Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; &nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211001-WA0019-1.jpg" alt="Pelaksanaan pemindahan napi ke Nusakambangan. Istimewa" /> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bakal melanjutkan program pemindahan ribuan narapidana pada tahun depan. Hal ini dilakukan dalam rangka&nbsp;menekan angka pelanggaran, terutama peredaran narkotika yang dikendalikan di dalam lapas. &nbsp; Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mengurai persoalan kelebihan kapasitas lapas, sekaligus memperketat pengawasan terhadap napi dan oknum petugas yang menyimpang. Agus menegaskan, meski tidak seluruh kasus narkotika selalu melibatkan lapas, pemerintah mengakui masih adanya praktik pengendalian kejahatan dari balik jeruji. &ldquo;Bukan selalulah, masih ada kita akui (kasus pengendalian narkotika dari lapas),&rdquo; kata Agus usai kegiatan refleksi akhir tahun Kemenimipas di Aula Inspektorat Kemenimipas, Jakarta, Senin (29/12). Dia menyampaikan, pemerintah telah melakukan langkah konkret dengan memindahkan lebih dari 1.800 narapidana berisiko tinggi ke Nusakambangan. Para napi tersebut dinilai memiliki potensi besar terlibat dalam jaringan peredaran narkotika maupun kejahatan lain dari dalam lapas. &ldquo;Dan kami melakukan upaya-upaya mencegah peredaran narkotika di dalam Lapas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa lebih 1.880 orang kami pindahkan ke Nusa Kambangan. Ini mereka-mereka yang beresiko tinggi menjadi bagian yang peredaran narkotika dari dalam Lapas,&rdquo; ujarnya. Menurut Agus, kebijakan pemindahan ini tidak hanya menyasar pelaku narkotika, tetapi juga narapidana kasus kejahatan lain yang berpotensi merusak ketertiban lapas. &ldquo;Termasuk pelaku-pelaku penipuan yang di Lapas. Ini bukan pekerjaan mudah. Pindahkan 1.800 lebih orang itu tidak mudah ke Nusa Kambangan,&rdquo; tegasnya. Agus mengakui, dinamika penegakan hukum membuat lapas terus dihadapkan pada tantangan baru. Penangkapan pengedar narkotika oleh kepolisian dan BNN menyebabkan jumlah narapidana terus bertambah, termasuk yang kemudian masuk ke dalam lapas. &ldquo;Namun dalam penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian maupun BNN, dinamikanya jalan terus. Mereka menangkap pengedar dan pelaku selama periode mereka berjalan. Sehingga di dalam Lapas selalu ada yang baru,&rdquo; katanya. Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus melakukan penindakan secara konsisten, tidak hanya kepada narapidana, tetapi juga terhadap pegawai lapas yang terbukti melakukan pelanggaran. &ldquo;Namun tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kita punya komitmen untuk terus melakukan upaya penindakan. Bukan hanya kepada mereka, tapi kepada pegawai yang melakukan penyimpangan juga kita lakukan penindakan tergantung,&rdquo; ujar Agus. Agus optimistis langkah-langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. &ldquo;Ini mudah-mudahan ini akan mengurang. Saya yakin ini juga sudah banyak perkurangan,&rdquo; ucapnya. Ke depan, pemerintah memastikan program pemindahan narapidana ke Nusakambangan akan terus berlanjut. Hal ini seiring dengan pembangunan fasilitas baru berstandar keamanan tinggi. &ldquo;Kita akan terus lakukan pemindahan,&rdquo; kata Agus. Saat ini, pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan kapasitas lapas dengan membangun 1.500 ruang baru berkonsep super maksimum security di kawasan Nusakambangan. &ldquo;Kita sekarang masih sedang menjelaskan pembangunan 1.500 ruang lagi untuk yang super maksimum security,&rdquo; ujarnya. Fasilitas baru tersebut nantinya akan digunakan untuk menempatkan narapidana yang masih terbukti melakukan pelanggaran atau mengendalikan kejahatan dari dalam lapas. &ldquo;Dan kita akan tempatkan lagi kepada mereka. Kalau memang mereka masih akan melakukan itu, ya kita akan terus melakukan penindakan. Termasuk pegawai yang menyimpang,&rdquo; pungkas Agus. </div>

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bakal melanjutkan program pemindahan ribuan narapidana pada tahun depan.

