<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/photo-output-21-1517782562.jpg" alt="Gubernur Kalsel H. Muhidin. (Adpim Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalsel H. Muhidin. (Adpim Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin meminta Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) mencabut gugatan terhadap hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Muhidin mengatakan, LPRI merupakan lembaga atau organisasi yang dibentuk dengan susunan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Gubernur Kalsel, sebagai Dewan Kehormatan. Di sisi lain, Gubernur maupun Forkopimda Kalsel harus bersikap netral pada pemilihan kepala daerah sehingga tidak sepantasnya LPRI menggugat hasil PSU Pilkada Banjarbaru.</p> <p>&rdquo;Kami ini pemerintahan, termasuk lembaga atau institusi yang harus netral, sekadar untuk diketahui masyarakat,&rdquo; kata Muhidin seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Selain Gubernur Kalsel, dalam susunan Dewan Kehormatan LPRI juga tercantum Kapolda, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi, dan Danrem di wilayah Provinsi Kalsel.</p> <p>Muhidin menjelaskan, LPRI seharusnya mengetahui bahwa Gubernur Kalsel bersama TNI, Polri, dan unsur Forkopimda sebagai Dewan Kehormatan lembaga itu.</p> <p>&rdquo;Kalau LPRI menggugat ke MK, tidak sepatutnya kami berada di dalam kepengurusan LPRI sebagai Dewan Kehormatan,&rdquo; ucap Gubernur Kalsel Muhidin.</p> <p>Jika LPRI tetap menggugat PSU Pilkada Banjarbaru, unsur Forkopimda Provinsi Kalsel harus keluar dari kepengurusan Dewan Kehormatan LPRI melalui surat keputusan.</p> <p>Bahkan, Muhidin memerintahkan kuasa hukum Denny Indrayana yang menerima kuasa LPRI untuk menggugat hasil PSU Pilkada Banjarbaru agar mencabut gugatan di MK.</p> <p>&rdquo;Kami sebagai Dewan Kehormatan, wajar memerintahkan untuk mencabut gugatan di MK karena kami termasuk di kepengurusan LPRI tersebut. Jadi, kepada Pak Denny untuk tidak menggiring opini di masyarakat,&rdquo; ucap Muhidin.</p> <p>Muhidin menjelaskan, LPRI memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan PSU dalam pilkada untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru.</p> <p class="class-paragraph">Sebelumnya, Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah) mewakili LPRI Kalsel sebagai lembaga pemantau dan pemilih atas nama Udiansyah melayangkan gugatan hasil PSU Pilkada Banjarbaru 2024 ke MK pada Rabu (23/4).</p> <p>Denny Indrayana sebagai anggota tim kuasa Hanyar, mengungkapkan hasil PSU Pilkada Banjarbaru diduga terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif, untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Erna Lisa Halaby-Wartono yang berhadapan dengan kotak kosong.</p>

Gubernur Kalsel minta LPRI cabut gugatan hasil pemungutan suara ulang Pilkada Kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi

Gubernur Kalsel Minta LPRI Cabut Gugatan PSU Pilkada Banjarbaru di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/JKT_Penyandang-Disabilitas-Berpartisipasi-Dalam-Pilkada-2024_MIFTAHUL-HAYAT-04-2041011206.jpeg" alt="Penyandang disabilitas  tunanetra  saat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyandang disabilitas  tunanetra  saat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Panti Sosial Tuna Netra Bina Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - KPU RI mengusulkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 hasil putusan sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 daerah, dapat pada digelar hari Sabtu. Pertimbangan itu karena hari libur, sehingga tak menggangu aktivitas lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari Sabtu menjadi pilihan kebijakan kami karena pertimbangannya hari libur, tidak perlu ada kebijakan hari yang diliburkan," kata Anggota KPU RI Idham Holik saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Idham, mayoritas masyarakat libur pada hari Sabtu, sehingga tingkat partisipasi pemilih diharapkan bisa lebih maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015699049/berbakat-jadi-pemimpin-dan-pebisnis-5-zodiak-bakal-sukses-sebagai-pengusaha-hasilnya-cuan-dengan-karier-cemerlang">Berbakat