<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id=":pj" class="ii gt"> <div id=":pi" class="a3s aiL"> <div id="avWBGd-23"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/TNI-03-3225085728.jpg" alt="Layanan kesehatan gratis masih dilaksanakan di wilayah terdampak bencana banjir bandang di Sumatra Utara dan Sumatra Barat hingga Senin (2/2)/(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Layanan kesehatan gratis masih dilaksanakan di wilayah terdampak bencana banjir bandang di Sumatra Utara dan Sumatra Barat hingga Senin (2/2)/(Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com &mdash;</strong> Layanan kesehatan gratis masih dilaksanakan di wilayah terdampak bencana banjir bandang di Sumatra Utara dan Sumatra Barat hingga Senin (2/2). Pelayanan kesehatan tersebut mencakup pemeriksaan umum, pemantauan kondisi warga, serta edukasi kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para warga juga tampak ceria dan antusias mendapatkan layanan kesehatan gratis guna mendukung pemulihan pascabencana. Tampak petugas medis dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendatangi warga di rumah, pengungsian, area jalan, dan ruko untuk memeriksakan kesehatan dan memberikan pelayanan pengobatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut kegiatan pelayanan kesehatan gratis di Sumatra Utara:</strong></div> <div dir="auto">a. Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;</div> <div dir="auto">b. Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;</div> <div dir="auto">c. Desa Kampung Martua Lorong 1, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;</div> <div dir="auto">d. Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri Kanupaten, Tapanuli Tengah; dan</div> <div dir="auto">e. Desa Hutan Bolon dan Desa Supange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/017148361/bojan-hodak-bicara-nasib-adam-przybek-di-persib-bandung-dipinjamkan-ke-psim-yogyakarta">Bojan Hodak Bicara Nasib Adam Przybek di Persib Bandung, Dipinjamkan ke PSIM Yogyakarta?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>TNI yang bekerja pun dapat fasilitas kesehatan</strong><br />Selain itu, anggota TNI yang tengah bekerja membantu pemulihan pascabencana juga mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan di wilayah Sumatra Barat. </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Sumatra Barat:</strong></div> <div dir="auto">a. Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;</div> <div dir="auto">b. Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota;&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">c. Jembatan Gantung Sungai Batang, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan;&nbsp;</div> <div dir="auto">d. Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman;</div> <div dir="auto">e. Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;</div> <div dir="auto">f. Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">g.&nbsp; Jembatan Gantung Sungai Batang, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan; dan</div> <div dir="auto">h. Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman; dan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan ini menunjukkan sinergi yang kuat pemerintah daerah dan juga TNi dalam menghadapi dampak bencana. Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana berbagai pihak dapat bersatu padu memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div id=":pv" class="hq gt">&nbsp;</div>

warga tampak ceria dan antusias mendapatkan layanan kesehatan gratis guna mendukung pemulihan pascabencana.