Tekan Narkoba dari Balik Lapas, Pemindahan Napi ke Nusakambangan Berlanjut pada 2026

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/Screen-Shot-2025-12-29-at-135224-2365914939.png" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyikapi soal pemindahan 1.880 narapidana ke Lapas Nusakambangan di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (29/12) (Muhamad Ridwan/JP)" /> JawaPos.com &ndash; Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berharap langkah pemindahan ribuan narapidana berisiko tinggi ke Lapas Nusakambangan dapat menghentikan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sejauh ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) telah memindahkan 1.8880 narapidana dari berbagai Lapas di Indonesia ke Nusakambangan. Menurutnya, ribuan narapidana yang dipindahkan dinilai memiliki risiko tinggi karena terlibat dalam jaringan peredaran narkotika maupun kejahatan lain yang masih beroperasi dari balik jeruji. &ldquo;Tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Sekjen bahwa lebih dari 1.880 orang kami pindahkan ke Nusa Kambangan. Ini mereka-mereka yang berisiko tinggi, menjadi bagian dari peredaran narkotika dari dalam Lapas, termasuk pelaku-pelaku penipuan yang ada di Lapas," kata Agus Andrianto ditemui di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (29/12). Agus menjelaskan, proses pemindahan ribuan narapidana tersebut bukan perkara mudah. Namun, langkah ini dinilai perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya serius pemerintah dalam membersihkan lapas dari praktik kejahatan terorganisasi. &ldquo;Ini bukan pekerjaan mudah memindahkan 1.800 lebih orang itu tidak mudah ke Nusakambangan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian maupun BNN kan dinamikanya jalan terus," ujarnya. Ia menekankan, dinamika penegakan hukum membuat jumlah penghuni Lapas terus berubah. Penangkapan terhadap pengedar dan pelaku kejahatan narkotika terus dilakukan, sehingga selalu ada napi baru yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan. &ldquo;Mereka menangkap pengedar dan pelaku selama periode mereka berjalan, sehingga di dalam Lapas selalu ada yang baru. Sehingga ini dinamikanya juga akan terus begitu," tuturnya. Meski demikian, Agus menegaskan komitmen Kementerian Imipas untuk terus melakukan langkah penindakan secara berkelanjutan. Tidak hanya menyasar narapidana, tetapi juga oknum pegawai lapas yang terbukti melakukan pelanggaran. &ldquo;Namun tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kita punya komitmen untuk terus melakukan upaya penindakan bukan hanya kepada mereka, tapi kepada pegawai yang melakukan penyimpangan juga kita lakukan tindakan tegas," urainya. Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa pemindahan napi berisiko tinggi dan penindakan tegas terhadap oknum internal dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan peredaran narkoba di dalam Lapas. &ldquo;Ini mudah-mudahan ini akan mengurangi. Saya yakin ini juga sudah banyak berkuranglah," pungkasnya. &nbsp;

Agus Andrianto berharap langkah pemindahan ribuan narapidana berisiko tinggi ke Lapas Nusakambangan dapat menghentikan peredaran narkoba

