pria 24 tahun asal Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, itu kini masih menjalani masa hukuman pokok 12 tahun.  Saat ini Aris mendekam di sel tahanan Lapas Kelas I Surabaya. Dia dipindahkan dari Lapas Kelas II-B Mojokerto ke lapas yang berada di Porong, Sidoarjo, tersebut sejak 3 Desember 2020.  ”Pemindahan itu atas pertimbangan keamanan,” tegas Kasibinadik Lapas Kelas II-B Mojokerto Bayu Novianto kepada Jawa Pos Radar Mojokerto kemarin (15/2).  Dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Mojokerto pada 2 Mei 2019, Ketua Majelis Hakim Joko Waluyo menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara. Vonis itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum selama 17 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.  Menurut Bayu, Aris termasuk napi dengan vonis tingkat tinggi. Yakni, lebih dari tujuh tahun. Karena itu, dia harus dipindahkan ke lapas kelas A dengan tingkat keamanan maksimal.  Pemindahan itu juga mempertimbangkan status Aris sebagai napi kasus pemerkosaan anak dengan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. ”Menghindari benturan dengan napi lainnya,” imbuh Bayu.  Aris dieksekusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto ke lapas yang berada di Jalan Taman Siswa, Kota Mojokerto, itu pada 22 Agustus 2019. Selama menjadi warga binaan, kata Bayu, Aris ditempatkan di sel khusus. Namanya sel pengasingan. Pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai tukang las itu dipisahkan dari napi lain untuk menghindari potensi gangguan keamanan dalam lapas.  Selama sidang, Aris mengakui dan terbukti melakukan tindakan asusila pemerkosaan dan pencabulan terhadap sembilan bocah. Selain hukuman tersebut, pengadilan memvonis Aris 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan atas kasus asusila terhadap balita di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota pada 20 Juni 2019.  Bayu menyampaikan, masa hukuman atas dua vonis tersebut diakumulasikan sehingga hukuman Aris menjadi 20 tahun penjara. Terkait dengan eksekusi kebiri kimia, itu dilakukan setelah Aris menyelesaikan pidana pokoknya, yakni 12 tahun penjara terhitung sejak dia ditahan pada Mei 2018.  Setidaknya 2030 nanti atau delapan tahun lagi untuk eksekusi kebiri kimia. ”Soal kebiri itu menjadi kewenangan kejaksaan. Statusnya sekarang menjadi warga binaan Lapas Porong,” terang Bayu.  Sebelumnya, Kasipidum Kejari Kabupaten Mojokerto Ivan Yoko menegaskan, eksekusi kebiri kimia dilakukan setelah menjalani masa pidana pokok dikurangi masa tahanan. Tahapan pemberian zat kimia penekan hasrat seksual itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual.  Dibutuhkan sejumlah tahapan eksekusi. Mulai instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) paling lambat sembilan bulan sebelum masa pidana habis. Lalu, penilaian klinis bersama Kementerian Kesehatan paling lambat tujuh hari setelah pemberitahuan Kemenkum HAM. Penilaian itu meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Hasil penilaian itulah yang menentukan apakah Aris layak dikebiri atau tidak.  ”Eksekutornya memang kejaksaan, tapi teknis pelaksanaannya masih menunggu peraturan menteri kesehatan,” jelasnya.

