<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/SINERGI-1.jpg" alt="Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga bersama jajaran General Manager empat perusahaan BUMN, diantaranya General Manager TJSL - SIG Edy Saraya pada kegiatan ‘BUMN Bersama Keluarga Pekerja’, Kamis (2/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga bersama jajaran General Manager empat perusahaan BUMN, diantaranya General Manager TJSL - SIG Edy Saraya pada kegiatan ‘BUMN Bersama Keluarga Pekerja’, Kamis (2/3/2023).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkolaborasi dengan PT Petrokimia Gresik, Pelindo dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menggelar kegiatan ‘BUMN Bersama Keluarga Pekerja’, Kamis (2/3/2023). Sinergi BUMN ini dilakukan dengan membantu Ibu-ibu berwirausaha melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Lewat program ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.  Acara ‘BUMN Bersama Keluarga Pekerja’ dihadiri langsung Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga bersama jajaran General Manager empat perusahaan BUMN.  Dari kegiatan tersebut, diharapkan para istri pekerja di BUMN ini mempunyai usaha, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Langkah ini bagian dari upaya meningkatkan penghasilan rumah tangga karena pendapatan para pekerja di level bawah masih standar.  Sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN ikut memulihkan ekonomi nasional setelah pandemi covid-19, upaya peningkatkan pendapatan melalui keluarga BUMN ini bisa membuka peluang usaha sehingga bisa ikut memulihkan ekonomi nasional.   General Manager TJSL - SIG Edy Saraya memberikan sambutan pada kegiatan ‘BUMN Bersama Keluarga Pekerja’, Kamis (2/3/2023). (SIG untuk JawaPos.com)  “Kita bertemu dengan istri-istri karyawan kita, pekerja di SIG dan Petrokimia dan sebagainya di level bawah yang pendapatannya masih standar. Dengan acara ini, mereka bisa kita bantu permodalan, ada pelatihan dan bisa usaha. Untuk membuat, para istri pekerja ini mempunyai usaha,” kata Arya.  Harapannya, dari pertemuan tersebut, istri-istri pekerja di BUMN ini mempunyai usaha untuk membantu keluarga. “Tujuannya, paling tidak bisa membantu keluarga, bisa untuk tambahan elpiji, sembako dan membayar listrik,” imbuhnya.  Sementara perwakilan salah satu BUMN dari SIG, GM TJSL - SIG Edy Saraya mengatakan, kegiatan sinergi empat BUMN ke Gresik ini sebagai bentuk komitmen BUMN untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.   Para istri pekerja BUMN mendapatkan bantuan sembako seusai mengikuti kegiatan ‘BUMN Bersama Keluarga Pekerja’, Kamis (2/3/2023). (SIG untuk JawaPos.com)  “Harapannya kita bisa tumbuh dan berkembang memulai usaha agar bangkit dari covid-19 guna mendukung pemulihan ekonomi nasional sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir,” kata Edy Saraya.  Selain menggelar penyuluhan  kepada para istri pekerja BUMN, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pembagian sembako gratis sejumlah 500 paket sembako meliputi beras 5 Kg, gula 1 Kg, minyak 1 Liter kepada ibu-ibu istri pekerja OS di BUMN. Hal itu untuk membantu keluarga dalam kebutuhan sehari-hari. “Semoga bisa membantu keluarga dalam kebutuhan sehari-hari,” pungkas Edy Saraya.

