<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/thaksin-699993598.jpg" alt="Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra." width="100%">
<figcaption>Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.</figcaption>
</figure> Demi Bisa Memuluskan Calon Mereka Menjadi PM Thailand Hari Ini JawaPos.com &ndash; "Kami yakin Srettha akan lolos pemungutan suara." Kalimat itu dilontarkan oleh Pemimpin Partai Pheu Thai Cholnan Srikaew dalam konferensi pers kemarin (21/8). Dia merujuk pada calon perdana menteri (PM) yang diusung oleh partainya, Srettha Thavisin, yang akan mengikuti pemilihan kepala pemerintahan di Negeri Gajah Putih tersebut hari ini. Cholnan yakin bisa mendapatkan dukungan mayoritas di Majelis Nasional karena dirinya sudah mendapatkan dukungan dari dua partai pro-militer: Partai Negara Thailand Bersatu yang berafiliasi dengan mantan PM Prayuth Chan-o-cha dan Palang Pracharat yang dipimpin Wakil PM Prawit Wongsuwan. Dua partai pro-militer itu dibentuk oleh para jenderal yang berada di balik kudeta pada 2006 dan 2014. Ironisnya, dalam dua kudeta tersebut, pemerintahan dipimpin oleh Pheu Thai. Kudeta pertama berlangsung ketika Thaksin Shinawatra berkuasa dan yang kedua di masa jabatan adiknya, Yingluck Shinawatra. Dengan kata lain, Pheu Thai yang didirikan Thaksin merangkul musuh-musuh lama agar bisa kembali berkuasa. Para jenderal di dalamnya juga merupakan dalang di balik rekayasa penulisan ulang konstitusi. Efek penulisan ulang tersebut mempersulit pemenang pemilu yang tidak disukai oleh kelompok konservatif. Awalnya, beredar kabar bahwa koalisi yang dipimpin Pheu Thai itu terdiri atas 14 partai. Namun, dalam konferensi pers kemarin, mereka memastikan aliansinya terdiri atas 11 partai. Dukungan dari dua partai pro-militer tersebut bakal berdampak besar bagi pemilihan hari ini. Itu disebabkan Partai Negara Thailand Bersatu memiliki 36 kursi dan Palang Pracharat 40 kursi di DPR. Total aliansi tersebut mendapatkan dukungan dari 314 legislator. Srettha membutuhkan 375 suara untuk bisa menjadi PM dan membentuk pemerintahan. Sisa dukungannya mungkin berasal dari partai non-aliansi dan independen ataupun dari senat yang didominasi oleh militer. Partai Move Forward (MFP) yang memenangi pemilu gagal membentuk pemerintahan karena tidak mendapatkan dukungan dari militer. Utamanya di senat. Komisi Pemilihan Umum juga berupaya menjegal pemimpin MFP Pita Limjaroenrat dengan berbagai kasus. Jika aliansi Pheu Thai berhasil membentuk pemerintahan, MFP bakal menjadi oposisi terbesar. Sebab, mereka memiliki 151 kursi di parlemen. "Orang-orang akan mengerti bahwa negara harus maju dan Pheu Thai akan membuat hidup mereka lebih baik," ujar Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu Thaksin, seperti dikutip Nikkei Asia. Aliansi tersebut mengumumkan berapa portofolio kabinet yang akan didapat masing-masing partai. Partai Negara Thailand Bersatu dan Palang Pracharat masing-masing akan memegang dua pos menteri dan dua pos wakil menteri. Partai Bhumjaithai yang merupakan terbesar kedua di koalisi Pheu Thai dengan 71 kursi bakal mendapatkan 4 jatah menteri dan 4 wakil menteri. Kabinet Pheu Thai akan memiliki 8 menteri dan 9 wakil menteri. Dalam survei yang dirilis Minggu (20/8), sebagian besar warga Thailand tidak setuju dengan gagasan pemerintah koalisi yang mencakup partai yang didukung militer. Ada kemungkinan penduduk kembali turun ke jalan jika militer berkuasa lagi. Sementara itu, The Strait Times melaporkan bahwa Thaksin akan ditangkap begitu mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok, hari ini. Dirjen Departemen Pemasyarakatan Aryat Sintopphan menegaskan bahwa mantan PM itu akan dicatat sebagai narapidana begitu dia diserahkan ke penjara Bangkok. Thaksin akan ditempatkan di bawah karantina selama 10 hari. Karena Thaksin sudah lanjut usia, dokter penjara akan menentukan apakah dia perlu mendapat perawatan medis yang ketat. Jika dia diketahui memiliki kondisi kronis, dokter akan memutuskan apakah dia harus ditahan di rumah sakit penjara. Begitu dia dipenjara, sipir juga akan mempertimbangkan untuk mengizinkannya dikunjungi oleh kerabat dekat selama periode awal penahanan. Namun, kunjungan hanya akan diizinkan setelah petugas menentukan tidak ada penyakit menular di dalam penjara. Pada 2022, Sintopphan mengatakan ada 33 wabah infeksi di penjara yang mayoritas penuh sesak dengan tahanan. (sha/c6/ttg)

