<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/Screen-Shot-2025-12-18-at-151457-1406196689.png" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan di wilayah Banten dan Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan di wilayah Banten dan Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Serangkaian upaya paksa penggeledahan dilakukan tim penyidik, dalam rangka mencari alat bukti dugaan korupsi berupa pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Wali Kota Madiun. "Dalam lanjutan penyidikan perkara Madiun, tim melakukan giat penggeledahan, pada hari Selasa 27 Januari 2026, di Kantor Dinas PERKIM Pemkot Madiun," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (28/1). Hasil penggeledahan tersebut, diamankan sejumlah barang bukti di antaranya berupa dokumen pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. "Dalam penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan atas surat dan dokumen antara lain yang terkait dengan pengadaan, pekerjaan fisik, serta CSR," ujarnya. Selain itu, penyidik juga mengamankan beberapa barang bukti elektronik. Dari berbagai barang bukti yang diamankan, penyidik KPK akan menganalisa yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. "Selanjutnya penyidik akan mengekstrak dan menganalisis sejumlah barang bukti yang disita tersebut," tegasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 19 Januari 2026. Maidi diduga terlibat dalam perkara pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menangkap sejumlah pihak yang diduga tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara, Maidi bersama Thariq Megah disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KPK menggeledah kantor PERKIM Pemkot Madiun dan mengamankan dokumen, alat elektronik terkait dugaan korupsi proyek dan dana CSR.

 KPK Amankan Dokumen hingga Alat Elektronik saat Geledah Kantor PERKIM Pemkot Madiun

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Nobar-Semifinal-Timnas-101264443.jpeg" alt="Pemkot Madiun sediakan nobar di alun-alun Madiun./ Instagram @pemkotmadiun_" width="100%">
<figcaption>Pemkot Madiun sediakan nobar di alun-alun Madiun./ Instagram @pemkotmadiun_</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kontroversi&nbsp;MNC Group telah mengapresiasi lebih dari 1000 instansi, komunitas, dan organisasi di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan nobar gratis. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk menjalin kerjasama dengan penyelenggara jika ada nobar yang bersifat komersial. Dilansir dari akun Instagram resmi Pemkot Madiun @pemkotmadiun_, Senin (29/4), bagi yang tertarik menyaksikan pertandingan Garuda Muda melawan Uzbekistan, berikut adalah lokasi nobar yang dapat diakses oleh masyarakat Madiun Raya. Dimulai pukul 20.00 WIB, warga Madiun Raya dapat menonton di alun-alun Kota Madiun dengan videotron yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun. Di Kabupaten Madiun, nobar diselenggarakan di Alun-alun Reksogati dengan dukungan masyarakat dan pihak Pemerintah Kabupaten Madiun serta Jajaran Polres Madiun. Rencananya videotron berukuran 5 x 3 meter akan ditempatkan disamping paseban alun alun. Area tempat nobar dilarang untuk kegiatan berjualan. Diwilayah lain seperti Ponorogo, Bupati Ponorogo mengajak warga untuk nobar di Alun-alun Ponorogo melalui akun Instagram resminya. Di Ngawi, nobar akan dilaksanakan di simpang Kartonyono dengan memanfaatkan videotron yang sudah terpasang. Warga diminta untuk tidak konvoi menggunakan knalpot brong dan tidak menyalakan flare. Lalu di Magetan, acara nobar akan diadakan di pelataran Pasar Baru Magetan. Di Pacitan, nobar dilakukan di beberapa lokasi seperti Alun-alun Pacitan, daerah Gemaharjo, dan wilayah Ngadirojo mengingat luasnya wilayah Pacitan. Sebelumnya diktahui, MNC Group telah mengklarifikasi terkait larangan nonton bareng Semifinal Piala Asia U-23. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu 28 April 2024 sore, Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution, menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada larangan untuk nobar, namun tidak diizinkan terkait adanya unsur komersial dalam acara tersebut. Menurut Syafril, MNC Group sebagai pemegang hak eksklusif lisensi media&nbsp;rights&nbsp;dan&nbsp;official broadcaster&nbsp;dari Piala Asia U-23 2024 merasa bangga atas kesuksesan Timnas U-23, dan terus memberikan dukungan dengan menyiarkan Piala Asia U-23 agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Polres Madiun Kota menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) pertandingan Timnas Indonesia vs Uzbekistan dalam Semifinal Piala Asia U-23 atau AFC U23 Asian Cup 2024, pada Senin malam 29 April 2024. Acara nobar ini terbuka untuk umum dengan kapasitas 100 orang dan diselenggarakan di gedung Soenaryo, Polres Madiun Kota. Wakapolres Madiun Kota, Kompol Hery Dian Wahono, menjelaskan bahwa nobar diadakan sebagai wujud dukungan moral dari institusi Polri kepada Timnas Indonesia U-23 dalam Piala Asia 2024. Selain itu, juga sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Tujuan dari acara ini adalah untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat, menguatkan semangat nasionalisme, persatuan, dan solidaritas dari seluruh masyarakat kepada Timnas Indonesia. Kompol Hery juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketenangan selama acara nobar berlangsung, sehingga semua bisa menikmati pertandingan antara Tim Garuda Muda dan Tim Serigala Putih Muda. Polres Madiun Kota menyediakan videotron dan makanan ringan untuk para peserta nobar. Diketahui bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia dan Uzbekistan menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia karena memiliki arti yang penting. Jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke final, maka mereka akan berkesempatan untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024. &nbsp;***