Kementerian BUMN Ajak Ibu-Ibu Pekerja di BUMN Untuk Membuka UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221015-WA0010.jpg" alt="Satgassus Anti Korupsi. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Satgassus Anti Korupsi. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Proyek pinjaman daerah di beberapa provinsi dipantau Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri. Total ada 3 kabupaten di Sulawesi Selatan yang mengikuti program penggunaan dana pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional. Tiga daerah itu adalah Kabupaten Bulukumba, Takalar, dan Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.  ”Kabupaten Bulukumba tidak mendapatkan pinjaman dana PEN karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri,” ujar Hotman Tambunan, Kasubbagassus Pencegahan Korupsi, Sabtu (15/10).  Sebenarnya segala persyaratan dan kriteria telah dipenuhi Pemkab Bulukumba. Rencananya pinjaman PEN tersebut digunakan untuk pembangunan pasar. ”Berdasar inspeksi Tim Mabes Polri, pasar di Kabupaten Bulukumba tersebut sudah seharusnya diperbaiki atau dibangun baru sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” papar Hotman.  Satgassus, lanjut dia, akan menjadikan hal itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme persetujuan pinjaman daerah.  Di Kabupaten Takalar, dana pinjaman daerah PEN digunakan untuk peningkatan pembangun jalan dan rumah sakit umum daerah. Progress pekerjaan masih terlambat sehingga serapan anggaran masih rendah.  Satgassus pun meminta Sekda, Inspektorat, Kadis PUPR, dan Kadis Kesehatan Kabupaten Takalar memantau lebih sering dan lebih ketat. ”Agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat spesifikasi. Untuk pembangunan RS, secara khusus Satgassus Mabes Polri meminta agar lebih dipercepat,” terang Hotman.  Di Kabupaten Gowa, dana pinjaman PEN digunakan untuk pembangunan pasar dan peningkatan jalan. Pembangunan pasar masih terdapat beberapa ketidaksesuaian spesifikasi, sedangkan untuk pekerjaan peningkatan jalan relatif sudah baik tinggal dipercepat mengingat kontrak akan berakhir Desember.  Dari keseluruhan koordinasi yang dilakukan dengan tiga pemerintah daerah, Satgassus akan melakukan review lebih lanjut. ”Sehingga PEN benar-benar tepat sasaran, dilaksanakan tepat waktu sehingga dampaknya bisa cepat dirasakan masyarakat dan juga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Hotman.  Pada setiap kegiatan tersebut, satgassus bertemu dengan bupati ketiga daerah beserta jajarannya bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).  Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, kegiatan pemantauan dan pencegahan korupsi itu merupakan perintah Kapolri. ”Kapolri sangat peduli dan perhatian terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena dengan sendirinya akan mendukung penguatan perekonomian nasional,” papar Yudi.  ”Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Satgassus pencegahan korupsi mengawal proyek yang dibiayai pinjaman PEN. Harapannya, jangan sampai terjadi penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi yang bisa menghambat pergerakan perekonomian yang saat ini sedang bangkit,” tambah dia.

Proyek Pinjaman Daerah Dipantau Mabes Polri, Antisipasi Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/TATALOGAM.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan produk baja dalam negeri yang dilakukan PT Tatalogam." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan produk baja dalam negeri yang dilakukan PT Tatalogam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah mendorong dunia usaha, utamanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memanfaatkan produk lokal dalam membelanjakan anggaran dari APBN dapat apresiasi. Vice Presiden Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi mengungkapkan kebijakan pemerintah ini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.  Menurutnya, peningkatan belanja produk dalam negeri harus iikuti dengan peningkatan kualitas yang siginifikan. Langkah ini akan meningkatkan daya saing produk baik di tanah air maupun di mancanegara.  “Dengan diiringi peningkatan kualitas, tentunya pemulihan ekonomi dapat lebih cepat. Salah satu caranya yaitu sesuai strategi Kementerian Perindustrian yang itu dengan hilirisasi industri. Strategi ini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki," ujar Stepahus dalam keterangannya, Senin (30/9).  Adanya hilirisasi, di masa depan komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Bila dari hulu material sudah berkualitas, di hilir produk akhir yang dihasilkan juga akan berkualitas.  Ia mengungkapkan produk-produk BJLAS dan BJLS dari Tatalogam Group yang dihasilkan 100 persen dari komponen dalam negeri sudah banyak dijumpai di pasar mancanegara mulai dari Asia hingga Amerika.  Selama pandemi, perusahaan dengan 100 persen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini bekerja sama dengan PT Krakatau Steel sebagai pemasok bahan baku melakukan ekspor ke berbagai Negara.  “Ini menandakan bahwa produk 100 persen Indonesia dan berkualitas ekspor yang kita miliki telah diakui di seluruh dunia. Namun demikian, kita juga berkewajiban untuk tetap menjaga agar kebutuhan pasar nasional terpenuhi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat juga merasakan dampak perekonomian dari penggunaan produk-produk asli buatan negeri ini,” tegas Stephanus lagi.  Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengutip data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengatakan bahwa pada 2022 alokasi belanja barang dan jasa serta modal pemerintah kurang lebih Rp 1.000 triliun.  Dari angka tersebut, 40 persennya berpotensi digunakan untuk pembelian produk dalam negeri dan produk UMKM. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi bahwa jika potensi tersebut direalisasikan dalam Semester I Tahun 2022 maka dapat menumbuhkan ekonomi sebesar 1,7 persen.  Muhaimin menilai, implementasi penggunaan produk dalam negeri dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional.

