<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/sirkuit-motogp-mandalika.jpg" alt="BERPACU DENGAN WAKTU: Pengelupasan dan pengaspalan ulang sejumlah titik di Sirkuit Mandalika Selasa (1/3/2022). (IVAN/LOMBOK POST)" width="100%">
<figcaption>BERPACU DENGAN WAKTU: Pengelupasan dan pengaspalan ulang sejumlah titik di Sirkuit Mandalika Selasa (1/3/2022). (IVAN/LOMBOK POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penjualan tiket balapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/motogp-mandalika/">MotoGP Mandalika</a> yang akan diadakan pada 18–20 Maret belum menggembirakan. Di antara target 63 ribu tiket, saat ini baru terjual sekitar 21 ribu tiket. Untuk menggenjotnya, seluruh unsur masyarakat dikerahkan.  Aparatur sipil negara (ASN) Pemprov NTB diwajibkan membeli 4.000 tiket, lalu bupati dan wali kota se-NTB mendapat tugas melariskan total 16 ribu lembar tiket sesuai dengan kemampuan ekonomi wilayahnya. <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapolda-ntb/">Kapolda NTB</a> juga ditargetkan membeli 2.000 tiket untuk jajaran kepolisian.  Demikian pula anggota TNI. Para komandan teritorial, mulai Danrem, Danlanal, hingga Danlanud NTB, kebagian target 2.000 tiket. Lalu, instansi vertikal daerah lainnya diharapkan membeli setidaknya 2.000 tiket, BUMN dan perbankan 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, guru dan kalangan pelajar 2.500 tiket, serta kalangan ustad dan santri 500 tiket.  Sekretaris Daerah (Sekda) <a href="https://www.jawapos.com/tag/provinsi-ntb/">Provinsi NTB</a> Lalu Gita Ariadi menuturkan, saat ini Pemda NTB berusaha meningkatkan penjualan tiket dan memobilisasi penonton. Hingga 20 Februari, 21.530 lembar tiket sudah terjual di antara target 63 ribu lembar. ”Sempat ada aspirasi atau direktif awal penonton sampai 100 ribu orang. Namun, saat ini target penonton dikembalikan pada posisi 60 ribu penonton,” jelasnya dalam keterangan secara daring kemarin (1/3).  Kendati demikian, dia mengklaim animo masyarakat lokal di Lombok masih tinggi dan ingin menyaksikan event balapan kelas dunia. Menurut dia, angka penjualan tiket belum menggembirakan karena beberapa faktor. Salah satunya, kekhawatiran soal kebijakan protokol kesehatan. Terutama soal biaya-biaya tambahan seperti skrining tes antigen maupun PCR. ”Semoga nanti ada penyesuaian pelonggaran kebijakan kesehatan kalau <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> sudah terkendali,” tutur Gita.  Dia mengasumsikan, dengan target 60 ribu penonton dan jumlah total penduduk NTB 3,5 juta jiwa, jika 1 persen saja penduduk NTB menonton, tiket sudah bisa terjual lebih dari separo. Yakni, 35 ribu tiket.  Sementara itu, dilansir dari Lombok Post, sebanyak 16 ribu tiket MotoGP Mandalika diberikan untuk sepuluh kabupaten/kota di NTB. Itu merupakan bagian dari fasilitasi pembelian tiket yang dilakukan secara kolektif. ”Ini untuk dijual ya dari panitia di kabupaten/kota,” ujar Lalu Gita Ariadi.  Gita mengatakan, fasilitasi tiket yang dilakukan pemprov terus berproses. Sosialisasi bakal dilakukan hingga ke kabupaten/kota. Fasilitasi pembelian tiket MotoGP tersebut adalah tindak lanjut Pemprov NTB atas arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pemprov NTB dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) diminta meningkatkan penjualan tiket MotoGP untuk penonton lokal di NTB.  Gita menjelaskan, untuk memudahkan pengaturan, setiap kabupaten/kota mendapat kuota tiket yang bakal dijual. Kota Mataram, Lombok Barat (Lobar), Lombok Timur (Lotim), dan Lombok Tengah (Loteng) yang memiliki jumlah penduduk cukup besar mendapat kuota masing-masing sebanyak 2.500 tiket.  