<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/05/mojtaba-hosseini-khamenei-resmi-terpilih-jadi-pemimpin-tertinggi-iran-mengganti-peran-sang-ayah-ayatollah-ali-khamenei-ndtv-iDddH.webp" alt="Mojtaba Hosseini Khamenei resmi terpilih jadi pemimpin tertinggi Iran mengganti peran sang ayah Ayatollah Ali Khamenei. (NDTV)." width="100%">
<figcaption>Mojtaba Hosseini Khamenei resmi terpilih jadi pemimpin tertinggi Iran mengganti peran sang ayah Ayatollah Ali Khamenei. (NDTV).</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Terpilihnya Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran menandai babak baru dalam sejarah Republik Islam tersebut. Putra kedua dari Ayatollah Ali Khamenei itu selama ini lebih dikenal sebagai figur berpengaruh di balik layar ketimbang tokoh publik yang tampil terbuka.
Lahir di Mashhad pada 1969, Mojtaba tumbuh ketika ayahnya menjadi salah satu ulama yang vokal menentang pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Revolusi Islam 1979 mengubah nasib keluarganya secara drastis dan menempatkan mereka di pusat kekuasaan negara baru.
Latar Pendidikan dan Perdebatan Gelar Keulamaan
Setelah keluarga pindah ke Teheran, Mojtaba bersekolah di Alavi High School, institusi yang dikenal banyak melahirkan elite pemerintahan Iran. Ia kemudian melanjutkan studi agama di Qom, pusat pendidikan Syiah terkemuka.
Namun, meski telah lama berkecimpung di lingkungan hauzah (seminari), Mojtaba belum menyandang gelar ayatollah. Hal ini menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama senior, mengingat secara konstitusional Pemimpin Tertinggi diharapkan memiliki otoritas keagamaan tinggi.
Jejak di Perang dan Lingkar Kekuasaan
Saat Perang Iran-Irak, Mojtaba bergabung dengan Batalyon Habib. Dari sana, ia membangun jaringan dengan tokoh-tokoh yang kelak menduduki posisi penting di sektor keamanan dan intelijen.
Meski tak pernah memegang jabatan publik atau mengikuti pemilu, Mojtaba kerap disebut sebagai 'penjaga gerbang' di Kantor Pemimpin Tertinggi, peran yang sering dibandingkan dengan posisi Ahmad Khomeini pada era Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Pengaruhnya diyakini mengalir dari kedekatannya dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), institusi militer yang sangat dominan dalam politik dan ekonomi Iran.
Sanksi dan Tuduhan Politik
Pada 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Mojtaba dengan tuduhan bahwa ayahnya telah mendelegasikan sebagian kewenangan kepadanya tanpa akuntabilitas publik.
Sejumlah politisi reformis serta pemerintah asing juga menudingnya berperan dalam memengaruhi proses pemilu dan mendukung tindakan keras aparat keamanan, tuduhan yang selalu dibantah otoritas Iran.
Laporan Bloomberg menyebut Mojtaba memiliki jaringan investasi luas, termasuk properti global dan aliran dana besar ke pasar Barat. Namun, nilai kekayaan pastinya tidak pernah diumumkan secara resmi.
Suksesi yang Menguji Narasi Republik Islam
Menariknya, sebelum wafat, Ali Khamenei disebut telah mengidentifikasi tiga ulama senior sebagai kandidat potensial penggantinya, dan nama Mojtaba tidak termasuk di antaranya.
Karena itu, suksesi dari ayah ke anak dinilai berpotensi mengguncang narasi awal Republik Islam yang menolak sistem monarki turun-temurun.
Kini, masa depan kepemimpinan Mojtaba sangat bergantung pada soliditas dukungan elite ulama dan faksi keamanan. Apakah ia mampu mengonsolidasikan kekuasaan atau justru menghadapi resistensi internal, akan menjadi penentu stabilitas politik Iran di tengah tekanan domestik dan internasional yang terus menguat.
&nbsp;

Profil Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, kini pimpin Iran di tengah kontroversi. Simak latar belakang, pengaruh, dan tantangan kepemimpinannya.

