<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/20190408_110924.jpg" alt="Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Bobi Bani/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Bobi Bani/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari 37 kampung tua yang ada di Batam, 18 diantaranya telah selesai di data. Saat ini, Badan Pengusahaan (BP) Batam tinggal melakukan sinkronisasi data. Ke-18 kampung tua yang sudah selesai diverifikasi ini, diharapkan statusnya akan dilepas dari hak pengelolaan lahan (HPL) BP Batam. ‎  Sementara itu, 19 titik kampung tua sisanya, masih akan dilakukan proses ferivikasi dan ditargetkan dalam tiga bulan kedepan sudah selesai semua.  Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengungkapkan, saat ini pihaknya terus mempercepat penyelesaian persoalan di kampung tua ini. Hal ini, sesuai dengan Arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil dalam kunjungannya ke Batam belum lama ini. ‎ Sejauh ini, hasil koordinasi dengan koordinator kampung tua, dari 37 titik kampung tua yang ada, 19 titik sudah memiliki kejelasan. ‎Dalam waktu dekat, pendataan 19 kampung tua akan selesai.  "Sesuai yang diminta Presiden saat kampanye kemarin. Kita akan menyelesaikan terkait sertifikasi kampung tua dalam tiga bulan," kata Amsakar di DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam, Senin (8/4).  Sejauh ini, pihaknya terus melakukan koordinasi terkait luasan lahan kampung tua. Sinkronisasi dengan BP Batam juga sudah dilakukan Amsakar sesuai arahan Wali Kota Batam, HM Rudi.  Terkait dengan gambaran luas lahan kampung tua itu sendiri, Amsakar mengaku, pihaknya menunggu kesepakatan tim. Apakah titik kampung tua sekaligus diajukan, atau hanya kampung tua yang sudah selesai pendataan. Pihaknya, kini menunggu kesepakatan bersama dengan BP Batam. Sejauh ini, memang baru 18 kampung tua yang sudah selesai didata.  "Seluruh data kita kirim ke BP, dan data BP kirim ke kita. Harapannya, minggu depan sudah dikirim hasil ke pusat. Dalam dua minggu kedepan, diharapkan sudah keluar hasilnya," kata Amsakar lagi.  ‎Lebih jauh, Amsakar menjelaskan bahwa, 18 titik kampung tua yang sudah selesai pendataan dan sinkronisasi inj, perlu ada langkah lanjutan. Seperti Kampung Tua Tanjung Uma yang perlu dikeluarkan dari hutan lindung. Dengan demikian, masyarakat kampung tua akan mendapat titik terang.

18 Kampung Tua di Batam Siap Disertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/terindikasi-korban-pemalsuan-sk-guru-honorer-k2-batam-gelar-aksi_m_.jpg" alt="Aksi honorer K2 di depan Kantor Wali Kota Batam." width="100%">
<figcaption>Aksi honorer K2 di depan Kantor Wali Kota Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan guru honorer K2 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam menggelar aksi demo di Kantor Wali Kota Batam, Senin (18/2). Dalam kesempatan itu, mereka menyuarakan pemenuhan hak mereka sebagai CPNS. Setelah sempat berpanas-panasan, mereka akhirnya diterima oleh Kepala Badan Kepagawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir. Namun, permintaan mereka ternyata belum diamini. Tidak ada penjelasan memuaskan dari pertemuan tersebut. Padahal, para guru yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut sudah menjelaskan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Termasuk indikasi adanya permainan yang merugikan ke-93 honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus. Dewa Rasta, guru yang sudah 15 menjadi guru hoborer di sebuah SMA Negeri di Batam, mengungkapkan bahwa mereka yang jujur justru menjadi korban atas proses yang saat ini terjadi. "Kita yang jujur, kita yang hancur," keluh Dewa di tengah pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pemkot Batam, Senin (18/2). Dewa melanjutkan, pihaknya ingin Pemkot Batam tidak tinggal diam perihal adanya kemungkinan hal tidak prosedural yang mengakibatkan mereka menjadi korban. Dimana dalam proses pengangkatan 318 dari 484 honorer K2 yang lulus menjadi CPNS, ada kecenderungan praktek tidak sepatutnya seperti penarikan sejumlah uang untuk kelancaran keluarnya NIP. Mereka yang saat itu tidak ingin ikut membayar, ternyata hingga saat ini tidak juga diangkat menjadi CPNS. Meskipun sudah dinyatakan lulus dengan catatan Berkas Tidak Lengkap (BTL). Dewa mengaku kaget, ia yang sudah mendapat informasi dari BKN dan dinyatakan lulus. Belakangan berubah masuk dalam kategori mereka yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Padahal, sejak status lulusnya keluar tidak ada arahan lanjutan dari Pemkot Batam selaku penyelenggara. Mereka hanya melakukan pemanggilan terhadap 318 peserta lulus dalam dua periode pemanggilan. Dalam pemanggilan tersebut, diduga terjadi permainan. Dimana perbaikan yang dilakukan menggunakan berkas-berkas yang sejatinya milik ke-93 hoborer K2 yang tidak ikut dipanggil. "Mereka yang dipanggil itu sudah dapat NIP, padahal kita yang lebih lama mengabdi," kata Dewa lagi. Sahir sendiri tidak menanggapi hal tersebut. Ia hanya menyarankan para honorer untuk mengambil langkah-langkah lain. Karena memang, persoalan tersebut telah selesai di Pemkot Batam. Pemkot Batam melalui BKPSDM, hanya menyampaikan bagaimana hasil ferivikasi BKN yang hasilnya menempatkan ke-93 honorer K2 itu memang TMS. Atas tanggapan tersebut, para guru honorer yang memang tidak mendapatkan penyelesaian dari persoalan mereka, akan melakukan langkah-langkah lain. Termasuk mengambil langkah-langkah hukum dengan temuan mereka di lapangan.

