<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/Dragan-Djukanovic-mengenang-masa-masa-melatihnya-di-era-politik-pada-Pemilu-2019-di-PSIS-Semarang-101715357.jpg" alt="MENGENANG MEMORI: Dragan Djukanovic mengenang masa-masa melatihnya di era politik pada Pemilu 2019 di PSIS Semarang. (Dragan Djukanovic untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>MENGENANG MEMORI: Dragan Djukanovic mengenang masa-masa melatihnya di era politik pada Pemilu 2019 di PSIS Semarang. (Dragan Djukanovic untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemilu adalah momen penting dalam kehidupan sebuah negara, di mana harapan, perubahan, dan masa depan dipertaruhkan oleh rakyatnya. Namun, bagaimana jika momen tersebut bertepatan dengan kehadiran seorang pelatih sepak bola yang berada di tengah-tengah suatu kota yang sedang berjuang di lapangan hijau? Inilah yang dialami oleh mantan pelatih PSIS Semarang, Dragan Djukanovic, saat ia mengingat kembali periode menangani PSIS Semarang pada tahun 2019, yang bertepatan dengan Pilpres di Indonesia. Menurut Dragan, ingatannya terhadap periode tersebut begitu tajam, terutama karena Presiden klubnya saat itu, Pak Yoyok (Sukawi), adalah seorang politikus. Suasana di Semarang pun dipenuhi dengan pembicaraan tentang pemilu, di mana orang-orang turun ke jalan untuk berdemonstrasi, dan euforia politik merajalela di mana-mana. Dragan bahkan mengingat bahwa Partai Demokrat akan menang di Semarang, dan hasil pemilihan presiden menunjukkan Joko Widodo sebagai pemenangnya. &ldquo;Ya saya ingat, karena presiden saya Pak Yoyok (Sukawi) adalah politikus, itulah yang saya ingat dengan jelas pada hari-hari di Semarang,&rdquo; ungkap Dragan Djukanovic. &ldquo;Orang-orang pergi ke kampanye dan semua orang membicarakan pemilu, saya kira Partai Demokrat menang di Semarang. Lalu yang terpilih sebagai Presiden adalah Joko Widodo,&rdquo; tambah pelatih yang saat ini berada di Yunani. Tentu saja, momen pemilihan presiden selalu membawa dampak yang besar bagi berbagai sektor, termasuk industri sepak bola. Ketika ditanya tentang pengaruh presiden baru terhadap sepak bola Indonesia, Dragan menyebutkan tentang kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan membantu dalam pemusatan latihan timnas Indonesia, sebuah langkah yang disambut baik oleh Dragan. Baginya, negara seharusnya turut serta dalam membantu perkembangan sepak bola di Indonesia, mengingat betapa pentingnya peran olahraga ini dalam kehidupan masyarakat. &ldquo;Sempat beredar kabar bahwa Pak Joko Widodo akan membantu pemusatan latihan timnas Indonesia. Itu bagus sekali,&rdquo; lanjut Dragan Djukanovic. &ldquo;Saya juga berpendapat bahwa negara harus membantu perkembangan sepak bola di Indonesia karena sepak bola sangat hadir dalam kehidupan masyarakat awam dan mereka menyukainya,&rdquo; terang Dragan Djukanovic mengenai pentingnya peran pemerintah bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Menurut Dragan, sepak bola adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dan negara seharusnya menginvestasikan sumber daya dan dukungan untuk memajukan industri ini. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan sepak bola di Asia jika dibangun dengan baik. Oleh karena itu, Dragan mengajak siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin negara untuk memperhatikan pentingnya pengembangan sepak bola di Indonesia. &ldquo;Bagi masyarakat, sepak bola adalah segmen kehidupan terpenting setelah keluarga. Indonesia mencintai sepak bola. Negara yang indah dan orang-orang yang sangat berarti bagi sepak bola,&rdquo; jelas Dragan Djukanovic tentang kecenderungan masyarakat Indonesia yang sangat menggemari sepak bola. &ldquo;Karena itulah siapa pun yang terpilih harusnya berinvestasi dan membantu sepak bola di Indonesia. Sebab Indonesia mempunyai potensi yang besar dan bisa menjadi faktor sepak bola di Asia di masa depan. Kita perlu membangun pemusatan latihan baru, stadion, dan membantu pengembangan akademi sepak bola karena itulah yang menjadi dasar hasil,&rdquo; pungkas pelatih berusia 54 tahun tersebut. Dalam mengingat masa lalunya sebagai pelatih PSIS Semarang pada tahun 2019, Dragan Djukanovic tidak hanya mengenang momen politik yang berdampak pada kehidupan sehari-hari di Semarang, tetapi juga menyoroti pentingnya dukungan negara terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Baginya, momen tersebut merupakan bagian dari perjalanan panjang dalam dunia sepak bola.