Mengintip Layanan Kesehatan Gratis di Sumut dan Sumbar, Bikin Warga Lebih Ceria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/5-Februari-2024-Feri-Amsari-1832430844.jpg" alt="Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari (mimbar-rakyat.com)" width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari (mimbar-rakyat.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Prabowo Subianto kini secara tegas menerima bantuan bagi pemulihan terdampak bencana sumatera. Penerimaan bantuan itu sebagai upaya percepatan pemulihan pascabencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.</p> <p>Keran penerimaan bantuan asing sempat ditolak Presiden Prabowo Subianto, dengan alasan pemerintah Indonesia masih sanggup menangani terdampak bencana Sumatera yang menelan korban ribuan jiwa.</p> <p>Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, menegaskan penanggulangan bencana pada dasarnya tidak bisa dilakukan sendiri. Ia menyatakan, bantuan asing yang dikirimkan merupakan bentuk rasa kemanusiaan dari negara lain terhadap Indonesia.</p> <p>&ldquo;Sependek pengetahuan saya, kalau menanggulangi bencana ini enggak bisa sendiri. Ini bareng-bareng kerja. Makanya betul rasa kemanusiaan yang dikedepankan,&rdquo; kata Feri Amsari dalam siniar Youtube, Jumat (2/1).</p> <p>Ia menilai, bantuan internasional merupakan bagian dari solidaritas global yang lazim terjadi ketika sebuah negara mengalami bencana besar. Oleh karena itu, tidak ada alasan rasional untuk menutup pintu bagi negara lain yang ingin membantu secara tulus.</p> <p>&ldquo;Dan bagi saya konyol kalau kita menolak bantuan luar negeri kalau negara-negara lain memang mau membantu. Orang mau membantu kok dilarang,&rdquo; ujar Feri.</p> <p>Aktivis hak asasi manusia (HAM) ini juga menekankan, dalam konteks penanganan bencana, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin cepat pula proses pemulihan dapat dilakukan. Ia mengibaratkan, kerja penanganan bencana seperti pekerjaan besar yang membutuhkan banyak tangan.</p> <p>&ldquo;Ya minimal gini, dua tangan menyelesaikan sesuatu yang katakanlah berantakan itu akan lambat,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Dengan kerja kolektif, dampak bencana bisa ditangani lebih cepat dan masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan normal.</p> <p>&ldquo;Tapi kalau banyak tangan, bahu-membahu, saling tolong-menolong, cepat nih. Orang juga mungkin akan hidup normal lebih cepat,&rdquo; urainya.</p> <p>Lebih lanjut, Feri menekankan bahwa bantuan asing tidak selalu identik dengan intervensi atau kepentingan politik tertentu. Selama mekanisme dan pengawasannya jelas, bantuan tersebut justru dapat memperkuat kapasitas negara dalam merespons bencana.</p> <p>Ia menilai pernyataan Presiden yang sempat menutup diri terhadap bantuan asing perlu ditinjau ulang, terutama dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan masyarakat terdampak.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Oleh karena itu, bagi saya ini kesempatan Presiden menarik ucapannya,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintahanya tidak menolak penerimaan bantuan dalam pemulihan penanganan bencana di Sumatera. Ia menegaskan, pada prinsipnya Indonesia terbuka terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan secara tulus dan melalui mekanisme yang jelas.</p> <p>&ldquo;Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain, mekanismenya (soal bantuan). Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan? Asal bantuannya itu jelas,&rdquo; ungkap Prabowo usai meninjau hunian sementara korban bencana di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1).</p> <p>Prabowo mengingatkan pentingnya prinsip keikhlasan dalam setiap bantuan yang diberikan. Ia menyinggung pengalaman masa lalu, di mana bantuan yang awalnya diklaim sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, pada akhirnya justru disertai tuntutan tertentu.</p> <p>&ldquo;Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah dibantu, (tapi) akhirnya ujungnya ada juga yang menagih,&rdquo; ujar Prabowo.</p> <p>Karena itu, Prabowo meminta agar setiap pihak yang ingin membantu menyampaikan niatnya secara resmi kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan tersebut nantinya akan dikoordinasikan dan disalurkan oleh pemerintah pusat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.</p> <p>&ldquo;Kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Prabowo terima bantuan asing untuk bencana di Sumatera. Feri Amsari bilang penolakan tak masuk akal.