Pemerintah Kota Madiun, sediakan nobar Timnas Indonesia melawan Uzbekistan di alun-alun Kota Madiun dengan videotron.

Pemerintah Kota Madiun Sediakan Videotron di Alun-Alun Kota untuk Nobar Semifinal Piala Asia U-23

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/madiun-psr-2084533109.jpg" alt="Ratusan warga antre membeli sembako murah dalam kegiatan operasi pasar murah dan wartek keliling yang digelar Dinas Perdagangan Kota Madiun di Lapangan Pilangbango, Kartoharjo, Kota Madiun." width="100%">
<figcaption>Ratusan warga antre membeli sembako murah dalam kegiatan operasi pasar murah dan wartek keliling yang digelar Dinas Perdagangan Kota Madiun di Lapangan Pilangbango, Kartoharjo, Kota Madiun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah, Dinas Perdagangan Kota Madiun telah mengambil langkah proaktif dengan bekerja sama bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyelenggarakan operasi pasar pangan murah di sejumlah kelurahan. Dikutip dari ANTARA, Tri Prasetyaningrum, seorang Analis Perdagangan Ahli Muda dari Dinas Perdagangan Kota Madiun, menyampaikan bahwa operasi pasar murah tersebut berlangsung mulai dari Kamis tanggal 14 Maret hingga Selasa tanggal 26 Maret. Dalam program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), beberapa bahan pokok penting, seperti beras seharga Rp51.000 per 5 kilogram, telur ayam ras seharga Rp27.500 per kilogram, dan minyak goreng seharga Rp14.000 per liter, ditawarkan kepada masyarakat. "Ada beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) dijual Rp51.000 per 5 kilogram, telur ayam ras Rp27.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp14.000 per liter," kata Tri, Kamis. Menurut Tri, tujuan utama dari operasi pasar murah ini adalah untuk mengendalikan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan 1445 H dan menjaga laju inflasi selama periode tersebut. Operasi pasar murah akan dilaksanakan di sembilan titik lokasi untuk melayani warga dari 27 kelurahan di Kota Madiun. Di setiap lokasi, tersedia 300 kupon bagi warga dari tiga kelurahan, yang telah dijadwalkan oleh Dinas Perdagangan. "Ini kuotanya 300 paket, jadi satu kelurahan itu kuotanya 100 paket. Teknis pembagian kuponnya itu kami serahkan ke pihak kelurahan, jadi ada kelurahan yang berinisiatif mendata warganya untuk memberikan nomor antrean, ada juga kelurahan yang menyerahkan ke pihak dinas," katanya. Tri juga menyatakan bahwa kemungkinan akan ada operasi pasar murah tambahan menjelang Lebaran. Selain operasi pasar murah di lokasi tertentu, pihaknya juga akan menyelenggarakan operasi pasar melalui warung tekan inflasi, atau yang dikenal sebagai &lsquo;wartek&rsquo;, di beberapa tempat strategis di Kota Madiun, seperti di Jalan Merpati, di Pasar Besar Madiun (PBM), dan di depan Kantor Dinas Perdagangan. "Kemungkinan menjelang Lebaran masih ada operasi pasar. Kita juga ada OP melalui warung tekan inflasi atau &lsquo;wartek&rsquo; di Jalan Merpati, wartek Pasar Besar Madiun (PBM), dan wartek depan Dinas Perdagangan," katanya. Diharapkan bahwa dengan intensitas operasi pasar dan pasar murah yang ditingkatkan, harga bahan pokok yang mengalami kenaikan dapat ditekan kembali, khususnya untuk komoditas seperti beras, gula pasir, dan telur ayam, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positifnya.

