<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220506_162713.jpg" alt="Polisi mengatur lalu lintas di jalur wisata Jalan Parangtritis, Kretek, Bantul, D.I Jogjakarta, Rabu (4/5). Andreas Fitri Atmoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi mengatur lalu lintas di jalur wisata Jalan Parangtritis, Kretek, Bantul, D.I Jogjakarta, Rabu (4/5). Andreas Fitri Atmoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) memprediksikan puncak arus balik di wilayah tersebut bakal terjadi pada Sabtu (7/5).  ”Kalau dari kondisi arus lalu lintas dan kondisi di terminal, mulai Rabu (4/5) sudah banyak pemudik yang balik ke asalnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Meski demikian, menurut dia, jika dibandingkan yang memasuki wilayah DIJ hingga kini kendaraan yang keluar masih belum signifikan. ”Sehingga prediksinya bisa Sabtu (7/5) karena masa akhir cuti bersama dan Senin (pekan depan) mereka sudah mulai masuk kerja,” ujar Ni Made Dwipanti Indrayanti.  Made menuturkan, selama libur Lebaran, kepadatan arus kendaraan di DIJ terpantau dominan di jalur-jalur wisata. Khususnya wisata alam.  Untuk kendaraan yang menuju arah utara atau ke destinasi kawasan Kaliurang, Sleman, kepadatan arus rata-rata terjadi pada pagi hari, kemudian pada sore hari kepadatan beralih di kawasan Kota Jogjakarta.  ”Yang menuju destinasi wisata pantai juga begitu, karakteristiknya dari pagi sampai siang kondisinya macet,” terang Ni Made Dwipanti Indrayanti.  Untuk menghindari kepadatan arus, dia menjelaskan, para wisatawan terpantau banyak memanfaatkan jalur-jalur alternatif yang telah disiapkan. ”Ada juga yang menggunakan jalur alternatif yang sebenarnya tidak kami rekomendasikan, karena untuk arah ke selatan khususnya ke Gunung Kidul memang cukup padat,” tutur Ni Made Dwipanti Indrayanti.  Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Rizki Budi Utomo menambahkan, berdasar pemantauan tercatat 88.431 kendaraan keluar dari DIJ pada Rabu (4/5) atau H+2 Lebaran. Meski demikian, pada hari yang sama masih tercatat sebanyak 107.085 kendaraan memasuki wilayah DIJ.  Sementara itu, berdasar pemantauan per Jumat (6/5) hingga pukul 14.00 WIB kendaraan yang meninggalkan DIJ di angka 41.000 kendaraan. ”Jadi dari grafiknya, jumlah kendaraan yang keluar hingga saat ini masih belum menyalip yang masuk DIJ,” papar Rizki.  Menurut dia, hingga kini masih banyak pemudik yang ingin menghabiskan masa libur Lebaran di DIJ. Berdasar data Dishub DIJ, secara akumulasi dari 25 April hingga 6 Mei tercatat sebanyak 59.000 kendaraan masih bertahan di DIJ. ”Sekitar 59.000 kendaraan masih stay di DIJ,” ucap Rizki Budi Utomo.