Kebijakan Utamakan Produk Lokal Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661556555001.jpg" alt="Dirut BTN Heru Koesmahargyo (tengah). Hilmi Setiawan/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Dirut BTN Heru Koesmahargyo (tengah). Hilmi Setiawan/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Di tengah membaiknya kondisi pandemi Covid-19 di tanah air, Bank Tabungan Negara (BTN), tetap menjalankan program restrukturisasi nasabah KPR. Di antara tujuannya adalah menjaga supaya tidak terjadi kredit macet.  Dirut BTN Heru Koesmahargyo menyatakan, program restrukturisasi itu tetap dijalankan meskipun sudah tidak ada lagi dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).  ’’BTN masih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dengan program restrukturisasi,’’ kata Heru usai mengikuti pembukaan Turnamen Tenis Meja Pelajar Nasional Piala Rektor Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan pada Jumat (26/8).  Heru membenarkan bahwa kucuran dana PC-PEN dari pemerintah tahun depan sudah tidak ada lagi. Tetapi dia menegaskan, program restrukturisasi KPR tetap ada.  Dia mencontohkan salah satu skema restrukturisasi adalah menambah tenor pembayaran cicilan. ’’Misalnya tinggal lima tahun, bisa diusulkan untuk diperpanjang beberapa tahun lagi,’’ terang heru.  Dengan begitu, lanjut dia, besaran cicilannya menjadi lebih ringan. Ketika cicilan menjadi lebih ringan, masyarakat tetap bisa membayar kewajiban. Selain itu, masyarakat juga tetap bisa menjalankan usahanya.  Heru optimistis, tahun depan permintaan KPR mengalami peningkatan. Di antara indikasinya semakin banyak pekerja yang aktif bekerja kembali. Para pekerja yang dua tahun terakhir dirumahkan akibat pandemi, saat ini sudah mulai bekerja kembali.  ’’Jadi tren KPR di 2023 tetap naik,’’ tutur Heru.  Ketika ada kucuran dana PC-PEN, ada sejumlah kucuran dana untuk sektor properti. Di antaranya adalah subsidi bunga bagi nasabah KPR yang memenuhi kriteria. Kemudian melalui dana PC-PEN pemerintah memberikan keringanan atau insentif pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Cegah Kredit Macet, Tetap Jalankan Program Restrukturisasi KPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit melesat hingga 10,71 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) pada Juli 2022, ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis kredit dan pada sebagian besar sektor ekonomi.  "Intermediasi perbankan (pertumbuhan kredit) melanjutkan perbaikan dan mendukung pemulihan ekonomi," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Agustus 2022 di Jakarta, Selasa.  Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 15,2 persen (yoy) pada Juli 2022.  Dari sisi penawaran, kata dia, berlanjutnya perbaikan intermediasi didukung oleh standar penyaluran kredit perbankan yang tetap longgar, terutama di sektor industri, pertanian, dan perdagangan seiring perbaikan keinginan penyaluran kredit.  Kendati begitu, suku bunga perbankan masih dalam tren menurun, meski dengan besaran yang semakin terbatas. Di pasar dana, suku bunga deposito satu bulan perbankan turun sebesar 54 basis poin (bps) sejak Juli 2021 menjadi 2,89 persen pada Juli 2022.  "Sedangkan di pasar kredit, suku bunga kredit menunjukkan penurunan 53 bps pada periode yang sama menjadi 8,94 persen," ungkapnya.  Dari sisi permintaan, sambung Perry, peningkatan intermediasi ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi yang terus berlanjut, tercermin dari tingkat penjualan dan belanja modal yang tetap tumbuh tinggi, terutama di sektor pertanian, pertambangan, industri, dan perdagangan.  Konsumsi dan investasi rumah tangga yang membaik sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan optimisme konsumen juga mendukung peningkatan permintaan kredit perbankan.  Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar 18,08 persen (yoy) pada Juli 2022, yang terutama didukung oleh segmen mikro dan kecil.