Calon perdana menteri (PM) yang diusung oleh partainya, Srettha Thavisin, yang akan mengikuti pemilihan kepala pemerintahan.

Partai Thaksin Rangkul Para Jenderal yang Dulu Kudeta Thaksin dan Adiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/para-kandidat-siap-bertarung-jelang-pemilu-thailand_m_-scaled.jpg" alt="Pemilu Thailand tinggal menunggu waktu. Para kandidat berjuang mati-matian merebut hati rakyat. Itu adalah pemilu pertama setelah kudeta 2014 lalu menggulingkan Yingluck Shinawatra, perdana menteri (PM) ketika itu" width="100%">
<figcaption>Pemilu Thailand tinggal menunggu waktu. Para kandidat berjuang mati-matian merebut hati rakyat. Itu adalah pemilu pertama setelah kudeta 2014 lalu menggulingkan Yingluck Shinawatra, perdana menteri (PM) ketika itu</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Suksesi pergantian perdana menteri (PM) di Thailand masih gelap. Kemarin (3/8) Mahkamah Konstitusi (MK) menunda keputusan terkait gugatan penolakan pencalonan pemimpin Partai Move Forward (MFP) Pita Limjaroenrat sebagai PM di voting kedua. Rencananya, keputusan dibacakan pada 16 Agustus nanti. &rsquo;&rsquo;MK menilai permohonan itu butuh pertimbangan matang karena termasuk asas administrasi dalam sistem monarki konstitusional. Jadi, kami memutuskan untuk menunda musyawarah guna mempelajari lebih banyak informasi,&rsquo;&rsquo; bunyi pernyataan MK, seperti dikutip Agence France-Presse. Pada 14 Mei lalu, MFP secara mengejutkan menang pemilu. Partai anak muda itu memenangkan kursi terbanyak. MFP lalu menggalang koalisi dengan tujuh partai lain. Aliansi tersebut menguasai 312 kursi dari 500 anggota DPR. Namun, mereka tidak dapat membentuk pemerintahan. Di Thailand, PM dipilih dalam pemungutan suara bersama antara DPR dan senat dengan jumlah anggota 250 orang. Nah, seluruh anggota senat adalah orang militer. Pita gagal meraih 50 persen suara dukungan DPR dan senat pada pemungutan suara pertama. Dia maju lagi dalam pemungutan kedua. Namun, pencalonannya ditolak. Alasannya, secara aturan, satu kandidat hanya boleh maju menjadi calon PM satu kali. Karena itu, MFP mengajukan banding. Sebetulnya, hasil keputusan MK diperlukan untuk bisa menggelar pemungutan suara pemilihan PM yang dijadwalkan hari ini (4/8). Ketua DPR Wan Muhamad Noor Matha mengatakan, karena putusan MK ditunda, pemungutan suara pun harus diundur. &rsquo;&rsquo;Kami menunggu keputusan MK pada 16 Agustus sebelum menentukan kapan akan melakukan pemungutan suara lagi,&rsquo;&rsquo; ujarnya, seperti dikutip Al Jazeera. Sementara itu, belakangan, koalisi yang dibentuk MFP pecah. Partai Pheu Thai memilih untuk mendepak MFP. Mereka memimpin koalisi baru untuk membentuk pemerintahan. Koalisi itu mengusung taipan properti Srettha Thavisin sebagai calon PM. Pemimpin Pheu Thai Chonlanan Srikaew menyatakan, pihaknya sudah mendiskusikan hal itu dengan MFP. &rsquo;&rsquo;Pembentukan pemerintahan baru tidak akan melibatkan MFP. Pheu Thai akan bekerja untuk mendapatkan suara yang cukup, MFP akan menjadi oposisi, dan kami akan bekerja dalam dimensi baru yang bermanfaat bagi rakyat,&rsquo;&rsquo; ucapnya dalam konferensi pers yang digelar Rabu (2/8).&nbsp;

