<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/image-7-1.jpg" alt="Ilustrasi tahun baru." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tahun baru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menjelang pergantian tahun 2024&nbsp;, Pemerintah Kabupaten Badung, Bali,&nbsp;siap menggelar pesta pergantian tahun kawasan Pantai Kuta, yaitu&nbsp;di Areal Pasar Seni Kuta.&nbsp; Dikutip dari Radar Bali, kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Nyoman Rudiartha mengungkapkan, tengah mempersiapkan perayaan pergantian tahun dengan mengambil tema From Kuta with Love.&nbsp; &rdquo;(Pesta pergantian tahun) tetap kami laksanakan di Kuta. Untuk detailnya nanti kami sampaikan, namun konsepnya sama dengan tahun sebelumnya,&rdquo; terang Nyoman Rudiartha.&nbsp; Nanti, pesta kembang api diluncurkan dari kawasan Tsunami Shelter.&nbsp;Tak hanya itu, dimeriahkan&nbsp;juga&nbsp;dengan pergelaran pesta rakyat yang menghadirkan band Superman Is Dead&nbsp;(SID), Padi Reborn, Sanggar Seni di Kuta, DJ performance, dan pertunjukan lain.&nbsp;Rencananya, kemeriahan pergantian tahun itu dimulai pada pukul 15.45 hingga 01.00 wita.&nbsp; Rudiartha belum membeberkan besaran anggaran yang disiapkan untuk pesta akhir tahun tersebut.&nbsp;Tahun lalu, Badung mengucurkan anggaran hingga Rp 1,8 miliar lebih.&nbsp; Selain itu, Nyoman Rudiartha juga belum mau menyebutkan jumlah shot kembang api yang akan ditampilkan saat pergantian tahun tersebut. Jumlah&nbsp;shot kembang api biasanya akan disesuaikan dengan jumlah tahun mendatang. Seperti pada 2023, dimeriahkan dengan 2.023 shot kembang api.&nbsp; &rdquo;Nanti kami sampaikan informasi lebih lanjut. Pada intinya, kami tetap laksanakan sesuai dengan perintah Bapak Bupati,&rdquo; kata Nyoman Rudiartha. &nbsp;

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, bakal menggelar pesta pergantian tahun kawasan Pantai Kuta, dengan tema From Kuta with Love

