<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/koruptor-ramai-ramai-ajukan-pk-pakar-hukum-minta-ma-hati-hati_m_.jpg" alt="Ilustrasi Mahkamah Agung. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar meminta MA jeli dalam mencermati pengajuan PK narapidana koruptor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahkamah Agung. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar meminta MA jeli dalam mencermati pengajuan PK narapidana koruptor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim Agung Muhammad Syarifuddin terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025 dalam pemilihan pada Senin (6/4). Dia terpilih untuk menggantikan Hatta Ali yang akan pensiun pada 1 Mei 2020.  Dalam sidang paripurna khusus pemilihan ketua, Syarifuddin mengatongi 32 suara pada pemilihan tahap kedua. Calon lainnya, Andi Samsan Nganro hanya memeroleh 14 suara. Dengan demikian Syarifuddin sah terpilih sebagai ketua MA menggantikan Hatta Ali.  Dalam sambutannya, Syarifuddin menyampaikan terimakasih telah dipercaya untuk memimpin lembaga tertinggi di peradilan. Dia mengharapkan dapat didukung untuk mengemban amanah melanjutkan estafet kepemimpinan di MA.  "Terima kasih atas kepercayaan kepada saya untuk menerima tongkat estafet kepemimimpinan Ketua MA. Mulai hari ini berakhir sudah demokrasi kecil di MA. Mulai hari ini pula, saya harap tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada dukung-mendukung di antara kita," kata Syarifuddin, Senin (6/4).  Syarifuddin mengajak jajaran peradilan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar MA dan badan peradilan di Indonesia lebih baik lagi. Dia pun meminta dukungan sepenuhnya dari jajaran peradilan.  "Kita kembali bersatu-padu bahu-membahu dan kerja keras menyambut tugas dan tanggung jawab kita ke depan agar MA dan badan peradilan lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini," harap Syarifuddin.  Untuk diketahui, Syarifuddin saat ini menjabat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. Hakim Agung kelahiran Baturaja, Sumatera Selatan ini dipilih oleh mayoritas hakim agung pada 14 April 2016 untuk menduduki jabatan yang ditinggalkan Mohammad Saleh.  Pada 3 Mei 2016, Syarifuddin mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI untuk membantu Ketua MA mengurus bidang yudisial untuk periode 2016-2021.  Perjalanan kariernya di dunia peradilan dipandang cemerlang. Dia memulai sebagai calon hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh pada 1981. Dia kemudian ditempatkan sebagai hakim di PN Kutacane pada 1984.   Setelah tujuh tahun menjadi wakil tuhan, Syarifuddin kemudian dimutasi ke PN Lubuk Linggau sampai dengan 1995. Kariernya makin naik dengan diangkat sebagai Wakil Ketua PN Muara Bulian, Jambi.  Dalam perjalanannya, dia kemudian diangkat sebagai Ketua PN Padang Pariaman dan akhirnya pulang ke kampung halaman sebagai Ketua PN Baturaja pada 1999.  Rekam jejaknya membawa dia masuk Ibu Kota Jakarta. Syarifuddin lantas dipercaya sebagai hakim di PN Jakarta Selatan. Hanya berselang dua tahun, ia mendapat promosi sebagai Wakil Ketua PN Bandung periode 2005-2006 dan kemudian menjadi Ketua PN Bandung pada 2006.  Kariernya terus meroket. Syarifuddin pun ditunjuk sebagai hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Bahkan dia pun senpat enam tahun menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan (Bawas) MA. Syarifuddin juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA ketika masih menjabat Kepala Bawas MA.  Tahun 2013 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah karier Syarifuddin. Komisi III DPR menetapkannya menjadi hakim agung bersama tujuh kolega lainnya pada 23 Januari 2013. Ketua MA pun melantik doktor lulusan Universitas Parahiyangan ini menjadi hakim agung pada 11 Maret 2013.  Dua tahun kemudian, tepatnya pada 28 Mei 2015 dia diangkat sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA. Berselang satu tahun berikutnya, melalui proses pemilihan demokratis di MA, Syarifuddin resmi menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Terpilih Sebagai Ketua MA, Ini Profil Hakim Agung Syarifuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial, Syarifuddin terpilih sebagai Ketua MA untuk periode 2020-2025. Syarifuddin memperoleh suara terbanyak dari rekannya Andi Samsan Nganro.   