Tujuan utama dari operasi pasar murah ini adalah untuk mengendalikan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan.

Gelar Operasi Pasar Murah Pemkot, Warga Kota Madiun Bisa Belanja Murah Selama Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/parkir-pasar-3452342069.jpg" alt="Wali Kota Madiun bersama jajaran OPD terkait meninjau penerapan parkir elektronik atau e-parkir di Pasar Besar Madiun guna mencegah kebocoran retribusi dan mengoptimalkan pendapatan daerah. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun bersama jajaran OPD terkait meninjau penerapan parkir elektronik atau e-parkir di Pasar Besar Madiun guna mencegah kebocoran retribusi dan mengoptimalkan pendapatan daerah. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, melakukan sosialisasi penerapan parkir elektronik atau e-parkir di Pasar Besar Madiun&nbsp;guna mencegah kebocoran retribusi dan mengoptimalkan pendapatan daerah, dikutip dari ANTARA. Wali Kota Madiun Maidi&nbsp;di Madiun, Jatim, Selasa (11/4) mengatakan kebijakan penerapan e-parkir di Pasar Besar Madiun itu sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK RI, BPK, dan Kemendagri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01481899/tak-sampai-tiga-pekan-3-prajurit-tni-gugur-di-papua">Tak Sampai Tiga Pekan, 3 Prajurit TNI Gugur di Papua</a> Ketiga lembaga negara tersebut dalam temuannya telah mengingatkan pemkot melalui dokumen pencegahan korupsi Monitoring&nbsp;Centre of Prevention&nbsp;untuk mengoptimalkan PAD, utamanya dari sektor parkir fasum&nbsp;seperti pasar dan rumah sakit daerah. "Untuk sementara waktu, Pemkot Madiun belum melakukan penarikan retribusi alias masih gratis selama masa uji coba dan sosialisasi ini. Meski gratis, tapi harus tetap tertata. Jangan sampai semrawut alur masuk dan keluarnya," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01481898/soal-mudik-pakai-motor-kapolda-metro-kami-tidak-bisa-larang">Soal Mudik Pakai Motor, Kapolda Metro: Kami Tidak Bisa Larang</a> Menurut Maidi, selama masa uji coba dan sosialisasi tersebut masyarakat akan mengetahui mekanisme penerapan e-parkir atau one gate system. "Ini kan baru sosialisasi. Jadi sosialisasi itu contohnya gini, lewatnya lewat mana, ambil karcisnya di mana, keluarnya di mana, bayarnya di mana, itu kita sosialisasikan dulu," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01481896/tren-belanja-di-shopee-big-ramadan-sale-waktu-sahur-pilihan-belanja-dengan-transaksi-tumbuh-lebih-16x-lipat">Tren Belanja di Shopee Big Ramadan Sale, Waktu Sahur Pilihan Belanja Dengan Transaksi Tumbuh Lebih 16x Lipat!</a> Maidi menegaskan penerapan e-parkir ini akan berdampak signifikan terhadap PAD&nbsp;dari sektor pajak, sebab upaya itu untuk mencegah kebocoran dari sisi retribusi. Apalagi tarif parkir disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tarif Parkir, sehingga tidak lagi ada pembayaran tarif parkir yang melebihi ketentuan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01481897/komisi-iii-kembali-rapat-dengan-mahfud-sri-mulyani-bahas-transaksi-janggal-rp-349-triliun">Komisi III Kembali Rapat dengan Mahfud-Sri Mulyani Bahas Transaksi Janggal Rp 349 Triliun</a> "Yang jelas, tarif parkirnya sesuai perda dan pengunjung parkir di manapun hanya kena tarif sekali. Seperti di Pasar Sleko kan sudah berjalan bagus itu," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Anshar Rasidi menjelaskan bahwa penggratisan retribusi parkir dimulai Senin (10/4). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/01481894/sering-mengantuk-saat-berpuasa-tanda-kondisi-tubuh-tidak-bugar">Sering Mengantuk saat Berpuasa, Tanda Kondisi Tubuh Tidak Bugar</a> "Kalau lancar, bagus, baru kita lakukan penarikan. Kapannya menunggu evaluasi dan arahan Wali Kota," katanya. Tarif parkir yang ditetapkan juga disesuaikan dengan standar pelayanan minimal. Besaran tarif juga ditulis secara jelas agar sama-sama diketahui oleh petugas maupun pengunjung. Terkait juru parkir, Anshar mengungkapkan bahwa saat ini masih dalam tahap rekrutmen. Hal itu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, melakukan sosialisasi penerapan parkir elektronik atau e-parkir di Pasar Besar Madiun