jadi Pemimpin dan Pebisnis, 5 Zodiak Bakal Sukses Sebagai Pengusaha! Hasilnya Cuan dengan Karier Cemerlang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015698945/8-dampak-psikologis-pria-di-masa-depan-jika-sering-mendapatkan-perlakuan-keras-oleh-orang-tuanya">8 Dampak Psikologis Pria di Masa Depan Jika Sering Mendapatkan Perlakuan Keras oleh Orang Tuanya</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015694631/ramalan-rezeki-suami-istri-berdasarkan-kombinasi-hari-lahir-dalam-primbon-jawa-ada-yang-kesulitan-hingga-anak-anak-yang-sukses">Ramalan Rezeki Suami Istri Berdasarkan Kombinasi Hari Lahir dalam Primbon Jawa, Ada yang Kesulitan Hingga Anak-anak yang Sukses</a></strong></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagaimana faktor sosiologis pada hari Sabtu masyarakat biasanya lebih banyak di rumah sehingga memungkinkan menggunakan hak pilihnya dan kami harap tingkat partisipasi dapat meningkat," ucap Idham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idham lantas merinci usulan tanggal pelaksanaan PSU dari lima kluster batas waktu pelaksanaan PSU sebagaimana tenggat waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mulai dari, 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, hingga 180 hari sejak putusan dibacakan, pada Senin (24/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengusulkan, batas waktu 30 hari, bisa dilaksanakan pada 22 Maret 2025. Batas waktu 45 hari, pada 5 April 2025. Batas waktu 60 hari, 19 April 2025. Batas waktu 90 hari, 24 Mei 2025. Sementara, batas waktu 180 hari tanggal 9 Agustus 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan, 26 perkara sengketa Pilkada yang gugatannya dikabulkan MK, terdiri dari 24 pemungutan suara ulang (PSU), 1 rekapitulasi suara ulang, dan 1 perbaikan keputusan KPU. Ia</div> <div dir="auto">merinci, dari 24 daerah yang diperintahkan untuk menggelar PSU tersebut, sebanyak 14 daerah harus menggelar PSU di seluruh TPS, dan beberapa daerah lainnya ada yang hanya PSU di beberapa TPS.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada yang rekapitulasi, ada yang perbaikan keputusan, dan seterusnya,&rdquo; ujar Afif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Afif menekankan, putusan MK juga mengamanatkan terkait batas waktu penyelenggaraan PSU yang berbeda-beda di sejumlah daerah. Dia menyebut, ada empat daerah yang mendapatkan batas waktu untuk menggelar PSU selama 30 hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Afif, terdapat lima daerah yang diberi tenggat waktu untuk melaksanakan PSU selama 45 hari. Kemudian, terdapat dua daerah yang diberi tenggat waktu selama 60 hari untuk menggelar PSU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berikut daftar 24 daerah&nbsp;untuk dilakukan PSU:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Kabupaten Pasaman</div> <div dir="auto">2. Kabupaten Mahakam Ulu</div> <div dir="auto">3. Kabupaten Boven Digoel</div> <div dir="auto">4. Kabupaten Barito Utara</div> <div dir="auto">5. Kabupaten Tasikmalaya&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Kabupaten Magetan&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Kabupaten Buru</div> <div dir="auto">8. Provinsi Papua</div> <div dir="auto">9. Kota Banjarbaru&nbsp;</div> <div dir="auto">10. Kabupaten Empat Lawang</div> <div dir="auto">11. Kabupaten Bangka Barat&nbsp;</div> <div dir="auto">12. Kabupaten Serang&nbsp;</div> <div dir="auto">13. Kabupaten Pesawaran</div> <div dir="auto">14. Kabupaten Kutai Kartanegara</div> <div dir="auto">15. Kota Sabang</div> <div dir="auto">16. Kabupaten Kepulauan Talaud</div> <div dir="auto">17. Kabupaten Banggai</div> <div dir="auto">18. Kabupaten Gorontalo Utara</div> <div dir="auto">19. Kabupaten Bungo</div> <div dir="auto">20. Kabupaten Bengkulu Selatan</div> <div dir="auto">21. Kota Palopo</div> <div dir="auto">22. Kabupaten Parigi Moutong</div> <div dir="auto">23. Kabupaten Siak</div> <div dir="auto">24. Kabupaten Pulau Taliabu.</div> </div> </div>

KPU RI mengusulkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024  pada 24 daerah, dapat pada digelar hari Sabtu.