Kemarin (3/8) Mahkamah Konstitusi (MK) menunda keputusan terkait gugatan penolakan pencalonan pemimpin Partai Move Forward (MFP) Pita

Menang Pemilu Thailand, MFP  Didepak dari Koalisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/pheu-thai-3174941308.jpg" alt="Partai Pheu Thai." width="100%">
<figcaption>Partai Pheu Thai.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Pheu Thai yang kini mengisi ruang-ruang pencalonan Perdana Menteri Thailand, mengumumkan bakal segera menggelar pertemuan dengan rekan sejawatnya di Koalisi Delapan Partai. Wakil Ketua Partai Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, mengatakan bahwa pertemuan tersebut kemungkinan akan digelar pekan depan, dengan agenda menjelaskan hasil pertemuan Pheu Thai dengan partai di luar koalisi dan para senator baru-baru ini. Hal ini juga berkaitan dengan posisi Partai Move Forward (MFP) yang kini seolah berada di tepi jurang. Phumtham menyebut, MFP yang dipimpin oleh Pita Limjaroenrat itu nantinya akan dibiarkan memutuskan sendiri posisinya. Pasalnya, MFP bersikukuh ingin mengubah pasal 112 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik Kerajaan Thailand jika Pita terpilih sebagai perdana menteri. Namun, hal tersebut mendapat penolakan dari mayoritas pejabat, termasuk anggota Koalisi Delapan Partai itu sendiri. "Kami akan menanyakan rapat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana partai-partai koalisi lainnya, khususnya MFP, membantu menemukan jalan keluar untuk digunakan. Kami ingin MFP membuat keputusan dalam masalah ini," kata Phumtham. Sementara itu, pemilihan ulang calon perdana menteri dari Partai Pheu Thai yang seharusnya digelar Kamis (27/7) kemarin, diputuskan untuk ditunda oleh dewan parlemen. Bersamaan dengan itu, Mahkamah Konsutitusi juga mengumumkan bahwa mereka akan mempertimbangkan status Pita Limjaroenrat, apakah diperbolehkan kembali maju menjadi calon perdana menteri atau tidak. Menurut keterangan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan status Pita pada 3 Agustus 2023 mendatang. Jika Pita ditolak untuk maju sebagai calon perdana menteri, maka otomatis Partai Pheu Thai akan menjalani pemilihan di parlemen tepat pada esoknya yakni 4 Agustus 2023. Namun jika Pita kembali diizinkan, maka pemilihan ulang Perdana Menteri Thailand akan kembali diundur sampai setidaknya seminggu kemudian.

MK juga mengumumkan bahwa mereka akan mempertimbangkan status Pita Limjaroenrat, apakah diperbolehkan kembali maju menjadi PM atau tidak.

Partai Pheu Thai Bakal Gelar Pertemuan dengan Koalisi Delapan Partai, Sepakat Tolak Amandemen Pasal 112

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/28/pak-pita-yeye-3162967709.jpg" alt="Pita Limjaroenrat." width="100%">
<figcaption>Pita Limjaroenrat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mahkamah Konstitusi Thailand mengungkapkan bahwa mereka segera memutuskan apakah Pita Limjaroenrat dari Partai Move Forward (MFP), diberi izin untuk kembali maju mencalonkan diri sebagai perdana menteri atau tidak. Pengajuan tersebut, diutarakan oleh MFP melalui Ombudsman yang meminta agar Mahkamah Konstitusi mengizinkan Pita kembali maju sebagai calon perdana menteri. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga diminta untuk memerintahkan parlemen agar menunda pemilihan ulang terhadap kandidat Partai Pheu Thai, yang rencananya berlangsung hari ini, Kamis (27/7). Adapun keputusan terkait status pencalonan Pita Limjaroenrat, konon akan disampaikan awal bulan Agustus mendatang. "Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan Kamis depan apakah akan menerima musyawarah petisi mengenai pencalonan kembali pemimpin Partai Maju Maju (MFP) Pita Limjaroenrat sebagai perdana menteri," kata sebuah sumber, dilansir dari Bangkok Post,&nbsp;Jumat&nbsp;(28/7). Sementara itu, Presiden Parlemen Wan Muhamad Noor Matha, mengungkapkan bahwa penundaan pemilihan ulang akan berlangsung sampai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait status Pita resmi diterbitkan. "Diperkirakan pengadilan dapat memutuskan apakah akan mengeluarkan keputusan atas petisi pada 9 Agustus. Jika pengadilan membatalkan petisi, saya dapat menjadwalkan pertemuan (untuk memilih perdana Menteri),&rdquo; kata Wan. Jika Mahkamah Konstitusi mengizinkan Pita Limjanroenrat kembali maju, maka ada kemungkinan MFP akan bersaing dengan Partai Pheu Thai, di mana mereka sama-sama tergabung dalam koalisi delapan partai.