“Karena itulah siapa pun yang terpilih harusnya berinvestasi dan membantu sepak bola di Indonesia," ungkap Dragan Djukanovic.

Dragan Djukanovic Mengenang Pemilu 2019 saat Latih PSIS Semarang: Yang Terpilih Harus Berinvestasi dan Bantu Sepak Bola Indonesia 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/JKT-1-SIMULASI-PERHITUNGAN-SUARA-FED-4-3255858637.jpg" alt="Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Hal ini bertujuan agar catatan hitam saat Pemilu 2019 tak terulang kembali. Saat itu, diketahui ada banyak kasus kematian petugas KPPS. Tercatat, 894 orang wafat dalam menjalankan tugasnya sebagai KPPS. Sedangkan 5.175 petugas sakit. Karena itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial menegaskan bahwa pemerintah harus menekan jumlah angka kesakitan bahkan kematian petugas seminim mungkin. &rdquo;Selain itu, perlu ada jaminan kesehatan. Misalnya, dengan BPJS sehingga ada jaminan ketika para petugas mengalami sakit karena tugas,&rdquo; ujarnya kemarin. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelitian terkait peristiwa tersebut. Ditemukan bahwa faktor risiko kesakitan dan kematian dapat berasal dari individu petugas, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya. Untuk itu, kata dia, guna mempersiapkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS pada Pemilu 2024, FKUI melakukan pemetaan faktor risiko dan memberikan rekomendasi keselamatan kerja yang dibagi menjadi delapan bagian. Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI Dewi Sumaryani Soemarko menyampaikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu yang didapat berupa tingginya proporsi petugas dengan usia &gt;60 tahun, berpendidikan rendah, dan memiliki riwayat penyakit saluran pencernaan dan komorbid lainnya. Di samping itu, para petugas umumnya kurang tidur atau tidur kurang dari enam jam sebelum hari pemungutan suara. &rdquo;Faktor lingkungan kerja juga sangat memengaruhi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar TPS menggunakan tenda dan lama kerja 18 jam. Padahal, standar 8 jam/hari,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, pihaknya merekomendasikan delapan hal yang perlu dilakukan dalam upaya menjamin kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS. Di antaranya, faktor physical yang meliputi penyediaan fasilitas kipas angin dan toilet yang bersih serta mudah dijangkau, penyediaan air minum yang diisi berkala. &rdquo;Lalu, psychosocial/stressor. Sangat direkomendasikan untuk membatasi waktu kerja dengan metode log waktu kerja, tidak melakukan kegiatan berturut-turut selama lebih dari 10 jam tanpa istirahat sama sekali,&rdquo; jelasnya. (mia/c6/ttg)

KPU diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS. Agar catatan hitam pemilu 2019 tidak terulang.