KPU Usul Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 Digelar pada Hari Sabtu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota KPU RI August Mellaz memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 24 daerah. Hal itu setelah MK memutus 40 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara prinsip, KPU segera menindaklanjuti Putusan MK," kata August Mellaz kepada wartawan, Selasa (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mellaz menjelaskan, KPU sedang mengkaji hasil sejumlah putusan tersebut, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya. Selain itu, KPU RI juga akan melakukan koordinasi dan supervisi juga kepada KPU Daerah dalam rangka tindak lanjut putusan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015689308/weton-yang-diprediksi-kaya-dan-terpandang-selalu-dikejar-rezeki-dan-kekayaan-menurut-primbon-jawa">Weton yang Diprediksi Kaya dan Terpandang: Selalu Dikejar Rezeki dan Kekayaan Menurut Primbon Jawa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015689293/pria-yang-mengatakan-mencintaimu-tapi-sebenarnya-tidak-biasanya-menunjukkan-8-kebiasaan-ini-menurut-psikologi">Pria yang Mengatakan Mencintaimu Tapi Sebenarnya Tidak, Biasanya Menunjukkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015688280/9-kebiasaan-baik-yang-menunjukkan-seseorang-cerdas-ber-iq-tinggi-tanpa-disadari">9 Kebiasaan Baik yang Menunjukkan Seseorang Cerdas, Ber-IQ Tinggi Tanpa Disadari</a></strong></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan tersebut selesai, maka koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri," ucap Mellaz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK memutuskan memerintahkan PSU pada 24 daerah, sebagaimana keputusan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan itu dibacakan dalam sidang pleno yang digelar di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (24/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan laman resmi MK RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024. Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut daftar 24 daerah untuk dilakukan PSU:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Kabupaten Pasaman &ndash; Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">2. Kabupaten Mahakam Ulu &ndash; Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">3. Kabupaten Boven Digoel &ndash; Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">4. Kabupaten Barito Utara &ndash; Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">5. Kabupaten Tasikmalaya &ndash; Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">6. Kabupaten Magetan &ndash; Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">7. Kabupaten Buru &ndash; Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">8. Provinsi Papua &ndash; Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025</div> <div dir="auto">9. Kota Banjarbaru &ndash; Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025</div> <div dir="auto">10. Kabupaten Empat Lawang &ndash; Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">11. Kabupaten Bangka Barat &ndash; Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">12. Kabupaten Serang &ndash; Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">13. Kabupaten Pesawaran &ndash; Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">14. Kabupaten Kutai Kartanegara &ndash; Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">15. Kota Sabang &ndash; Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025</div> <div dir="auto">16. Kabupaten Kepulauan Talaud &ndash; Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">17. Kabupaten Banggai &ndash; Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">18. Kabupaten Gorontalo Utara &ndash; Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">19. Kabupaten Bungo &ndash; Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">20. Kabupaten Bengkulu Selatan &ndash; Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">21. Kota Palopo &ndash; Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025</div> <div dir="auto">22. Kabupaten Parigi Moutong &ndash; Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">23. Kabupaten Siak &ndash; Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025</div> <div dir="auto">24. Kabupaten Pulau Taliabu &ndash; Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anggota KPU RI August Mellaz memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan PSU.