Jika Mahkamah Konstitusi mengizinkan Pita Limjanroenrat kembali maju, maka ada kemungkinan MFP akan bersaing dengan Partai Pheu Thai.

Mahkamah Konstitusi Segera Putuskan Status Pita Limjaroenrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/pak-wan-3212034940.jpg" alt="Presiden Parlemen, Wan Muhamad Noor Matha." width="100%">
<figcaption>Presiden Parlemen, Wan Muhamad Noor Matha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Parlemen Thailand akhirnya resmi memutuskan bahwa pemilihan ulang perdana menteri yang rencananya digelar pada Kamis (27/7) mendatang, ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Presiden Parlemen, Wan Muhamad Noor Matha, menjelaskan bahwa keputusan tersebut ditetapkan setelah berkonsultasi dengan para pejabat hukum DPR dan penasihatnya. "Jika pemungutan suara Perdana Menteri dilanjutkan pada hari Kamis, berpotensi menimbulkan masalah ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan setelahnya, kata ketua DPR dan presiden parlemen ex-officio," kata Wan, seperti dilansir dari Bangkok Post, Selasa (25/7). Adapun kaitannya Mahkamah Konstitusi dalam proses alot pemilihan Perdana Menteri ini, setelah Ombudsman yang mewakili suara Partai Move Forward (MFP) meminta agar Mahkamah Konstitusi menunda pemilu pada Kamis, dan memberi izin Pita Limjaroenrat untuk kembali maju. Lebih lanjut, Wan juga menyebutkan faktor lain yang menjadi pertimbangan putusan penundaan pemilihan umum Perdana Menteri, yakni sejumlah pejabat yang dikhawatirkan tak bisa hadir dalam pemilihan, lantaran harus mengikuti upacara ulang tahun Yang Mulai Raja di provinsi masing-masing pada Jumat. "Duduk bersama untuk pemilihan Perdana Menteri dapat dimasukkan kembali ke agenda parlemen setelah keputusan pengadilan," lanjutnya. Sebagai informasi, pemilihan umum yang akan bergulir di parlemen mendatang akan diisi oleh kandidat dari Partai Pheu Thai, yang merupakan sekutu terkuat dari MFP. Keduanya sama-sama tergabung dalam koalisi delapan partai. Pheu Thai maju ke depan dan mencalonkan diri, setelah MFP yang diwakili Pita Limjaroenrat resmi ditolak dan gagal pada dua kali putaran parlemen sebelumnya. Meski mempersilakan sekutunya untuk maju ke pemilihan umum, namun MFP tak patah arang untuk juga melanjutkan perjuangannya di jalan yang sama.

Ombudsman yang mewakili suara Partai Move Forward (MFP) meminta agar Mahkamah Konstitusi menunda pemilu yang rencananya digelar pada Kamis.