Dipindahkan dari Lapas Mojokerto ke Porong atas Pertimbangan Keamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/HUKUM-KEBIRI_Sofan-Kurniawan_Radar-Mojokerto-1.jpg" alt="Muh.Aris terdakwa kasus penacabulan terhadap sembilan anak dbawah umur dikeluarkan dari ruang karantina Lapas Mojokerto , Senin (26/08/2019) Aris dijatuhi hukuman kebiri. SOFAN KURNIAWAN/RADAR MOJOKERTO" width="100%">
<figcaption>Muh.Aris terdakwa kasus penacabulan terhadap sembilan anak dbawah umur dikeluarkan dari ruang karantina Lapas Mojokerto , Senin (26/08/2019) Aris dijatuhi hukuman kebiri. SOFAN KURNIAWAN/RADAR MOJOKERTO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerkosa 12 anak di Mojokerto, M. Aris, akan dikebiri saat masa hukuman penjaranya tinggal dua tahun. Karena dia divonis 12 tahun, berarti sanksi kebiri baru diterapkan ketika masa hukumannya memasuki tahun kesepuluh.  "Menjelang akhir masa hukuman badan, terpidana Aris kami eksekusi kebiri kimia," tegas Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono saat diskusi publik bertajuk Hukuman Kebiri untuk Predator Anak di Empire Palace, Surabaya, kemarin (28/8).  Dia menjelaskan, kebiri kimia itu hanya bersifat sementara. Tidak permanen seperti kebiri bedah. Di dalam aturannya, kebiri kimia hanya berlaku untuk dua tahun. Dosis obat untuk kebiri kimia paling lama hanya enam bulan. "Kalau dua tahun, berarti dia nanti dikebiri kimia empat kali," ucapnya.  Setelah masa dua tahun berakhir, jaksa harus bertanggung jawab mengembalikan kejantanan Aris. Dengan demikian, ketika keluar penjara, Aris sudah normal. Jaksa juga harus bertanggung jawab menjamin kesehatan Aris ketika sudah bebas. "Negara wajib memulihkan terpidana sampai pulih saat dia bebas. Misal dia punya masalah jantung karena kebiri atau impotensi, itu tanggung jawab negara," jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PREDATOR-ANAK_JAWA-POS-PHOTO_Jawa-Pos-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PREDATOR ANAK: Aris saat diamankan di Polres Mojokerto (26/10/2018). (JAWA POS PHOTO)  Kini Kejari Mojokerto masih menunggu petunjuk teknis dari Kejagung untuk pelaksanaan kebiri. Rudy juga belum mengajukan permohonan kebiri kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jika tidak ada dokter yang bersedia mengebiri Aris, jaksa siap mengeksekusi sendiri.  "TiÂ­dak harus dokter. Pelajar belajar nyuntik tiga hari sudah bisa. Kami dari kejaksaan juga punya bidan sendiri, perawat sendiri, bisa menjadi eksekutor."  Diskusi yang diselenggarakan Komunitas Media Pengadilan Kejaksaan (Kompak) Surabaya itu juga menghadirkan Ketua Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK) IDI dr Pudjo Hartono. Pudjo secara tegas menolak apabila dokter harus menjadi eksekutor kebiri kimia. Kebiri, menurut dia, bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter. "Bahwa kami tidak akan menggunakan ilmu kami untuk membuat orang menderita," katanya.  Dia mencontohkan hukuman mati. Dalam teknis eksekusinya, dokter tidak menjadi eksekutor. Dokter hanya berperan memastikan apakah orang yang dieksekusi sudah mati atau belum. Selain itu, eksekutor hukuman mati dirahasiakan.  Kebiri kimia, menurut Pudjo, membutuhkan biaya yang cukup besar. Harga obat-obatan untuk mengebiri sangat mahal. Selain itu, efek sampingnya banyak. Dia khawatir kebiri kimia berdampak buruk bagi kesehatan orang yang dikebiri.  Pengamat hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya Taufik meyakini bahwa tidak semua dokter menolak eksekusi kebiri kimia. Jaksa, menurut dia, bisa merahasiakan dokter dan rumah sakit yang mengeksekusi kebiri. Dia mencontohkan dokter di Amerika Serikat yang juga mengeksekusi hukuman mati.  "Kita bisa mencontoh di Amerika. Identitas dokter yang mengeksekusi dirahasiakan. Rumah sakit tidak ditunjukkan," katanya. <h3>Menteri Yohana Dukung Sanksi Kebiri</h3> Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mendukung putusan majelis hakim yang menjatuhkan sanksi kebiri.  Kemen PPPA tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. "Kemen PPPA mengapresiasi putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto," ucapnya.  Menteri asli Papua itu menerangkan, UU 17/2016 yang berfungsi untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual sudah seharusnya digunakan aparat hukum. Yang dilakukan majelis hakim PN Mojokerto menjadi yang pertama di Indonesia. Hal tersebut merupakan langkah maju yang diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku.  Dirjen Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar menyatakan, pemerintah tengah menyusun teknis pemberian hukuman tambahan bagi pelaku pencabulan anak. Salah satunya adalah hukuman kebiri.  "Nanti rumusan dalam PP (peraturan pemerintah, Red) dan permen (peraturan menteri)-nya sangat memperhatikan masalah HAM ini," katanya kemarin.