Hasil Penelitian dan Pemetaan FKUI, KPPS Direkomendasikan Tak Kerja Lebih dari 10 Jam tanpa Istirahat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/sekjen-pdip-hasto-2797012714.png" alt="OPTIMISTIS: Hasto Kristiyanto menjadi inspektur upacara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung (17/8)." width="100%">
<figcaption>OPTIMISTIS: Hasto Kristiyanto menjadi inspektur upacara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung (17/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PDIP sebagai pengusung bacapres Ganjar Pranowo mengaku tak gentar menghadapi koalisi besar pendukung Prabowo Subianto. Parpol pemenang Pemilu 2019 itu meyakini, rakyat akan solid mendukung gubernur Jawa Tengah tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya sudah melakukan analisis setelah ada perubahan konstelasi politik. Yakni, ketika Partai Golkar dan PAN bergabung dalam barisan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung Prabowo sebagai bacapres. &rsquo;&rsquo;Ketika terjadi perubahan konstelasi, dari arus bawah (pilihannya tetap) Ganjar presidenku, apa pun parpol yang dipilih rakyat,&rsquo;&rsquo; kata dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu seusai acara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI di sekolah partai, Jakarta Selatan, kemarin (17/8). Hasto menyatakan, meski tidak didukung banyak partai, semangat rakyat menjadi energi positif bagi PDIP untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Dengan energi positif itu, pihaknya melangkah dengan percaya diri. &rsquo;&rsquo;Justru munculkan suatu solidaritas rakyat bantu Pak Ganjar,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Politikus asal Jogjakarta itu melanjutkan, PDIP akan bekerja keras menjadikan Ganjar sebagai presiden. &rsquo;&rsquo;Pak Ganjar ini kami perjuangkan menjadi presiden RI, apa pun partai politiknya,&rsquo;&rsquo; ujar mantan anggota DPR RI itu. Dia menegaskan, PDIP terus bergerak turun ke bawah untuk menemui rakyat demi menggapai kemenangan. Bahkan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani terus menjalin komunikasi dengan beberapa partai. Pihaknya juga terus mengevaluasi beberapa langkah yang sudah dilakukan. Saat ini, kata Hasto, DPP PDIP memakai strategi menunjukkan karakter kepemimpinan Ganjar. &rsquo;&rsquo;Juga dari keberhasilan Pak Ganjar dan misi masa depan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. (lum/c18/hud)

PDIP sebagai pengusung bacapres Ganjar Pranowo mengaku tak gentar menghadapi koalisi besar pendukung Prabowo Subianto.

PDIP Tetap Percaya Diri Memenangkan Ganjar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Aksi-22-Mei-eca4.jpg" alt="Massa menggelar aksi damai di depan Gedung Bawaslu, Rabu (22/5). (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Massa menggelar aksi damai di depan Gedung Bawaslu, Rabu (22/5). (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peneliti senior Saiful Mujani mengingatkan masyarakat tentang kerusuhan yang pernah terjadi pada 22 Mei 2019 lalu di Indonesia. Kerusuhan yang menelan korban tewas hingga 10 orang itu dinilai seharusnya tak boleh terjadi.&nbsp; Diketahui aksi kerusuhan tersebut bertujuan untuk menolak hasil rekapitulasi pemilu 2019 dari KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Ma&rsquo;ruf Amin. Titik pusat massa kala itu berada di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. "Hari ini, 22 Mei 2019, terjadi kerusuhan yang menelan banyak korban karena yang kalah Pilpres tidak mengakui kalah," tulis Saiful Mujani di akun Twitter pribadinya, (23/5). Saat itu, rival Jokowi-Ma&rsquo;ruf dalam kontestasi Pemilu 2019 adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Berdasarkan penetapan KPU, pasangan nomor urut 01 unggul dengan perolehan&nbsp;85.607.362 atau 55,50 persen.&nbsp; Sementara, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen. "Kejadian ini menurunkan martabat kita sebagai bangsa beradab," tegas Saiful lagi.&nbsp; Pendiri Saiful Mujani Research and Center ini berharap kejadian tersebut tidak terulang di Pemilu 2024 mendatang.&nbsp; "Jangan sampai terulang perbuatan yang merusak demokrasi kita ini," tandasnya.&nbsp; Kasus kerusuhan akibat aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat terjadi pada Rabu, 22 Mei 2019 silam. Bentrok antara massa dengan aparat keamanan sudah terjadi sejak Selasa 21 Mei 2019 pukul 23.00 WIB hingga Rabu 22 Mei 2019. Bisa dibilang ini merupakan peristiwa memilukan yang mencoreng demokrasi di Indonesia. Aksi tersebut bertujuan untuk menolak hasil rekapitulasi pemilu 2019 dari KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Titik pusat massa berada di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Aksi tersebut turut menelan korban jiwa, salah satunya adalah Muhammad Harun Al Rasyid. Bocah berusia 15 tahun itu ditemukan tewas tertembak di Jembatan Layang Slipi, Jakarta Barat pada Rabu 22 Mei 2019. Dalam peristiwa itu, polisi mengamankan sekitar 300 orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan di sejumlah tempat di Jakarta pada 21-22 Mei. Polisi menyebut 300 orang ini berasal dari Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Aksi tersebut turut menelan korban jiwa, salah satunya adalah Muhammad Harun Al Rasyid. Bocah berusia 15 tahun itu ditemukan tewas tertembak