Terindikasi Korban Pemalsuan SK, Guru Honorer K2 Batam Gelar Aksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/wali-kota-proyek-marina-bay-tidak-ada-hubungan-dengan-bp-batam_m_.jpg" alt="Wali Kota Batam, HM Rudi (Kanan) bersama mantan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Batam, HM Rudi (Kanan) bersama mantan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Batam, HM Rudi menanggapi perihal terbitnya surat rekomendasi Pemerintah Kota (Pemkot) Batam atas rencana mega proyek Marina Bay di kawasan Teluk Tering, Batam. Rudi mengatakan, rekomendasi dalam surat nomor: 35/050/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, tentang Pemanfaatan Ruang Laut dan Rencana Pengembangan Kawasan Batam Marina Bay kepada PT Kencana Investindo Nugraha, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemberian rekomendasi ini, katanya, setelah melalui proses pengajuan proposal oleh PT Kencana Investindo Nugraha dan dibahas oleh tim dari Pemkot Batam. Pemkot Batam lanjutnya, berkepentingan dengan hal pemberian rekomendasi tersebut. Karena, lokasi tersebut berada di wilayah Batam dan nantinya perizinan lanjutan akan dikeluarkan oleh Pemkot Batam. "Dari provinsi sendiri hanya akan mengeluarkan ijin prinsipnya saja. Memamg batas 0-12 mil, memang ijin RTRW berada di provinsi (Provinsi Kepri) setelah jadi daratan segala ijinnya kembali ke Pemkot Batam," kata Rudi di Batam, Jumat (8/2). Rudi mengaku bahwa, Marina Bay ini tidak ada kaitannya dengan BP Batam. Apa yang dilakukan Pemkot Batam sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dikatakannya ketika dikaitkan dengan rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam yang sebelumnya telah tertuang dalam tujuh rencana strategis, berdasarkan PP 87/2011 tentang tataruang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB). Dimana salah satunya adalah rencana pembangunan kota air di kawasan Teluk Tering, Batam. "Itu (rencana mega proyek Marina Bay) wewenang kami, bukan BP Batam. Tidak ada hubungan langsung dengan BP Batam," kata Rudi lagi. Sementara itu, perihal pemberian rekomendasi yang hanya diberikan kepada PT Kencana Investindo Nugraha, lanjut Rudi, karena cuma perusahaan ini yang mengajukan proposal kepada Pemkot Batam. Sehingga, pihaknya langsung menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil pembahasan tim yang menangani proposal tersebut. Lebih jauh, Rudi menyampaikan bahwa, pihaknya akan menerima semua proposal yang masuk perihal rencana pembangunan salah satu kawasan strategis di Batam ini. Hanya saja, jumlah uang yang tidak sedikit untuk membangun kawasan tersebut, membuat tidak banyak yang mengajukan penawar. "Ini uangnya tak sedikit, siapapun yang akan mengajukan proposal akan kita lihat dan kalau pas baru akan kita rekomendasikan," kata Rudi lagi. Sebelumnya, dalam hasil investigasi salah satu media pada Februari 2019, diduga pemberian rekomendasi terhadap PT Kencana Investindo Nugraha ini berkaitan erat dengan pertimbangan politik. Ada dugaan, penguasa perusahaan tersebut dipegang oleh petinggal partai politik dimana Rudi bernaung. Sementara itu, adanya indikasi saling sikut yang terlihat dalam pengelolaan kawasan Teluk Tering ini, cukup disayangkan oleh Ketua Dewan Pakar Hukum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batam, Ampuan Situmeang. Sebagai praktisi hukum yang berdomisili di Batam, ia mengaku miris melihat kesewenang-wenangan dalam bidang Hukum Administrasi dan Pelayanan Publik yang berlangsung di Batam. "Kondisi ini, akibat dari tidak adanya harmonisasi dan keselarasan regulasi yang berujung pada ketidakpastian hukum berinvestasi, dan ini merugikan perekonomian Batam itu sendiri," kata Ampuan.

