<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/12/746-802459281.jpg" alt="Sekjen PBB Antonio Guterres bela prajurit Indonesia yang terluka akibat diserang Israel" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBB Antonio Guterres bela prajurit Indonesia yang terluka akibat diserang Israel</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sekretaris Jenderal PBB&nbsp;Antonio&nbsp;Guterres&nbsp;mengusulkan pemangkasan 15,1 persen anggaran 2026 di tengah krisis finansial yang dihadapi badan dunia itu. Dalam pertemuan Komite Kelima PBB pada Senin (1/12), dia mengusulkan agar anggaran tahun depan dipangkas menjadi 3,24&nbsp;miliar dolar AS (sekitar Rp 54 triliun), turun 577 juta dolar atau 15,1 persen dari anggaran 2025. Namun, alokasi anggaran bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tidak akan dikurangi karena sangat diperlukan untuk merespons krisis kemanusiaan di Gaza, kata Guterres. Pada pertengahan November, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Rusia&nbsp;belum melihat langkah konkret mengenai rencana PBB untuk memangkas pengeluaran meski banyak pembahasan soal masalah keuangan. Diplomat itu&nbsp;juga mengatakan reformasi anggaran PBB seharusnya dikelola negara-negara anggotanya, bukan Sekretariat PBB. (*) &nbsp;

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengusulkan pemangkasan 15,1 persen anggaran 2026 di tengah krisis finansial yang dihadapi PBB

PBB Alamai Krisis Keuangan, Sekjen Antonio Guterres Usul Pemotongan Anggaran pada 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/BURSAH-11-827170834.jpg" alt="Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan efisiensi anggaran masih tetap dijalankan tahun depan. Salah satunya, pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) di APBN 2026. Menyikapi isu ini, Apkasi&nbsp; menyuarakan keberatannya. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, saat memimpin rapat Dewan Pengurus Apkasi secara daring, Sabtu (9/8/2025). Bursah Zarnubi mengatakan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan tahun ini sudah cukup merepotkan kepala daerah dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga kalau dipangkas lagi ini akan sangat memberatkan. "Kami akan membawa hasil diskusi dengan teman-teman bupati hari ini untuk nanti dituangkan dalam surat dan rumusan kemudian akan disampaikan kepada Presiden. Intinya, kami di daerah sangat keberatan jika ada pemotongan anggaran TKD di APBN tahun depan," ujar Bupati Lahat ini yang diamini para bupati peserta rapat. Beban fiskal di daerah, imbuh Bursah Zarnubi saat ini sudah berat dan ini berdampak terhadap sistem desentralisasi. "Kalau ini akan dikurangi tentu akan lebih berat lagi. Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin meningkat, dan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan akan menurun drastis," imbuhnya. Ia juga menambahkan, pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah. "Dampak terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, puskesmas, penyediaan air bersih, dan jaringan irigasi akan mengalami hambatan serius. Banyak proyek infrastruktur strategis di daerah terpencil berpotensi terhenti akibat keterbatasan anggaran, serta program-program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan akan sulit mencapai target yang ditetapkan," kata Bursah lagi. Dari sisi dampak terhadap pelayanan publik, Bursah juga melihat bahwa kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendidikan akan menurun seiring berkurangnya alokasi anggaran. Ia berujar, "Layanan kesehatan dasar berpotensi mengalami penurunan kualitas dan keterjangkauan dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan, termasuk jalan pertanian, akan terhambat." Bursah menegaskan melalui Apkasi, kepala daerah siap mendukung program prioritas pemerintah pusat. "Kami siap diajak berdialog dan kalau perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai dampak pemangkasan TKD terhadap kemampuan daerah. Diperlukan mekanisme transisi yang memadai jika kebijakan ini harus dilaksanakan. Terpenting, Apkasi siap menjaga komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah," tukasnya.

Kebijakan efisiensi yang dilakukan tahun ini sudah cukup merepotkan kepala daerah dalam melakukan tugas-tugasnya.