Puncak Arus Balik di Jogjakarta Diperkirakan Terjadi pada Sabtu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220331_191554.jpg" alt="Ilustrasi pengguna otoped atau skuter listik. Akbar Nugroho Gumay/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengguna otoped atau skuter listik. Akbar Nugroho Gumay/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi melarang penggunaan skuter listrik di sejumlah ruas jalan utama di Kota Jogjakarta, termasuk di Jalan Malioboro.  Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. SE itu ditandatangani Sultan HB X di Jogjakarta, Kamis (31/3).  ”Guna mendukung lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, tidak diperkenankan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya,” demikian kutipan dalam SE tersebut seperti dilansir dari Antara.  Dalam SE itu disebutkan, kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik yang dilarang beroperasi meliputi skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik. Larangan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik dikecualikan bagi pelaksanaan tugas pihak yang berwenang.  Tertulis dalam SE itu, pelarangan operasional kendaraan dengan penggerak motor listrik terkait dengan upaya mewujudkan satuan ruang strategis sumbu filosofis yang memerlukan penataan kawasan, yang meliputi tiga ruas jalan di Kota Jogjakarta tersebut.  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jogjakarta Ni Made Dwipanti Indrayanti menjelaskan, penerbitan SE tersebut merupakan tindak lanjut dari keinginan gubernur agar Malioboro bebas dari kendaraan yang secara operasional belum diatur. Mengacu Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, kendaran dengan penggerak listrik meliputi, skuter listrik, sepeda listrik, otoped, hingga sepeda roda satu atau unicycle, masuk kategori kendaraan khusus yang memiliki jalur tersendiri atau hanya dapat dioperasikan di kawasan tertentu.  SE Gubernur DIY tersebut, menurut Made, bisa langsung diterapkan tanpa menunggu aturan turunan dari Pemkot Jogjakarta. ”Saya kira sangat bisa karena salah satu bagian kewenangan Bapak Gubernur adalah mengatur juga kawasan satuan ruang strategis keistimewaan yang antara lain adalah sumbu filosisfi,” kata Made.  Sementara itu, Pemerintah Kota Jogjakarta siapkan aturan turunan Surat Edaran (SE) Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta yang berisi larangan operasional otoped listrik dari Tugu, Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Jogjakarta.  ”Kami akan buat aturan turunan dari edaran tersebut supaya bisa mengatur lebih teknis,” kata Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti.  Menurut Haryadi, Pemerintah Kota Jogjakarta sebenarnya juga sudah menyiapkan aturan terkait larangan operasional kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik di kawasan Malioboro. ”Tetapi karena sudah ada surat edaran (SE) dari gubernur, SE ini akan jadi payung hukum. Kita jadikan pedoman,” kata Haryadi.

Gubernur Jogjakarta Larang Penggunaan Skuter Listrik di Malioboro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20210702_093116.jpg" alt="Shelter Tangguh Covid-19 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Jogjakarta. Humas Pemkab Bantul/Antara" width="100%">
<figcaption>Shelter Tangguh Covid-19 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Jogjakarta. Humas Pemkab Bantul/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah pusat menetapkan seluruh kabupaten/kota di Jogjakarta masuk kategori pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta menilai keputusan itu menjadi peringatan bagi masyarakat Jogjakarta.  ”Saya apresiasi kepada kementerian, ini bagian dari peringatan yang harus kita lakukan, demi keselamatan masyarakat Jogjakarta,” kata Sekretaris Daerah Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogyakarta.  Aji mengaku belum mengetahui persis pertimbangan yang dipakai pemerintah pusat untuk menetapkan PPKM di lima kabupaten/kota di Jogjakarta pada level 4. Tingginya pengunjung dari luar daerah ke Jogjakarta diduga menjadi pertimbangan pemerintah pusat menetapkan level itu.  ”Kalau sekarang orang datang ke Jogjakarta berbondong-bondong, apalagi kalau nanti sudah diberlakukan orang datang ke Jogjakarta bisa tanpa antigen dan PCR,” tutur Kadarmanta Baskara Aji.  Selain itu, menurut dia, peningkatan angka BOR di Jogjakarta, sesuai data pada pekan lalu, memungkinkan hal itu menjadi pertimbangan. Meski angka kesembuhan masyarakat yang dirawat juga tinggi.  Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri yang diikuti Instruksi Gubernur Jogjakarta mengenai PPKM level 4, lanjut dia, masyarakat tinggal melaksanakan instruksi itu dengan konsisten dan konsekuen.  