Pada putaran kedua proses pemilihan Ketua MA, Syarifuddin memeroleh 32 suara dan Andi Samsan Nganro memeroleh 14 suara.  "Berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara, ternyata yang mulia doktor haji Muhammad Ayarifuddin telah mendapatkan suara sejumlah 32 suara," kata Ketua MA, Hatta Ali memimpin sidang paripurna khusus pemilihan Ketua MA, di Gedung MA, Jakarta, Senin (6/4).  "Berdasarkan ketentuan keputusan ketua MA, nomor 96/KMA/SK/IV/2020 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung, Berdasarkan Pasal 7 huruf 1 calon ketua MA yang mendapatkan suara terbanyak dalam putaran kedua, maka langsung ditetapkan sebagai ketua MA terpilih," sambungnya.  Oleh karena itu, Syarifuddin melalui mekanisme yang berlaku di MA, ditetapkan secara sah sebagai Ketua MA untuk periode 2020-2025.  "Maka calon ketua MA tersebut, ditetapkan sebagai ketua MA terpilih," tegas Ali.  Proses pemilihan Ketua MA harus dilakukan dua kali putaran. Hal ini karena pada putaran pertama tidak ada calon yang mendapatkan suara 50 persen ditambah satu dari suara sah.   "Karena tidak ada calon yang telah memenuhi suara 50 persen ditambah satu dari suara yang sah maka sesuai ketentuan pasal 7 huruf e dari Tata Tertib Pemilihan Ketua MA, maka pemilihan akan dilanjutkan pada putaran kedua," ucap Ali.  Pada putaran pertama, terdapat enam hakim agung yang mendapatkan suara sah. Keenam hakim agung itu yakni, Muhammad Syarifuddin dengan perolehan 22 suara, Andi Samsan Nganro sebanyak 14 suara, Sunarto sebanyak lima suara, Amran Suadi sebanyak satu suara, Supandi sebanyak satu suara, dan Suhadi sebanyak satu suara.  Dalam putaran kedua, para pemilih hak suara memilih dua calon dengan perolehan suara tertinggi di putaran pertama. Kedua calon tersebut, yakni Muhammad Syarifuddin dan Andi Samsan Nganro.   "Kami persilakan pada ketua panitia dan anggotanya untuk melanjutkan putaran kedua," jelas Ali.  Untuk diketahui, MA pada Senin (6/4) hari ini menggelar Sidang Paripurna Khusus dengan agenda Pemilihan Ketua MA periode 2020-2025. Sidang paripurna tersebut dilakukan untuk menghindari kekosongan pucuk pimpinan ketua MA Hatta Ali, yang akan habis masa jabatannya pada 1 Mei 2020.  Pemilihan Ketua MA yang baru, dilaksanakan di ruang Prof Kusumaatmaja Gedung MA, Jakarta Pusat. Pemilihan pengganti Hatta Ali digelar dengan prosedur tetap (protap) pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Maka dalam pemilihan Ketua MA tidak dihadiri jajaran peradilan.

Sah! Syarifuddin Terpilih Sebagai Ketua MA Periode 2020-2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hatta-Ali-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses Pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) harus dilakukan dua kali putaran. Hal ini karena pada putaran pertama tidak ada calon yang mendapatkan suara 50 persen ditambah satu dari suara sah.   "Karena tidak ada calon yang telah memenuhi suara 50 persen ditambah satu dari suara yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 7 huruf e dari Tata Tertib Pemilihan Ketua MA, maka pemilihan akan dilanjutkan pada putaran kedua," kata Ketua MA, Hatta Ali memimpin Sidang Paripurna Pemilihan Ketua MA di Gedung MA, Senin (6/4).  Pada putaran pertama, terdapat enam hakim agung yang mendapatkan suara sah. Keenam hakim agung itu yakni, Muhammad Syarifuddin dengan perolehan 22 suara, Andi Samsan Nganro sebanyak 14 suara, Sunarto sebanyak lima suara, Amran Suadi sebanyak satu suara, Supandi sebanyak satu suara, dan Suhadi sebanyak satu suara.  Dalam putaran kedua, para pemilih hak suara dapat memilih dua calon dengan perolehan suara tertinggi di putaran pertama. Kedua calon tersebut, yakni Muhammad Syarifuddin dan Andi Samsan Nganro.   "Kami persilakan pada ketua panitia dan anggotanya untuk melanjutkan putaran kedua," jelas Ali.  Hari ini MA menggelar Sidang Paripurna Khusus dengan agenda Pemilihan Ketua MA periode 2020-2025. Sidang paripurna tersebut dilakukan untuk menghindari kekosongan pucuk pimpinan ketua MA Hatta Ali, yang akan habis masa jabatannya pada 1 Mei 2020.  