Prabowo Sempat Tolak Bantuan Asing, Feri Amsari: Orang Mau Bantu Kok Dilarang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/Perbaikan-alur-sungai-di-Padang-Pasca-Diterjang-Banjir-Bandang-3JPG-214974375.jpg" alt="Operator mengoperasikan alat berat saat memperbaiki alur sungai usai diterjang banjir bandang di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat. (Kurniawan Mas" width="100%">
<figcaption>Operator mengoperasikan alat berat saat memperbaiki alur sungai usai diterjang banjir bandang di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat. (Kurniawan Mas</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah pusat bersama sejumlah kementerian dan lembaga dinilai telah bekerja maksimal dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya penanganan dan pemulihan pascabencana dilakukan secara intensif selama satu bulan terakhir.</p> <p>Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai pemerintah pusat telah bergerak cepat dan menunjukkan hasil nyata dalam penanganan bencana di wilayah Sumatera. Menurutnya, kebijakan yang diambil telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak.</p> <p>&ldquo;Sejauh ini pemerintah pusat sudah baik dan maksimal dalam mengeluarkan kebijakan publik. Dalam hal kebijakan publik itu yang dinilai adalah yang terpenting kebijakannya sudah menyentuh masyarakat banyak dan kelihatan hasilnya di publik,&rdquo; kata Trubus kepada wartawan, Rabu (31/12).</p> <p>Menurutnya, upaya pemerintah pusat menyalurkan berbagai bantuan logistik, mulai dari pangan hingga kebutuhan dasar lainnya merupakan bentuk nyata kehadiran negara. Perbaikan infrastruktur seperti jembatan dan akses jalan juga terus dikebut.</p> <p>&ldquo;Terus infrastruktur kayak jembatan, semua akses sudah dibuka. Listrik hampir 90 persen sudah dinyala,&rdquo; ujar Trubus.</p> <p>Meski demikian, Trubus menilai pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mendukung upaya pemulihan karena memiliki pemahaman yang lebih detail mengenai kondisi lapangan. Ia menegaskan pemerintah pusat sejauh ini telah berupaya optimal menyalurkan bantuan dasar.</p> <p>Ia menekankan, distribusi bantuan seharusnya digerakkan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga aparatur kabupaten. Struktur birokrasi daerah dinilai cukup lengkap untuk mendukung kerja pemerintah pusat.</p> <p>Trubus menegaskan pentingnya koordinasi relawan dan organisasi nonpemerintah (NGO) agar data dan laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.</p> <p>"Penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah terdampak, tetapi membutuhkan solidaritas nasional. Ia mengingatkan Indonesia memiliki 38 provinsi yang masing-masing menghadapi potensi dan tantangan kebencanaan," tegasnya.</p> <p>Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya memulihkan terdampak bencana Sumatera. Hal itu dilakukan dengan pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana.</p> <p>&ldquo;Mengenai jumlah hunian, dalam satu bulan ini, seminggu ke depan ada 600 rumah hunian yang akan jadi, minggu depan insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian,&rdquo; ujar Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).</p> <p>Teddy menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan hunian dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang warga terdampak. Selain hunian sementara, pembangunan hunian tetap juga mulai berjalan di sejumlah lokasi.</p> <p class="class-paragraph">Menurut Teddy, pemulihan pascabencana dapat berlangsung karena adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.</p> <p>Ia juga menyebut sejumlah fasilitas umum mulai kembali berfungsi. Beberapa sekolah dan pasar telah beroperasi, menandakan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perlahan pulih.</p> <p>&ldquo;Ya semuanya bahu membahu kerja sama,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah bergerak cepat pulihkan kebutuhan rakyat satu bulan pascabencana Sumatera. Bantuan logistik dan infrastruktur diperbaiki.

Satu Bulan Pascabencana Sumatera, Pemerintah Dinilai Gerak Cepat Pulihkan Kebutuhan Rakyat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/Perbaikan-alur-sungai-di-Padang-Pasca-Diterjang-Banjir-Bandang-3JPG-214974375.jpg" alt="Operator mengoperasikan alat berat saat memperbaiki alur sungai usai diterjang banjir bandang di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat. (Kurniawan Mas" width="100%">
<figcaption>Operator mengoperasikan alat berat saat memperbaiki alur sungai usai diterjang banjir bandang di Batu Busuk, Padang, Sumatera Barat. (Kurniawan Mas</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Partai NasDem menekankan kepada seluruh pihak agar bersatu dalam pemulihan pascabencana alam yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Pada kondisi darurat seperti ini, bersatu dianggap sebagai kunci terbaik untuk menyelesaikan persoalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan, pemerintah bersama seluruh elemen negara telah bekerja secara maksimal dan bergotong royong dalam menangani pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak. Pemerintah ingin pemulihan berjalan cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini menyampaikan, semua pihak harus fokus pada proses pemulihan berjalan maksimal. Narasi di ruang publik yang berpotensi memecah belah harus dihindari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat seluruh elemen bangsa bekerja membantu masyarakat yang terdampak, jangan sampai situasi ini justru dikendalikan oleh narasi-narasi yang memecah belah. Yang dibutuhkan saat ini adalah ketenangan, solidaritas, dan kerja bersama,&rdquo; jelas Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016988864/hyundai-all-new-nexo-akan-tetapkan-standar-baru-mobil-hidrogen-dengan-jarak-tempuh-826-km">Hyundai All-New NEXO Akan Tetapkan Standar Baru Mobil Hidrogen dengan Jarak Tempuh 826 Km</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyampaikan bahwa NasDem memahami tantangan kondisi yang dihadapi di lapangan, termasuk kondisi geografis dan masih adanya sejumlah wilayah yang terisolasi. Sehingga proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam upaya tersebut, Sahroni menegaskan bahwa NasDem bekerja bersama pemerintah untuk memastikan bantuan yang telah diterima dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, NasDem terbuka menerima masukan dari seluruh lapisan masyarakat sebagai catatan dan bagian dari upaya memperkuat penanganan ke depan,&rdquo; tutup Sahroni.</div>

Partai NasDem menekankan kepada seluruh pihak agar bersatu dalam pemulihan pascabencana alam yang melanda Sumatera.