Sedangkan Lombok Utara dan lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, yakni Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar, Dompu, Bima, dan Kota Bima, masing-masing diberi kuota 1.000 tiket. Artinya, ada 16 ribu tiket yang disebar ke sepuluh kabupaten/kota.  Lebih lanjut, terang Gita, persiapan penyelenggaraan <a href="https://www.jawapos.com/tag/motogp/">MotoGP</a> tetap on the track. Bahkan, beberapa infrastruktur telah selesai penyelesaiannya. Di antaranya peningkatan kualitas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di terminal domestik maupun internasional.  Di sisi lain, Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Rizki Handayani Mustafa menyatakan, karena MotoGP Mandalika tinggal 18 hari lagi, pemerintah pusat dan daerah bersinergi dan berkoordinasi terkait dengan berbagai persiapan akhir. ”Kami selalu mengecek apa-apa saja yang masih kurang. Mulai infrastruktur bagi penonton dan atlet, kemudian alur transportasi, hingga berbagai paket wisata,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.  Kemenparekraf/Baparekraf menjalankan berbagai program promosi. Termasuk menyusun paket-paket perjalanan bersama Asita dan pelaku industri lokal di NTB. Dengan begitu, wisatawan yang datang nanti tidak hanya menyaksikan ajang balap motor kelas dunia, tetapi sekaligus berkegiatan wisata. Khususnya ke berbagai destinasi di Pulau Lombok.  Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan optimalisasi penggunaan moda angkutan umum menuju kawasan <a href="https://www.jawapos.com/tag/mandalika/">Mandalika</a>. ”Kami akan jadikan angkutan umum ini sebagai backbone untuk mengantar para penonton menuju lokasi acara,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/tribun-penonton-motogp-mandalika-750x482.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERPACU DENGAN WAKTU: Pemasangan kursi penonton di tribun premium juga dikebut menjelang balapan MotoGP. (IVAN/LOMBOK POST)  Ada beberapa simpul transportasi yang disiapkan. Yaitu, Pelabuhan Gili Mas, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Kayangan, pusat <a href="https://www.jawapos.com/tag/kota-mataram/">kota Mataram</a> (eks Bandara Selaparang), dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).  Di beberapa titik itu disediakan 278 unit bus antarmoda bantuan dari Kemenhub. Perinciannya, 27 unit bus besar, 70 unit bus sedang, dan 181 unit bus kecil. Selain itu, angkutan umum di Lombok dioptimalkan. ”Headway pelayanan bus antarmoda ini diperkirakan sekitar 5–25 menit,” jelasnya.  Pihaknya juga sudah menyiapkan pelayanan angkutan penyeberangan dari berbagai titik. Yaitu, Padangbai–Lembar, Kayangan–Poto Tano, dan Tanjung Benoa–Kuta Mandalika. Kemudian, Surabaya–Lembar dan Ketapang–Lembar yang dilayani dengan long-distance ferry (LDF). ”Jadi, penonton dari Surabaya, misalnya, bisa membawa kendaraan pribadinya. Tidak perlu ke Probolinggo atau Bali, bisa dari Surabaya diangkut dengan LDF,” paparnya.  Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemprov-ntb/">Pemprov NTB</a> membentuk tim kecil untuk mendukung event MotoGP Mandalika. Yakni, Satgas Supervisi Klaster Destinasi Pendukung MotoGP dan World Superbike (WSBK). Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, dukungan untuk MotoGP tidak bisa lagi hanya menjadi tanggung jawab Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Tetapi juga pemprov dan Pemkab Lombok Tengah (Loteng). ”Yang datang (menonton) kan banyak, tidak bisa ditangani ITDC sendiri,” kata Zul sebagaimana dilaporkan Lombok Post.  Menurut dia, yang datang saat event MotoGP belum tentu semuanya akan melihat balapan. Ada yang berkunjung ke destinasi wisata yang tersebar di NTB seperti Senggigi, Sekotong, Sembalun, hingga tiga gili di Lombok Utara. ”Jadi, di setiap klaster itu ada penanggung jawabnya. Entah kabupaten/kota atau asosiasi dengan provinsi,” ujarnya.

