<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/JKT-Tunanetra-di-pemilu-2024-haritsah-almudatsir1-1862174366.jpg" alt="Pemilih tunanetra dibantu pendamping melakukan pencoblosan surat suara pada pelaksanaan pemilu 2024 di TPS 014 Panti Sosial Netra dan Tuna Rungu Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (14/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Pemilih tunanetra dibantu pendamping melakukan pencoblosan surat suara pada pelaksanaan pemilu 2024 di TPS 014 Panti Sosial Netra dan Tuna Rungu Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (14/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan 1.496 rekomendasi pemungutan suara di luar 14 Februari 2024. Rekomendasi itu berupa pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS). Perinciannya, 780 rekomendasi PSU, 132 PSL, dan 584 PSS. Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai PSU, PSL, dan PSS harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. &rdquo;Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian pemilih hak pilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS,&rdquo; ujarnya kemarin. Rekomendasi pelaksanaan PSU dipengaruhi sejumlah permasalahan dari hasil pengawasan. Masalah terbanyak adalah diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan (suket) dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Masalah lainnya, ada pemilih yang bisa memilih tidak sesuai dengan domisilinya tanpa mengurus pindah memilih, pemilih DPTb yang mendapat surat suara tidak sesuai haknya, hingga pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Untuk rekomendasi PSL disebabkan gangguan keamanan bencana alam atau gangguan lain yang membuat sebagian tahapan tidak terlaksana. Sedangkan penyebab PSS adalah terjadinya gangguan serupa, namun mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Lolly mengatakan, hingga kemarin, dari rekomendasi itu belum semuanya mendapat penjadwalan. Dalam catatannya, KPU baru menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS. Artinya, ada 688 rekomendasi yang belum dijadwalkan. &rdquo;Bawaslu mengimbau KPU melalui kabupaten/kota untuk segera menetapkan jadwal PSU, PSS, dan/atau PSL,&rdquo; imbuhnya. Terpisah, berdasar laporan yang diterima KPU, pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS berjumlah 867. Komisioner KPU RI Idham Holik mengakui, sebagian lain masih menunggu laporan dari daerah. Idham juga mengakui, belum semua pemungutan suara susulan digelar. Misalnya, di Jakarta dan Demak yang baru menjadwalkan pada 24 Februari. &rdquo;Jadi ada yang sudah, ada yang belum,&rdquo; ujarnya. Dia menekankan, pihaknya sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk menggelar pemungutan suara maksimal pada 24 Februari.&nbsp;(far/syn/tyo/c18/bay)

Bawaslu telah mengeluarkan 1.496 rekomendasi terkait pemungutan suara di luar 14 Februari 2024. Mulai dari PSU, Susulan, dan lanjutan.

1.496 Rekomendasi Bawaslu Terkait Pemilu: Mulai dari PSU, PSL, dan PSS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Bobi-copy-copy.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com – Sejumlah pelanggaran ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel). Salah satunya di TPS 003 yang berada Kelurahan Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Akibatnya, Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).  </div> <div align="left"> Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima sejumlah laporan pelanggaran dari masyarakat. Salah satunya, ada beberapa pemilih yang tidak berdomisili di wilayah tersebut atau tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melakukan pencoblosan di TPS tersebut.  </div> <div align="left"> Karena itu, pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Lantaran, hasil rekapitulasi suara tersebut dianggap tidak sah. “Dari beberapa laporan yang masuk, sejauh ini hanya satu TPS saja yang baru dapat ditindaklanjuti,” katanya saat dihubungi, Minggu (21/4).  </div> <div align="left"> Meskipun begitu, ada beberapa keluhan dari masyarakat, yang mana hak suaranya belum dapat tersalurkan dalam Pemilu 17 April yang lalu. Seperti, belum melakukan pencoblosan Pilpres akibat surat suara hilang, dan lain sebagainya.  </div> <div align="left"> Untuk keluhan ini, pihaknya merekomendasikan dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)  sehingga seluruh warga negara dapat menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu tahun ini.  </div> <div align="left"> Berdasarkan data, PSL ini akan dilakukan di beberapa daerah di Sumsel yakni 445 TPS di Banyuasin, 25 TPS di Kota Palembang, 12 TPS di Ogan Ilir (OI), 1 TPS di Ogan Komering Ilir (OKI) dan 1 TPS di Prabumulih, Sumsel.  </div> <div align="left"> “Untuk pelaksanaan PSU maupun PSL ini diserahkan kepada KPU sebagai penyelenggaranya. Tapi, harus sesuai dengan aturan yakni maksimal 10 hari setelah Pemilu,” tutupnya.  </div>