Menurut dia, pengetatan protokol kesehatan menjadi kunci yang dapat membantu menekan kasus dan menurunkan status level PPKM di Jogjakarta. ”Kalau kita masih tetap melakukan aktivitas-aktivitas, seperti pada level yang sebelum 4, ya tidak bakal ada penurunan ke level 3, level 2, apalagi level 1,” ucap Kadarmanta Baskara Aji.  Sementara itu, Pemkot Jogjakarta menyatakan akan menjadikan kenaikan status menjadi PPKM level 4 sebagai pemicu semangat untuk segera bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19. Saat ini, kasus Covid-19 menunjukkan kecenderungan penurunan.  ”Ya, tidak masalah dinaikkan status menjadi PPKM level 4. Justru akan mempercepat agar kami segera bangkit untuk pulih karena saat ini sebenarnya kasus cenderung turun,” kata Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi.  Menurut dia, penerapan PPKM level 4 hampir sama seperti level lain. Fokusnya pada penguatan penerapan protokol kesehatan secara disiplin dengan pembatasan yang lebih ketat di berbagai sektor. Selain menerapkan seluruh aturan di PPKM level 4 seperti yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri, pemkot sudah menyiapkan berbagai strategi tambahan untuk menekan potensi penularan dan menurunkan kasus Covid-19.  ”Strategi tersebut adalah penguatan patroli dan pemantauan berbagai aktivitas di masyarakat baik kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi. Gugus tugas di kelurahan dan kecamatan diminta untuk mengintensifkan patroli kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” terang Heroe.  Selain itu, pemkot juga mengambil kebijakan untuk menerapkan pembelajaran daring di sekolah kecuali untuk siswa kelas 6 SD dan 9 SMP karena membutuhkan persiapan menghadapi ujian akhir atau asesmen standarisasi pendidikan daerah (ASPD). Sedangkan untuk kasus, Heroe yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogjakarta sudah melewati puncak kasus Omicron.  ”Dalam satu pekan terakhir, grafik kasus aktif sudah mulai turun. Sudah melewati puncak. Mudah-mudahan grafik bisa terus diturunkan,” ucap Heroe.

Sekda Bilang PPKM Level 4 Peringatan untuk Warga Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220306-WA0018.jpg" alt="Kegiatan Mancakrida Gerilya Jambore Kesejarahan mengenang peristiwa sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Humas Sleman/Antara" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Mancakrida Gerilya Jambore Kesejarahan mengenang peristiwa sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Humas Sleman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Daerah Istimewa Jogjakarta bersama masyarakat tiga padukuhan di Kelurahan Margoluwih, Kapanewon (Kecamatan) Seyegan, Kabupaten Sleman, selenggarakan Mancakrida Gerilya Jambore Kesejarahan, Minggu (6/3). Kegiatan itu sebagai upaya mengenang peristiwa sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949.  Ketua Panitia Jambore Kesejarahan Eko Isdianto mengatakan, kegiatan itu melibatkan masyarakat tidak hanya untuk mengenang sejarah, juga mengedukasi serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mengeksplor sejarah di daerah sendiri.  ”Melalui kegiatan ini, kami mencoba mengedukasi masyarakat mengenai sejarah Serangan Oemoem 1 Maret di daerahnya sendiri, terutama Jogja bagian barat yaitu Moyudan, Godean, Seyegan, dan Mlati,” kata Eko Isdianto seperti dilansir dari Antara, Minggu (6/3).  Menurut dia, jika pada umumnya peringatan peristiwa diisi penuh oleh drama treatikal, pada gelaran Jambore Kesejarahan kali ini, masyarakat dilibatkan juga dalam kegiatan outbound yang dibungkus nuansa sejarah.  ”Kami juga ajak masyarakat untuk ikut serta dalam outbound yang menarik yaitu dengan bermain secara kelompok, berjalan melewati rute yang disiapkan beberapa pos permainan. Permainannya juga berkaitan dengan sejarah dan ketangkasan,” ujar Eko Isdianto.  Dia mengatakan, masyarakat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Mancakrida yang juga diramaikan pagelaran drama teatrikal Serangan Oemoem 1 Maret 1949.  Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyambut baik sekaligus mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Kegiatan itu menjadi wahana dalam menapaki dan merefleksi kembali momentum perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia.  ”Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya dan menghormati jasa para pahlawannya. Saya berharap kegiatan ini dapat semakin memupuk kesadaran kita bersama tentang pentingnya nilai-nilai perjuangan bangsa sebagai sebuah jadi diri,” tutur Danang.  Danang mengajak masyarakat untuk memberi kontribusi sebagai warga negara. Kontribusi tersebut tentu tidak sama dengan apa yang dilakukan pada masa lampau. Kontribusi yang dimaksud adalah sebagai warga negara Indonesia, harus memiliki nilai-nilai para pejuang di dalam diri.  ”Kita harus memiliki kepribadian yang kuat, harus memiliki semangat pantang menyerah, jiwa patriotik, serta berjiwa nasional. Sehingga apapun bentuk perjuangan kita, baik itu sebagai pejuang nafkah keluarga, pejuang seni dan budaya, pejuang lingkungan, dan sebagainya paling tidak kita berusaha untuk mengikuti semangat para pahlawan,” ucap Danang.  Selain itu, Danang juga mengajak para generasi muda untuk menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disbud Jogjakarta Gelar Jambore Kesejarahan Serangan Oemoem 1 Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/311E01F5-E3A5-4F3E-B85B-0A1F971380EF.jpeg" alt="Suasana kawasan Jalan Malioboro di Kota Jogjakarta pada masa penerapan PPKM. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana kawasan Jalan Malioboro di Kota Jogjakarta pada masa penerapan PPKM. Humas Pemkot Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta berencana menjadikan kawasan Malioboro, Kota Jogjakarta sebagai galeri seni dan budaya terpanjang di Tanah Air.  ”Nanti menjadi galeri terpanjang,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Jogjakarta Dian Laksmi Pratiwi seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Senin (28/2) malam.  Dia menjelaskan, konsep Malioboro sebagai galeri terpanjang itu masih akan dimatangkan bersama para akademisi berbagai kampus. Termasuk Institut Seni Indonesia (ISI), seniman, serta elemen masyarakat lain.  ”Malioboro kan milik semua masyarakat, tidak hanya seniman, akademisi. Ada beberapa hal yang sudah kami siapkan untuk mendapat masukan-masukan,” ujar Dian Laksmi Pratiwi.  Sebagai gambaran awal, menurut dia, sepanjang Jalan Malioboro bakal ditata sedemikian rupa dengan dihiasi karya-karya street art atau seni jalanan. Beberapa pertunjukan seni dan budaya, juga mulai digelar di sentra pedagang kaki lima (PKL) di Teras Malioboro I dan Teras Malioboro II.  ”Street art nanti mungkin tidak dalam bentuk yang harus mendatangkan kerumunan,” ucap Dian Laksmi Pratiwi.  Menurut dia, rangkaian penataan kawasan Malioboro yang masih terus berlangsung hingga saat ini memiliki muara untuk mengembalikan memori kolektif kawasan itu sebagai tempat masyarakat berkreasi dan mencari inspirasi.  ”Dulu kan Malioboro sebagai tempat yang sangat kondusif bagi orang, seniman, dan budayawan, mendapatkan inspirasi, mendapatkan ruang-ruang berkreasi. Ke depan juga akan seperti itu tapi pada bentuk-bentuk yang lebih memuliakan Malioboro dengan saling menghargai hak dan kewajiban, serta peran masing-masing,” terang Dian Laksmi Pratiwi.

Pemda Jogjakarta Bakal Sulap Malioboro Jadi Galeri Terpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/A30CEE1A-EFCE-4E22-81FC-78063B6C9B96.jpeg" alt="Suasana kawasan Malioboro, Jogjakarta, pada hari pertama PPKM darurat, Sabtu (3/7). Satgas Covid-19 Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana kawasan Malioboro, Jogjakarta, pada hari pertama PPKM darurat, Sabtu (3/7). Satgas Covid-19 Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mencatat jumlah kasus konfirmasi Covid-19 pada Sabtu (26/2) bertambah 2.750 orang. sehingga, total kasus di daerah itu menjadi 188.286 kasus.  ”Berdasar wilayah domisili, 2.750 pasien itu berasal dari Kota Jogjakarta 435 kasus, Kabupaten Bantul 759 kasus, Kulon Progo 335 kasus, Gunung Kidul 220 kasus, dan Sleman 1.001 kasus,” kata Kepala Bagian Humas Pemda Jogjakarta Ditya Nanaryo Aji seperti dilansir dari Antara.  Jika mengacu riwayat kasusnya, kata dia, 2.750 kasus itu terdiri atas 698 kasus periksa mandiri dan 2.052 kasus hasil pelacakan kontak kasus positif.  Selain pasien positif Covid-19, Ditya juga mencatat 365 tambahan pasien sembuh. Sehingga total jumlah kasus sembuh Covid-19 di Jogjakarta menjadi 156.521 orang.  Jika dilihat berdasarkan wilayah domisili, lanjut dia, 365 pasien sembuh itu terdiri atas 126 orang asal Kota Jogjakarta, 143 orang asal Bantul, 24 orang asal Kulon Progo, enam kasus asal Gunung Kidul, serta 66 orang asal Kabupaten Sleman.  Dia juga mencatat tambahan 10 kasus meninggal, sehingga total kasus meninggal di Jogjakarta ada 5.357 orang.  Berdasar data dari rumah sakit rujukan, total suspek kumulatif Covid-19 di Jogjakarta hingga Sabtu (26/2) tercatat 15.994 orang. sedangkan jumlah sampel yang diperiksa bertambah 15.994 sampel, sehingga total menjadi 2.194.169 sampel.  Dia mengatakan, total tempat tidur khusus isolasi kritikal di Jogjakarta yang tersedia 206 unit. Saat ini, terpakai 78 unit atau angka keterisian tempat tidur (BOR) 37,86,persen.  ”Sedangkan tempat tidur nonkritikal yang tersedia 1.579 unit dan telah terpakai 878 unit atau angka BOR 55,60 persen,” terang Ditya Nanaryo Aji.