Menteri Imipas Agus Andrianto Harapkan Tak Ada Lagi Peredaran Narkoba dari Dalam Lapas Usai 1.880 Napi Dipindahkan ke Nusakambangan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/narapidana-seumur-hidup-rindu-bau-bensin-dan-belanja-di-supermarket_m_.jpg" alt="Matthew Norman dan Si Yi Chen, lolos dari hukuman mati dan mendapat hukuman seumur hidup. Mereka adalah anggota Bali Nine, julukan bagi grup pengedar narkoba yang terdiri dari sembilan warga negara Australia" /> JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mentransfer atau memindahkan narapidana anggota Bali Nine ke Australia. Wacana itu muncul setelah adanya permintaan dari pemerintah Prancis dan Australia. Permintaan pemindahan narapidana Bali Nine itu setelah Pemerintah Indonesia memulangkan narapidana kasus narkova Mary Jane Veloso ke negara asalnya, Filipina. Keputusan transfer of prisoner ini hanya berdasarkan perjanjian kedua negara atau dari sisi diplomasi.&nbsp; Terkait hal itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta Pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan transfer of prisoner tersebut. Sebab, hal itu akan berdampak pada proses penegakan hukum di Indonesia. "Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,&rdquo; kata Pangeran kepada wartawan, Minggu (15/12). Pangeran menyebut, tanpa dasar hukum yang jelas, pemindahan tahanan asing ke negara asalnya bisa menjadi permasalahan baru dalam sistem hukum Indonesia.&nbsp; &ldquo;Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Pangeran khawatir, akan ada anggapan Indonesia memiliki standar ganda dalam penegakan hukum. Hal ini nantinya berdampak pada kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional terhadap sistem hukum di Indonesia. Lebih lanjut, Pangeran menilai penegakan hukum dengan standar ganda dapat mengakibatkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi hukum.&nbsp; &ldquo;Jadi dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ini dapat memicu peningkatan tindak kriminal dan konflik sosial," jelas Pangeran. Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, ada tiga negara yang sudah mengajukan permohonan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Yakni Filipina, Australia, dan Prancis.&nbsp; Ia menyebut, proses dengan Filipina dan Australia terkait pemulangan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane hingga sisa anggota geng Bali Nine sudah hampir selesai. "Kami melakukan kepada Presiden tindak lanjut dari arahan beliau untuk memberikan, untuk merespons permintaan dari beberapa negara sahabat terhadap warga negaranya yang dijatuhi pidana di Indonesia. Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita yaitu Filipina, Australia dan Prancis dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini," ungkap Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12). "Perundingan dengan Australia dan Filipina sudah final, sudah ditandatangani," sambungnya. Ia menuturkan, narapidana kasus Bali Nine juga sudah hampir selesai dan segera bisa direalisasikan. Yusril menargetkan, semua proses pemindahan narapidana akan selesai sebelum perayaan Natal. "Dengan Bali Nine itu sudah hampir final perundingannya. Saya tidak mengatakan sudah seluruhnya selesai tapi sudah hampir final dan juga akan kita segera realisasikan. Baik Filipina maupun dengan Australia akan kita laksanakan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama dan pada bulan Desember ini mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Bahkan sebelum hari Natal mudah-mudahan sudah selesai," pungkasnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta Pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan transfer of prisoner.

Soal Wacana Pemindahan Napi Bali Nine, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Sembarangan Buat Keputusan   

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/58-napiter-nusakambangan-dipindah-ke-rutan-gunung-sindur_m_214114.jpeg" alt="ILUSTRASI Bus pengangkut napi kasus teroris tiba di Dermaga Wijayapura Cilacap, Kamis (10/5) sore sekitar pukul 17.15 WIB." /> JawaPos.com - Sebanyak 58 narapidana kasus terorisme (napiter) yang sebelumnya berada di lapas Nusakambangan, Cilacap dipindah. Mereka per hari ini, Minggu (20/5) bakal menempati Rutan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ade Kusmanto, mengatakan pemindahan tersebut bertujuan guna mempermudah proses persidangan yang para napiter itu akan jalani di salah satu pengadilan negeri di Jawa Barat. "Semua masih berstatus tahanan. Karenanya, pemindahan 58 napiter ke Rutan Gunung Sindur tak lain karena segera menjalani proses peradilan," kata Ade saat dihubungi, Minggu (20/5). Proses pemindahan, lanjutnya dimulai sejak pagi tadi. Meski demikian, Ade belum bisa memastikan apakah puluhan tahanan ini termasuk dalam 145 napiter yang belum lama ini dipindah ke Nusakambangan. Atau mereka yang terlibat dalam kerusuhan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jakarta, beberapa waktu lalu. "Mereka awalnya adalah penghuni Lapas Besi, Pasir Putih dan Batu," sambungnya. Namun, ia mengklaim dengan adanya pemindahan ini, maka jumlah napiter di Nusakambangan berkurang drastis. Pemindahan itu sendiri, sebagaimana Ade jelaskan dilangsungkan menggunakan kendaraan truk dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat. Mereka awalnya diantar dengan bus hingga ke dermaga Wijayapura sebelum akhirnya dijemput oleh pihak BNPT, Densus dan Brimob Mabes Polri. Yang jelas, Ade memastikan bahwa semua berkas sidang para napiter tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya digelar sidang perdana. "Semuanya sedang diproses," tutupnya.