Pemkot Madiun Sosialisasikan Parkir Elektronik di Pasar Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/zakat-fitrah.jpg" alt="Ilustrasi beras zakat fitrah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras zakat fitrah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Agama Kota Madiun menetapkan besaran zakat fitrah dan fidyah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.  Kepala Kemenag Kota Madiun Abdul Wahid mengatakan, berdasar rapat koordinasi bersama Pemkot Madiun, MUI, Baznas, LAS, dan ormas Islam untuk Zakat Fitrah 2023 ditetapkan sebesar Rp 36 ribu per jiwa atau setara 3 kilogram beras.  ”Pada dasarnya, pembayaran zakat sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari,” ujar Abdul Wahid seperti dilansir dari Antara di Madiun, Senin (27/3).  Menurut dia, besaran 3 kilogram beras tersebut mengacu pada harga beras di pasaran. Saat ini harga beras diasumsikan senilai Rp 12 ribu per kilogram.  ”Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kemenag Kota Madiun Nomor 451/1498/401.012/2023, tentang nominal zakat fitrah ditetapkan sebesar Rp 36 ribu per jiwa atau setara 3 kilogram beras,” tutur Abdul Wahid.  Sedangkan besaran fidyah ditetapkan sebesar Rp 15 ribu per hari. Dia menjelaskan, nominal tersebut setara dengan 7 ons jika dibayarkan dalam bentuk beras.  ”Untuk mendukung penetapan tersebut, Kemenag telah mengeluarkan surat edaran, sehingga pengumuman itu dapat segera diketahui masyarakat,” terang Abdul Wahid.  Dia berharap, hasil penentuan tersebut bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, utamanya di Kota Madiun, dalam menjalankan ibadah. Khususnya dalam pembayaran Zakat Fitrah dan fidyah selama Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah.  ”Kami juga melakukan sosialisasi atas besaran pembayaran zakat dan fidyah ini ke organisasi pemerintah daerah, baznas, penyuluh masjid, madrasah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan beberapa kelompok lain, untuk ditindaklanjuti,” ucap Abdul Wahid.  Melalui sosialisasi tersebut, Abdul Wahid berharap warga yang secara ekonomi masuk kategori mampu segera membayarkan zakat pada awal Ramadan agar bisa cepat disalurkan ke mustahik. ”Sehingga dapat meringankan beban sesama kita yang membutuhkan,” tutur Abdul Wahid.  Zakat Fitrah adalah wajib dibayarkan sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan. Sedangkan, fidyah merupakan tebusan yang harus dibayar dengan sejumlah harta benda dalam kadar tertentu kepada fakir miskin, sebagai ganti suatu ibadah yang terpaksa ditinggalkan.