Profil Mojtaba Hosseini Khamenei: Putra Pemimpin Revolusi yang Kini Pimpin Iran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/01/khamenei-the-daily-star-789651878.jpg" alt="Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Iran. (The Daily Star)" width="100%">
<figcaption>Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Iran. (The Daily Star)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel membawa tantangan baru bagi Iran. Selain potensi konflik yang meluas di kawasan, negara ini juga harus segera menata ulang struktur politik dan keagamaannya dengan hati-hati. <div align="left"> Sistem pemilihan pemimpin tertinggi di Iran tidak melibatkan pemilu langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme khusus yang diatur berdasarkan konstitusi Republik Islam Iran. Proses ini dirancang untuk memastikan pemimpin tertinggi memiliki legitimasi religius dan kemampuan politik. Berikut adalah langkah-langkah dan peran lembaga yang terlibat dalam proses tersebut: 1. Majelis Ahli sebagai Lembaga Penentu Pemilihan pemimpin tertinggi dilakukan oleh Majelis Ahli (Assembly of Experts), sebuah dewan yang terdiri dari 88 ulama senior. Anggota Majelis Ahli ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diadakan setiap delapan tahun sekali. Namun, kandidat yang maju sebagai anggota Majelis Ahli harus melalui proses penyaringan ketat oleh Guardian Council, sebuah lembaga pengawas konstitusional. Perlu dicatat, sebagian besar anggota Guardian Council ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sebelumnya, yang pada akhirnya memberikan pengaruh besar terhadap calon anggota majelis tersebut. 2.Kriteria Calon Pemimpin Tertinggi Berdasarkan konstitusi Iran, calon pemimpin tertinggi harus memenuhi kualifikasi khusus: - Memiliki keahlian mendalam dalam hukum Islam Syiah (fiqh dan syariat) - Berintegritas tinggi dan berkepribadian kokoh - Kompeten dalam aspek politik dan administrasi kenegaraan Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara mayoritas di Majelis Ahli. Proses ini dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa individu terpilih dinilai layak baik dari segi agama maupun kemampuan memimpin negara. 3. Peran Krusial Guardian Council Guardian Council memegang kendali penting dalam menentukan komposisi Majelis Ahli dan memastikan ketaatan proses seleksi terhadap pandangan ideologis rezim yang ada. Karena setengah dari anggota Guardian Council ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sendiri, mekanisme ini dianggap efektif dalam menjaga kesinambungan ideologis yang telah terbentuk. 4. Penanganan Saat Terjadi Kekosongan Kepemimpinan Jika posisi pemimpin tertinggi kosong akibat kematian atau ketidakmampuan pemimpin menjalankan tugasnya, konstitusi Iran mengatur pembentukan Dewan Kepemimpinan Sementara. Dewan ini terdiri dari presiden, kepala pengadilan tertinggi, serta seorang ulama dari Guardian Council pilihan, yang akan menjalankan tugas kepemimpinan hingga Majelis Ahli menentukan pemimpin baru. 5. Kritik terhadap Transparansi dan Kompetisi Meskipun anggota Majelis Ahli dipilih melalui pemilu, banyak pihak internasional menilai proses ini kurang transparan dan tidak kompetitif. Hal ini disebabkan oleh seleksi menyeluruh dari Guardian Council yang acapkali mengeliminasi kandidat dengan pandangan moderat atau berbeda. Akibatnya, sistem ini cenderung mendukung kesinambungan ideologi yang diwariskan oleh kepemimpinan sebelumnya. Simpulannya, mekanisme pemilihan pemimpin tertinggi di Iran berbeda dari banyak negara lain karena tidak melalui sistem demokrasi langsung, melainkan didasarkan pada struktur teokratik-konstitusional yang dikontrol secara ketat. Dengan peran besar Guardian Council dalam menyaring kandidat, proses ini pada dasarnya menegaskan dominasi ideologis dan menjamin stabilitas internal Republik Islam Iran dalam menghadapi masa depan. </div>