Wali Kota: Proyek Marina Bay Tidak Ada Hubungan Dengan BP Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kontribusi-ekspor-batam-diharapkan-membaik_m_.jpg" alt="Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BP Batam, Susiwijono.(tengah)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BP Batam, Susiwijono.(tengah).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontribusi Kota Batam &lrm;sebagai penyumbang ekspor Indonesia masih minim. Hal itu cukup disayangkan mengingat banyaknya insentif dan kemudahan yang dihadirkan di Batam sebagai daerah industri. Dengan adanya rencana penyatuan pimpinan antara Pemerintah Kota (Pemkot) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, sumbangan ekapor Batam diharapkan meningkat dari sebelumnya yang hanya berada di angka empat persen. Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BP Batam, yang juga Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono&lrm; mengatakan, proses penyatuan Pemkot dan BP Batam melalui regulasi Peraturan Pemerintah (PP) masih diupayakan di awal 2019. Meskipun demikian, fokus membenahi sektor ekspor produk-produk industri di Batam tetap tidak dilupakan. "Kita tetap harus mengejar bagaimana mendorong ekspor bisa naik. Berbagai kebijakan pendukung sudah dikeluarkan," kata Susiwijono, ketika berkunjung ke Batam, Jumat (1/2). Ia melanjutkan, sebagai daerah dengan orientasi ekspor logistik ke mancanegara, dalam dua tahun ini Batam akan didorong meningkatkan ekspor. Apapun nanti bentuknya, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersendatnya investasi yang mengakibatkan ekspor menurun. &lrm; Sesuai dengan amanat Menko Perekonomian, kata Susiwijono, perlu langkah konkrit untuk mendorong investasi baru dari negara lain untuk masuk Batam. Terkait hal itu, sudah mulai ada ketertarikan negara lain, seperti Tiongkok dan Amerika. "Harusnya kita mendapat limpahan investasi, ini pengaruh dari perang dagang Tiongkok dan Amerika," jelas Susiwijono lagi. &lrm; Saat ini, ekonomi Indonesia mengalami defisit taransaksi berjalan dan defisit neraca barang. Sehingga, Batam harus dikembangkan sebagai daerah industri untuk menarik investasi. Dengan begitu, Batam dapat memberikan sumbangsih lebih besar dalam menangani defisit ekspor. Hadirnya single otoritas melalui jabatan Kepala BP yang dijabat Wali Kota Batam melalui mekanisme exofficio, memungkinkan hadirnya peningkatan investasi. Batam dinilai tetap cocok sebagai jalur ekspor. Tentunya dengan perbaikan yang mengiringinya.