Pemkab Badung Bali Kembali Gelar Pesta Pergantian Tahun 2024 di Pantai Kuta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Screenshot_20230410-222427_Gallery-1411404926.jpg" alt="Pekerja membongkar komponen dari tower ilegal di kawasan Jimbaran, Badung, Bali, Senin (10/4)." width="100%">
<figcaption>Pekerja membongkar komponen dari tower ilegal di kawasan Jimbaran, Badung, Bali, Senin (10/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mulai melakukan pembongkaran terhadap puluhan tower dan menara telekomunikasi. Sebab tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan Perda Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu. &rdquo;Kami berkomitmen terhadap penegakan hukum dan menunjukkan kepada pihak Bali Towerindo Sentra (BTS) selaku para pihak yang diajak bekerja sama terkait dengan pembangunan menara di Badung. Ini komitmen kami untuk melakukan langkah-langkah penertiban seperti yang menjadi harapan pihak BTS juga,&rdquo; Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa seperti dilansir dari Antara di Mangupura. Dia mengatakan, berdasar laporan, saat ini terdapat sekitar 48 tower yang akan dibongkar. Pembongkaran puluhan tower itu diharapkan dapat menghilangkan keberadaan tower-tower liar di wilayah Badung. Sebelumnya, jajaran Bareskrim Mabes Polri sempat memasang garis polisi di tiga kantor dinas lingkungan Pemkab Badung yang diduga terkait permasalahan tower liar. Menurut Sekda Adi Arnawa, penyelidikan Bareskrim Mabes Polri itu sebagai bentuk keberatan dari BTS, yang menganggap Pemkab Badung tidak serius dan konsisten terhadap Perjanjian Kerja Sama yang pernah dibuat Tahun 2017-2027. Pihak Bali Towerindo Sentra berpendapat bahwa ada beberapa perangkat daerah yang dianggap tidak serius. Padahal Pemkab Badung sudah berproses. Karena tahap-tahap penertiban tidak serta merta langsung bisa dilaksanakan dengan pembongkaran. &rdquo;Ada tahap sesuai dengan SOP, dari memberikan surat peringatan dari Dinas Kominfo dan hari ini sudah ditindaklanjuti dengan pembongkaran oleh tim Yustisi. Dan sesuai dengan informasi dari Kasatpol PP, ditargetkan ada 2-3 tower yang bisa dikerjakan saat ini,&rdquo; ujar I Wayan Adi Arnawa. Dia menjelaskan, terkait dengan pengurusan izin pembangunan menara, jika melihat perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan pihak BTS bahwa sampai 2027 tidak akan mengizinkan pembangunan menara baru. Hal itu dilakukan agar di Badung tidak terjadi pembangunan ribuan tower, mengingat Badung sebagai destinasi pariwisata sehingga estetika harus tetap dijaga. &rdquo;Salah satunya bagaimana melakukan penataan tower, sebab tower ini tidak mungkin dihilangkan karena merupakan infrastruktur pendukung telekomunikasi dan perkembangan. Namun bagaimana teknologi saat itu tapi tetap diatur dan dikendalikan,&rdquo; tutur Sekda Adi Arnawa. Dia menambahkan proses penegakan hukum dengan membongkar tower ilegal itu akan tetap berlanjut, dengan komitmen melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan tower menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin melalui Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT) di bawah komando Kadis Kominfo. &rdquo;Ini akan kami tetap lakukan secara konsisten dan sekaligus walaupun nanti terdapat bangunan tower yang tidak memiliki izin seperti kondisi ini, tentu kita akan melakukan penertiban dan pembongkaran,&rdquo; ucap Sekda Adi Arnawa.

Pemkab Badung mulai bongkar puluhan tower dan menara telekomunikasi tak berizin dan melanggar Perda Badung Nomor 18 Tahun 2016

Pemkab Badung Mulai Bongkar Menara Telekomunikasi Tanpa Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/Tanggapan-Bupati-1-851663422.jpg" alt="Bupati Badung Nyoman Giri Prasta (tengah)." width="100%">
<figcaption>Bupati Badung Nyoman Giri Prasta (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menghormati standar prosedur operasi (SOP) terkait dengan pemasangan garis polisi oleh Bareskrim Polri. Petugas memasang garis polisi di ruangan kantor tiga kantor dinas di lingkungan Pemkab Badung yang diduga terkait dengan perizinan tower. &rdquo;Terkait dengan tower telekomunikasi terpadu, jadi kami menghormati penuh berkenaan dengan SOP yang dilaksanakan Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim,&rdquo; ujar Bupati Giri Prasta seperti dilansir dari Antara di Mangupura, Kamis (6/4). Dia mengatakan, pemasangan police line di tiga dinas tersebut dipastikan juga tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. &rdquo;Pemasangan police line ini tidak akan menghambat pelayanan kepada masyarakat, dan jangan sampai kami menghambat proses hukum yang ada. Apalagi mencari data, jangan sampai itu terjadi. Saya yakin dan percaya data itu diambil mana titik koordinat, nanti yang disamakan mungkin dengan data yang sudah dilaporkan ke Bareskrim,&rdquo; ujar Giri Prasta. Bupati menjelaskan, ruangan di kantor dinas itu dipasangi police line karena terkait dengan data-data. Sebab, Pemkab Badung memiliki Perda Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tatanan untuk penataan dan mengoperasionalkan terkait dengan tower yang dilakukan Tim Yustisi. &rdquo;Bahkan kami sudah rapat untuk melakukan pembongkaran terhadap tower-tower tanpa izin. Jadi kami juga berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bareskrim Mabes Polri, karena telah membantu dalam melaksanakan penertiban tower yang tidak mengantongi izin. Jangan sampai ada tower-tower di Badung ini yang tanpa izin,&rdquo; ungkap Giri Prasta. Menurut dia, saat ini ada 18 titik tower di Badung yang tidak mengantongi izin. Awalnya tower itu disewakan untuk jaringan fiber optic smart city. &rdquo;Namun ada oknum operator seluler yang ikut memasang alat jaringan di ujung tower-tower tersebut,&rdquo; tutur Giri Prasta. Dia menambahkan, pihaknya akan mengikuti semua alur tanpa melanggar ketentuan. Dengan catatan jangan sampai menghambat pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat. &rdquo;Kalaupun nanti ada pembongkaran kami berharap agar segera juga dibangun agar paralel sehingga masyarakat kami dan masyarakat luar yang ke Bali terganggu pelayanan terhadap telekomunikasi apalagi sekarang banyak tamu mancanegara yang sudah melaksanakan paket wisata nomad,&rdquo; terang Giri Prasta.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta hormati SOP terkait pemasangan garis polisi oleh Bareskrim Polri di ruangan tiga kantor dinas