NTB Mobilisasi ASN Tonton MotoGP Mandalika, 21 Ribu Tiket Terjual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/temukan-jenazah.jpg" alt="TERUS BERTAMBAH: Jenazah-jenazah korban perahu terbalik di perairan Johor Bahru, Malaysia, yang ditemukan kemarin. (KJRI JOHOR BAHRU)" width="100%">
<figcaption>TERUS BERTAMBAH: Jenazah-jenazah korban perahu terbalik di perairan Johor Bahru, Malaysia, yang ditemukan kemarin. (KJRI JOHOR BAHRU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai upaya dilakukan untuk menekannya, termasuk menjalin MoU (memorandum of understanding) dengan kabupaten/kota terkait perlindungan PMI.  Hanya, seperti dilansir Lombok Post, sampai saat ini kesepakatan itu baru sebatas di atas kertas. Belum mampu membendung keberangkatan warga NTB untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal.  Cerita pilu mereka yang meninggal saat hendak memasuki Malaysia bahkan terjadi hanya dalam rentang waktu dua pekan Desember tahun ini. Pada Sabtu (4/12) dua pekan lalu, tiga jenazah PMI asal NTB ditemukan terdampar di perairan timur Semenanjung sekitar Mersing dan Tanjung Bedil, Johor. Seluruhnya berasal dari Lombok Tengah.  Mereka menumpang kapal laut dari sekitar perairan Kepulauan Riau. Kemudian, 500 meter sebelum garis pantai, seluruh penumpang dipaksa terjun dan berenang menuju pantai. Ketiga korban tersebut meninggal diduga kelelahan dan tidak mampu berenang.  Kemudian, Rabu (15/12), kapal yang membawa sekitar 50 WNI yang oleh pihak Malaysia disebut berasal dari Lombok karam di perairan Johor. Korban meninggal berjatuhan dan sebagian lainnya belum ditemukan.  Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, hampir 90 persen PMI yang menjadi korban kekerasan atau bahkan hingga meninggal dunia berangkat secara tidak prosedural. ”Makanya, tidak boleh lagi ke depan begini. Berangkat unprocedural,” kata Rohmi.  MoU provinsi dengan kabupaten/kota diharapkan bisa menggerakkan aparatur desa maupun dusun untuk lebih proaktif. Memberikan pelindungan kepada warga desa yang ingin menjadi PMI. ”Bahkan, Kadus atau Kades akan dapat sanksi, kalau ada palsukan data,” tegasnya.  Sejauh ini, Malaysia masih menutup pintu untuk pekerja. Namun, masih banyak PMI, terutama dari NTB, yang mencoba masuk.