Kemenag Kota Madiun Tetapkan Besaran Zakat Fitrah dan Fidyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pol-pp.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan razia ke sejumlah rumah kos di Kota Madiun, Senin (13/2). Diskominfo Kota Madiun/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan razia ke sejumlah rumah kos di Kota Madiun, Senin (13/2). Diskominfo Kota Madiun/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun menggelar razia ke sejumlah rumah kos. Petugas mendapati empat pasangan di luar nikah yang berada di dalam kamar tertutup.  Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kota Madiun Gamal Arfan Afandi mengatakan, empat pasangan bukan suami istri tersebut dianggap melanggar Perda Kota Madiun Nomor 8/2010 tentang perubahan atas Perda Nomor 4/2006 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.  ”Kami sita kartu identitasnya dan akan kami lakukan pemanggilan serta pembinaan,” ujar Gamal seperti dilansir dari Antara di Madiun, Senin (13/2).  Menurut dia, razia dilakukan di rumah kos Jalan Bali, Jalan Sriti, dan dua rumah kos di Jalan Sikatan Gang Merak. Dari setiap lokasi tersebut, petugas mengamankan masing-masing satu pasang.  ”Usia pasangan yang diamankan bervariasi. Mulai dari masih pelajar hingga pekerja,” ujar Gamal Arfan Afandi.  Petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri, lanjut dia, memanggil pemilik rumah kos untuk dilakukan pembinaan. Pemilik kos juga harus ikut bertanggung jawab.  ”Sebagian di antaranya sudah dua kali kami amankan pasangan bukan suami istri di dalam satu kamar. Kalau sampai tiga kali, akan ada sanksi tegas untuk pemilik kos,” tutur Gamal Arfan Afandi.  Gamal berpesan kepada masyarakat yang memiliki usaha kos untuk lebih selektif saat memilih penyewa. Juga, ikut memantau penyewa agar tidak melakukan tindakan melanggar aturan selama di kamar.  ”Karena hal kecil saja bisa memengaruhi masyarakat di sekitarnya. Sebaiknya semua ikut menjaga diri,” ucap Gamal Arfan Afandi.  Gamal menambahkan, kegiatan razia serupa akan terus dilaksanakan. Dengan begitu, keamanan dan ketertiban Kota Madiun semakin terjaga. Utamanya menjelang Ramadan.  Razia juga dilakukan untuk mencegah keberadaan rumah kos yang meresahkan masyarakat. Sebab, dihuni pasangan di luar nikah.  ”Razia juga dilakukan sebagai upaya penertiban penyakit masyarakat. Saya imbau, masyarakat untuk melaporkan kepada petugas jika ada pelanggaran di sekitarnya,” papar Gamal Arfan Afandi.

Empat Pasangan di Luar Nikah Kena Razia Satpol PP Kota Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/wali-kota-laptop.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi didampingi Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati. Louis Rika/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi didampingi Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati. Louis Rika/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, akan membentuk tim penuntut perdata tekait dengan permasalahan pengadaan program laptop gratis tahap kedua pada tahun anggaran 2021. Pengadaan 4.880 unit laptop senilai Rp 35,7 miliar menyalahi atau tidak sesuai dengan kontrak.  ”Yang jelas, selanjutnya kami akan membentuk tim penuntut perdata untuk memperkuat pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK),” ujar Wali Kota Madiun Maidi seperti dilansir dari Antara di Kota Madiun.  Dia merasa dirugikan karena pihak penyedia yang salahi kontrak. Tidak hanya itu, pembagian laptop ke siswa serta program unggulan wali kota setempat jadi terhambat.  Menurut Maidi, pengadaan laptop pada 2021 seharusnya berspesifikasi merek Axioo Mybook Pro G5 i3-6157U, RAM 8GB DDR4, HDD 1 TB, layar 14 inci, Windows 10, garansi 3/3/3 onsite. Namun, nyatanya barang yang dikirim hanya dilengkapi dengan memori DDR3. Artinya, spesifikasi tersebut lebih rendah.  Ribuan laptop itu rencananya dibagikan kepada siswa SDN kelas 5 dan siswa SMPN kelas 8 pada tahun ajaran 2021/2022. Namun, karena ada masalah tak sesuai dengan kontrak, terpaksa batal.  Pemkot Madiun terpaksa menolak dan anggaran pembelian yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) 2021 senilai Rp 35,721 miliar secara administrasi tidak dibayarkan. Sebab, tidak sesuai dengan pesanan.  ”Setelah dicek oleh tim pemeriksa dari Politeknik Negeri Madiun (PNM) ternyata tidak sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, Pemkot Madiun menolak dan memutuskan kontrak,” terang Maidi.  Pemerintah Kota Madiun telah melayangkan surat pemutusan kontrak pengadaan laptop kepada PT PINS Indonesia, anak Perusahaan PT Telkom. Sebab, penyedia tersebut tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian kontak pengadaan 4.880 laptop. Hal itu merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12/2021.  Selain membentuk tim penuntut perdata, pemkot juga akan berkonsultasi dengan kejaksaan dan kepolisian setempat atas kasus tersebut. ”Kami akan menempuh jalur hukum. Namun, prosesnya kami konsultasikan terlebih dahulu dengan tim hukum dari kejaksaan dan kepolisian,” tutur Maidi.  Wali Kota Madiun menegaskan, penolakan dan pemutusan kontrak tersebut karena pemkot tidak mau mengambil risiko jika kemudian hari siswa ataupun pihak sekolah terlibat permasalahan hukum.  Sebelumnya, Pemkot Madiun melakukan kembali pengadaan laptop untuk fasilitas belajar siswa dan guru pada tahun anggaran 2021. PT PINS Indonesia terpilih menjadi penyedia pengadaan laptop jilid II tersebut sebanyak 4.880 unit.  Pengadaan dilakukan secara e-katalog. Laptop kali ini bermerek Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inci FHD, Wi-Fi, bluetooth, OS windows 10, office open source, tas, garansi 3/3/3. Artinya, garansi tiga tahun untuk sparepart, tiga tahun labour, dan tiga tahun onsite. Namun, semua barang yang dikirim memiliki memori DDR3.  Sementara itu, pengadaan laptop jilid I sejumlah 5.425 unit dengan anggaran Rp 38,788 miliar untuk siswa yang saat ini duduk di kelas 6 SD dan kelas 9 SMP dengan merek HP 240 G7 i3-8130U, RAM 8GB, HDD 1TB, layar 14 inch, Window 10, garansi 3/3/3 onsite telah didistribusikan dengan lancar tanpa ada kendala.