Parlemen Sepakat Pemilihan Umum PM Thailand Ditunda Sampai Waktu yang Belum Ditentukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/pak-sekjen-MFP-207992761.jpg" alt="Sekretaris Jenderal MFP, Chaitawat Tulanon." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MFP, Chaitawat Tulanon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Move Forward (MFP) masih berharap bisa memperjuangkan misinya untuk mencapai posisi Perdana Menteri Thailand, meski kandidat terkuatnya yakni Pita Limjaroenrat sudah dijegal gagal di dua kali putaran parlemen. Sekretaris Jenderal MFP, Chaitawat Tulanon, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan petisi ke Ombudsman untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi, agar mengizinkan Pita kembali maju mencalonkan diri sebagai perdana menteri. Menurutnya, kali ini, MFP sudah mengantongi suara lebih banyak dari kalangan militer dan sekitar 56 senator lain. Bahkan, jika pada akhirnya MFP dikeluarkan dari pemerintahan, Chaitawat tetap meyakini masih akan ada pihak yang mendukungnya di luar koalisi delapan partai. Sementara itu, sejak Pita dinyatakan gagal pada putaran parlemen kedua beberapa hari lalu, ruang pencalonan Perdana Menteri Thailand didominasi oleh sekutunya sendiri yakni Partai Pheu Thai. "Jika Pheu Thai dan Move Forward maju dan perdana menteri masih belum terpilih, masyarakat akan memiliki banyak pertanyaan untuk para senator dan partai politik lainnya," kata Chaithawat, seperti dikutip dari Bangkok Post pada Senin (24/7). Koalisi delapan partai dikabarkan akan menggelar pertemuan bersama pada Selasa (25/7) besok. Kemungkinan mereka akan membahas tentang keberpihakan mereka pada Partai Pheu Thai untuk pencalonannya, setelah MFP dinyatakan gagal. Pasalnya, beberapa partai menegaskan bahwa mereka tak ingin lagi berkoalisi dengan Partai Pheu Thai jika masih berafiliasi dengan MFP. MFP sendiri seperti diasingkan oleh koalisinya, setelah menjanjikan adanya amandemen pasal 112 Pencemaran Nama Baik Kerajaan Thailand jika terpilih sebagai perdana menteri. Sebelumnya,&nbsp;Pita Limjanroenrat telah dinyatakan gagal menjadi perdana menteri setelah tak cukup mendulang suara pada dua kali putaran parlemen. Pada putaran pertama 13 Juli 2023 lalu, Pita hanya mengantongi suara parlemen sebanyak&nbsp;324 suara dari yang seharusnya didapatnya sebanyak 375 dukungan. Sementara pada putaran kedua 19 Juli 2023, Ketua Partai Move Forward itu mengantongi suara 312 dari 715 anggota parlemen, 394 tak memberi dukungan atau menolak, 8 abstain, dan satu tidak menggunakan hak pilih.

Kemungkinan mereka akan membahas tentang keberpihakan mereka pada Partai Pheu Thai untuk pencalonannya, setelah MFP dinyatakan gagal.