NTB dan Dua Kisah Pilu dalam Rentang Dua Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pembangunan-sirkuit-mandalika-menjadi-proyek-paling-spesial_m_.jpg" alt="Kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan disulap menjadi sirkuit MotoGP" width="100%">
<figcaption>Kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan disulap menjadi sirkuit MotoGP</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) telah mempersiapkan secara matang berbagai aspek kesehatan. Itu dilakukan jelang World Superbike (WSBK) di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 19 hingga 21 November.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri mengatakan, penyelenggaraan WSBK masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Sehingga, pelayanan kesehatan tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.  Saat ini Provinsi NTB masuk dalam PPKM level 1. Kasus Covid-19 di Provinsi NTB per 16 November total mencapai 27.727 orang positif. Pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 26.684 orang.  ”Cakupan vaksinasi di Provinsi NTB per 10 November. Untuk dosis pertama mencapai 68,09 persen, dosis kedua 33,77 persen dan untuk dosis ketiga khusus tenaga kesehatan (nakes) 76,37 persen,” terang Lalu Hamzi Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/11).  Selain itu, Pemrov NTB juga telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di sembilan wilayah yang tersebar di provinsi tersebut. Khusus di Kabupaten Lombok Tengah lokasi ajang WSBK juga ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlahnya ada 6 rumah sakit, 28 pelayanan kesehatan mahasiswa, 94 puskesmas pembantu, dan 12 laboratorium pemeriksa PCR.  Adapun, kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah salah satu destinasi pariwisata super prioritas pada 2021 dan 2022 ada event besar yaitu event international Idemitsu Asian Talent Cup, World Superbike, dan MotoGP.  Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Septriana Tangkari menyampaikan, perhelatan internasional di Mandalika menerapkan CHSE. Di kawasan wisata, hal itu sudah menjadi kebutuhan wisatawan pada era adaptasi kebiasaan baru.  ”Penerapan CHSE di kawasan KEK Mandalika juga merupakan implementasi aspek kesehatan dan keselamatan setiap destinasi wisata agar wisatawan merasa aman dan nyaman,” papar Septriana Tangkari.

Jelang WSBK 2021, Pemprov NTB Siapkan Sarpras Bidang Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah Gubernur Zulkiflimansyah banyak kehilangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Hal ini diketahui lembaga antirasuah saat mendampingi Pemerintah Provinsi NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB dalam menangani masalah aset Gili Trawangan.  “KPK melalui Unit Koordinasi Wilayah (Korwil) akan terus mengawal penyelesaian atas aset Gili Trawangan. Sudah satu tahun KPK mendampingi penyelesaian masalah aset tersebut dan saat ini Pemprov NTB telah mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati NTB,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (3/12).  Ipi menyampaikan, Kejati NTB dalam pelaksanaan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara(JPN) akan melakukan penelahaan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian terkait kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI.  Menurut Ipi, peninjauan kembali atas kontrak kerja sama ini, didasari atas upaya KPK untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah. Sebab lokasi sekitar aset tersebut juga terdapat banyak permasalahan.  "Di lokasi aset tersebut saat ini banyak berdiri bangunan komersial. Namun faktanya tidak ada penambahan kontribusi bagi pemda, baik Provinsi NTB maupun Pemkab Lombok Utara. Selama ini Pemprov NTB hanya menerima royalti sebesar Rp 22,5 juta pertahun," ujar Ipi.  Karena permasalahan aset itu, sambung Ipi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga tidak dapat melakukan pungutan pajak daerah.  “Sehingga dalam konteks pencegahan, secara paralel KPK juga mencegah hilangnya potensi penerimaan daerah dengan mendorong Pemprov NTB menggali potensi penerimaan daerah dari kegiatan komersil yang saat ini sudah berjalan di lokasi,” beber Ipi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/11/2020/kpk-segera-datangi-ntb-urus-aset-bermasalah-di-gili-trawangan/">KPK Segera Datangi NTB Urus Aset Bermasalah di Gili Trawangan</a>  Oleh karena itu, juru bicara KPK bidang pencegahan ini mengharapkan, ke depan, masyarakat yang melakukan investasi dan kegiatan usaha di lokasi tersebut agar patuh dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemprov NTB.  “Ini untuk kepentingan bersama,” pungkas Ipi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-rt95ljRmVE