Apkasi Sikapi Rencana Pemotongan TKD di 2026, Bakal Beratkan Keuangan di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/febri-humas-1.jpg" alt="Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, memastikan tidak ada pemotongan gaji maupun tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebagai dampak pandemi Covid-19 pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Tahun 2021.  Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Senin, mengatakan, tidak ada pemotongan gaji dan tunjangan ASN, melakukan rasionalisasi anggaran bersumber dari sisa realisasi pos belanja pegawai pada APBD Tahun 2021.  "Jadi bukan pemotongan. Tapi yang ada adalah rasionalisasi dari sisa belanja pegawai untuk di-refocusing. Ini dikarenakan adanya sisa realisasi belanja pegawai," kata Febriadhitya.  Rasionalisasi tersebut, lanjut dia, disebabkan adanya ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang pensiun maupun meninggal karena Covid-19.  Menurut dia, setiap ASN di Pemkot Surabaya, anggaran untuk gaji termasuk tunjangannya telah dihitung di awal atau sebelum APBD disahkan. Ketika ASN tersebut meninggal, lanjut dia, maka anggaran yang sudah disiapkan di awal itu secara otomatis tidak dapat terealisasi 100 persen.  "Uang dari ASN yang meninggal itu yang kemudian dikumpulkan untuk di-refocusing pada PAK. Termasuk dari pegawai pemkot yang pensiun atau karena adanya kekosongan jabatan," ujarnya.  Lebih rinci, Febri mencontohkan, misalnya jumlah pegawai pemkot ketika dihitung pada awal ada 1.000 orang. Namun ternyata, pada Januari ada 100 pegawai yang kemudian meninggal atau pensiun.  Maka kemudian, lanjut dia, secara otomatis PAK yang dihitung untuk kebutuhan belanja pegawai sebanyak 900 orang. "Artinya dalam PAK itu anggaran khusus belanja pegawai yang kita hitung selama empat bulan ke depan (September–Desember 2021) adalah 900 orang," katanya.  Oleh karena itu, kata Febri, seolah-olah pada PAK APBD Surabaya 2021, pos anggaran untuk belanja pegawai Pemkot Surabaya dikurangi atau dipotong. Padahal, refocusing anggaran pada PAK itu bersumber dari sisa belanja pegawai di bulan Januari-Agustus 2021. "Jadi bukan dipotong untuk kemudian di-refocusing. Tapi karena sudah dihitung dan tidak terlaksana sampai bulan Agustus 2021, maka kemudian uang itu dirasionalkan," ujarnya.  Menurutnya, dari pada sisa anggaran belanja pegawai itu di poskan untuk alokasi yang sama, alangkah baiknya jika digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya untuk sejumlah kebutuhan mendesak selama pandemi Covid-19. "Dari pada sisa gaji itu dipasang kembali sebagai pos gaji, kan mending dialokasikan ke kebutuhan yang lain atau di-refocusing," katanya.  Maka dari itu, kata dia, pihaknya memastikan, selama empat bulan ke depan, anggaran untuk pos belanja pegawai Pemkot Surabaya tetap teralokasi penuh. Artinya, tidak ada pemotongan tunjangan atau gaji pegawai karena adanya refocusing anggaran sebagai dampak pandemi pada PAK APBD Surabaya 2021.  "Selama empat bulan ke depan atau hingga Desember 2021, pos anggaran belanja pegawai tetap teralokasi penuh. Jadi, tidak mengurangi beban atau pagu bulanan belanja pegawai," katanya.  Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah sebelumnya mengatakan, pada PAK APBD Surabaya 2021 terdapat recofusing anggaran sejumlah pos, salah satunya pengurangan pada pos penyediaan gaji dan tunjangan ASN.  "Total efisiensi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN Pemkot Surabaya mencapai Rp95,225 miliar untuk tujuh OPD (organisasi perangkat daerah) dari 10 OPD yang berada di bawah koordinasi Komis D DPRD Surabaya," ujar Khusnul.  Dari tujuh OPD yang gaji dan tunjangan ASN-nya yang mengalami pengurangan paling banyak adalah Dinas Pendidikan yang jumlahnya mencapai Rp 91,523 miliar.  Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Rp 918 juta, Dinas Sosial Rp 598 juta, Dinas Tenaga Kerja Rp 591 juta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 408 juta, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp746 juta dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Rp 438 juta. (*)

