<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20211222_143455.jpg" alt="Ilustrasi Monumen Nasional (Monas) salah satu ikon Kota Jakarta. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Monumen Nasional (Monas) salah satu ikon Kota Jakarta. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Program revitalisasi untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat memerlukan dana sekira Rp 100 miliar untuk tahap pertama, demikian disampaikan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah (Sekda) DKI Afan Adriansyah Idris. &rsquo;&rsquo;Total anggaran untuk yang tahap pertama ini Rp100 miliar,&rdquo; kata Afan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/4). Anggaran tahap satu revitalisasi yang akan dimulai Juli atau Agustus 2023 ini, kata Afan, merupakan kolaborasi antara APBD dan APBN. "Kita kolaborasi ada dari APBD, ada dari APBN. Ada dari penyelesaian sanksi kewajiban dan lain-lain," ujar Afan. Lebih lanjut, Afan menjelaskan bahwa penghijauan di kawasan Monas itu akan bertambah menjadi 64 persen, dari yang sebelumnya hanya 50 persen. &rsquo;&rsquo;Penambahan hijau kita dapat dari penambahan di silang-silang monas, 4 silang itu nanti akan kita akan lebarkan untuk media hijaunya, kemudian dilihat juga kan di sana ada parkir IRTI kemudian ada Lenggang Jakarta, ini nanti semua juga akan kita masukan ke dalam area penambahan lajur hijau,&rdquo; jelas Afan. Adapun selama revitalisasi, lokasi parkir yang sebelumnya di lapangan IRTI untuk sementara dialihkan ke parkir Gambir. Untuk wilayah silang Monas, nantinya Pemprov DKI bakal memperlebar jalur hijau di bagian tengahnya yang awalnya 12 meter menjadi 30 meter. &rsquo;&rsquo;Semua fasilitas itu sudah disiapkan untuk mitigasinya, kalau untuk parkir itu ke Gambir termasuk UMKM akan disiapkan di sisi timur daripada Monas," ucap Afan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan melakukan revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) dengan menanam kembali 300 Pohon yang sebelumnya sempat ditebang di era Gubernur DKI Anies Baswedan. Adapun Pemprov DKI baru melakukan revitalisasi Monas tahun ini karena harus menyelesaikan proyek sodetan. Sehingga, program yang menjadi prioritas harus diselesaikan satu per satu. (*)

Program revitalisasi untuk menghijaukan kembali kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat memerlukan dana sekira Rp 100 m

Revitalasi Monas Butuh Tahap Pertama Butuh Rp 100 M, Tanam Kembali 300 Pohon yang Ditebang pada Era Anies 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-15-at-13.50.31.jpg" alt="Roundtable discussion Building Sustainable MRTJ East West Corridor yang difasilitasi Departemen Perdagangan Internasional Inggris di London, pada Jumat (13/5). MRT Jakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Roundtable discussion Building Sustainable MRTJ East West Corridor yang difasilitasi Departemen Perdagangan Internasional Inggris di London, pada Jumat (13/5). MRT Jakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjajakan peluang investasi proyek MRT East-West Line, yakni fase 3 koridor timur–barat dan fase 4 Fatmawati–TMII kepada delapan perusahaan swasta asal Inggris.  Berdasar keterangan dari MRT Jakarta, Anies memaparkan rencana pembangunan Jakarta dalam roundtable discussion Building Sustainable MRTJ East West Corridor difasilitasi Departemen Perdagangan Internasional Inggris yang digelar di London.  Diskusi tersebut dibuka Anies Baswedan diikuti pemaparan potensi kerja sama untuk fase 3 dan fase 4 MRT oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar. Gubernur Anies menyampaikan rencana masa depan pembangunan Jakarta yang berbasis transportasi publik dan berorientasi transit.  ”Persoalan utama selama bertahun-tahun di Jakarta, ialah pembangunannya selalu berorientasi pada mobil (car oriented development). Saat ini, dan ke depannya, kami akan mengubah paradigma tersebut menjadi transit oriented development,” kata Anies dalam keterangan itu seperti dilansir dari Antara.  