KPK Sebut NTB Banyak Kehilangan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/antarafoto-aset-bermasalah-pemprov-ntb-271119-as-2-1.jpg" alt="Foto dokumen Lapangan Malomba di Ampenan, Mataram, NTB. Ahmad Subaidi/Antara" width="100%">
<figcaption>Foto dokumen Lapangan Malomba di Ampenan, Mataram, NTB. Ahmad Subaidi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penyelesaian aset bermasalah Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) di Gili Trawangan. KPK dan Kejagung mengkaji penuntasan pengelolaan aset negara yang dilakukan PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Lombok. Kedua institusi tersebut tengah mempelajari surat kuasa khusus (SKK) dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah kepada Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto.  ”Saya akan cek dahulu seperti apa isi SKK-nya. Karena kan macam-macam SKK itu. Ada penyelesaian perkara, melakukan gugatan, dan sebagainya,” ujar Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (30/11).  Feri memastikan akan ikut memantau penyelesaian aset milik Pemprov NTB yang dikelola swasta hingga 70 tahun itu. Kejaksaan Agung masih bersifat menyokong Kejaksaan Tinggi NTB.  Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding menyebutkan, salah satu alasan KPK meminta Pemprov NTB melakukan peninjauan kembali kontrak kerja sama tersebut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I 2019. Temuan itu menyimpulkan ada keanehan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut.  ”Rekomendasi atas temuan BPK tersebut meminta evaluasi perjanjian kerja sama Pemprov NTB dengan PT GTI, mengingat sudah hampir 30 tahun PT GTI tidak juga membangun wilayah sesuai perjanjian,” kata Ipi.  Menurut dia, SKK terkait dengan lahan Gili Trawangan seluas 65 hektare dikerjasamakan antara Pemprov NTB dan PT GTI dengan total nilai aset Rp 2,02 triliun. Lahan tersebut termasuk dalam hamparan keseluruhan aset milik pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektare dengan total nilai Rp 2,3 triliun.  Nilai tersebut, kata dia, merupakan hasil penilaian atas objek pajak oleh Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara pada 2018. Total keseluruhan aset seluas 75 hektare itu sudah tercatat di daftar inventaris barang milik pemprov.  ”KPK mengimbau agar semua pihak mendukung percepatan penyelesaian permasalahan aset tersebut,” ujar Ipi.  Mantan Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menilai, pemberian SKK adalah salah satu alternatif untuk memperbaiki pengelolaan Gili Trawangan menjadi lebih baik. KPK dalam konteks pencegahan, berupaya memperbaiki dugaan salah urus (mismanagement) korporasi yang mengarah adanya potensi kerugian negara.  ”Jadi, pemberian SKK ini merupakan pilihan terbaik agar pelaku-pelaku berkepentingan tidak terlibat dampak korupsi yang justru merugikan pemprov,” ucap Indriyanto.  Terhadap pengelolaan aset itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan kepada KPK langsung mengambil alih dengan melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Lamanya Pemprov NTB dalam bersikap menunjukkan niatan setengah hati.  ”Langsung saja KPK lakukan penyelidikan, tidak perlu surat-menyurat. KPK kan bukan lembaga administrasi, langsung bertindak. Kalau kirim surat-menyurat, ya, lama, bakal dicuekinlah,” kata Uchok.  Kejaksaan Tinggi NTB secara resmi menerima surat kuasa khusus dari Gubernur Zulkieflimansyah untuk menyelamatkan aset negara di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. SKK itu berkaitan dengan perjanjian kerja sama di bidang usaha pariwisata antara Pemprov NTB dan PT Gili Trawangan Indah (GTI). PT GTI mendapat hak kelola usaha pariwisata di atas lahan seluas 65 hektare. Kontrak selama 70 tahun itu terhitung sejak penandatanganan kerja sama pada 1995.  ”Sesuai dengan SKK yang kami terima, kami akan mencari jalan penyelesaian di luar pengadilan, yakni dengan cara mediasi dan negosiasi,” kata Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uCxGcvS6mc4

KPK dan Kejagung Awasi Penyelesaian Aset di Gili Trawangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera mendatangi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkiflimansyah dan Pemerintah Provinsi NTB, terkait aset-aset bermasalah di Gili Trawangan. Kedatangan lembaga antirasuah ke NTB untuk melakukan monitoring dan evaluasi.  "Tim akan melakukan monev (monitoring dan evalusi) bulan ini di NTB," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (10/11).  Ipi menjelaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB. Tercatat 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen, dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda masih belum bersertifikat.  Menurut Ipi, dalam proses pendampingan tata kelola pemerintahan daerah tak hanya di NTB, KPK menemukan hampir di setiap daerah terdapat aset bermasalah, seperti aset yang belum disertifikasi, dalam penguasaan pihak ketiga atau dalam proses hukum dengan pihak ketiga.  