Pemilihan Ketua MA yang baru, dilaksanakan di ruang Prof Kusumaatmaja Gedung MA, Jakarta Pusat. Pemilihan pengganti Hatta Ali digelar dengan prosedur tetap (protap) pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Maka dalam pemilihan Ketua MA tidak dihadiri jajaran peradilan.  "Pemilihan Ketua MA kali ini tidak menghadirkan pengunjung namun hanya diharidi oleh pemilik hak suara dan panitia pemihan," ujar Ali.  Ali meyakini, kondisi yang tak dihadiri jajaran peradilan tidak mengurangi keterbukaan proses pemilihan Ketua MA. Karena disiarkan secara langsung.  "Proses ini juga dapat disaksikan langsung secara live streaming oleh publik media massa serta seluruh warga pengadilan," urai Ali.  Menurut Ali, pemilihan Ketua MA turut dihadiri oleh seluruh pemilik hak suara atau sebanyak 47 Hakim Agung. Hatta Ali memastikan, sidang paripurna khusus pemilihan Ketua MA telah memenuhi unsur kuorum.  "Berdasarkan daftar yang hadir, dari jumlah hakim agung sebanyak 47 orang, hadir sebanyak 47 orang, dengan kata lain, tidak ada yang tidak hadir," tukasnya.

Tak Capai 50 Persen Suara, Pemilihan Ketua MA Dilakukan 2 Kali Putaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hatta-Ali-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali membeberkan alasannya tetap menggelar Sidang Paripurna Pemilihan Ketua MA periode 2020-2025, di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Sidang paripurna tetap digelar demi kepentingan MA sebagai lembaga tertinggi di peradilan.   "Ini semata-mata demi kepentingan lembaga MA sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang harus terus tegak di bawah pimpinan tertinggi lembaga peradilan," kata Hatta Ali di Gedung MA, Senin (6/4).  Hatta Ali menyatakan, dirinya menginjak usia 70 tahun atau memasuki masa pensiun sebagai Hakim Agung pada Selasa (7/4) besok. Karenanya, Sidang Paripurna Pemilihan Ketua MA harus digelar untuk mencegah kekosongan pimpinan Ketua MA.  Apalagi, Sidang Paripurna Pemilihan Ketua MA hari ini telah ditetapkan dan disiapkan jauh hari sebelum terjadinya pandemi virus korona.   "Oleh karena itu pemilihan ini tetap harus kita laksanakan untuk menghindari kekosongan pucuk pimpinan MA. besar harapan saya, para hakim agung yang memiliki hak suara dapat memilih ketua MA tanpa terpengaruh intervensi apapun, kecuali intervensi hati nurani," beber Ali.  Ali menyampaikan, sidang Pemilihan Ketua MA digelar dengan protokol pencegahan penyebaran virus korona (Covid-19). Sidang Paripurna tidak menghadirkan pengunjung, namun hanya dihadiri oleh pemilik hak suara dan panitia pemilihan.  Kendati demikian, Ali meyakini kondisi ini tidak mengurangi keabsahan Sidang Pleno Pemilihan Ketua MA. Karena dapat disaksikan langsung secara live streaming oleh publik, media, dan seluruh warga pengadilan.  "Model seperti ini tidak menghilangkan keabsahan dari sidang, tapi lebih kepada mengakomodir kondisi agar sidang tetap bisa berjalan," tukasnya.

Alasan Hatta Ali Tetap Gelar Pemilihan Ketua MA di Tengah Wabah Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hatta-Ali-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menolak menggunakan hak suara dalam pemilihan Ketua MA untuk periode 2020-2025. Karena secara adminitratif dia akan meninggalkan MA pada 1 Mei 2020.  "Saya sudah memasuki masa pensiun kurang lebih sisa tiga minggu dan untuk menujukkan objektivitas saya," kata Hatta Ali dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA, Senin (6/4).  Ali menyampaikan, tidak mendukung salah satu dari calon ketua MA. Menurutnya, seluruh calon ketua MA masing-masing memiliki kompetensi yang baik.  "(Mereka) sama baiknya kualitasnya di mata saya," ujar Ali.  Oleh karena itu, Ali meminta namanya untuk dicoret sebagai pemilik hak suara. Sehingga, total pemilik suara untuk memilih ketua MA kini tercatat 46 orang.  "Meminta maaf kepada seluruh peserta sidang dan ketua panitia beserta anggotanya, untuk saya dicoret untuk tidak melaksanakan hak pilih," pinta Ali.  Untuk diketahui, kepemimpinan Ketua MA Hatta Ali akan memasuki masa purna tugas karena berusia 70 tahun pada 7 April ini. Hatta Ali menjadi Ketua MA pada 2012 hingga 2017 menggantikan Harifin Tumpa.   Terdapat tiga hakim agung yang berpotensi menggantikan Hatta Ali sebagai Ketua MA, mereka diantaranya Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syarifuddin, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto.