Temukan Pelanggaran, Bawaslu Lakukan PSU Satu TPS di Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Koko-5.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2019 (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 112 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 9 daerah di Provinsi Riau akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Hal itu, berdasarkan monitoring Bawaslu Riau, kemudian direkomendasikan kepada KPU Riau. Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menuturkan, di seluruh Riau yang terdiri dari 12 kabupaten/kota terdapat 17.642 TPS. Namun, 112 di antaranya harus PSU dan PSL. "Kami merangkumnya dari rekomendasi pengawas yang ada di lapangan," ujarnya, Minggu (21/4). Rusidi merincikan, untuk Kabupaten Pelalawan ada 5 TPS. 4 TPS yaitu di Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Ukui, Kerumutan dan Kuala Kampar akan melakukan PSU. Sedangkan di Kecamatan Teluk Beringin akan melakukan PSL. "Untuk yang PSU, alasannya karena ada pemilih DPK yang memiliki KTP elektronik berdomisili diluar Kabupaten Pelalawan. Dan pemilih yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan surat suara yang ada. Untuk PSL karena ada surat suara kosong," jelasnya. Di Kabupaten Kepulauan Meranti ada 3 TPS di 2 kecamatan yang akan melakukan PSU. 2 TPS di Kecamatan Selat Panjang Barat dan 1 TPS di Kecamatan Mengkopot. "PSU dilakukan karena pemilih mencoblos menggunakan C6 orang lain serta menggunakan KTP di luar wilayah domisilinya," jelasnya. Di Kota Dumai ada 12 TPS yang menggelar PSU dan PSL. 12 TPS itu tersebar di Kecamatan Dumai Kota. Yang mana di kecamatan itu terdapat 7 TPS, Kecamatan Dumai Timur 2 TPS, Kecamatan Dumai Selatan 1 TPS, dan Kecamatam Dumai Barat 2 TPS. "Direkomendasikan PSU dan PSL karena kekurangan surat suara, pemilih menggunakan KTP luar serta KPPS yang membuka kotak suara tidak prosedural," tuturnya. Selanjutnya, di Inhu ada 4 TPS. Di Kecamatan Rengat Barat 2 TPS, Kecamatan Batang Cenaku dan Peranap masing-masing 1 TPS. "Catatan rekomendasi karena selisih surat suara dengan pemilih, penggunaan KTP di luar domisili serta tidak memberikan salinan C1 ke saksi dan pengawas," bebernya. Di Inhil ada 6 TPS yang mengulang, yakni di Kecamatan Reteh 2 TPS, Kecamatan Kempas, Mandah Keritang, dan Pelangiran masing-masing 1 TPS. "Penyebab PSU dan PSL karena surat suara kurang dan ada yang memilih menggunakan KTP yang tidak sesuai domisili," kata dia. Sedangkan di Rohil, terdapat 5 TPS yang lakukan PSU dan PSL, yakni di Kecamatan Rimba Melintang 1 TPS; di Kecamatan Sinaboi dan Bagan Sinembah masing-masing 2 TPS. "Dilakukan pemungutan suara kembali karena ada warga yang gunakan A5 orang lain serta pemilih yang berdomisili di luar wilayah TPS," tambah Rusidi. Di Bengkalis sendiri, ada 4 TPS yang melakukan PSU dan PSL yakni di Kecamatan Bantan; Batin Solapan; Bandar Laksamana dan Bengkalis masing-masing satu TPS. "Penyababnya karena ada selisih surat suara serta warga yang menggunakan KTP luar dapat memilih di sana," paparnya. Di Pekanbaru ada 58 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang dan lanjutan. Lokasinya yakni di Kecamatan  Rumbai, Senapelan, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Tampan, Limapuluh dan Sail. "Pekanbaru merupakan daerah terbanyak PSU dan PSL di Riau dengan berbagai persoalan yang dilaporkan oleh pengawas lapangan," jelas Rusidi. Di Kampar ada 15 TPS yang harus lakukan PSL yakni di Kecamatan Siak Hulu, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri, Kampar, Bangkinang Kota, Tambang dan Tapung. "Hasil ini sudah diserahkan ke KPU. Nantin jajaran KPU di tingkat bawah akan melaksanakan pemungutam suara setelah seluruh kelengkapan dan surat suaranya tersedia," pungkasnya.

112 TPS di Riau Lakukan PSU dan PSL