BI Catat Kredit Tumbuh 10,71 Persen Sepanjang Juli 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tahun ini pemerintah berencana kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Tetapi ternyata berbulan-bulan sejak diumumkan, sampai saat ini belum ada kabar pencairannya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan soal kucuran BSU senilai Rp 1 juta/orang tersebut.  Ida mengatakan anggaran untuk pembayaran BSU tersebut ada di PC-PEN (Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Menteri asal PKB itu mengatakan PC-PEN di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  ’’Kita tunggu saja. Karena Kemenaker (tugasnya) menyalurkan saja,’’ katanya usai menjadi pembicara dalam Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT) di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten pada Senin (22/8). Ida menjelaskan bahwa keputusan pencairan dana BSU kepada para penerima murni berada di tangan PC-PEN.  Ida menjelaskan untuk urusan data penerima atau sasaran pencairan BSU sudah tidak ada masalah. Sebab datanya berasal dari basis data di BPJS Ketenagakerjaan. ’’Sejauh ini data yang baik dan diakui itu dari BPJS Ketenagakerjaan,’’ katanya. Sehingga dia menegaskan tak kunjung cairnya data BSU bukan karena masalah data penerima.  Selain itu Ida mengatakan mekanisme dan sistem pencairan BSU sudah siap. Sebab menggunakan sistem dan mekanisme pencairan BSU tahun sebelumnya. Tujuan penyaluran BSU ini adalah menjadi stimulus untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.  Rencana pemerintah kembali menggelontorkan dana BSU tahun ini diumumkan pada awal April lalu. Total anggaran yang disiapkan sangat besar. Yaitu mencapai Rp 8,8 triliun. Syarat utama penerima BSU adalah pekerja yang tercatat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta/bulan.  Pada saat diumumkan, pemerintah menyampaikan BSU tidak hanya sebagai program melindungi kemampuan ekonomi pekerja atau buruh. Tetapi juga diharapkan bisa mempertahankan peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.  Pada kesempatan itu Ida optimistis bahwa perekonomian Indonesia semakin membaik. Diantara indikasinya adalah jumlah pengangguran yang kembali menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022 lalu menyebutkan angka pengangguran turun dari 6,2 persen menjadi 5,8 persen. Kepada mahasiswa yang lulus, Ida mengatakan persaingan untuk masuk ke bursa kerja sangat terbuka.  &nbsp;

BSU Tak Kunjung Cair, Menaker Ida Fauziyah Minta Masyarakat Menunggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/UANG-KERTAS.jpg" alt="Bank Indonesia meluncurkan tujuh seri baru uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah mulai 18 Agustus 2022." width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia meluncurkan tujuh seri baru uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah mulai 18 Agustus 2022.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-indonesia/">Bank Indonesia</a> (BI) meluncurkan tujuh pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE 2022) dengan nominal yang dikeluarkan dalam bentuk pecahan Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000.  “Hari ini 18 Agustus 2022 dengan resmi saya meluncurkan tujuh pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Gubernur Bank Indonesia <a href="https://www.jawapos.com/tag/perry-warjiyo/">Perry Warjiyo</a> di Jakarta, Kamis (18/8).  Perry menyatakan ketujuh pecahan Uang TE 2022 ini menjadi alat pembayaran yang sah mulai 18 Agustus 2022 sehingga melengkapi keberadaan uang rupiah kertas yang telah ada.  Uang TE 2022 ini tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan serta tema kebudayaan Indonesia seperti tarian, pemandangan alam, dan flora pada bagian belakang seperti Uang TE 2016.  Meski demikian terdapat tiga aspek inovasi penguatan dalam Uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal dan ketahanan bahan uang yang lebih baik.  Inovasi tersebut dimaksudkan agar uang eupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman dan aman untuk digunakan serta lebih sulit untuk dipalsukan sehingga semakin berkualitas dan terpercaya.  Pengeluaran Uang TE 2022 yang bertepatan dengan momentum HUT RI ke-77 menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemulihan-ekonomi-nasional/">pemulihan ekonomi nasional</a>.  “Peluncuran uang rupiah ini merupakan wujud nyata komitmen kami bersama untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya. Sebagai simbol kedaulatan negara dan pemersatu bangsa,” kata Perry Warjiyo.  Sementara itu pengedaran Uang TE 2022 merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat dengan tetap menerapkan tata kelola sesuai Undang-Undang.  Pengeluaran Uang TE 2022 ini tidak memiliki dampak pencabutan dan/atau penarikan uang rupiah yang telah dikeluarkan sebelumnya.  Seluruh uang rupiah kertas maupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia.  Sebagaimana diatur pada UU Mata Uang, pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.  Masyarakat pun dapat melakukan penukaran Uang TE 2022 melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan Bank Indonesia dengan pemesanan penukaran melalui kas keliling dilakukan melalui aplikasi PINTAR pada laman https://pintar.bi.go.id.  Aplikasi penukaran tersebut dapat diakses oleh masyarakat mulai 18 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB dengan jadwal penukaran uang mulai 19 Agustus 2022.  “Kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk cinta, bangga dan paham rupiah. Mari kita terus kobarkan optimisme, semangat kebangsaan dan komitmen untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju,” tegas Perry Warjiyo.  Sebelumnya Presiden Joko Widodo menetapkan delapan pahlawan nasional sebagai gambar utama pada Uang TE 2022 yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomer 13 Tahun 2012 dan telah diteken pada 6 Juli.  Pahlawan nasional tersebut meliputi Dr (HC) Ir Soekarno dan Dr (HC) Drs Mohammad Hatta pada pecahan uang kertas Rp 100.000, Ir H Djuanda Kartawidjaja pada Rp 50.000, Dr GSSJ Ratulangi pada Rp20.000 dan Frans Kaisiepo pada Rp 10.000.  Kemudian Dr KH Idham Chalid pada uang kertas pecahan Rp5.000, Mohammad Hoesni Thamrin pada Rp 2.000, dan Tjut Meutia pada uang kertas pecahan Rp 1.000.