Hatta Ali Minta Namanya Dicoret Dalam Proses Pemilihan Ketua MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kabulkan-pk-choel-mallarangeng-ma-potong-6-bulan-hukuman-pidananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung pada Senin (6/4) hari ini akan menggelar pemelihan ketua untuk menggantikan Hatta Ali yang akan memasuki masa pensiun. Jajaran peradilan diminta untuk memilih ketua yang berintegritas, untuk dapat menjadi suri teladan bagi seluruh warga pengadilan.  "Ketua MA harus berintegritas, yang ditunjukkan dengan gaya hidup dan profil kekayaan yang sesuai dengan sumber penghasilan dan norma-norma jabatan Hakim," kata anggota Koalisi Pemantau Peradilan yang juga Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) , Dio Ashar Wicaksana dalam keterangannya, Senin (6/4).  Koalisi Pemantau Peradilan juga mengharapkan, Ketua MA tidak dibebani catatan hukum masa lalu yang berpotensi pada menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau pelanggaran etik hakim dan pegawai pengadilan dengan tegas.   Serta, Ketua MA juga harus mampu mengenali dan menempatkan kebutuhan jabatan hakim dan fungsi pelayanan publik/penanganan perkara di pengadilan adalah prioritas utama dalam proses pembaruan peradilan.  "Terbuka dan bersedia membangun hubungan baik dengan lembaga negara lain, terutama Komisi Yudisial, untuk saling melengkapi dalam upaya mewujudkan peradilan yang independen dan kompeten bagi rakyat Indonesia," tegas Dio.  Diharapkan, Ketua MA pengganti Hatta Ali dapat mampu memproyeksikan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi dan pembentuk kesatuan hukum secara operasional dan institusional lewat kebijakan-kebijakan dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung.  Bahkan, Ketua MA harus menaruh perhatian atas perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam proses peradilan, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin.  "Berwibawa yang tidak ragu menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang sebagai penyeimbang sekaligus pelindung hak-hak warga negara, termasuk ketika harus berhadapan dengan lembaga negara lainnya," tegasnya.  Untuk diketahui, kepemimpinan Ketua MA Hatta Ali akan memasuki masa purna tugas karena berusia 70 tahun pada 7 April ini. Hatta Ali menjadi Ketua MA pada 2012 hingga 2017 menggantikan Harifin Tumpa.   Terdapat tiga hakim agung yang berpotensi menggantikan Hatta Ali sebagai Ketua MA, mereka diantaranya Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syarifuddin, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto.

Jajaran Peradilan Diminta Pilih Ketua MA yang Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) bakal menyelenggarakan pemilihan ketua pada Senin (6/4) besok. Pemilihan itu diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Ketua MA yang ditandatangani oleh Sekretaris MA Pudjoharsoyo.  "Menindaklanjuti keputusan Rapat Pleno MA tanggal 2 April 2020, bahwa pemilihan Ketua MA dilaksanakan pada hari Senin, 6 April 2020, pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Prof. Kusumaatmaja, S.H. Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat," demikian isi surat edaran tersebut, Minggu (5/4).  Kendati demikian, seluruh aparatur peradilan pada satuan kerja dan daerah diimbau untuk tidak hadir dalam acara tersebut. Mereka hanya diminta menyaksikan penyelenggaran pemilihan secara live melalui akun YouTube resmi MA.  "Pada saat menyaksikan acara melalui live streaming agar memperhatikan protokol penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," tutup Pudjoharsoyo.  Untuk diketahui, kepemimpinan Ketua MA Hatta Ali akan memasuki masa purna tugas karena berusia 70 tahun pada 7 April ini. Hatta Ali menjadi Ketua MA pada 2012 hingga 2017 menggantikan Harifin Tumpa.  Terdapat tiga hakim agung yang berpotensi menggantikan Hatta Ali sebagai Ketua MA, mereka diantaranya Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syarifuddin, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto.