Kejantanan Aris Dikembalikan setelah Dua Tahun Dikebiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PREDATOR-ANAK_JAWA-POS-PHOTO_Jawa-Pos.jpg" alt="PREDATOR ANAK: Aris saat diamankan di Polres Mojokerto (26/10/2018). (JAWA POS PHOTO)" width="100%">
<figcaption>PREDATOR ANAK: Aris saat diamankan di Polres Mojokerto (26/10/2018). (JAWA POS PHOTO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - M. Aris, pemerkosa 12 bocah di Mojokerto, bisa lebih lama "mempertahankan kejantanannya". Kendati vonis kebiri yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto sudah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya ternyata menunggu selesainya pidana penjara.  Aris sendiri harus mendekam di dalam penjara selama 20 tahun. Dengan begitu, eksekusi kebiri baru bisa dilaksanakan 20 tahun kemudian. Itu disertai asumsi masa hukuman Aris tidak dikorting.  Kapan Aris <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/08/2019/jaksa-siapkan-dokter-eksekutor-pemerkosa-12-bocah-segera-dikebiri/">dikebiri</a> memang sempat simpang siur. Kejaksaan Negeri Mojokerto menganggap kebiri dilaksanakan bersamaan dengan pidana penjara. Karena itu, kejaksaan kini mencari dokter yang bersedia mengeksekusi putusan tersebut.  Namun, menurut Komisioner KPAI Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Putu Elvina kemarin (25/8), ketentuan bahwa kebiri dilakukan setelah pidana pokok tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016. Namun, hingga kini UU tersebut belum memiliki peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis.  Menurut Putu, pembahasan PP itu masih berlanjut. Meski demikian, KPAI mendorong Aris tetap dihukum sesuai putusan hakim. Dia menjelaskan, salah satu pokok yang dibahas adalah pemeriksaan sebelum dilakukan kebiri kimia. "Menjelang akhir masa tahanan pokok, terpidana akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia dalam kondisi layak dikebiri secara kimia," ucapnya.  Pemeriksaan akan dilakukan dua kali. Dengan begitu, kondisi terpidana bisa diketahui dengan lebih akurat. Pemeriksaan dilakukan ahli medis. Komponennya sedang disusun.  Terpidana yang akan menjalani kebiri juga mendapatkan rehabilitasi dari tim lintas sektor. Tujuannya ialah melihat kondisi psikologis terpidana sekaligus untuk pengawasan.  Perdebatan lainnya terkait dengan sikap Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang menolak melakukan eksekusi kebiri kimia. "Kebiri ini tidak serta-merta suntikan kimia," tutur Putu.  Selain suntikan antiandrogen, bisa diberikan pil dengan kandungan yang sama. Menurut Putu, pemberian pil itu bisa menjadi jalan keluar ketika IDI masih menolak. "Dengan sumber daya yang ada, jaksa masih bisa melakukan eksekusi," imbuhnya.  Putu menjelaskan, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/08/2019/kejaksaan-mencari-eksekutor-hukuman-kebiri-terhadap-pemerkosa-12-bocah/">putusan kebiri</a> dari PN Mojokerto memberikan angin segar. Meski PP-nya belum dibuat saat putusan dijatuhkan, hukuman itu masih bisa dilakukan. Apalagi, waktu pelaksanaannya masih lama. Menunggu Aris bebas. "Karena sudah berkekuatan hukum tetap, harus segera diputuskan PP-nya. Resistansi dari IDI bisa dimaklumi. Sebab, mereka tugasnya memang menyembuhkan orang sakit," tuturnya.  Namun, Putu mengingatkan, aturan soal hukuman tambahan kebiri tersebut sudah memiliki payung hukum sehingga tetap harus dijalankan. "Negara lain juga ada yang mempraktikkan kebiri, misalnya Israel dan Korea," ucapnya.  Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Valentina Ginting menyatakan, hukuman kebiri diharapkan memberikan efek jera. Bagi mereka yang belum melakukan pun, diharapkan ada rasa takut. "Rohnya memang memberikan efek jera," katanya.  Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengapresiasi hakim yang memutus hukuman kebiri untuk Aris. "Itu hakimnya berarti sudah membaca," ujarnya. Nahar pun memberikan dukungan agar hukuman tersebut tetap dijalankan. <h3>Kejati Jatim Tunggu Juknis</h3> Kejaksaan kini membahas teknis pelaksanaan kebiri terhadap M. Aris, terpidana kasus pencabulan 12 bocah di Mojokerto. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Richard Marpaung menyatakan, kejati berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai teknis pelaksanaan hukuman tersebut.  Pembahasan dilakukan karena tidak ada satu pun rumah sakit di Mojokerto yang bersedia menjadi eksekutor kebiri. Kejari Mojokerto sempat kesulitan sampai kemudian meminta petunjuk teknis (juknis) ke Kejati Jatim. Hukuman kebiri terhadap Aris harus dilaksanakan karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).  Vonis itu dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jatim di tingkat banding. Selain dikebiri, Aris dipidana 12 tahun penjara dan didenda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Jika ditambah dengan vonis untuk kasus pemerkosaan terbaru, total hukuman penjara yang diterima Aris adalah 20 tahun.  Pembahasan teknis tersebut membuka peluang pengebirian bisa dilakukan pihak lain selain rumah sakit. "Kami masih berkoordinasi dengan Kejagung bagaimana juknis pelaksanaannya. Apa melalui rumah sakit yang ditunjuk atau dikebiri kimia dengan cara bagaimana. Perlu diatur dengan juknis," jelas Richard kemarin (25/8).  Hukuman kebiri itu cukup rumit karena baru kali pertama terjadi di Indonesia. Selama ini kejaksaan belum pernah membahas teknis pelaksanaannya. Richard tidak memastikan kapan jaksa selaku eksekutor putusan tersebut melaksanakan putusan kebiri kimia itu. "Kapan eksekusinya, nanti setelah ada juknisnya. Karena hukuman kebiri ini juga baru," katanya.

Pemerkosa 12 Bocah di Mojokerto, Dipenjara Dulu, Baru Dikebiri

pemerkosa bocah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerkosa bocah

Berita Terkini

Dipindahkan dari Lapas Mojokerto ke Porong atas Pertimbangan Keamanan

Kejantanan Aris Dikembalikan setelah Dua Tahun Dikebiri

Pemerkosa 12 Bocah di Mojokerto, Dipenjara Dulu, Baru Dikebiri

Download Aplikasi JawaPos.com