NasDem: Hindari Narasi Memecah Belah, Fokus Pemulihan Pascabencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/APKASI-17-3669823908.jpg" alt="Apkasi menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, Rabu (17/12/2025). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Apkasi menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, Rabu (17/12/2025). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, Rabu (17/12/2025). Langkah ini menjadi manifestasi solidaritas antardaerah sekaligus implementasi arahan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana melalui sinergi kolektif.</p> <p>Bantuan untuk wilayah Sumatera Utara diserahkan langsung oleh Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya di Posko Bencana Alam Tanggap Darurat, Medan. Penyerahan ini didampingi oleh sejumlah pengurus inti, antara lain Wakil Ketua Umum Apkasi Yusuf Rio Wahyu Prayogo (Bupati Situbondo), Ketua Bidang Aep Syaepuloh (Bupati Karawang), serta Koordinator Wilayah Apkasi Sumut Asri Ludin Tambunan (Bupati Deli Serdang).</p> <p>Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan, bantuan ini merupakan himpunan kepedulian dari para kepala daerah, mitra asosiasi, serta masyarakat umum melalui program "Apkasi Peduli Bencana".</p> <p>"Kami hadir untuk menegaskan bahwa saudara-saudara kita di Sumatera Utara tidak sendirian. Ini adalah bentuk gotong royong antar-pemerintah kabupaten untuk meringankan beban warga yang terdampak musibah," ujar Bursah, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat.</p> <p>Secara paralel di Kabupaten Aceh Tamiang, delegasi Apkasi yang dipimpin Ketua Harian Dadang Supriatna juga menyalurkan bantuan serupa. Dalam kesempatan tersebut, Dadang yang juga merupakan Bupati Bandung menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta rusaknya fasilitas publik di wilayah Aceh.</p> <p>"Musibah ini adalah ujian sekaligus pengingat tentang pentingnya persaudaraan. Kami mendoakan para korban yang wafat dan berharap masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan serta ketabahan," ujar Dadang.</p> <p>Senada dengan hal itu, Bendahara Umum Apkasi Radityo Egi Pratama menekankan bahwa donasi yang disalurkan merupakan amanah kolektif dari para bupati dan mitra asosiasi. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan di tengah cuaca ekstrem yang masih mengancam wilayah Indonesia.</p> <p>"Kami berharap bantuan ini menjadi bagian dari ikhtiar pemulihan. Namun, kita juga harus tetap waspada karena cuaca ekstrem belum mereda, ancaman bencana bisa datang kapan saja," imbuh Bupati Lampung Selatan tersebut.</p> <p>Penyaluran bantuan ini disambut haru oleh Koordinator Wilayah Apkasi Aceh, Safaruddin. Selain mengapresiasi kekompakan anggota asosiasi, Bupati Aceh Barat Daya ini mendorong langkah yang lebih strategis untuk jangka panjang. Ia berharap Apkasi dapat menjembatani aspirasi daerah kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan fisik dan ekonomi.</p> <p>"Kami berharap Apkasi dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk membentuk satgas percepatan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," tegas Safaruddin.</p> <p>Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya menambahkan, dukungan moril dan materiil ini sangat berarti bagi 19 kabupaten/kota di wilayahnya yang terdampak. Bantuan tersebut rencananya akan segera didistribusikan ke titik-titik krusial seperti Kabupaten Tapanuli dan Kabupaten Langkat guna memastikan proses transisi menuju tahap rehabilitasi berjalan optimal.</p> <p class="class-paragraph">Bantuan Apkasi diwujudkan dalam bentuk barang-barang untuk kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, mie instant, untuk kebutuhan anak seperti biskuit, susu, minyak telon, pampers serta kebutuhan obat-obatan.</p>

Bantuan Apkasi menjadi manifestasi solidaritas antardaerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana melalui sinergi kolektif.

Apkasi Perkuat Solidaritas untuk Pemulihan Bencana di Sumatera Utara dan Aceh