MA Bakal Gelar Pemilihan Ketua, Aparatur Peradilan Dilarang Hadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) bakal menyelenggarakan pemilihan ketua pada Senin (6/4) besok. Penyelenggaran pemilihan itu diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Ketua MA yang ditandatangani oleh Sekretaris MA Pudjoharsoyo.  "Menindaklanjuti keputusan Rapat Pleno MA tanggal 2 April 2020, bahwa pemilihan Ketua MA dilaksanakan pada hari Senin, 6 April 2020, pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Prof. Kusumaatmaja, S.H. Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat," demikian isi surat edaran tersebut, Minggu (5/4).  Kendati demikian, seluruh aparatur peradilan pada satuan kerja dan daerah diimbau untuk tidak hadir dalam acara tersebut. Mereka hanya diminta menyaksikan penyelenggaran pemilihan secara live melalui akun YouTube resmi MA.  "Pada saat menyaksikan acara melalui live streaming agar memperhatikan protokol penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," tutup Pudjoharsoyo.  Untuk diketahui, kepemimpinan Ketua MA Hatta Ali akan memasuki masa purna tugas karena berusia 70 tahun pada 7 April 2020. Hatta Ali menjadi Ketua MA pada 2012 hingga 2017 menggantikan Harifin Tumpa.  Terdapat tiga hakim agung yang berpotensi menggantikan Hatta Ali sebagai Ketua MA, mereka diantaranya Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syarifuddin, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto.

Besok, Mahkamah Agung Gelar Pemilihan Ketua Gantikan Hatta Ali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Hatta-Ali-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) akan menggelar pemilihan Ketua MA pada Senin (6/4) mendatang. Gelaran pemilihan Ketua MA itu dilaksanakan satu hari, menjelang Hatta Ali selaku Ketua MA saat ini memasuki masa pensiun.  "Pemilihan ketua Mahkamah Agung akan dilaksanakan pada Senin (6/4) atau satu hari menjelang Hatta Ali, Ketua MA saat ini, memasuki usia pensiun," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Rabu (1/4).  Andi menyampaikan, pada Kamis (2/4) besok MA akan menggelar rapat pleno hakim agung untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Ketua Mahkamah Agung pada 6 April 2020.  Menurutnya, proses pemilihan Ketua MA akan diikuti oleh 47 hakim agung dengan menerapkan protokol penanganan Covid-19, serta disiarkan secara live streaming.  "Untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, MA akan menggelar rapat pleno pada Rabu (2/4).  Andi membeberkan, ada tiga hakim agung yang berpotensi menggantikan Hatta Ali sebagai Ketua MA, mereka diantaranya Hakim Agung Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Syarifuddin, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto.  Untuk diketahui, kepemimpinan Ketua MA Hatta Ali akan memasuki masa purna tugas karena berusia 70 tahun pada 7 April ini. Hatta Ali menjadi Ketua MA pada 2012 hingga 2017 menggantikan Harifin Tumpa.   Setelah itu ia terpilih kembali 5 tahun ke depan. Namun, karena Hatta Ali pensiun sebagai hakim agung tahun ini, maka kepemimpinannya harus diganti.  Selama menjadi Ketua MA, Hatta Ali tidak sama sekali mengadili perkara. Dia hanya fokus melakukan manajemen kelembagaan di MA.