Pemkot Surabaya Pastikan Tidak Ada Pemotongan Tunjangan ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Rapat-Paripurna-RUU-APBN-2020-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan" width="100%">
<figcaption>Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya untuk penanggulangan pandemi covid-19 membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Buktinya pemerintah pun terpaksa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020.  Meski Perppu tersebut menimbulkan pro dan kontra, anggota Badan Anggaran DPR Kardaya Warnika mempersilakan memotong anggaran infrastruktur dan badan layanan umum (BLU). "Pemotongan itu semata-mata untuk penanganan dampak korona yang sudah mewabah," ujar Kardaya Warnika kepada JawaPos.com, Jumat (24/4).  Kardaya Warnika mengatakan, sebetulnya anggota DPR belum menerima angka resmi dari perubahan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Perppu No 1 Tahun 2020.  “Kita mendukung program pemerintah yang fokus dan merealokasi anggaran untuk penanggulangan, penanganan, dan pencegahan penyebaran covid-19. Untuk keselamatan nyawa rakyat kami mendukung penuh," imbuhnya.  Dalam pemotongan anggaran, imbuhnya, lebih pada anggaran yang tidak memiliki urgensi yang tinggi terhadap penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19.  Kardaya mempersilakan pemerintah untuk memotong anggaran yang besar-besar dan tidak berhubungan langsung serta tidak memiliki urgensi yang tinggi. Selain infrastrktur, anggaran BLU pun dapat dioptimalkan dalam penanganan bencana Covid-19.  Salah satu anggaran BLU yang disorot Kardaya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). "Dana yang dikelola BAKTI dapat dipergunakan oleh Kementerian Keuangan terlebih dahulu untuk penanganan COVID-19,” terang Kardaya.  Sebagaimana diketahui, BAKTI menggelola dana USO sebesar Rp 3,2 triliun. Dana tersebut bakal akan digunakan untuk Proyek Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA. Sementara proyek tersebut diperkirakan menelan dana investasi tidak kurang dari Rp 21 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iZmIM4-i0HU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3VXvgmdTJqA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ey8PWYDHJr4

DPR Persilakan Pemerintah Potong Anggaran Infrastruktur dan BLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buat-apa-pertumbuhan-ekonomi-tinggi-tapi-dikuasai-sekelompok-orang_m_-1.jpg" alt="Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Surat dilayakan ke kantor Sri Mulyani terkait dengan kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan kepada BKPM untuk penanganan Covid-19.  "Kami sudah menyampaikan surat kepada Kemenkeu sejak 17 April lalu, agar anggaran kami tidak dilakukan pemotongan," terang Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (23/4).  Menurutnya, pemotongan anggaran sebesar Rp 191 miliar sangat besar bagi instansi yang dipimpinnya. Pasalnya, anggaran untuk BKPM untuk 2020 terbilang kecil, yakni sebesar Rp 585 miliar.  "Anggaran BKPM yang semula Rp 585 miliar menjadi Rp 394 miliar, setelah dipotong jadi Rp 191 miliar," tambah Bahlil.  Dalam surat itu, dia memohon agar Kemenkeu tidak memotong anggaran terlalu besar dan mengusulkan pemangkasan anggaran yang dilakukan hanya sebesar Rp 61 miliar.  "Kami jangan dipotong Rp 191 miliar tapi Rp 61 miliar, karena dampaknya pada operasional BKPM, terkait regulasi dan deregulasi BKPM berusaha terintegrasi secara elekronik," tuturnya.  Jika saja Covid-19 terus berlanjut hingga Mei mendatang, Bahlil pun meyakini bahwa target realisasi investasi bakal berada di nominal Rp 850 triliun dan akan menjadi Rp 817 triliun bila pandemi berlanjut hingga Juli. Namun, hal itu tidak dapat tercapai, jika BKPM hanya diberi pagu Rp 394 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cW3QAeatc2E  https://www.youtube.com/watch?v=jvypl6GZQOE  https://www.youtube.com/watch?v=JBtKCObt2eg