Kontribusi Ekspor Batam Diharapkan Membaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadin-batam-tak-sepakat-soal-peleburan-bp-batam_m_.jpg" alt="Gedung Utama BP Batam di Batam Centre, Batam." width="100%">
<figcaption>Gedung Utama BP Batam di Batam Centre, Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Kementerian Koordinator Perekonomian melebur antara BP Batam dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam mendapat tanggapan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam. Peleburan itu, dianggap akan menjadi rangkap jabatan yang akan diemban Wali Kota Batam HM Rudi. Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk menyampaikan, jika ingin mengatur regulasl rangkap jabatan, konsekuensinya harus merubah Undang Undang (UU) 53/1999 itu. "Jika melalui Perpu, tinggal menguraikan alasan kegentingannya saja. Jadi Batam dijadikan Otonomi Khusus, dalam Perpu itu bisa diatur," kata Jadi dalam keterangannya, Kamis (13/12). Jadi melanjutkan, Pasal 21 ayat (3) UU 53/1999 ayat (3) berisi pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita yang saat ini berubah menjadi BP Batam. Dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Pemkot dan BP Batam. Bukan mengatur dengan jabatan rangkap karena potensial untuk kepentingan antara kepentingan Pusat dan kepentingan Daerah. Untuk itu, Jadi mengimbau agar pengusaha (Anggota biasa KADIN) dan organisasi pengusaha (Anggota luar biasa KADIN) diharapkan tetap tenang, dan menjaga kondusifitas iklim investasi di Batam. KADIN Batam saat ini sedang melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan instansi terkait di pusat melalui KADIN Provinsi Kepri dan KADIN Indonesia terkait persoalan yang timbul. "Kita memberikan kontribusi masukan, yang akan memperbaiki penatakelolaan kewenangan pemerintahan dalam membangun Batam ke depan," kata Jadi lagi.

Kadin Batam Tak Sepakat Soal Peleburan BP Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemko-batam-glontorkan-rp-41-m-selesaikan-tunda-bayar_m_217075.jpeg" alt="Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Batam menggelontorkan dana sebesar Rp 41 miliar yang bersumber dari APBD. Dana tersebut digelontorkan untuk menyelasaian masalah tunda bayar yang sebelumnya merepotkan Pemko Batam di awal tahun 2018. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik mengatakan, persoalan tunda bayar beberapa kesepakatan yang terjalin antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, dengan beberapa mitra kerjanya pun kini telah selesai. "Untuk tunda bayar kita sudah selesaikan, kalaupun ada itu hanya kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang laporannya belum masuk," kata Malik, Jumat (1/6). Dana Rp 40 miliar yang digunakan untuk menyelesaikan tunda bayar itu katanya, didapat dari pemangkasan belanja beberapa OPD. Saat ini lanjut Malik, pihaknya tengah mempersiapkan untuk penyelesaian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 5.623 Aparat Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemkot Batam. "Meskipun cukup membebani anggaran, Pemkot tetap akan menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat," ujarnya. Persoalan tunda bayar ini diketahui, setelah ada banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK) Kepulauan Riau (Kepri) terhadap ketidakwajaran yang terjadi. Sehingga, menghasilkan beberapa rekomendasi untuk menjaga stabilitas RSUD, salah satunya adalah menyelesaikan tunda bayar.

Pemko Batam Glontorkan Rp 41 M Selesaikan Tunda Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-kota-batam-rencana-pembangunan-kota-batam-kacau_m_211491.jpeg" alt="Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam dua tahun belakangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam memfokuskan pembanguan daerah pada sektor infrastruktur jalan. Jalan kota yang semula hanya dua lajur, diperlebar menjadi empat lajur. Kondisi ini pun sudah terlihat di beberapa titik dan memberikan pengaruh cukup signifikan untuk kelancaran berkendara. Proses menuju pelebaran jalan ini sendiri, sedikit disayangkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho. Menurut Udin, proses pelebaran jalan tersebut adalah hal baik. Namun sayangnya, ternodai efek dari pembangunan jalan itu, menghancurkan fasilitas publik yang itu baru dibangun oleh pemerintah sendiri. "Salah satunya adalah, beberapa halte yang terpaksa dirobohkan karena terkena proyek pelebaran jalan. Apa yang terjadi menunjukkan, betapa pembangunan Batam tidak miliki rencana," kata Udin, Kamis (10/5). Adapun halte yang terdampak adalah beberapa halte di Kecamatan Lubuk Baja, Batam Kota, yang sudah dilakukan penggusuran. Padahal, pembanguan fasilitas umum untuk kebutuhan masyarakat harusnya menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka waktu tertentu. "Yang terjadi adalah, pembangunan kita ini tidak ada rencana. Tidak sesuai dengan rencana jangka waktu tertentu sebuah bangunan. Halte itu baru dibangun, sekarang malah digusur karena pelebaran jalan. Bagaimana kita bilang itu," kata Udin. Udin melanjutkan, penghapusan atau penggusuran sebuah bangunan fasilitas publik harus sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pembangunan sebelumnya. Kalau belum sesuai dengan ketentuan, harus ada mekanisme lain yang menurutnya nanti akan memberatkan pemerintah. Ia khawatir, penghapusan aset berupa halte yang usianya baru sekitar dua atau tiga tahun ini, akan menjadi pengganjal bagi pembangunan ke depan. Selain itu, pemerintah terpaksa membangun kembali yang tentunya membutuhkan dana tambahan. Pembangunan satu halte ini, membutuhkan dana sekitar Rp 25 juta sampai Rp 60 juta. "Yang pasti ini penghamburan anggaran. Ini juga membingungkan, bagaimana mereka (pemerintah) membuat pertanggungjawaban atas penghapusan bangunan yang baru itu. Tidak mungkin itu sesuai dengan rencana," tandas Udin.