KPU Tindaklanjuti Putusan MK untuk Gelar Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/IMG-20241204-WA0039-2554428517.jpg" alt="Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (kanan) memberikan keterangan terkait pilkada DKI Jakarta. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (kanan) memberikan keterangan terkait pilkada DKI Jakarta. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":37e" class="ii gt"> <div id=":37f" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta buka suara terkait desakan Tim Pemenangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk melakukan penghitungan suara ulang (PSU) di TPS yang tingkat partisipasinya rendah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menjelaskan, pelaksanaan PSU tidak bisa sembarang dilakukan. Terdapat syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi. Dimana angka partisipasi yang rendah bukanlah salah satu syarat tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satunya misalnya ada orang yang gunakan hak suara lebih dari sekali di TPS yang sama, ada bencana alam atau force major, atau bisa jadi perusakan surat suara, tidak unsur didalam-nya itu misalnya tidak dibagikan&nbsp; C-pemberitahuan, jadi bukan surat atau c-undangan," ujar Wahyu di Merlynn Park Hotel Jakarta, Rabu (4/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015387793/khawatir-dengan-masalah-finansial-8-tips-menghemat-uang-dengan-bijaksana-agar-pengeluaran-bisa-dikelola-secara-baik">Khawatir dengan Masalah Finansial? 8 Tips Menghemat Uang dengan Bijaksana agar Pengeluaran Bisa Dikelola secara Baik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, lanjut Wahyu, pihaknya akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta jika memang diperlukan adanya PSU. Namun, hingga kini masih belum ada rekomendasi dari Bawaslu tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang memenuhi unsur PSU, kami menerima rekomendasi Baswaslu. Jadi sifatnya kami menerima rekomendasi Bawaslu," terang Wahyu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco sebelumnya meminta agar KPU DKI Jakarta melakukan PSU di TPS yang tingkat partisipasinya rendah. Sebab, banyak TPS yang hanya dikunjungi kurang dari 25 persen pemilih dari DPT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015387752/penuhi-standar-keberlanjutan-koperasi-peserta-program-sawit-terampil-raih-sertifikasi-rspo">Penuhi Standar Keberlanjutan, Koperasi Peserta Program Sawit Terampil Raih Sertifikasi RSPO</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seperti di TPS 023 Petojo Selatan, Gambir tingkat partisipasi pemilih hanya 15,7 persen, kemudian TPS 016 Semper Barat dan TPS 138 Penjaringan tingkat partisipasinya masing-masing 21,33 persen,&rdquo; ujar Baco pada Rabu (4/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, PSU harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab KPU DKI Jakarta. Ia pun menyebut, rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi Pilkada ini cenderung kecil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lakukan PSU di TPS yang partisipasinya rendah, ini merupakan bentuk tanggung jawab KPU terhadap hak demokrasi warga Jakarta. PSU dilakukan di TPS yang ada warga melaporkan kepada Bawaslu, dan TPS yang partisipasinya di bawah 40 persen,&rdquo; jelas Baco.</div> </div> </div> </div> </div>

KPU DKI Jakarta buka suara terkait desakan Tim Pemenangan RIDO untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS yang partisipasinya rendah.

Didesak Tim RIDO, KPU DKI Tegaskan Partisipasi Rendah Bukan Alasan Gelar Pemungutan Suara Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/Bawaslu-Temukan-19-Masalah-Dalam-Pelaksanaan-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-4-2572271817.jpg" alt="Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (tengah) bersama anggota Lolly Suhenty (kiri), dan Puadi (kanan) saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja (tengah) bersama anggota Lolly Suhenty (kiri), dan Puadi (kanan) saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia berjalan dengan lancar, tetapi terdapat sejumlah catatan.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014430229/seorang-wna-asal-taiwan-hilang-imbas-speedboat-terbalik-di-kepulauan-seribu">Seorang WNA Asal Taiwan Hilang Imbas Speedboat Terbalik di Kepulauan Seribu</a></strong>&nbsp;</p> <p>Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan salah satu catatan dalam PSU Kuala Lumpur adalah adanya intimidasi yang dilakukan pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara/Kotak Suara Keliling (TPS/KSK).