Dengan itu, menurut Anies, pihaknya juga merestrukturisasi ulang transportasi publik di Jakarta, peraturan zona pembangunan, serta tata kota, untuk merefleksikan pendekatan berbasis kawasan berorientasi transit.  ”Semua itu telah kami lakukan empat tahun terakhir. Kami ingin membangun sistem transportasi publik yang dapat mencakup seluruh area di Jakarta yang terintegrasi satu sama lain serta terjangkau,” tutur Anies.  Galam kesempatan itu Direktur Utama MRT Jakarta juga melakukan pemeparan. Secara bergiliran delapan perwakilan perusahaan Inggris memaparkan kapasitas dan dukungan yang dapat berikan untuk akselerasi pembangunan MRT Jakarta fase 3 dan 4.  Pertemuan itu merupakan komitmen tindak lanjut atas kunjungan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Rt Hon Anne-Marie Trevelyan MP pada Februari. Dalam pertemuan tersebut, Trevelyan berjanji memfasilitasi pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta dan pelaku industri perkeretaapian di Kerajaan Inggris untuk mengeksplorasi perusahaan Inggris agar berkontribusi dalam perkembangan industri perkeretaapian di Kota Jakarta.  ”Tidak kurang dari delapan perusahaan sektor perkeretaapian Inggris telah mendengarkan langsung rencana pengembangan MRT Jakarta, khususnya fase 3 koridor timur–barat dan fase 4 koridor Fatmawati–TMII,” ucap Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar.  William menambahkan, pertemuan yang dihadiri direktur delapan perusahaan besar Inggris, yaitu Crossrail International, XRail Group, Arup, Colas Rail, BDP, Alstom, Mott MacDonald, dan Standard Chartered Bank, yang turut didampingi UK Export Finance dan Departemen Perdagangan Internasional Inggris itu, juga membuka kesempatan kerja sama lainnya.  ”Seperti pengembangan kawasan berorientasi transit, kawasan integrasi antarmoda sesuai fungsi MRT Jakarta seperti city regenerator,” tutur William.

Anies Tawarkan Peluang Investasi di MRT kepada Perusahaan Inggris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Bareskrim.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Basuki Tjahaja Purnama memang sudah tak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, nama pria yang karib disapa Ahok ini kini kembali menjadi buah bibir. Dia dikaitkan dengan adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah di Cengkareng oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Musababnya, kala kasus tersebut bergulir, suami Puput Nastiti itu masih menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta dan dinilai tahu patgulipat sengkarut pembelian tanah senilai Rp 668 miliar.  Genap satu bulan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi pembelian tanah di Cengkareng oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 8 Desember 2020. Namun, Masyarakat Antikotupsi Indonesia (MAKI) kembali melayangkan praperadilan, dengan harapan penyidikan kasus tersebut kembali berlanjut.  Pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta Barat, mulanya direncanakan untuk pembangunan rumah susun (Rusun) seluas 4,6 hektare. Atas dasar itu, Pemprov DKI sepakat membeli lahan Rp 14,1 juta per meter dengan harga total senilai Rp 668 miliar kepada seorang bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015.  Peristiwa ini terjadi pada era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Pembelian lahan itu lantas terabaikan, sebab berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga terdapat kerugian negara. Ini karena lahan itu bermasalah dan masih berstatus tanah sengketa dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI.  Kasus pembelian lahan ini sempat menjadi perhatian publik, hingga dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Polri, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya pada 2016 lalu. Hingga empat tahun berjalannya penyidikan, Polda Metro Jaya belum memberikan informasi terbaru mengenai kasus tersebut.  