MFP Ajukan Petisi ke Ombudsman, Berharap Bisa Kembali Perjuangkan Posisi PM Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/kunjungan-kamboja-1253361655.jpg" alt="Putu Rudana bersama Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen." width="100%">
<figcaption>Putu Rudana bersama Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyaksikan langsung pemilu partai politik di Kamboja. Menurut dia, proses pesta demokrasi di Kamboja berjalan dengan lancar, damai dan penuh kegembiraan. Sehingga ia berharap hal ini terjadi juga di Indonesia yang akan menghadapi pemilu 2024. "Sebagai observer dari BKSAP Indonesia, saya melihat pemilu di Phnom Penh, Kamboja hari ini sangat menarik. Pemilu mereka berjalan damai, sukacita dan penuh riang gembira, sehingga perlu dijadikan contoh pesta demokrasi Kamboja bagi negara di dunia, khususnya Indonesia yang mau memasuki Pemilu 2024," kata Putu melalui keterangannya pada Minggu (23/7). Memang, Putu menyebut penduduk Kamboja yang menjadi pemilih dalam pemilu yang diselenggarakan pada Minggu (23/7) ini sebanyak 9,7 juta orang. Namun, kata dia, proses kampanye di Kamboja sangat memaknai pesta demokrasi yakni bergembira tanpa ada saling menghujat. "Pemilu itu maknanya pesta demokrasi, jadi semua gembira tidak saling menghujat, tidak saling gontok-gontokan maupun saling fitnah. Meski banyak partai politik yang ikut berkontestasi, sekitar 18 partai untuk merebut 125 kursi parlemen," jelas Legislator asal Bali. Oleh karenanya, Putu mengatakan negara dunia khususnya Indonesia yang merupakan Negara Asia agar mencontoh proses pemilu yang dilakukan Kamboja. Menurutnya, pemilu di Kamboja berjalan sangat demokratis. "Kamboja ini termasuk negara yang tergolong muda, tapi mampu melaksanakan pesta demokrasi secara demokratis sesuai dengan kearifan lokalnya, damai dan penuh gembira. Jadi jangan melihat besar atau kecil jumlah penduduknya," ujarnya. Pada Pemilu 2018, kata Putu, ada 17 partai yang mencalonkan diri tapi sebagian besar tidak punya kekuatan sumber daya untuk melawan partai yang berkuasa meraih 125 kursi majelis, yakni Partai Kamboja (CPP) dengan pimpinan Perdana Menteri Hun Sen. Menurut dia, Hun Sen memimpin Kamboja di usia 70 tahun itu telah mencapai status berpenghasilan menengah ke bawah, dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. "Sektor manufaktur tekstilnya, terutama untuk merek-merek terkenal Barat, berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja vital. Sementara ekonomi tumbuh rata-rata 7,7 persen antara tahun 1998 dan 2019," ungkapnya. Kini, lanjut Putu, putra dari Perdana Menteri Hun Sen digadang-gadang akan menggantikan posisinya untuk Pemilu 2023 yakni Hun Manet. Kata Putu, Han Manet usianya masih 45 tahun merupakan lulusan akademi militer West Point di Amerika Serikat dan sering bertemu pemimpin dunia, wakil pemimpin dan menteri luar negeri dari negara lain. Hun Manet, lanjut dia, dengan cepat naik pangkat di angkatan bersenjata Kamboja dan menjabat sebagai kepala kontra-terorisme, wakil kepala unit pengawal ayahnya, kepala tentara, wakil komandan militer dan saat ini menjadi jendral bintang empat. "Di umur 45 tahun, Hun Manet saat ini Jendral berbintang empat di Kamboja. Ini merupakan prestasi yang luar biasa. Lalu, Hun Manet juga mempunyai pendidikan tinggi dengan gelar master dari Universitas New York dan gelar doktor dari Universitas Bristol Inggris. Keduanya di bidang ekonomi. Dia melewati pendidikan ayahnya dan bahkan di usia muda sudah sering bertemu pemimpin dunia, wakil pemimpun dan menteri luar negeri dari negara lain," pungkasnya.

"Pemilu itu maknanya pesta demokrasi, jadi semua gembira tidak saling menghujat, tidak saling gontok-gontokan maupun saling fitnah," ujarnya

BKSAP DPR RI Ajak Masyarakat Belajar dari Pemilu Kamboja yang Damai dan Penuh Sukacita Tanpa Fitnah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/pak-cholnan-thailand-1086762698.jpg" alt="Pemimpin Pheu Thai, Cholnan Srikaew." width="100%">
<figcaption>Pemimpin Pheu Thai, Cholnan Srikaew.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Tak lama setelah kegagalan Pita Limjaroenrat menjadi Perdana Menteri Thailand diumumkan, Partai Pheu Thai yang merupakan sekutu Partai Move Forward (MFP), langsung muncul ke publik untuk turut memberikan keterangannya bahwa mereka siap membentuk pemerintahan baru. Hal ini tentu menjadi sorotan, pasalnya Partai Pheu Thai dan MFP telah menandatangani kerja sama sebagai koalisi. Pemimpin Pheu Thai, Cholnan Srikaew, mengaku bahwa pihaknya masih akan mempertimbangkan apakah tetap dalam MoU dengan MFP atau berpisah. "Saat ini, Pheu Thai masih bergandengan tangan dengan sekutu koalisi lainnya. Apakah MoU akan direvisi, saya belum bisa memberikan rincian karena delapan sekutu koalisi harus membahas masalah ini terlebih dahulu. Kami juga akan membahas apakah akan ada lebih banyak pihak yang didatangkan,&rdquo; kata Cholnan dalam keterangannya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Kamis (20/7). Beberapa partai seperti Partai Bhumjaithai, Palang Pracharath, dan Chartthaipattana menegaskan bahwa mereka enggan berkoalisi dengan Partai Pheu Thai, jika pihaknya masih berafiliasi dengan MFP. Diketahui, ketiga pertai itu menolak rencana kebijakan Pita Limjaroenrat yang ingin mengubah Pasal 112 KUHP terkait Pencemaran Nama Baik Kerajaan Thailand. "Jika, Pheu Thai menjadi pemimpin dalam membentuk pemerintahan, tetapi koalisi masih menyertakan MFP, yang berencana mengubah Pasal 112, saya tidak akan bergabung. Saya juga tidak menginginkan pemerintahan minoritas," kata Anutin Charnvirakul, Pemimpin Partai Bhumjaithai. Lebih lanjut, terkait majunya Partai Pheu Thai dalam pencalonan PM Thailand, Ketua Parlemen Wan Muhamad Noor Matha, mengatakan bahwa pemilihan akan digelar pada Kamis 27 Juli 2023 mendatang. Partai Pheu Thai diberi kesempatan untuk mengikuti prosedur pencalonan perdana menteri oleh kandidatnya. Mereka bahkan sudah mengklaim, bahwa partainya telah mengantongi dukungan dari 282 anggota parlemen, yang 250 di antaranya adalah para senator. Sementara MFP yang kini mulai tersisih, Pheu Thai mengatakan, mereka tidak akan memaksa MFP untuk keluar dari koalisi serta merta begitu saja. "Tetapi kami akan membiarkannya bepikir sendiri apakah harus menjadi bagian dari koalisi karena ini hanya akan menyebabkan kebuntuan," kata salah seorang dari Partai Pheu Thai.