</p> <p>"Kasus tersebut terjadi di KSK 039 di wilayah Klang. Intimidasi yang dilakukan tidak hanya disebabkan oleh ketidaksabaran pemilih, namun juga karena pemilih yang tidak terima ditegur oleh pengawas dan KPPS ketika diketahui melanggar ketentuan," kata Bagja dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.</p> <p>Bagja lantas menjelaskan beberapa pemilih itu ditegur karena memotret kertas suara yang sudah dicoblos, mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu kandidat di area KSK, mengintip pemilih lain ketika mencoblos, hingga mengganggu keamanan.</p> <p>Oleh sebab itu, Bagja mengungkapkan bahwa Bawaslu akan bertindak terhadap pemilih yang melanggar di PSU Kuala Lumpur. Bahkan, lanjut dia, ia akan mengumpulkan sejumlah bukti.</p> <p>"Kami juga mengantongi beberapa terduga yang melakukan intimidasi, dan kami akan sampaikan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk dilakukan penegakan hukum agar menjadi evaluasi dan juga menjadi perhatian masyarakat yang ingin melakukan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu ke depan," ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa dalam PSU Kuala Lumpur terdapat sejumlah pemilih DPK yang emosi terhadap penyelenggara karena keberatan untuk menunggu satu jam sebelum waktu pencoblosan berakhir, seperti yang terjadi di KSK 020, 102, dan 103.</p> <p>"Secara substansi adalah kerepotan mengarahkan pemilih DPK yang ingin dilayani lebih awal. Padahal, kami punya kepentingan agar yang DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak kehabisan surat suara," kata Lolly.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014430183/masji-al-akbar-surabaya-targetkan-sejuta-jamaah-selama-ramadhan-akan-bagi-hadiah-motor-di-akhir-ramadhan">Masji Al Akbar Surabaya Targetkan Sejuta Jamaah selama Ramadhan, Akan Bagi Hadiah Motor di Akhir Ramadhan</a></strong>&nbsp;</p> <p>Lolly kemudian mengatakan bahwa beberapa catatan lain yang terjadi seperti pembukaan TPS/KSK yang tidak tepat waktu, tidak ada pembacaan sumpah pada pembukaan TPS, DPT Luar Negeri (DPTLN) tidak ditempel di TPS, keterbatasan personel di bagian pendaftaran.</p> <p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan DPTLN untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih yang dilakukan di 22 TPSLN dan 19.845 orang pemilih melakukan PSU di 120 KSK.</p> <p class="class-paragraph">Angka itu diperoleh dari total pemilih yang hadir di Kuala Lumpur lewat tiga metode pemungutan suara sebelumnya, baik yang tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK).</p> <p>Total pemilih untuk tiga metode yang tercatat dalam DPT, DPTb, dan DPK mencapai 78 ribu. Angka 78 ribu itu menjadi basis data untuk pemutakhiran dengan tiga kategori, yakni validitas alamat, analisis kegandaan, dan validitas nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor paspor.</p> <p>Bawaslu merekomendasikan PSU untuk di Kuala Lumpur setelah menyatakan telah menemukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014430022/begini-kata-jacksen-f-tiago-tentang-eks-kapten-persebaya-rendi-irwan">Begini Kata Jacksen F Tiago tentang Eks Kapten Persebaya Rendi Irwan </a></strong>&nbsp;</p> <p>Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. (*)</p>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia berjalan dengan lancar

Ketua Bawaslu Bilang Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Berjalan Lancar, Tapi dengan Catatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/09/JKT-1-PEMILIHAN-ULANG-KUALA-LUMPUR-FED-4JPG-3100816154.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy ari bersama August Mellaz (Wakil Ketua) memberi keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy ari bersama August Mellaz (Wakil Ketua) memberi keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Hari ini (10/3) pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan di Kuala Lumpur (KL). Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari memastikan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal media sosial sehingga PSU bisa diketahui pemilih di Kuala Lumpur dan sekitarnya. &rdquo;Situasi ini (PSU) juga sudah diketahui publik dan warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur,&rdquo; ujar Hasyim Asy&rsquo;ari kemarin (9/3).