Selain itu, sambung Ipi, ada juga aset pemekaran yang belum diserahkan, kemudian ada pula yang belum diserahterimakannya prasarana, sarana dan ultilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemda, dan lain sebagainya.  Karenanya, KPK mendorong untuk dilakukan penertiban dengan melakukan legalisasi dan penguasaan oleh negara atau daerah. Upaya pemulihan aset-aset tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara atau daerah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/08/2020/pemprov-jawa-barat-cegah-korupsi-lewat-platform-digital/">Pemprov Jawa Barat Cegah Korupsi Lewat Platform Digital</a>  "Demikian juga terkait pemanfaatan aset, KPK menemukan beberapa kontrak dan kerja sama dalam pemanfaatan aset negara perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi kontribusi untuk penerimaan negara," ucap Ipi.  Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda NTB Ruslan Abdul Gani mengatakan, Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan, tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Menurutnya, upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi yang dilakukan sebanyak dua kali.  Ruslan menyebut, Pemprov NTB sebenarnya sudah membuat rancangan SKK dan tinggal diajukan ke Kejati NTB. Namun, hal ini masih menunggu draf SKK dari Kejaksaan yang nantinya dikombinasikan dengan draft milik pemprov.  "Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draft dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi," ujar Ruslan.  Sedangkan, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto mengatakan, perjanjian Pemprov dan PT GTI harus ditinjau ulang. Hanya saja, belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai persoalan perjanjian, karena belum menerima SKK.  "Makanya, kita tunggu dulu SKK resmi dari pemerintah seperti apa," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/fhlzjNtbID8

KPK Segera Datangi NTB Urus Aset Bermasalah di Gili Trawangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20190906-WA0004-1.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah untuk tidak menyelewengkan dana bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada. KPK menegaskan, akan memonitor dan bantuan sosial pada kondisi pandemi covid-19, terutama daerah-daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020.  Terlebih Pilkada yang diikuti petahana. Lembaga antirasuah memastikan akan menjerat siapapun kepala daerah yang melakukan praktik curang tersebut.  “Kami ingatkan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana, itu yang kami ingatkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Selasa (3/11).  Alex menyampaikan, berdasarkan temuan KPK masih kerap terjadi sejumlah kepala daerah yang menggunakan dana bansos untuk kepentingan Pilkada. Itu sebabnya, dalam masa pandemi ini, lembaga antirasuah bakal maksimal memantau dengan menggandeng stakeholders lainnya seperti Bawaslu dan KPU.  “Untuk menyalurkan bansos tapi ditebengi calon-calon dari petahana. Ada beberapa kejadian kan seperti yang diketahui kan ada yang ditempeli identitas dari kepala daerah dan petahana dan itu juga salah satu bentuk penyimpangannya. Hal itu yang kami ingatkan secara terus menerus kepada calon kepala daerah yg dari petahana supaya tdk menggunakan anggaran daerah APBD dalam hal ini Bansos untuk pencegahan diri, semacam itu,” tegas Alex.  Senada juga disampaikan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, bantuan sosial dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik petahana dalam pemilihan kepala daerah.  "Masalah bansos, itu memang menjadi salah satu dari tiga kegiatan yang tidak terlepas dari penanganan Covid-19. Penanganan Covid-19 ini adalah satu masalah kesehatan, mencegah penularan, perawatan dan testing dan lain-lain," tegas Tito.  "Yang kedua adalah pemberian bantuan sosial bagi mereka yang terdampak, yang ketiga adalah menjaga agar ekonomi tetap bisa berjalan, tiga itu. Jadi ini ada Pilkada, kalau saya berpendapat bantuan sosial tetap dilaksanakan pemerintah daerah, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto, dan lain-lain" sambungnya.  Menurut Tito, dalam paket bansos itu, tidak boleh ada nama atau foto bupati atau walikota. Bansos itu sendiri tidak mungkin dihentikan, karena masih dibutuhkan masyarakat yang terdampak oleh Covid-19.  "Sebetulnya juga bisa kontestan yang lain yang non petahana, dia juga bisa mencari celah sebetulnya, ada orang yang tidak terima cara pembagiannya tidak rata itu menjdi amunisi bagi dia untuk melakukan negatif campaign, mengeksploitasi kelemahan lawan, mengekpos kekuatan sendiri, tapi bukan sesuatu yang hoax atau sesuatu yang bohong,” pungkasnya.