58 Napiter Nusakambangan Dipindah ke Rutan Gunung Sindur

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pascarusuh-58-napi-lapas-lambaro-dipindah-ke-medan_m_184796.jpeg" alt="Lapas Tanjung Gusta Medan" /> JawaPos.com - Sebanyak 58 Narapidana (Napi) Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Lambaro, Aceh, dipindahkam ke Medan pascakerusuhan yang terjadi pada Jumat (5/1) lalu. Para napi dititipkan ke Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan karena terlibat kerusuhan. Pemindahan Para napi mendapat pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap dari Polda Aceh, Jumat (26/1) dini hari. "Mereka diangkut pakai tiga mobil tahanan milik Polresta Banda Aceh dan satu unit mobil tahanan dari Polres Pidie," kata Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil Kemenkuhan Sumut) Josua Ginting, Senin (29/1). Para Napi tiba di Medan pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB. Josua mengatakan, alasan mereka menerima 58 napi itu bukan karena kerusuhan yang terjadi di sana. "Kalau ada pemindahan dari Kantor Wilayah Kemenkuham Aceh, untuk pemindahan wargabinaan, ya harus kita terima lah," ungkapnya. Para napi yang dipindahkan kata Josua, masa hukumannya bervariatif. Mulai dari sedang menjalani hukuman seumur hidup, sampai yang sedang menjalani sisa masa tahanan enam bulan lagi. Sampai saat ini para napi tidak disatukan dengan wargabinaan lain. Harus ada adaptasi lebih dulu agar bisa berbaur dengan napi lainnya. Napi yabg dipindahkan adalah yang ikut mendukung Gunawan, sang dalang kerusuhan Lapas.

Pascarusuh, 58 Napi Lapas Lambaro Dipindah ke Medan

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/58-napi-lp-banda-aceh-dipindahkan-ke-tanjung-gusta_m_184320.jpeg" alt="Ilustrasi." /> JawaPos.com - Sebanyak 58 narapidana (napi) di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIA Banda Aceh dipindahkan ke LP Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Mereka sudah diberangkat pada Jumat (26/1) dini hari. "Telah dilaksanakan pemindahan dengan menggunakan tiga unit mobil tahanan Polresta Banda Aceh dan satu unit milik Polres Pidie," kata Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh Edy Hardoyo kepada JawaPos.com, Sabtu (27/1). Proses pemindahan dan pemberangkatan para napi mendapat pengawalan ketat dari petugas LP Kelas IIA Banda Aceh. Pengamanan juga dibantu sejumlah personel dari Satlantas dan Brimob Polda Aceh. "Prosesnya berjalan dengan kindusif," ujar Edy. Para napi yang dipindahkan tidak termasuk 16 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang telah dijadikan tersangka karena terlibat kerusuhan, pembakaran dan perusakan LP, hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polresta Banda Aceh. "Pemindahan kami lakukan secara diam-diam untuk menjaga keamanan agar tidak bocor. Sekarang mereka sudah tiba di LP Tanjung Gusta," jelas Edy. Kamis (4/1) lalu sekitar pukul 11.00 WIB, terjadi kerusuhan di LP Kelas IIA Banda Aceh. Letaknya di Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Akibat kejadian itu sejumlah ruang kantor di LP Banda Aceh rusak dan hangus terbakar. Napi juga membakar satu unit kendaraan roda empat milik Polresta Banda Aceh.

58 Napi LP Banda Aceh Dipindahkan ke Tanjung Gusta

pemindahan napi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemindahan napi