Saiful Mujani Kembali Singgung Kerusuhan Politik Mei 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/MEGAWATI-NAPAK-TILAS-RATUKALIMANYAT-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Megawati Soekarnoputri di acara Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara yang digelar TNI Angkatan Laut di geladak KRI Dewaruci, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya agar Ratu Kalinyama" width="100%">
<figcaption>Megawati Soekarnoputri di acara Napak Tilas Ratu Kalinyamat Pahlawan Maritim Nusantara yang digelar TNI Angkatan Laut di geladak KRI Dewaruci, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya agar Ratu Kalinyama</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya pernah mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar nomor partai politik peserta Pemilu 2024 tetap sama dengan Pemilu 2019.  ’’Sebagai pimpinan partai, saya bilang boleh saja dong mengusulkan, nanti kalau partai lain saya belum tahu, tapi ini prinsip,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/9).  Megawati mengatakan PDIP menyampaikan usulan itu kepada KPU dan Presiden Jokowi di acara pelantikan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. ’’Kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali, karena ini mengikat dengan masalah perundangan," ujarnya.  Dia mengatakan, berdasarkan pengalaman pada dua kali pemilu, pergantian nomor urut menjadi beban bagi partai meskipun tanda gambar tetap sama. "Kan secara teknis, itu kan harus ganti lagi dengan bendera atau alat peraga yang begitu banyak,” katanya.  Megawati mengatakan, dia melihat KPU sangat bisa mengerti dan memahami keinginan itu. Jadi, misalnya, PDIP yang pada pemilu lalu mendapat nomor 3, akan terus menggunakan nomor tersebut.  Sementara partai baru dan lolos verifikasi, bisa mendapat nomor lain yang belum menjadi nomor parpol yang sudah pernah jadi peserta pemilu. Dia mengatakan jika usulan ini diterima dan diterapkan, parpol akan terbantu melakukan penghematan karena alat peraga dan spanduk lama masih bisa digunakan. ’’Tapi dari sisi kami, kami merasa itu bahan yang tidak terpakai lagi. Karena gambarnya sama, nomornya yang berbeda,” kata dia. (*)

Megawati Usulkan Nomor Urut Parpol pada Pemilu Tetap Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Uji-Publik-Rancangan-Peraturan-KPU-Pilkada-2020-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPU RI, Arief Budiman, bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, saat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Uji publik dilakukan dalam rangka Pilkada serentak 2020. F" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI, Arief Budiman, bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, saat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Uji publik dilakukan dalam rangka Pilkada serentak 2020. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti tentang beban kerja para penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019 lalu. Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan beban kerja yang berat bagi petugas penyelenggara Pemilu 2019 tersebut menjadi catatan penting. Sehingga ke depan proses rekapitulasi akan dilakukan secara elektronik atau online.  ‎"Beban kerja di Pemilu 2019 berat, kita usulkan dan sedang on going proses penggunaan e-rekapitulasi," ujar Arief di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (22/1).  Sehingga di Pemilu 2024 jika tidak ada halangan akan diterapkan e-rekapitulasi atau e-rekap dan salinan bentuk digital untuk pencoblosan. Hal tersebut juga akan menekan biaya pemilu yang mahal.  "Untuk jangka panjang 2024, kita juga menyusulkan salinan dalam bentuk digital. Jadi kita enggak membutuhkan kertas yang banyak," imbuh Arief.  Selain itu, KPU juga akan terus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam hajatan lima tahunan. Baik itu Pemilu ataupun Pilkada serentak. "KPU juga mengdepankan prisip-prinsip yang transparan. KPU itu kerja yang transparan, kerja yang integritas," ungkapnya.  Berdasar data dari KPU, petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu mencapai 894 orang. Sementara petugas yang sakit berjumlah 5.175 orang.