KPK Ingatkan Pemprov NTB Tak Gunakan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Babi.jpg" alt="Ilustrasi petugas gabungan mengangkat bangkai babi untuk dikubur. Irsan Mulyadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas gabungan mengangkat bangkai babi untuk dikubur. Irsan Mulyadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Nusa Tenggara Barat mengusulkan anggaran melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 untuk pengawasan dan pembebasan kolera babi (hog colera). Hal itu untuk mendapatkan sertifikat bebas penyakit tersebut dari kementerian pertanian.  Kepala Bidang Kesehatan Hewan  Disnakeswan NTB Bima Priyatmaka seperti dilansir dari Antara di Mataram menyatakan, pihaknya sudah mengajukan anggaran lewat APBD perubahan untuk pembinaan dan pengawasan penyakit babi. Hal itu agar NTB dinyatakan bebas penyakit babi berbahaya bagi manusia.  ”NTB berkepentingan untuk mendapatkan sertifikat bebas penyakit babi karena banyak masyarakat nonmuslim yang memelihara hewan tersebut secara tradisional. Populasinya terus berkembang, sehingga dikirim ke luar daerah,” ujar Bima.  Bima menambahkan, salah satu syarat untuk bisa mengirim ke luar daerah adalah NTB harus bebas dari penyakit babi, baik hog colera, maupun flu babi Afrika, yang mewabah di beberapa provinsi di Indonesia pada 2019.  Salah satu penyakit babi tersebut sudah pernah melanda Nusa Tenggara Timur dan Bali. Sementara NTB yang berada di tengah-tengah di antara dua provinsi tersebut tidak terkena kedua jenis penyakit yang disebabkan virus itu. ”Karena bebas penyakit, babi yang dipelihara di NTB cukup diminati provinsi lain. Papua dan NTT sering mengambil. Tapi sekarang masih distop karena pandemi Covid-19,” ujar Bima.  Meskipun ada peluang pasar babi, kata dia, NTB hanya fokus pada upaya peningkatan populasi sapi dan ternak unggas, serta produksi telur. Sehingga, tidak lagi mendatangkan dari luar. Hanya karena fakta bahwa banyak peternak babi tradisional, Disnakeswan NTB tetap memberi perhatian terhadap upaya pencegahan penyakit babi. Sebab, penyakit tersebut sangat membahayakan nyawa manusia yang tertular.  Bima menambahkan, upaya pencegahan dilakukan dengan cara melarang peternak mendatangkan bibit babi dari luar daerah. Pencegahan secara terpadu juga sudah dilakukan bersama dengan PT Angkasa Pura, Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, dan Dinas Perhubungan. Seluruh lembaga itu bersinergi melakukan pengawasan terhadap makanan mengandung babi yang dibawa penumpang pesawat.  ”Kami pernah rapat di kantor Angkasa Pura Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, supaya makanan sisa penumpang pesawat yang mengandung babi tidak sampai keluar bandara,” ucap Bima.  Disnakeswan NTB juga sudah meminta seluruh Dinas Peternakan kabupaten/kota untuk mendata seluruh peternak babi. Data tersebut menjadi acuan untuk pengambilan sampel yang akan diperiksa di Balai Besar Veteriner Denpasar, Bali.  ”Data berdasar nama dan alamat peternak itu akan menjadi bahan acuan untuk melakukan pelacakan jika ditemukan kasus penyakit babi berbahaya,” ucap Bima.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-QXOzHcGrAw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=snZJXuDgcYU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NO7eADZ34DQ