Ketua MA Hatta Ali Akan Pensiun, Ini Tiga Calon Pengganti Terkuatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/memilih-ketua-ma-berkarakter_m_109597.jpeg" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure>MENURUT informasi yang diterima publik, Selasa (14/2) Mahkamah Agung (MA) menggelar rapat pemilihan ketua. Suatu peristiwa internal yang memiliki implikasi luas bagi pencari keadilan. MA berubah lebih baik ataukah sekadar menjalankan rutinitas yang datar-datar saja. Pemilihan ketua MA menjadi titik simpul yang menentukan potret negara hukum ke depan. Selama 2016, terjadi peristiwa yang menggerogoti wibawa MA. Sebanyak 13 insan peradilan diciduk KPK. Komisi Yudisial (KY) telah menerima 1.682 laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sebanyak 87 hakim diberi rekomendasi KY untuk disanksi. Perinciannya, 57 hakim disanksi ringan, 19 disanksi sedang, dan 11 lainnya disanksi berat. Kondisi itu menggambarkan problematika manajemen di puncak lembaga peradilan. Angka-angka tersebut bukan sekadar nomor statistik belaka, tetapi mencerminkan realitas yang menambah kegelisahan awam. MA mesti terpanggil untuk mengawal negara hukum ini, jangan sampai ditenggelamkan menjadi negara kekuasaan (machtsstaat). Kehendak kuasa sudah berlaku lebih berdaulat daripada kekuatan norma hukum. Apa yang terjadi dengan MA, mulai kasus yang dilaporkan ke KY, ditindak KPK, sampai yang mewarnai penangkapan Patrialis Akbar selaku hakim Mahkamah Konstitusi, telah menyebarkan bau tidak sedap dari ruang kedua mahkamah. MA sebagai lembaga yang membawa mandat hukum untuk membangun ornamen supremasi hukum jangan diruntuhkan sendiri oleh penghuninya. Berbagai media sudah membeber kasus-kasus lembaga peradilan kepada para pembacanya.Kasus yang menyeret ke titik paling nadir pengadil itu senantiasa berujung inti cerita yang menyangkut takhta-harta-wanita. Ruang sidang pengadilan mencuatkan berita tentang betapa kelamnya langit hukum. Hakim-hakim MA mesti menyadari bahwa jatidirinya terus disorot. Maka, bertindaklah yang adil.  Sikap menjaga integritas pastilah pilihan tunggal dan utama karena betapa sulit untuk menjadi hakim agung. Hakim agung adalah kedudukan prestisius laksana &rdquo;dewa keadilan&rdquo; yang mengemban pesan penuh kehormatan. MA merupakan puncak peradilan. Di sinilah harkat negara hukum dipertaruhkan.  Simaklah pengaturan MA dalam pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A UUD 1945 menentukan: MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Betapa mulia hakim MA sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. MA mempunyai peran terpenting dalam mengawal prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan UUD 1945. Betapa penting peran MA dalam pembangunan hukum nasional (legal development). Dengan demikian, secara yuridis-substantif dan filosofis, hakim-hakim MA merupakan &rdquo;malaikat hukum&rdquo; yang berfungsi menakhodai wibawa negara hukum. Karena tingginya derajat hukum MA, subjek hukum menatap MA bagaikan &rdquo;istana hukum&rdquo; yang mengesankan seluruh warga negara. MA membawa obor penerang yang memandu agar keadilan hadir sebagai jiwa warga negara. Lantas, apa yang terjadi dengan ribuan pengaduan ke lembaga KY? Sinar cemerlang MA dapat meredup di pikiran perindu keadilan, kelam dalam gulita. Ruang sidang dinilai sedang mengalami gerhana total yang menyorongkan kegelapan. Pendar cahaya ayat-ayat hukum terhalang mendung KKN yang merisaukan hati. Memilih ketua MA yang berkarakter akan mengubah labirin hukum yang samar-samar dalam mendalilkan kebenaran, menjadi mozaik indah keadilan. Ketua MA mutlak terpanggil untuk membenahi MA agar terus menjaga martabatnya. Pembenahan sebaiknya bermula dari insan penjaga hukum yang memainkan peran di ruang-ruang sidang MA. Dalam situasi demikian, memilih ketua MA yang berintegritas adalah pekerjaan besar sejurus dengan perbaikan rekrutmennya. Perlu kembali diingatkan eksistensi dan fungsi hakim MA agar selalu berakhlak sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus dipatuhi. Setiap hakim MA dalam menjalankan tugasnya terpanggil untuk menjaga integritas serta kepribadian yang tidak tercela, adil, dan profesional. Ketua MA harus selalu waspada, tanggap dan terjaga, serta tidak salah bertindak &ndash;tidak gagap dalam menghadapi situasi apapun. Ketua MA mengikuti peribahasa Madura,&rdquo;Mella&rsquo;e pettengnga bingong e&rsquo;leggana.&rdquo;Yakni teguh berpegang prinsip, tak goyah oleh ajakan menyimpang apapun. Makna peribahasa itu adalah menatap di kegelapan, bingung di keluasan. Sebuah ungkapan yang menggambarkan hilangnya pertimbangan nalar saat menghadapi luasnya bentang cakrawala.  Ketua MA tidaklah pantas mengalami kebingungan dalam menghadapi ulah para pihak yang beperkara, seluas dan sebesar apa pun kekuatan mereka. Sehubungan dengan itu, sebagai penutup, saya teringat pula hukum ke-47 dari buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene (2007): Jangan melebihi sasaran yang telah Anda tentukan, dalam hal kemenangan belajarlah untuk tahu kapan harus berhenti. Selamat memilih ketua MA. (*)   *Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum serta koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilihan ketua ma

Berita Terkini