894 Petugas Meninggal pada Pemilu 2019, KPU Siap Terapkan E-Rekap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kotak suara Pemilu 2019 hasil pemungutan suara yang dikumpulkan di PPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kotak suara Pemilu 2019 hasil pemungutan suara yang dikumpulkan di PPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman memaparkan refleksi penyelenggaran Pemilu serentak 2019 lalu. Dalam pemaparannya Arief menyampaikan macam-macam logistik untuk hajatan pemilihan umum serentak lima tahunan ini.  Seperti surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara, segel. Kemudian holgram, formulir, alat bantu tuna netra, sampul, dan tinta sidik jari. "Kebutuhan logistik pemilu, bisa lihat dari beberapa jumlah suara, kemudian kotak suara, bilik suara, kemudian formulir," ujar Arief dalam pemaparannya di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (22/1).  Lebih lanjut Arief memaparkan untuk pemilu selanjutkan KPU mewacanakan akan menggunakan e-rekapitulasi dan salinan digital. Hal itu semata-mata agar pemilu ke depan bisa ramah lingkungan. "Itulah kenapa KPU e-rekap, dan salinan digital yang sedang kita gagas yang diberikan kepada peserta pemilu secara digital," katanya.  Selain ramah lingkungan, e-rekapitulasi dan salinan digital lebih menghemat biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaran pemilu. Sehingga solusinya memang perlu diterapkan logistik pemilu secara online. "Itu bukan hanya memperpendek proses pemilunya (distribusi pemilu) tapi juga akan menghemat anggaran," ungkapnya.  Berikut ini adalah logistik Pemilu 2019.  1. Surat suara: 978.471.901 lembar 2. Kotak suara: 4.134.655 buah 3. Bilik pemungutan suara: 2.281.776 buah 4. Segel: 96.841.956 keping 5. Tinta sidik jari: 325.404 botol 6. Sampul: 56.889.191 lembar 7. Hologram: 62.601.126 8. Formulir: 130.746.467.309 buah 9. Alat bantu dengar: 1.619.783 buah