BI Luncurkan Tujuh Seri Uang Kertas Baru, Ini Penampakannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/TOKPED-15.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Bayar pajak di Tokopedia. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Bayar pajak di Tokopedia. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kolaborasi Tokopedia dengan berbagai mitra strategis, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus dilakukan untuk mendorong peningkatan transaksi pembayaran pajak melalui Tokopedia. Pada semester satu 2022, nilai transaksi pembayaran pajak di Tokopedia diklaim hampir tiga kali lipat dibanding periode yang sama di 2021.  Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo, mengatakan, pihaknya berusaha memfasilitasi masyarakat agar dapat menunaikan kewajiban perpajakan negara melalui berbagai lembaga termasuk E-Commerce. "Hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendorong penerimaan negara demi pemulihan ekonomi nasional," ujarnya melalui keterangan resminya.  Di sisi lain, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni, menyebut, sinergi bersama pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan animo masyarakat dalam berkontribusi pada penerimaan negara demi pemulihan ekonomi nasional. "Kami juga akan terus berinovasi dalam menghadirkan lebih banyak kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat," terangnya.  Sejauh ini, kolaborasi Tokopedia dengan berbagai mitra strategis, termasuk Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dikatakan untuk mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, diwujudkan melalui kehadiran berbagai fitur, antara lain E-Samsat, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Modul Penerimaan Negara.  Layanan Pembayaran E-Samsat Selama semester pertama 2022, jumlah dan nilai transaksi E-Samsat melalui Tokopedia masing-masing meningkat hampir 1,5 kali lipat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Kutai Kartanegara, Medan, Trenggalek, Balikpapan dan Makassar menjadi beberapa daerah dengan lonjakan jumlah transaksi paling tinggi pada fitur E-Samsat dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.  Layanan Pembayaran PBB Online Melalui kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kemudahan dari fitur pembayaran PBB Online di Tokopedia menghasilkan kenaikan transaksi hampir 2 kali lipat pada semester pertama 2022 dibandingkan periode yang sama tahun 2021.  Palembang, Kediri, Samarinda, Makassar dan Sragen menjadi beberapa daerah dengan peningkatan jumlah transaksi paling tinggi pada fitur PBB dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Fitur PBB Online sendiri telah tersedia di lebih dari 160 kota/kabupaten di Indonesia.  Selain itu, lonjakan transaksi juga terjadi pada layanan Modul Penerimaan Negara (MPN) lewat Tokopedia, yakni mencapai hingga lebih dari dua kali lipat pada semester pertama 2022 dibandingkan periode yang sama di 2021. Sedangkan jumlah pengguna Modul Penerimaan Negara mencapai hampir 3 kali lipat.  Wilayah Sidenreng Rappang, Lampung Selatan, Purbalingga, Singkawang hingga Situbondo mengalami peningkatan jumlah transaksi paling tinggi pada fitur Modul Penerimaan Negara di Tokopedia selama semester pertama 2022. Lewat MPN, masyarakat bisa membayar Pajak Penghasilan, Bea Cukai, Biaya Perpanjang Paspor hingga SIM, Biaya KUA dan masih banyak lainnya.  &nbsp;

Hari Pajak Nasional, Pembayaran Pajak di Tokopedia Makin Diminati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/muzani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka. Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menilai, kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional.  "Dengan adanya keputusan pemerintah melonggarkan penggunaan masker di ruang terbuka, maka masyarakat akan terlepas dari rasa jenuh dan kebosanannya selama ini yang diwajibkan menggunakan masker pada kondisi dan area apapun," kata Muzani kepada wartawan, Rabu (18/5).  "Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah pemerintah, tapi tentu kebijakan ini harus tetap dalam pengawalan berkala dari pemerintah. Jangan sampai masyarakat, pemerintah lengah dan menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan," imbuh Muzani.  Wakil Ketua MPR ini meyakini, kebijakan ini akan membawa perekonomian rakyat lebih baik. Dia pun mengharapkan, daya beli masyarakat akan meningkat dan proses pemulihan ekonomi nasional akan lebih cepat dicapai.  "Kebijakan ini tentu memberikan dampak baik terhadap seluruh lapisan masyarakat kita. Ekonomi rakyat akan membaik, daya beli meningkat. Intensitas jual beli di pasar akan lebih tinggi, perkantoran akan lebih masif lagi, serta kegiatan belajar mengajar baik di sekolah dan di kampus akan kembali normal. Itulah yang selama ini kita nantikan. Dan kita harapkan suasana itu bisa kita capai dalam waktu dekat," jelas Muzani.  