DPRD Kota Batam: Rencana Pembangunan Kota Batam Kacau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/di-batam-transportasi-online-dilarang-beroperasi_m_182131.jpeg" alt="Rapat FKPD Kota Batam dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto (songkok hitam). Rapat ini membahas soal operasional transportasi online di Batam." width="100%">
<figcaption>Rapat FKPD Kota Batam dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto (songkok hitam). Rapat ini membahas soal operasional transportasi online di Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam terkait izin transportasi online di Batam, Rabu (17/1) menghasilkan keputusan cukup mengejutkan. Rapat yang dilangsungkan di lantai 4 Gedung Wali Kota Batam ini memutuskan penghentian operasional transportasi online di Batam sampai ada izin yang dikeluarkan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri. "Sepanjang belum ada izin, tolong tahan diri. Jangan dulu beroperasi, kalau izinnya sudah keluar baru beroperasi," kata Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto yang memimpin rapat ini. Nuryanto mengatakan, dalam rapat ini juga disepakati beberapa hal. Salah satunya adalah, konsekuensi jika nantinya terjadi pelanggaran. Kepolisian katanya, dalam hal ini berwenang menindak atau menilang sebagaimana Undang-Undang terkait lalu lintas. Pihak keamanan akan menjalankan tindakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik terhadap taksi online yang beroperasi, maupun terhadap oknum-oknum yang melakukan sweeping. "Kita sepakat hukum ditegakkan. Kalau tetap beroperasional juga, bukan hanya ditilang. Kalau ada sweeping atau main hakim sendiri di lapangan, yang main hakim itu akan diproses sesuai hukum pidana," kata Nuryanto seusai rapat tertutup yang berlangsung sekitar tiga jam ini. Rapat ini juga menghasilkan rekomendasi agar pemerintah dalam hal ini, Dishub Provinsi Kepri segera memfasilitasi legalitas perizinan taksi online. Itu sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017. "Spiritnya kita mendesak. Kita rekomendasikan ke provinsi segera tindaklanjuti Permenhub ini," kata Nuryanto. Nuryanto juga menjelaskan bahwa, perwakilan pihak transportasi online yang hadir pada dasarnya setuju untuk menunggu. Namun, mereka meminta pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi dari hasil rapat ini. "Dari perwakilan asosiasi driver online juga sepakat. Mereka bilang akan taat hukum. Ini tugas Pemko Batam untuk koordinasi ke provinsi, agar segera ditindaklanjuti," tambah Nuryanto. Sementara itu, Wali Kota Batam HM Rudi enggan berkomentar terkait hasil rapat ini. Ia langsung meninggalkan ruang rapat tanpa memberi tanggapan kepada wartawan.