Pemkot Madiun Bentuk Tim Penuntut Terkait Pengadaan Laptop Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/laptop-balik.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Laptop Kota Madiun Noor Aflah menunjukkan 4.880 unit laptop yang ditolak kerena spesifikasi tidak sesuai kontrak, Senin (3/1). Diskominfo Kota Madiun/Antara" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Laptop Kota Madiun Noor Aflah menunjukkan 4.880 unit laptop yang ditolak kerena spesifikasi tidak sesuai kontrak, Senin (3/1). Diskominfo Kota Madiun/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, menolak pengadaan 4.880 unit laptop senilai Rp 35,7 miliar yang sudah diterima. Sebab, spesifikasinya tidak sesuai kontrak.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Laptop Pemerintah Kota Madiun Noor Aflah di Madiun mengatakan, 4.880 unit laptop yang ditolak tersebut merupakan hasil pengadaan program laptop gratis tahap kedua tahun anggaran 2021.  ”Untuk laptop tahap dua sejatinya semua laptop sudah datang dan sudah kami lakukan pengecekan dengan menggandeng Politeknik Negeri Madiun (PNM). Laptop berfungsi dengan baik, tetapi ada ketidaksesuaian dengan kontrak. Sehingga sesuai aturan e-purchasing (e-katalog), kami harus menolaknya,” ujar Noor Aflah seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, sesuai spesifikasi, pengadaan 4.880 unit laptop gratis tahap kedua tahun anggaran 2021 tersebut bermerek Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan memori DDR4. Namun, barang yang datang hanya dilengkapi dengan memori DDR3.  ”Karena itu, program laptop yang seharusnya sudah bisa didistribusikan kepada siswa pada Januari 2022 terpaksa batal. Pemerintah tidak mau mengambil risiko jika kemudian anak-anak atau pihak sekolah harus terlibat karena permasalahan pengadaan laptop yang tentu akan menjadi barang bukti,” ucap Noor Aflah.  Menurut Noor Aflah, langkah penolakan dilakukan dengan risiko progam laptop tahun anggaran 2021 tersebut batal dilaksanakan. ”Yang jelas tidak bisa diteruskan. Kalaupun pihak penyedia bersedia mengganti, waktunya juga sudah tidak memungkinkan,” kata dia.  Aflah menjelaskan, surat penolakan tersebut sudah dikirim kepada PT PINS Indonesia selaku penyedia secara email pada 31 Desember. Sedangkan surat secara fisik sudah diterima beberapa waktu lalu.  Dia mengaku, pihak penyedia juga telah merespons dan berharap barang tetap diterima dengan penyesuaian harga. Namun, Pemkot Madiun tidak bisa menerimanya karena penentuan harga hanya bisa dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP).  ”Secara proses untuk anak sekolah laptop ini memang tidak ada masalah, tetapi karena ini proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus sesuai benar. Apalagi dalam kasus ini ada penurunan spesifikasi atau downgrade,” tutur Noor Aflah.  Bahkan, pihaknya juga akan menempuh langkah hukum jika diperlukan. Pemerintah Kota Madiun setidaknya dirugikan secara immaterial karena ketidaksesuaian tersebut, yakni program yang seharusnya sudah berjalan menjadi tertunda. Selain itu, juga mempengaruhi penyerapan anggaran karena barang tersebut tidak terbayar.  ”Kerugian secara material memang tidak ada karena barang tidak kami bayar sama sekali dan kami kembalikan semuanya, tetapi secara immaterial kami tetap dirugikan. Karena itu kami masih akan mengadakan rapat dengan pihak terkait, termasuk dari kejaksaan sebagai pengacara negara, untuk menentukan apakah perlu mengambil langkah hukum atau lainnya,” ucap Noor Aflah.  Pemerintah Kota Madiun kembali melakukan pengadaan laptop untuk fasilitas belajar siswa dan guru pada tahun anggaran 2021. PT PINS Indonesia terpilih menjadi penyedia pengadaan laptop jilid II tersebut sebanyak 4.880 unit. PT PINS merupakan anak perusahaan PT Telkom.  Pengadaan dilakukan secara e-katalog. Laptop kali ini bermerek Axioo Mybook Pro G5 (8H9) dengan spesifikasi Intel Core i3-6157U, 8GB DDR4, 1TB HDD, layar 14 inch FHD, Wi-Fi, bluetooth, OS windows 10, office open source, tas, garansi 3/3/3. Artinya, garansi tiga tahun untuk sparepart, tiga tahun labour, dan tiga tahun onsite. Namun, semua barang yang dikirim memiliki memori DDR3.  ”Yang jelas anggaran tidak bisa digunakan. Kalaupun di tahun ini akan dilakukan bisanya di APBD perubahan. Itu pun prosesnya harus dimulai lagi dari awal. Kami juga akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan karena anggaran juga dari Dana Insentif Daerah (DID),” terang Noor Aflah.