Anggaran Dipotong untuk Tangani Covid-19, Menteri Bahlil Curhat ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/78-persen-masyarakat-indonesia-belum-paham-pengertian-maladministrasi_m_.jpg" alt="Ombudsman RI merilis data mengenai Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) tahun 2018. Hasilnya, hanya 22 persen dari responden yang paham pengertian maladministrasi." width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI merilis data mengenai Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) tahun 2018. Hasilnya, hanya 22 persen dari responden yang paham pengertian maladministrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyoroti keseriusan pemerintah dalam melakukan pemotongan anggaran untuk penanggulangan bencana covid-19. Padahal anggaran untuk mengatasi wabah covid-19 tidaklah sedikit.  Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menilai, dana yang dibutuhkan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 sangat besar. Pada kenyataannya, hingga saat ini belum terlihat realokasi dan re-focus anggaran secara signifikan. "Saat ini pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 baru 10 persen," kata Ahmad Alamsyah Saragih kepada JawaPos.com, Sabtu (18/4).  Seharusnya, kata Alamsyah, anggaran yang dipotong bisa lebih besar lagi. Supaya, dapat menangulangi masalah kesehatan akibat Covid-19 dan dapat mempertahankan konsumsi masyarakat. "Jangan saat ini pemerintah malah memikirkan stimulus,” imbuhnya.  Menurut Alamsyah, untuk penanganan covid-19 pemerintah bisa merealokasikan anggaran dan memanfaatkan dana yang dikelola oleh Badan layanan Umum (BLU). Dia mencontohkan dana yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang totalnya mencapai Rp 3,16 triliun.  “Menteri Keuangan seharusnya dapat menarik dana yang dikelola oleh BLU BAKTI terlebih dahulu. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19," kata dia. Pemanfaatan pemotongan angaran itu bisa untuk membeli sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) yang jumlahnya cukup besar.  Sebelumnya, Dirut BAKTI Anang Latif mengatakan, pihaknya tetap menjalankan megaproyek menjalankan Proyek Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA. Proyek tersebut menelan dana tidak kurang dari Rp 21 triliun.  "BAKTI terus menjalankan proses financial closing SATRIA. Bahkan kami tengah berupaya untuk mendatangkan investor dari Prancis dan Tiongkok untuk menjalankan proyek tersebut," terang Anang pada acara diskusi yang dilakukan secara online.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YDEq8Nc1DBw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SSQMJKZ-r8M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UQM2Akg2rs0

Penanggulangan Covid-19, Ombudsman Sarankan Potong Anggaran BLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-legislator-dprd-makassar-bakal-diperiksa-terkait-kasus-korupsi_m_218476.jpeg" alt="Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 legislator DPRD kota Makassar. Legislator yang dijadwalkan dalam waktu dekat bakal diperiksa ini, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemotongan anggaran sosialisasi penyuluhan lingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kecamatan se-kota Makassar. Didalamnya, diduga terdapat pemotongan anggaran atau fee 30 persen di setiap kecamatan kota Makassar, untuk diserahkan kepada oknum aparatur sipil negara (ASN) pemerintah kota (Pemkot) Makassar di akhir masa selesainya setiap proyek 2017 lalu. "Terkait kasus itu, tim penyidik kita masih mendalami siapa saja yang mengetahui dugaan tipikor itu," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Dicky Sondani di Makassar, Rabu (6/6). Diketahui, 5 legislator tersebut sudah diagendakan pemeriksaannya sejak beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini, penyidik masih merahasiakan identitas mereka. Dicky mengatakan, sejauh ini tim penyidik masih fokus untuk memeriksa sejumlah saksi-saksi. "Untuk mengetahui siapa saja yang terlibatkan atau meningkatkan kasus ini dibutuhkan minimal dua alat bukti. Dengan demikian sampai hari ini kita masih fokus dulu untuk memeriksa saksi-saksi," jelasnya. &nbsp; Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, saat dikonfirmasi mengaku tidak hafal nama-nama saksi yang dijadwalkan dipanggil penyidik.&nbsp;"Saya tidak hapal siapa-siapa itu. Konfirmasi dulu sama penyidiknya," ucapnya. Sebelumnya, baru saja resmi menjabat kembali sebagai Wali Kota aktif Makassar, Senin (4/6) lalu, Mohammad Ramdan Pomanto juga dikabarkan bakal menjalani pemeriksaaan oleh tim penyidik Ditreskrimsus tetkait kasus tersebut. "Iya saya mendapat panggilan untuk diperiksa. Tapi hari ini, tim pengacara saya lagi meminta ke Polda untuk memeriksa saya di hari yang lain," kata pria yang akrap disapa Danny ini. Danny mengungkapkan, permintaan penundaan pemeriksaan dirinya oleh penyidik, dalam kapasitas sebagai saksi terkait dugaan perkara tersebut menyusul, padatnya agenda pemerintahan, khususnya pascapengaktifan kembali untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkup pemerintah kota (Pemkot) Makassar.

5 Legislator DPRD Makassar Bakal Diperiksa Terkait Kasus Korupsi