Di Batam, Transportasi Online Dilarang Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/wali-kota-batam-larang-kegiatan-seremonial_m_178887.jpeg" alt="Wali Kota Batam, HM Rudi" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Batam, HM Rudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Batam, HM Rudi mengeluarkan larangan untuk menggelar kegiatan yang bersifat seremonial di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Hal itu dilakukannya karena, Pemko Batam memprioritaskan penggunaan anggaran di awal tahun untuk membayar hutang. Rudi menegaskan, proses pembayaran hutang tersebutpun harus diselesaikan secepatnya. Dirinya berharap Maret mendatang seluruh tunda bayar tersebut sudah selesai. "Kita ingin selesaikan utang dulu, jadi kegiatan yang sifatnya seremonial tidak boleh dulu. Sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan. "Januari, Februari, Maret, utang kita selesaikan," kata Rudi, Selasa (2/1). Rudi menjelaskan, langkah itu diambilnya karena adanya tunda salur dana bagi hasil dari pusat dan provinsi. Hal itu menyebabkan pendapatan Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak mencapai target. Alhasil, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemko Batam, pembayaran kegiatan atau proyek pun harus ditunda. Selain adanya tunda salur dana, faktor lainnya yang membuat dirinya memberlakukan larangan karena adanya pengelolaan keuangan yang kurang baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi faktor tidak terbayarnya hutang pada 2017 lalu. Sehingga, ada tunggakan yang harus diselesaikan Pemkot Batam pada 2018 ini. Hal itu diketahui berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun memprioritaskan pembayaran hutang, Rudi menyatakan untuk proses lelang tetap dilakukan. Lelang fisik tetap dijalankan. "Tapi nanti untuk kontraknya akan dipilih mana yang didulukan dan mana yang ditunda," ungkapnya. "Kepala OPD, Sekretaris, Kabag, Kabid yang menangani harus betul-betul. Tidak boleh terjadi seperti di RSUD, ada utang tapi tidak masuk ke neraca," timpalnya. Hal itu ia katakan karena, pada 2017 lalu ada beberapa catatan (BPK) terkait masalah keuangan yang terjadi di beberapa daerah di Kepri. Salah satunya adalah di Batam. Dimana Rumah Sakit Umum Daerarh (RSUD) Embung Fatimah mendapat cacatat serius BPK karena pengelolaan keuangan yang mengalami banyak penyimpangan. BPK menemukan adanya pembayaran sebesar 3,54 miliar atas utang RSUD. Tapi tidak tercatat di neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016. Terdapat tagihan hutang pihak ketiga sebesar Rp261,52 juta juga belum tercatat dan belum bisa dibayarkan di tahun 2017. Ada juga hutang kepada pegawai RSUD yang ada di neraca per 31 Desember 2016 atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp8,64 miliar yang belum dibayar sampai tahun 2017. Lebih lanjut, Rudi mengingkatkan OPD untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2017. Hal ini dikarenakan, BPK mulai turun di awal tahun 2018. Menurutnya, proses audit BPK tahun 2017 berbeda dengan tahun lalu. Ia pun mengimbau jajarannya agar seluruh pertanggungjawaban langsung dibuat setelah kegiatan selesai. Tidak ada lagi yang menunda buat laporan sehingga tak ada yang lupa atau tertinggal. "Tidak ada lagi nanti uang habis. Prosedur dari A sampai Z tidak disiapkan. Begitu selesai kegiatan langsung buat," ujarnya.

Wali Kota Batam Larang Kegiatan Seremonial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/mal-pelayanan-publik-di-kota-ini-diharapkan-membuat-investor-tertarik_m_172704.jpeg" alt="GELADI: Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo ketika memantau proses uji coba pelayanan di MPP Batam." width="100%">
<figcaption>GELADI: Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo ketika memantau proses uji coba pelayanan di MPP Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam resmi diuji coba Selasa (5/12). Terletak di lantai dasar gedung Sumatera Ekspo (Sumek), Batam Centre, Batam, konter pelayanan terlihat didatangi masyarakat yang ingin mengurus perizinan. Uji coba ini akan dilakukan sampai beberapa hari ke depan sebelum dibuka secara resmi. Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, yang memantau langsung proses uji coba ini, optimis MPP akan menyajikan layanan maksimal kepada masyarakat. Uji coba ini juga diharapkannya bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. ''Kami akan evaluasi untuk meningkatkan layanan buat masyarakat,'' kata Dinarsyah. ''Kami menyederhanakan syarat-syarat yang menghambat pengurusan. Kalau semua sudah online pasti akan lebih cepat lagi,'' lanjutnya.  Dinarsyah menjelaskan, terpusatnya pelayanan akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Batam. Apa yang dikerjakan pemegang kepentingan saat ini adalah hal positif yang tentu akan menarik bagi investor. Daniel, salah seorang pengunjung MPP yang tengah mengurus perizinan menuturkan, sistem yang digunakan terasa lebih cepat. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. ''Memang lebih cepat, tapi kalau dapat bisa lebih disederhanakan lagi. Kalau syaratnya bisa lebih sedikit, jadi lebih cepat lagi,'' kata Daniel kepada JawaPos.com. Sebagaimana diberitakan, MPP Batam akan menjadi pusat layanan untuk masyarakat Batam. Beberapa instansi strategis yang ada di Kota Batam seperti Pemko Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, kantor imigrasi, Samsat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan beberapa instansi strategis lainnya ada di MPP.

Mal Pelayanan Publik di Kota Ini Diharapkan Membuat Investor Tertarik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemko batam

Berita Terkini