Pemkot Madiun Tolak Pengadaan 4.880 Laptop karena Tak Sesuai Kontrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antigen-gratis-kota-madiun-1.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi memantau kegiatan tes antigen gratis. Diskominfo Kota Madiun/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi memantau kegiatan tes antigen gratis. Diskominfo Kota Madiun/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, gelar tes antigen gratis secara masal sebagai proses skrining penanganan kasus Covid-19 yang lebih maksimal. Dari hasil tes tersebut, ditemukan 26 warga positif. Program itu dilakukan mulai September dan telah menyasar sekitar 20.000 jiwa.  Data dinas kesehatan mencatat, dari 26 kasus konfirmasi yang ditemukan tersebut, antara lain ada empat siswa SD, lima siswa SMP, serta seorang guru SMP, saat skrining kesehatan sebelum dilakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sedangkan sisanya warga umum.  ”Dari temuan ini, skrining terbukti mengantisipasi sebaran kasus Covid-19 di sekolah. Setelah ketahuan, tidak boleh masuk. Yang sehat tetap masuk sekolah,” ujar Wali Kota Maidi seperti dilansir dari Antara di Madiun.  Wali kota memastikan, PTM terbatas tetap berjalan. Evaluasi juga tetap dilakukan agar proses PTM berlangsung aman dan lancar.  Maidi mengemukakan, hasil temuan empat siswa SD, lima siswa SMP, dan seorang guru SMP yang positif, telah ditindaklanjuti dinas terkait. Dari hasil pelacakan, tak ada satu pun orang tua siswa yang terkonfirmasi Covid-19. Dengan demikian diharapkan kasus itu merupakan temuan awal dan tidak menyebar.  Dia mengatakan, tes antigen tidak hanya digelar sekali sebelum PTM terbatas, namun akan menyasar seluruh siswa yang telah melangsungkan pembelajaran di luar jaringan (luring) tersebut. Langkah itu untuk memastikan kondisi kesehatan warga sekolah, mulai siswa, guru, dan tenaga kependidikan.  ”Nanti dites antigen lagi. Jadi, benar-benar terprogram, tidak tergesa-gesa. Dengan skrining antigen masif secara gratis ini, harapannya siapa yang sakit segera ditemukan untuk diberikan penanganan sebelum terlambat, sehingga tidak menularkan ke yang lain dan tingkat kesembuhan tinggi,” papar Maidi.  Pemkot Madiun menyediakan 30.000 ribu alat tes cepat antigen secara gratis guna memasifkan pelacakan sebagai upaya penanganan Covid-19 yang lebih maksimal. Pemkot juga sudah menyiapkan anggaran hingga miliaran rupiah untuk mewujudkan kebijakan tersebut yang termasuk dalam anggaran penanganan Covid-19 pada Perubahan APBD TA 2021.  ”Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan sejumlah laboratorium swasta untuk membantu mendeteksi warga sasaran. Tes antigen, selain digelar sebelum pelaksanaan PTM, juga dilakukan secara jemput bola, seperti melalui acara cangkrukan di tiap kelurahan maupun salat berjamaah dengan wali kota,” tutur Maidi.  Maidi menilai, selain untuk penanganan yang lebih maksimal, tes antigen masif tersebut juga penting untuk mengetahui gambaran situasi pandemi di Kota Madiun secara lebih komprehensif. Pemkot Madiun berupaya maksimal dalam penanganan dan pecegahan kasus Covid-19.  ”Harapannya, warga mendukung dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga kasus Covid-19 di daerah itu semakin terkendali,” ucap Maidi.  Wali kota mengingatkan warga untuk terus disiplin menaati protokol kesehatan guna mencegah virus ini meluas kembali.  Sesuai data, tidak ada kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Madiun dalam dua hari terakhir, yakni Senin (4/10) dan Selasa (5/10). Secara keseluruhan di Kota Madiun kasus konfirmasi positif Covid-19 hingga Selasa (5/10) mencapai 7.243 orang.  Dari jumlah itu, 6.697 orang di antaranya telah sembuh, 10 orang masih dalam perawatan, 28 orang isolasi terpadu, dan 508 orang meninggal dunia. Tambahan kasus per Selasa (5/10), konfirmasi baru nihil, sembuh lima orang, dan meninggal dunia satu orang.