Menurut Muzani, keputusan pelonggaran penggunaan masker ini menandakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah menuju fase endemi. Meski begitu, menurut Muzani perlu ada kajian lebih lanjut tentang kemunginan-kemungkinan lainnya.  "Suasana dan kemungkinan menuju fase endemi tidak hanya dihadapi Indonesia, tapi juga negara-negara di Eropa. Namun saat ini di China penyebaran Covid-19 masih terdeteksi bahkan meningkat. Artinya jangan tergesa-gesa untuk menetapkan saat ini kita telah masuk ke fase endemi, perlu ada kajian, penelitian, dan pemahaman global tentang identifikasi dari endemi itu sendiri," pungkas Muzani.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dengan memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka pemerintah memutuskan masyarakat tidak perlu lagi memakai masker di ruang terbuka atau di luar ruangan.  ’’Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka, tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker,” kata Jokowi dalam keterangannya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5).  Namun, lanjut Jokowi, bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan masker Kemudian, bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid, maka Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek maka tetap harus menggunakan masker saat beraktivitas. (*)

Pelonggaran Pemakaian Masker Berdampak pada Pemulihan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AIRLANGGA.jpg" alt="Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar" width="100%">
<figcaption>Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo menyerahkan buku IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan, Kontribusi Pemikiran Akuntan Indonesia, Refleksi 63 Tahun IAI (1957-2020) kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartar</figcaption>
</figure>JawaPos.c0m - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat dalam pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, penanganan Covid-19 yang lebih baik telah membangkitkan aktivitas ekonomi domestik.  Indonesia juga telah mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berfokus kepada insentif bisnis dan dukungan terhadap UMKM. “Dengan menjamin inklusivitas, kita akan dapat membangun masyarakat yang berdaya tahan lebih kuat setelah pandemi,” tutur dia, Jumat (13/5).  Sebagai hasilnya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,01 persen pada juartal I-2022, lebih baik daripada Tiongkok (4,8 persen), Jerman (4 persen), Korea Selatan (3,1 persen) dan Singapura (3,4 persen). Pertumbuhan yang kuat juga didukung oleh stabilnya inflasi, yang tercatat sebesar 0,95 persen (mtm) dan 3,47 persen (yoy) pada April 2022.  Angka tersebut masih dalam rentang target 3±1 persen (yoy) di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi dan kenaikan inflasi di beberapa negara. Menurutnya, sektor eksternal juga bertahan cukup baik, yakni neraca perdagangan masih mencatatkan surplus dalam 23 bulan berturut-turut, termasuk nilai tukar dan IHSG masih kuat dan rasio utang eksternal Indonesia terhadap PDB masih berada di level aman.  "Proyeksi ekonomi yang membaik juga akan menciptakan kepercayaan diri publik dan investor, sehingga aktivitas ekonomi lokal akan meningkat pula,” ucap Airlangga.  Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah meyakini bahwa kuncinya adalah dengan memperkuat UMKM. Dalam sejarah terjadinya berbagai krisis finansial global, UMKM telah terbukti tangguh menjadi penyokong perekonomian nasional.  Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDB tercatat mencapai 60,51 persen dengan kemampuan menyerap tenaga kerja mencapai 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga memainkan peranan penting untuk meningkatkan investasi dan ekspor Indonesia.  "Total investasi sektor ini mencapai 60,42 persen dari total investasi Indonesia dan berkontribusi sebesar 15,65 persenkepada ekspor non migas nasional," seru dia.  Pemulihan kegiatan usaha mikro pasca pandemi didorong melalui berbagai kebijakan pemerintah yang pro UMKM, termasuk dengan melakukan akselerasi digitalisasi untuk membantu pemulihan dan perkembangan UMKM. Mulai dari kemudahan perizinan, insentif fiskal dan pajak, sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, pelatihan, pendampingan hingga akses bahan baku.  "Ini didukung dengan menciptakan fair playing field, pembayaran digital, logistik, perlindungan data pribadi, sistem elektronik dan transaksi, serta membangun infrastruktur digital,” pungkasnya.

Menko Airlangga Nilai Pemulihan Ekonomi Nasional Sudah di Jalur Tepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemulihan Ekonomi Nasional

Berita Terkini