KPU: Surat Suara Pemilu 2019 Mencapai 978 Juta Lembar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-daftar-nomor-urut-partai-peserta-pemilu-2019_m_1518968496_189728.jpeg" alt="Ilustrasi Parpol: pengundian nomor urut parpol Peserta Pemilu 2019 di KPU pada 2018 lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Parpol: pengundian nomor urut parpol Peserta Pemilu 2019 di KPU pada 2018 lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu 2019 diikuti oleh 20 partai politik. Di hajatan politik lima tahunan itu, banyak partai baru yang akhirnya tumbang. Mereka tak berhasil melewati ambang batas parlemen. Salah satu partai lama pun jadi korbannya.  Untuk pertama kalinya Indonesia menggelar Pemilu serentak yang digelar bebarengan dengan pilpres. Tercatat ada 18 partai politik yang menjadi kontestan diantaranya, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, Partai Demokrat, PSI, Berkarya, Garuda,Perindo, PBB, dan  PKPI.  Sempat, PBB dan PKPI masih belum masuk menjadi peserta Pemilu 2019‎. Karena KPU menyatakan dua partai politik tidak memenuhi syarat verifikasi faktual sehingga PBB dan PKPI dinyatakan tidak lolos.  Namun, akhirnya PBB dan PKPI menggugat keputusan KPU tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, akhirnya PBB dan PKPI dinyatakan sebagai partai peserta Pemilu Minggu (4/3).  Dalam sidang ajudikasi yang digelar, Bawaslu memenangkan gugatan PBB dan meminta agar KPU segera menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019.  "Mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan PBB sebagai peserta pemilu," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan, saat memimpin sidang putusan di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (4/3).  Bawaslu menilai bahwa PBB telah memenuhi syarat. Hal itu berdasarkan pertimbangan verifikasi faktual berita acara yang menyatakan status kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, domisili kantor dan keanggotaan pada Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, memenuhi syarat.  Terkait dengan polemik verifikasi KPU di Kolaka Timur, Bawaslu juga menyatakan hal itu bersifat sah. Bawaslu melihat bahwa Kabupaten tersebut merupakan daerah otonomi baru dan verifikasi dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  Keputusan Bawaslu itu kemudian diterima KPU. pada Selasa (6/3), KPU akhirnya menetapkan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019. Dalam penetapan tersebut, PBB mendapatkan nomor urut 19. PBB mendapat nomor urut 19. Sebab, nomor 15 hingga 18 diisi oleh parpol lokal Aceh. Parpol peserta pileg 2019 yang lain memiliki nomor urut 1-14.  Sementara, KPU telah menetapkan hasil perolehan suara partai politik di Pemilu 2019 pasca sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya PDIP mendapatkan perolehan suara tertinggi.  Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan anggota DPR dan DPD terpiliih yang dipimpin langsung oleh ketua KPU Arief Budiman dan didampingi oleh Komisioner KPU lainnya.  "Berdasarkan Peraturan KPU, penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPR, DPRD dan DPD terpilih dilakukan setelah KPU menindaklanjuti dan mlaksanakan putusan MK," kata Ketua Arief dalam rapat pleno.  Arief mengatakan, bila berdasarkan hasil keseluruhan jumlah suara sah nasional pemilu tahun 2019 sebesar 139.970.810. Dimana angka ambang batas parlemen dari suara sah sebesar 5.598.832,2 suara.  Dilanjutkan dia, dari 16 parpol peserta pemilu nasional 2019 hanya sembilan parpol memenuhi ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen.  Berikut ini hasil perolehan suara parpol nasional, PKB: 13.570.097 (9,69 persen), Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen), PDIP: 27.053.961 (19,33 persen), Golkar: 17.229.789 (12,31 persen), Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen) PKS: 11.493.663 (8,21 persen), PPP: 6.323.147 (4,52 persen), PAN: 9.572.623 (6,84 persen), Demokrat: 10.876.057 (7,77 persen)  ‎Kemudian partai yang tidak lolos ambang batas parlemen adalah‎, Garuda: 702.536 (0,50 persen), Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen), Perindo: 3.738.320 (2,67 persen), PSI: 2.650.361 (1,89 persen), Hanura: 2.161.507 (1,54 persen), PBB: 1.099.848 (0,79 persen), PKPI: 312.775 (0,22 persen)‎,  Kemudian PDIP yang paling banyak menempatkan kadernya di DPR. Tercatat sebanyak 128 yang lolos ke parlemen. Selanjutnya adalah Golkar (85), Gerindra (78), Nasdem (59), PKB (58), Demokrat (54), PKS (50), PAN (44), dan PPP (19). Total keseluruhan ada 575 anggota DPR.  Kemudian untuk DPRD DKI Jakarta, PDIP paling banyak meloloskan kadernya. Sebanyak ada 25 anggota yang lolos, diikuti Gerindra (19), PKS (16), Demokrat (10), PAN (9), PSI (8),‎Nasdem (7), Golkar (6), PKB (5), dan PPP (1).  &nbsp;