Disnakeswan NTB Usulkan Anggaran Pengawasan Penyakit Babi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG-20200315-WA0051_31.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan status siaga darurat bencana non alam Covid-19 untuk mengantisipasi masuknya virus korona. Selain status siaga darurat bencana non alam Covid-19, Gubernur NTB Zulkieflimansyah juga menyatakan, Pemprov NTB memutuskan meliburkan sekolah selama 14 hari bagi seluruh siswa SMA/SMK kelas 10 dan 11 mulai Senin (16/3). Sedangkan, bagi siswa kelas 12 tetap masuk seperti biasa, karena akan melaksanakan persiapan ujian nasional dan ujian sekolah.  Gubernur NTB Zulkieflimansyah seperti dilansir dari Antara mengatakan, pihaknya juga meminta kepada kabupaten/kota untuk meliburkan siswa sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) selama waktu 14 hari. Instruksi meliburkan ini juga untuk perguruan tinggi baik negeri dan swasta serta pondok pesantren termasuk siswa MI/MTS/MA di bawah Kementerian Agama.  ”Kenapa, karena ditengarai masa inkubasinya sampai 14 hari," ujar Zulkieflimansyah.  Tak hanya itu, Pemprov NTB juga memutuskan melarang pejabat untuk berpergian ke luar daerah maupun luar negeri, termasuk bagi anggota DPRD. Hal ini dilakukan untuk menghindari merebaknya virus korona. ”Kecuali ada kebutuhan mendesak penting, ASN dan DPRD NTB tak boleh berpergian dari NTB,” tegas Zulkieflimansyah.  Pemprov NTB juga menutup akses pintu masuk menuju destinasi wisata tiga gili (Trawangan, Air, dan Meno) di Kabupaten Lombok Utara dari seluruh kunjungan wisatawan khususnya warga negara asing selama dua pekan atau 14 hari. ”Karena di Bali sudah ditemukan kasus positif virus korona, akses ketiga Gili kita tutup,” ucap Zulkieflimansyah.  Selain menutup akses pintu masuk ke tiga gili, sejumlah agenda wisata dan keagamaan yang mengundang kerumunan orang di NTB juga batal dilaksanakan. Tak hanya itu, pemeriksaan ketat juga dilakukan di Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah dan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat. ”Kita lakukan langkah antisipasi. Tapi bukan kita ciptakan ketakutan di destinasi,” ujar Zulkieflimansyah.  Menurut Zulkieflimansyah, apa yang dilakukan itu menunjukkan bahwa Pemprov NTB sangat serius mengantisipasi dampak wabah virus korona dan memastikan destinasi di NTB aman.  Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhandini Eka Dewi menyatakan, NTB masih belum ada terjangkit virus korona. Bahkan, sudah siap menghadapi dan mengantisipasi masuknya virus korona. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik secara berlebihan. ”Masyarakat tidak perlu terlalu khawatir secara berlebihan. Provinsi NTB sendiri sudah memiliki obat korona. Obat yang dipakai Tiongkok dan Korea, kita sudah punya. Dan itulah yang akan kita pakai jika ada yang positif,” kata Nurhandini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eMAzJy1tTxI  https://www.youtube.com/watch?v=H-m78869Ldc  https://www.youtube.com/watch?v=3RbL_YTqG_o

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemprov NTB

Berita Terkini