Bagaimana Iran akan memilih pemimpin tertinggi setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei? Simak penjelasan mengenai proses, lembaga, dan atura

Bagaimana Iran Memilih Pemimpin Tertingginya Setelah Ayatollah Ali Khamenei Wafat? Ketahui Proses, Lembaga, dan Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/IMG_4301-6005434.jpeg" alt="Donald Trump (kiri), dan Ayatollah Ali Khamenei (kanan), menjadi sorotan dalam ketegangan geopolitik terbaru setelah Trump disebut memveto rencana Israel untuk membunuh Khamenei. (Reuters)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump (kiri), dan Ayatollah Ali Khamenei (kanan), menjadi sorotan dalam ketegangan geopolitik terbaru setelah Trump disebut memveto rencana Israel untuk membunuh Khamenei. (Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut telah memveto rencana Israel untuk membunuh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Informasi ini diungkap oleh dua pejabat senior pemerintahan AS kepada Reuters, Minggu (15/6). Veto itu disebut terjadi hanya beberapa hari setelah Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran dalam upaya menghentikan program nuklir negara tersebut. Menurut kedua pejabat yang enggan disebutkan namanya, otoritas Israel memberi tahu Amerika Serikat bahwa mereka memiliki peluang untuk mengeksekusi Khamenei. Namun, Trump langsung menolak rencana tersebut. Penolakan itu mencerminkan kebijakan kehati-hatian yang masih ia pertahankan, meskipun situasi di Timur Tengah memanas pasca-serangan Israel. &ldquo;Apakah Iran telah membunuh warga Amerika? Belum. Sampai itu terjadi, kita bahkan tidak akan membicarakan soal menyerang kepemimpinan politik mereka,&rdquo; kata salah satu pejabat AS seperti dikutip dari Reuters, Senin (16/6/2025). Ia menjabat sebagai pejabat senior di pemerintahan Trump dan menyiratkan bahwa tindakan ekstrem baru akan dipertimbangkan jika ada korban dari pihak Amerika. Meski tidak dijelaskan apakah Trump secara langsung menyampaikan veto tersebut kepada Israel, para pejabat memastikan bahwa komunikasi antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berlangsung intens. Trump diketahui sering berhubungan langsung dengan Netanyahu selama krisis ini berlangsung. Pejabat AS juga menegaskan bahwa diskusi antara pejabat tinggi kedua negara tetap berlangsung secara intensif sejak dimulainya operasi militer Israel terhadap Iran. Operasi tersebut merupakan respons terhadap kekhawatiran bahwa Iran mendekati kemampuan membuat senjata nuklir. Menanggapi laporan ini, Netanyahu menolak memberikan konfirmasi. Dalam wawancara dengan program Special Report With Bret Baier di saluran Fox News, ia mengatakan, &ldquo;Ada begitu banyak laporan yang salah mengenai percakapan-percakapan yang tidak pernah terjadi, dan saya tidak akan membahas hal itu.&rdquo; Namun, ia menambahkan, &ldquo;Saya pikir kami akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Dan saya pikir Amerika Serikat tahu apa yang baik bagi Amerika Serikat.&rdquo; Sementara itu, Trump dilaporkan masih menaruh harapan pada jalur diplomatik. Ia berharap agar negosiasi antara AS dan Iran yang sempat terhenti bisa dilanjutkan. Salah satu agenda dialog dijadwalkan berlangsung di Oman pada Minggu, namun dibatalkan menyusul gelombang serangan militer yang dilakukan Israel. Dalam wawancara terpisah dengan Reuters pada Jumat sebelumnya, Trump menyampaikan bahwa &ldquo;kami tahu segalanya&rdquo; tentang operasi militer Israel terhadap Iran. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pihak AS sangat terlibat dalam pemantauan dan koordinasi dengan Israel, meskipun tidak menyetujui seluruh langkah taktis yang diambil. Veto Trump atas rencana pembunuhan Ayatollah Khamenei memperlihatkan ambiguitas strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Di satu sisi, AS tetap menjadi sekutu dekat Israel dan mengetahui secara rinci operasi militer yang dilakukan negara tersebut. Namun di sisi lain, Trump tampak enggan menyeret AS lebih jauh ke dalam konflik terbuka dengan Iran, terlebih saat tidak ada korban dari pihak Amerika. Keputusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa meski Trump dikenal dengan pendekatan keras terhadap Iran selama masa jabatannya, ia tetap menghitung risiko geopolitik dan dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan dan peluang diplomatik.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut telah memveto rencana Israel untuk membunuh Pemimpin Tertinggi Iran.