Pasien Covid-19 di Jogjakarta Bertambah 2.750 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220212_203938.jpg" alt="Petugas medis melakukan rapid tes Covid-19. Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas medis melakukan rapid tes Covid-19. Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mencatat jumlah kasus konfirmasi Covid-19 pada Sabtu (12/2) bertambah 1.065 orang. Sehingga, total menjadi 162.039 kasus.  ”Berdasar wilayah domisili, 1.065 pasien itu berasal dari Kota Jogjakarta 211 kasus, Kabupaten Bantul 241 kasus, Kulon Progo 89 kasus, Gunung Kidul 18 kasus, dan Sleman 506 kasus,” kata Kepala Bagian Humas Pemda Jogjakarta Ditya Nanaryo Aji seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Sabtu (12/2).  Jika mengacu riwayat kasusnya, menurut Ditya Nanaryo Aji, 1.065 kasus itu terdiri atas 276 kasus periksa mandiri dan 789 kasus hasil pelacakan kontak kasus positif.  Selain pasien positif Covid-19, tercatat ada 25 tambahan pasien sembuh. Sehingga total jumlah kasus sembuh Covid-19 di Jogjakarta menjadi 152.106 orang.  Ditya Nanaryo Aji menjelaskan, berdasar wilayah domisili, 25 pasien sembuh itu terdiri atas 17 orang asal Bantul, enam orang asal Kulon Progo, serta dua orang asal Kabupaten Sleman.  ”Tidak ada tambahan kasus meninggal, sehingga total kasus meninggal di Jogjakarta 5.285 orang,” papar Ditya Nanaryo Aji.  Berdasar data dari rumah sakit rujukan, lanjut dia, total suspek kumulatif Covid-19 di Jogjakarta hingga Sabtu (12/2) tercatat 89.960 orang. sedangkan jumlah sampel yang diperiksa bertambah 10.616 sampel, sehingga total menjadi 1.997.163 sampel.  Dia menambahkan, total tempat tidur khusus isolasi kritikal di Jogjakarta yang tersedia 143 unit. Saat ini terpakai 23 unit atau angka keterisian tempat tidur (BOR) 16,08 persen. Sedangkan tempat tidur nonkritikal yang tersedia 1.130 unit dan telah terpakai 256 unit atau angka BOR 22,65 persen.