Partai Bhumjaithai, Palang Pracharath, dan Chartthaipattana menegaskan bahwa mereka enggan berkoalisi dengan Partai Pheu Thai.

Pita Limjaroenrat Gagal jadi PM Thailand, Partai Pheu Thai Siap Hengkang dari Koalisi Bentuk Poros Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/pemilu-thailand-1240598620.jpg" alt="Pemilu ulang PM Thailand menunjukkan hasil mengecewakan bagi calon tunggal Pita." width="100%">
<figcaption>Pemilu ulang PM Thailand menunjukkan hasil mengecewakan bagi calon tunggal Pita.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilihan ulang PM Thailand di ruang parlemen pada Rabu (19/7), menghasilkan putusan mengecewakan bagi kandidat tunggal PM Thailand, yakni Pita Limjarenrat. Presiden Parlemen, Wan Muhamad Noor Matha, mengungkapkan bahwa Pita tidak berhasil mendulang suara dominan yang mendukungnya. Dilansir dari Bangkok Post, Kamis (20/7), Pita hanya mendapatkan suara sebanyak 312 dari 715 anggota parlemen. Sementara suara lainnya, sebanyak 394 tak memberi dukungan atau menolak, 8 abstain dan satu tidak menggunakan hak pilih. Selain kalah dari segi suara, Pita juga dinilai tak pantas menjadi PM Thailand, lantaran telah gagal di tahap parlemen sebelumnya. Menurut mereka, anggota parlemen yang menolak Pita, ini merujuk pada Peraturan Sesi Parlemen Nomor 49, dimana&nbsp;melarang pengajuan kembali mosi yang gagal ke parlemen selama sesi parlemen yang sama. Adapun pada putaran parlemen sebelumnya, pada 13 Juli 2023 lalu, Pita gagal dengan hanya mendapat 324 suara dari yang seharusnya didapatnya sebanyak 375 dukungan. Lebih lanjut, gagalnya Pita untuk yang kedua kalinya ini lantas membuka peluang bagi partai Pheu Thai yang konon akan mengajukan calon PM Thailand. Meski belum disebut siapa yang akan maju, namun nama seorang pengusaha Srettha Thavisin mencuat di tengah polemik ini. Srettha dinilai sosok yang paling memungkinkan diusung oleh Partai Pheu Thai untuk maju dalam pencalonan PM. Namun hal itu belum pasti, sebab delapan koalisi yang kini berpihak pada Partai Pheu Thai belum memutuskan. Presiden Parlemen Wan pun telah menjadwalkan pemilihan PM Thailand lagi jika Partai Pheu Thai mengajukan calon pada 27 Juli 2023 mendatang.

Pita hanya mendapatkan suara sebanyak 312 dari 715 anggota parlemen. Sementara suara lainnya, sebanyak 394 tak memberi dukungan.