Tes Antigen Masal, Pemkot Madiun Temukan 26 Warga Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/inda-raya.jpg" alt="Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya. Diskominfo Kota Madiun/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya. Diskominfo Kota Madiun/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya terinfeksi virus korona (Covid-19), berdasar hasil tes usap polymerace chain reaction (PCR) pada Selasa (14/9).  ’’Hari ini (14/9), Saya mendapat kabar bahwa Ibu Wakil Wali Kota kita, Bu @indaraya positif terpapar Covid-19. Mari masyarakat Kota Madiun, kita bersama-sama mendoakan agar Bu Wakil Wali Kota senantiasa diberi keselamatan, segera diberi kesembuhan, dan segera bisa pulih,’’ ujar Wali Kota Maidi seperti dilansir dari Antara melalui akun Instagram resminya @pakmaidi, Selasa (14/9).  Menurut dia, Covid-19 bisa menyerang siapapun. Karena itu, Wali Kota Maidi meminta semua warga Kota Madiun untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan Covid-19.  ’’Saya tidak pernah bosan mengingatkan untuk terus menegakkan disiplin protokol kesehatan. Program vaksinasi saat ini terus berjalan. Tapi bukan berarti kita lantas terbebas dari penularan virus ini. Saya dan Bu Inda yang senantiasa disiplin dan patuh prokes, masih bisa terpapar. Apalagi, yang tidak patuh. Maka, jangan kendor laksanakan protokol kesehatan,’’ kata Maidi.  Sementara itu, melalui akun instagramnya @indaraya, Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya menceritakan kronologis singkat hingga dia mengetahui telah terpapar Covid-19.  Dia menyampaikan, berawal saat cek kesehatan rahangnya ke salah satu dokter di Surabaya yang mewajibkan melakukan tes antigen. Petugas Puskesmas Ngegong datang ke kediamannya untuk melakukan tes antigen tersebut.  ’’Hasilnya setrip dua alias positif,’’ tulis Inda Raya dalam akunnya.  Dari hasil tersebut, selanjutnya dia menjalani tes usap PCR dan baru diketahui pada Selasa (14/9) dengan hasil terkonfirmasi.  Dalam postingan itu, dia juga menyampaikan, sebelumnya kedua anaknya beberapa hari belakangan kurang enak badan. Keduanya mengalami demam secara bergantian. Setelah kedua anaknya sembuh, dia yang kurang enak badan.  Inda Raya juga menuliskan bahwa dengan terpaparnya Covid-19 merupakan tanda untuk istirahat sejenak, yakni menjalani isolasi selama 14 hari ke depan. Pihaknya juga meminta masyarakat Kota Madiun untuk selalu menjaga protokol kesehatan saat menjalankan segala aktivitas.  ’’Patuhi protokol kesehatan, juga menjaga daya tahan tubuh dengan makanan bergizi, olahraga, serta istirahat yang cukup,’’ kata Inda Raya.

Wakil Wali Kota Madiun Inda Raya Positif Terinfeksi Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemkot madiun

Berita Terkini