Tiga Kantor Dinas Dipasang Garis Polisi, Bupati Badung Hormati SOP Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Suntik-Rabies-1.jpg" alt="Vaksinasi rabies untuk anjing di Badung. Pemkab Badung/Antara" width="100%">
<figcaption>Vaksinasi rabies untuk anjing di Badung. Pemkab Badung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Badung melakukan berbagai upaya pengendalian anjing liar dan hewan penular rabies lain. Khususnya menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.  ”Kami di Badung selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi secara terus menerus baik secara sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi dalam upaya pengendalian terhadap pemeliharaan hewan yang berisiko rabies,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa seperti dilansir dari Antara di Mangupura, Selasa (1/11).  Dia mengatakan, upaya itu dinilai telah berhasil dalam mengendalikan hewan penular rabies di tengah masyarakat dan lingkungan. Dulu di berbagai kawasan dan tempat-tempat umum, objek wisata, dan areal sepanjang jalan masih banyak ditemukan anjing liar. Namun, saat ini khususnya menjelang KTT G20 hal itu sudah sangat berkurang.  ”Ini artinya masyarakat sudah sangat paham, mengerti dan semakin sadar terhadap upaya pengendalian ternak yang mereka pelihara,” ujar I Ketut Suiasa.  Wabup Ketut Suiasa menjelaskan, pihaknya juga berupaya mengubah perilaku masyarakat agar mau lebih bertanggung jawab dalam memelihara hewan peliharaan. Ketika warga memelihara ataupun beternak, hewan itu harus dijaga dan dipelihara dengan baik dan benar agar tidak mengganggu ketertiban umum.  ”Hal ini juga sebagai antisipasi terhadap risiko-risiko rabies yang muncul sebagai isu dan sorotan. Terlebih Bali dan Badung ini merupakan pusatnya sektor pariwisata, lebih-lebih dalam bulan ini sebagai kegiatan internasional KTT G20 juga akan dilaksanakan di Badung,” ungkap Wabup Suiasa.  Sebagai upaya lain untuk mencegah penularan rabies, Pemkab Badung juga telah melakukan vaksinasi terhadap ribuan hewan penular rabies (HPR) di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan yang menjadi lokasi pelaksanaan KTT G20.  ”Kami telah menerjunkan sebanyak 15 tim dengan personel 75 orang untuk menyasar ribuan HPR karena ini menyangkut citra Bali di dunia internasional,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Wayan Wijana.

Pemkab Badung Lakukan Pengendalian Anjing Liar Jelang KTT G20

Pemkab Badung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemkab Badung

Berita Terkini

Pemkab Badung Bali Kembali Gelar Pesta Pergantian Tahun 2024 di Pantai Kuta

Pemkab Badung Mulai Bongkar Menara Telekomunikasi Tanpa Izin

Tiga Kantor Dinas Dipasang Garis Polisi, Bupati Badung Hormati SOP Polri

Pemkab Badung Lakukan Pengendalian Anjing Liar Jelang KTT G20

Download Aplikasi JawaPos.com