Pasien Positif Covid-19 di Jogjakarta Bertambah 1.065 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220211_202955.jpg" alt="Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta bersama Pemkot Jogjakarta bakal mempercantik kawasan Malioboro. Pemerintah akan menggencarkan perbaikan berbagai sarana dan bangunan di kawasan itu selama tiga bulan.  ”Harapan saya dalam waktu tiga bulan ini perbaikan-perbaikan, rehab tegel, (saluran pembuangan) limbah, air, dan sebagainya sudah bisa kita lakukan,” kata Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X seperti dilansir dari Antara.  Menurut Sultan, setelah seluruh PKL pindah ke Teras Malioboro 1 dan 2, fokus Pemda dan Pemkot Jogjakarta adalah membuat kawasan ikon wisata Jogjakarta itu nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian, tidak cukup hanya dibersihkan, melainkan diperlukan pengecekan serta perbaikan berbagai sarana seperti tempat duduk, kondisi trotoar, hingga kondisi cat bangunan di kawasan itu.  ”Kami juga akan melangkah untuk toko-toko dan sebagainya, pengecatan, menyangkut masalah perbaikan lampu kabel, pembersihan salurah limbah air dan sebagainya itu nanti kita sama-sama perbaiki semua,” tutur Sultan.  Karena menjadi bagian dari cagar budaya, menurut Sultan, fasad atau sisi muka bangunan pertokoan di sepanjang kawasan Malioboro juga akan diperbaiki. ”Kami sudah berbicara sama pemilik toko, di mana fasadnya itu menjadi bagian dari heritage dan mereka akan memperbaiki,” papar Sultan.  Seiring penataan lanjutan tersebut, menurut Sultan, Balai Cagar Budaya Kota Jogjakarta juga bakal menggelar pentas seni dan budaya setiap Selasa dan Sabtu di lokasi baru PKL yakni di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2.  ”Mungkin juga ada program acara-acara lain yang akan disusun Balai Cagar Budaya yang ada di Kota Jogjakarta baik itu galeri seni atau street art di sepanjang Malioboro,” terang Sultan.  Sementara itu, Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti menambahkan, dalam penataan lanjutan selama tiga bulan itu, warna bangunan termasuk pertokoan di Malioboro akan diselaraskan dengan cat putih mengacu kondisi awal kawasan itu. ”Kami juga akan melihat contoh cat yang sebenarnya di (bangunan) BPD di ujung utara sisi barat kawasan Cagar Budaya Malioboro ini. Jadi nanti warnanya kita seragamkan supaya lebih indah lagi,” ucap Haryadi.

Pemprov dan Pemkot Jogjakarta Bakal Percantik Kawasan Malioboro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220208_214935.jpg" alt="Gubernur Jogjakarta Sri Sultan HB X mengukuhkan 242 lurah sebagai pemangku keistimewaan di Bangsal Kepatihan, Jogjakarta, Selasa (8/2). Pemda Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jogjakarta Sri Sultan HB X mengukuhkan 242 lurah sebagai pemangku keistimewaan di Bangsal Kepatihan, Jogjakarta, Selasa (8/2). Pemda Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengukuhkan 242 lurah sebagai pemangku keistimewaan di Bangsal Kepatihan, Jogjakarta, Selasa (8/2).  ”Lurah harus benar-benar memahami empat syarat dalam upaya ngawula (mengabdi) yaitu kewasisan (cekatan), taberi (rajin), budi rahayu (budi luhur), dan kasarasan (kesehatan),” kata Sri Sultan seperti dilansir dari Antara.  Raja Keraton Jogjakarta itu menuturkan, kelurahan merupakan bentuk pemerintahan asli dan terdepan di Jogjakarta dalam bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia berharap tiga nilai filosofi keistimewaan Jogjakarta mencakup hamemayu hayuning bawono (memelihara keselamatan dunia dengan memelihara kelestarian bumi), sangkan paraning dumadi (asal usul dan tujuan hidup manusia), dan manunggaling kawula gusti (menyatunya raja dengan rakyat) yang merupakan kewajiban Gubernur Jogjakarta dapat diteladani para lurah.  ”Dapat diteladani para lurah dalam menjalankan perannya sebagai pemangku keistimewaan,” kata Sultan.  Sri Sultan juga mengukuhkan Nayataka atau pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Jogjakarta masa bakti 2022–2025. Fungsi Nayantaka adalah sebagai pandega atau pemuka penguatan peran kelurahan menuju Jogja Istimewa yang mulia dan sejahtera.  Nayataka merupakan akronim dari nayaka atau pemimpin, pamomong, sekaligus sebagai pelayan yang meringankan beban orang lain; warata atau bersikap adil, dan kartaraharja yakni kondisi sejahtera lahir dan batin.  ”Nayataka adalah sosok pemimpin yang senantiasa mengabdi untuk meringankan beban orang lain, berlaku adil, dan bertujuan menyejahterakan masyarakatnya lahir dan batin,” kata Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sultan HB X Kukuhkan 242 Lurah Sebagai Pemangku Keistimewaan Jogja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/DD553FD5-7CF1-473B-86D1-909DEE161677.jpg" alt="Ilustrasi suasana PKL di kawasan wisata Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana PKL di kawasan wisata Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X minta relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro direalisasikan secepatnya. Para pedagang saat ini minta eksekusi relokasi ditunda.  ”PKL minta relokasi ditunda, aku minta (relokasi) cepat,” kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogakarta.  Raja Keraton Yogyakarta itu mengaku telah bersabar menunggu selama 18 tahun untuk memindahkan PKL Malioboro ke lokasi yang baru. Oleh sebab itu, menurut Sultan, permintaan PKL agar proses relokasi ditunda tidak bisa dipenuhi.  ”Enggak-enggak aku wis nunggu (sudah menunggu) 18 tahun,” ucap Ngarsa Dalem.  Menurut Sultan, lokasi yang selama ini ditempati para PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Malioboro merupakan milik pemerintah serta pemilik toko. ”Bukan fasilitas kaki lima,” ujar dia.  Sebanyak 1.700 PKL yang membuka lapak di sisi barat dan sisi timur Malioboro bakal direlokasi ke dua lokasi yang telah disiapkan. Lokasi pertama yakni di Gedung Bioskop Indra, Ngupasan, Gondomanan, Kota Jogjakarta dan lokasi kedua menempati bekas Kantor Gedung Dinas Pariwisata Jogjakarta. Keduanya masih berada di kawasan Malioboro yang kemudian diberi nama Teras Malioboro 1 dan 2.  Kepala Dinas Koperasi dan UKM (KUKM) Jogjakarta Srie Nurkyatsiwi menuturkan, relokasi tersebut sebagai upaya memuliakan PKL Malioboro agar mendapatkan tempat yang lebih representatif. Selain mewujudkan kenyamanan berdagang, relokasi tersebut bertujuan menata kawasan Malioboro sebagai bagian dari upaya Pemda Jogjakarta mengajukan kawasan sumbu filosofi Jogja sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO.  ”Kami ini kan pemda memuliakan mereka, bagaimana memberikan ruang yang legal, representatif,” ujar Srie Nurkyatsiwi.  Wakil Wali Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi memastikan penataan PKL di Malioboro tidak akan menghilangkan keberadaan mereka dari kawasan utama wisata di Kota Jogjakarta itu. Tetapi justru memberikan ruang khusus untuk aktivitas jual beli.  ”Saya kira, dengan penataan yang dilakukan justru akan memberikan dampak yang baik. Dilihat saja nanti dan dibuktikan sendiri karena tujuan penataan ini untuk pengelolaan di masa yang akan datang,” ujar Heroe.  Sebelumnya, PKL Malioboro berharap pemda menunda rencana relokasi atau penataan selama satu hingga tiga tahun karena saat ini pedagang masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.  ”Pandemi membuat kami terpuruk karena ada kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat sehingga wisatawan pun sepi,” ujar Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto.  Dia juga berharap agar konsep penataan PKL di kawasan Malioboro tidak dilakukan dengan cara relokasi tetapi mempercantik lokasi berjualan PKL. ”Misalnya dengan seragam yang bagus, gerobak yang sama atau urutannya. Jadi tidak perlu dipindah tetapi dipercantik saja. Apalagi kami yang jualan kuliner tidak bersinggungan langsung dengan toko,” kata Yati yang sudah berjualan selama 18 tahun di Malioboro.  Berdasar hasil pertemuan terakhir dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta, Yati menyebutkan bahwa proses relokasi akan dilakukan pada awal Februari.  Sebagai respons atas keresahan PKL terkait rencana relokasi tersebut, DPRD Kota telah membentuk Panitia Khusus Penataan PKL Malioboro. Ketua DPRD Kota Jogjakarta Danang Rudiatmoko menuturkan, pansus bertugas sebagai mediator yang akan menjembatani komunikasi antara pedagang atau perwakilan PKL dengan Pemerintah Kota Jogjakarta khususnya kepala daerah dan instansi teknis yang terlibat langsung dalam rencana relokasi tersebut.

Sudah 18 Tahun, Sultan HB X Ingin Relokasi PKL Malioboro Secepatnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemprov Jogjakarta

Berita Terkini