Pemilu Serentak Jadi Kuburan Partai Baru, Juaranya Masih Parpol Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Ketua-KPU-Rekapitulasi-selesai-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komis Pemolihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno terkait dengan perolehan suara partai politik di Pemilu 2019 usai gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir. Dari penetapan itu, suara tertinggi diperoleh Partai PDIP, disusul Partai Gerindra dan Partai Golkar.  Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan pengumuman hasil Pemilu 2019 ini karena mengacu pada aturan. Terlebih sudah adanya putusan MK mengenai sengketa yang terjadi dalam Pemilu 2019 ini.  "Berdasarkan Peraturan KPU, penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPR, DPRD dan DPD terpilih dilakukan setelah KPU menindaklanjuti dan mlaksanakan putusan MK," kata Ketua Arief dalam rapat pleno di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (31/8).  Arief berujar berdasarkan hasil keseluruhan jumlah suara sah nasional di Pemilu 2019 sebesar 139.970.810. Sementara angka ambang batas parlemen dari suara sah sebesar 5.598.832,2 suara.  Sementara dari 16 partai peserta pemilu nasional 2019 hanya sembilan parpol memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen. Mereka adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, dan Demokrat. Partai yang tidak lolos parlemen adalah Garuda, Berkarya, PSI, Perindo, Hanura, PBB dan PKPI.  Berikut ini hasil perolehan suara partai politik di Pemilu 2019:  1. PKB: 13.570.097 (9,69 persen)  2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen)  3. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen)  4. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen)  5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen)  6. Garuda: 702.536 (0,50 persen)  7. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen)  8. PKS: 11.493.663 (8,21 persen)  9. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen)  10. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)  11. PSI: 2.650.361 (1,89 persen)  12. PAN: 9.572.623 (6,84 persen)  13. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen)  14. Demokrat: 10.876.057 (7,77 persen)  15. PBB: 1.099.848 (0,79 persen)  16. PKPI: 312.775 (0,22 persen)‎

Suara Pemilu 2019, PDIP Tertinggi Disusul Gerindra dan Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/SEMRINGAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Senyum mengembang di jajaran para calon anggota DPDR Pacitan terpilih periode 2019-2024 saat hadir ke kantor DPRD Pacitan, Jawa Timur. Mereka mulai mengambil jas di sekretariat dewan setempat.  Baik anggota incumbent maupun baru mendapat setelan jas hitam untuk pelantikan Jumat nanti (23/8). ‘’Senang dan bahagia, beda dengan jas lain. Bisa mengenakan jas ini untuk pertama kali,’’ kata Sudiono seperti dikutip Jawa Pos Radar Madiun.  Salah seorang calon legislator terpilih ini dari Partai Gerindra daerah pilihan (dapil) IV, Kecamatan Tegalombo dan Arjosari. Pria 52 tahun yang sudah dua kali gagal macung dewan pada 1999 dan 2014 itu mengaku masih punya tanggung jawab besar setelah lolos Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.  ‘’Harus komitmen. Apa yang kami janjikan saat kampanye harus dipenuhi,’’ ujarnya.  Sekretaris DPRD Pacitan Haryo Jumanto mengatakan, jumlah anggota dewan periode 2019-2024 bertambah dari periode sebelumnya. Dari 40 menjadi 45 anggota. Penambahan jumlah tersebut seiring jumlah penduduk Pacitan. ‘’Ada 17 anggota baru. Selebihnya incumbent,’’ jelasnya.  Pelantikan anggota DPRD sekaligus pengucapan sumpah dan janji dijadwalkan pukul 13.00 Jumat (23/8). Sekaligus pengesahan struktur DPRD Pacitan. Partai Demokrat selaku pemilik kursi terbanyak, kembali mengajukan nama Ronny Wahyono sebagai calon ketua DPRD. Sedangkan Golkar, PDIP, dan PKB belum mengirimkan nama calon wakil ketua.  ‘’Setelah definitif nanti, mulai September sudah menerima gaji. Untuk anggota, termasuk tunjangan, Rp 25 juta per bulan,’’ pungkas kata Haryo.

Semringah Calon Anggota DPRD! Dapat Jas Baru, Gaji Rp 25 Juta Sebulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilu 2019

Berita Terkini