Pejabat Senior AS Ungkap Donald Trump Veto Rencana Israel untuk Membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Farideh-Moradkhani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Iran tak pandang bulu. Mereka menangkap Farideh Moradkhani meski dia merupakan keponakan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Farideh ditangkap setelah merekam dan mengunggah video yang mengkritik pemerintahan yang dipimpin pamannya itu.  ’’Orang-orang bebas, mari bersama kami! Beri tahu pemerintah Anda untuk berhenti mendukung rezim keji dan pembunuh anak ini,’’ ujar Farideh dalam video yang kini tersebar di dunia maya tersebut.  Dia menegaskan, rezim pemerintah Iran tidak setia pada salah satu prinsip agamanya. Mereka juga tidak mengenal hukum atau aturan apa pun kecuali paksaan. Mereka mempertahankan kekuasaan dengan cara apa pun. Menurut dia, penduduk Iran sudah ditinggalkan sendirian dalam perjuangan untuk mendapat kebebasan.  Selama ini Farideh Moradkhani adalah aktivis HAM dan kerap menentang kepemimpinan ulama Iran. Farideh bahkan pernah dipenjara. Dia adalah putri saudara perempuan Khamenei, Badri. Sejak 1980-an dia berselisih dengan keluarganya dan sempat melarikan diri ke Iraq.  Kakaknya, Mahmoud Moradkhani, menuturkan bahwa Farideh ditangkap pada Rabu (23/11) saat memenuhi panggilan ke kantor kejaksaan. Sabtu (26/11), dia mengunggah ulang video Farideh yang mengkritik pemerintah.  Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) menyebutkan bahwa Farideh sempat ditangkap Januari lalu. Dia lalu dibebaskan dengan jaminan pada bulan April. Belum diketahui secara pasti alasan penangkapan Farideh kali ini.  Menurut Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, sekitar 14.000 orang ditangkap sejak protes dimulai terkait kematian Mahsa Amini. Sedikitnya 416 orang, termasuk 51 anak-anak, tewas.  Pemerintah Iran kemarin membebaskan 709 tahanan dari berbagai kota. Termasuk mereka yang baru saja ditangkap. Hal itu dilakukan setelah tim sepak bola Iran menang 2-0 atas Wales.  Namun, pemerintah Iran menolak penyelidikan independen PBB atas penindasan negara terhadap protes anti pemerintah. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani menegaskan, negaranya tidak akan bekerja sama dengan komite politik yang dibentuk Dewan HAM PBB.

Kritik Pemerintah Iran, Keponakan Ayatollah Ali Khamenei Ditangkap

Pemimpin Iran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemimpin Iran

Berita Terkini

Profil Mojtaba Hosseini Khamenei: Putra Pemimpin Revolusi yang Kini Pimpin Iran

Bagaimana Iran Memilih Pemimpin Tertingginya Setelah Ayatollah Ali Khamenei Wafat? Ketahui Proses, Lembaga, dan Aturannya

Pejabat Senior AS Ungkap Donald Trump Veto Rencana Israel untuk Membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei

Kritik Pemerintah Iran, Keponakan Ayatollah Ali Khamenei Ditangkap

Download Aplikasi JawaPos.com