Parlemen Thailand Sepakat Tolak Pita Limjaroenrat jadi PM Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Prayuth-Chan-o-cha-Washington-Times.jpg" alt="Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha diyakini tidak akan melanjutkan karier politiknya lagi setelah kekalahan di Pemilu." width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha diyakini tidak akan melanjutkan karier politiknya lagi setelah kekalahan di Pemilu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kekalahan tak terduga dalam pemilu pada Minggu (14/5) lalu menjadi pukulan telak bagi Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha. Bahkan, bukan hanya Prayuth. Kemenangan Partai Move Forward itu juga menjungkirbalikkan prediksi banyak pihak. Wakil Ketua Partai Persatuan Bangsa Thailand (UTN) Thanakorn Wangboonkongchana meyakini, Prayuth tidak akan melanjutkan karier politiknya lagi setelah kekalahan tersebut. Terlebih UTN hanya mampu mengumpulkan 36 kursi. &rsquo;&rsquo;Dia belum mengatakannya, tapi saya pikir dia mungkin harus berhenti,&rsquo;&rsquo; ujarnya Senin (15/5) seperti dikutip Channel News Asia. Prayuth mencalonkan diri sebagai PM di bawah bendera UTN. Sejatinya, politikus 69 tahun itu tetap bisa ikut dalam pemilihan PM oleh DPR dan Senat yang digelar dua bulan lagi. Sebab, hanya butuh 25 kursi untuk mencalonkan diri menjadi PM. Namun, kemenangan besar kubu oposisi tampaknya sulit bagi Senat untuk mendukung Prayuth walaupun Senat yang berjumlah 250 orang seluruhnya ditunjuk junta militer tanpa pemilihan. Seperti diberitakan kemarin, hasil sementara pemilu Thailand menunjukkan bahwa Partai Move Forward meraih 152 kursi dari 500 kursi DPR. Di posisi kedua, Partai Pheu Thai mendapatkan 141 kursi. Adapun UTN harus puas duduk di urutan kelima. Hasil itu di luar perkiraan. Termasuk lembaga survei. Sebelumnya, Partai Pheu Thai diprediksi sebagai pemenangnya. Thanakorn menjelaskan, perolehan kursi UTN memang kalah jauh dari oposisi. Namun, hal itu tidak mengurangi dukungannya untuk Prayuth. Dia kagum pada pensiunan jenderal yang telah menjabat PM Thailand selama 8 tahun terakhir itu. Menurut dia, Prayuth telah bekerja untuk negara sepanjang hidupnya. &rsquo;&rsquo;Saya yakin rakyat Thailand secara nasional tahu dia telah melakukan banyak hal untuk negara dan dia tidak pernah dinodai oleh apa pun. Tidak ada korupsi apa pun,&rsquo;&rsquo; ungkap Thanakorn. Prayuth menjadi PM sejak 2014 setelah memimpin kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra, adik perempuan mantan PM Thaksin Sinawatra, yang terpilih secara demokratis. Junta militer yang dipimpin Prayuth berkuasa selama hampir lima tahun. Pemilu kembali digelar pada 2019 di bawah konstitusi baru yang dibuat oleh komite yang ditunjuk junta militer. Prayuth memilih bungkam setelah hasil pemilu tidak sesuai harapannya. &rsquo;&rsquo;Tidak ada komentar,&rsquo;&rsquo; ujarnya ketika berbicara kepada media di gedung pemerintah Selasa (16/5). Dia juga tidak memberi kepastian apakah akan tetap maju mencalonkan diri sebagai PM atau tidak. Dalam video yang dirilis UTN, Prayuth menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang mendukungnya dan partainya. Dia menegaskan, UTN akan selalu mempertahankan ideologi partai. Yaitu, menjunjung tinggi bangsa, agama, monarki, dan rakyat. &rsquo;&rsquo;Suara yang Anda berikan kepada kami telah menghangatkan hati kami. Meskipun, itu tidak memungkinkan bagi kami terus mengerjakan semua yang telah kami lakukan sebelumnya,&rsquo;&rsquo; ujar Prayuth. Sementara itu, pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat menyatakan, pihaknya telah mendapat cukup dukungan dari sekutu politik untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Partainya akan berkoalisi dengan Partai Pheu Thai, Prachachat, Thai Sang Thai, dan Seri Ruam Thai serta Partai Adil. Jika ditotal, sejauh ini mereka telah memiliki 310 kursi di DPR. Namun, untuk dapat menjadi PM, koalisi partai harus mendapatkan dukungan minimal 376 kursi. (sha/c6/hud)

’’Dia belum mengatakannya, tapi saya pikir dia mungkin harus berhenti,’’ ujarnya Senin (15/5) seperti dikutip Channel News Asia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemilu thailand

Berita Terkini