Hal inilah yang mendasari Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kembali melakukan upaya praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk kedua kalinya. Boyamin menduga, perkara ini dihentikan secara diam-diam dan tidak berlanjut pada tahap penyidikan.  "Karena perkara ini mangkrak dan kemudian dalam tahapan tertentu, kemudian nanti hakim mengabulkan dan terbukti (kasus) Century pada gugatan keenam dikabulkan," ucap Boyamin saat berbincang dengan JawaPos.com, Jumat (29/1).  Praktisi hukum ini menyampaikan, Polda Metro Jaya sempat mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Agung RI pada 29 Juni 2016. Selama proses penyidikan, diduga telah memeriksa 17 saksi dan ahli, salah satunya, Basuki Tjahaja Purnama pada 2016 lalu.  "SPDP itu namun tidak disertai nama tersangkanya," ungkap Boyamin.  Boyamin mengatakan, permohonan praperadilan ini dilakukan dengan harapan Polda Metro Jaya kembali melanjutkan proses penyidikan dugaan korupsi dalam kasus tersebut. Boyamin menduga, mangkraknya kasus ini karena diduga melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/05/05/2017/disidik-bareskrim-siapa-tersangka-dugaan-korupsi-pembelian-lahan-cengkareng/">Disidik Bareskrim, Siapa Tersangka Dugaan Korupsi Pembelian Lahan Cengkareng?</a>    Jika Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak menerbitkan disposisi, maka dana APBD tersebut tidak akan dapat dicairkan. Sehingga laporan BPK pada 2016 lalu tidak mengendus adanya dugaan kerugian negara.  "Seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan persetujuan pencairan uang negara dalam jumlah yang sangat besar," ujar Boyamin menyesalkan.  Lambatnya proses penanganan perkara, kata Boyamin, membuat pihak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung mengembalikan SPDP kepada kepolisian tertanggal 20 Juli 2017. Hal ini terjadi, karena aparat kepolisian tidak memberikan informasi perkembangan penyidikan kasus tersebut.  Menurut Boyamin, cara agar kasus tersebut tetap diproses oleh aparat penegak hukum khususnya Polda Metro Jaya dengan melakukan upaya hukum praperadilan. Boyamin bukan kali ini saja menggugat kasus yang mangkrak di aparat penegak hukum.  "Century pada gugatan keenam dikabulkan, kemudian kasus Pelindo II di KPK juga sempat tertunda saya praperadilan akhinya kembali jalan," beber Boyamin mengisahkan.  Boyamin menegaskan, tidak ada maksud lain melakukan upaya praperadilan mengenai sengketa pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku, hanya ingin aparat penegak hukum objektif dalam mengusut setiap permasalahan hukum.  "Putusan sebelumnya menurut hakim belum ada SP3, jadi ya belum diterima dan juga istilah penghentian penyidikan materil itu tidak ada," cetus Boyamin.  Menanggapi upaya praperadilan ini, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah tidak mempermasalahkannya. Dia menegaskan, setiap masyarakat berhak mengawasi kinerja pemerintah daerah.  "Silakan saja, siapapun warga negara memiliki hak untuk mengawasi atau memperoleh informasi penggunaan anggaran, apalagi kalau ada indikasi kerugian keuangan," ujar Yayan menanggapi konfirmasi JawaPos.com.  Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina tidak menggubris konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.  Di lain pihak, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus enggan menjawab terkait penanganan perkara tersebut. Bahkan, dia meminta untuk ditanyakan ke Divisi Humas Mabes Polri.  "Ke Div Humas Mabes," singkat Yusri. Setelah melayangkan konfirmasi ke Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, dia pun tidak menjawab pesan yang dilayangkan JawaPos.com mengenai perkembangan kasus ini.  Dalam permohonan praperadilannya, MAKI juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung ikut mengawasi atau mengambil alih penanganan kasus tersebut. Namun pihak KPK dan Kejagung enggan merespon konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com mengenai upaya praperadilan ini.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Dugaan Korupsi Pembelian Lahan di Cengkareng Era Ahok Kembali Digugat