</p> <p>Kendati demikian, Hasyim belum bisa memprediksi tingkat partisipasi pemilih dalam PSU tersebut. Dia berharap, dengan sosialisasi yang masif, penyelenggaraan PSU bisa diketahui warga Indonesia di Kuala Lumpur sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara. &rdquo;(Kalau partisipasi pemilih, Red) tentu tidak bisa diprediksi sejak sekarang (kemarin),&rdquo; katanya.</p> <p>Coblosan ulang itu dilakukan, baik untuk metode kotak suara keliling (KSK) maupun PSU di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN). Sebelumnya, dua metode PSU tersebut dilakukan pada hari berbeda.</p> <p>Metode KSK diperuntukkan pemilih yang berada di luar Kuala Lumpur. KSK menyasar titik-titik permukiman warga Indonesia. KPU memastikan metode KSK bisa menjangkau seluruh titik tersebut dalam waktu satu hari.</p> <p>Sementara itu, Migrant CARE, LSM yang berfokus pada isu pekerja migran Indonesia (PMI), kembali melakukan pengawasan persiapan dan pelaksanaan PSU di sejumlah titik di Malaysia hari ini. Anggota Migrant CARE Trisna Dwi Yuni melaporkan, semalam progres pemasangan sarana-prasana untuk TPS di WTC KL baru mencapai 60&ndash;70 persen. Pihak vendor mengakui, pemesanan untuk PSU memang baru dilakukan dua hari lalu.</p> <p>Sorotan lain adalah sosialisasi. Menurut Trisna, banyak PMI yang masih tidak tersentuh sosialisasi KPU untuk PSU. &rdquo;Sosialisasi hampir tidak dilakukan. Hanya bertukar pesan lewat WhatsApp. Padahal, bisa melalui website, Instagram, dan Facebook. Ini cukup kita sayangkan,&rdquo; katanya dalam konferensi pers kemarin.</p> <p>Hal itu tentu bisa berimbas pada menurunnya jumlah partisipasi pada PSU hari ini. Lebih rendah daripada pemilu pada 11 Februari lalu. Apalagi, ada perubahan jumlah DPTLN yang awalnya sebanyak 491 ribu menciut hingga hanya tersisa 13 persen atau 62 ribu. &rdquo;Kami juga menanyakan kenapa penyusutan begitu banyak. Kalau memang pemutakhiran, ada selisih cukup besar,&rdquo; katanya.</p> <p>Belum lagi, KPU akan memperketat izin untuk daftar pemilih khusus (DPK). Seharusnya, kata dia, dalam PSU kali ini, kegagalan tak bisa memutakhirkan data pemilih sebelumnya tidak kemudian diikuti dengan pembatasan bagi mereka.</p> <p>Trisna sempat mengecek formulir C hasil yang telah di-upload. Ditemukan sejumlah hal yang cukup aneh. Ada beberapa TPS yang tidak memiliki DPT, tetapi jumlah surat suaranya mencapai 1.020. Lucunya lagi, tidak ada saksi yang datang dari setiap pasangan calon.</p> <p>Senior Program Adviser Migrant CARE Mulyadi menyatakan, ada kemungkinan jumlah partisipasi PSU hari ini bakal merosot. Apalagi, ada isu bahwa mereka yang di luar DPT hanya bisa memilih ketika memiliki surat keterangan domisili dan keterangan izin dari majikan. Syarat itu dirasa memberatkan para PMI di sana. <strong>(tyo/mia/c14/fal)</strong></p>

Pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan di Kuala Lumpur (KL) hari ini. Ketua KPU Hasyim Asy’ari memastikan bahwa pihaknya sudah sosialisasi.

Migrant CARE Soroti Sosialisasi PSU di Kuala Lumpur, Partisipasi Pemilih Diprediksi Lebih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659076299609.jpg" alt="Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebab, KPU berencana menggelar PSU di Kuala Lumpur pada 9-10 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena waktunya mepet, kami sudah melaporkan ke presiden, kami mohon bantuan fasilitasi supaya ada pembicaraan. Katakanlah pada tingkat tinggi, presiden dengan Perdana menteri Malaysia untuk meminta bantuan fasilitasi, sehingga bisa digelar pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim menjelaskan, PSU di Kuala Lumpur menggunakan dua metode, yakni tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK). KPU juga telah menggelar rapat pleno terbuka terkait penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap di Kuala Lumpur, pada Minggu (3/2) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014404498/ngeri-ngeri-sedep-inilah-4-tanda-zodiak-yang-memiliki-beragam-aura-dan-kisah-mistis">Ngeri-ngeri Sedep! Inilah 4 Tanda Zodiak yang Memiliki Beragam Aura dan Kisah Mistis!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat pleno itu termasuk jumlah pemilih yang akan dilayani dengan metode TPS dan pemilih yang dilayani menggunakan metode KSK. Adapun basis data yang digunakan untuk PSU ini pada 20 dan 21 Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, jumlah pemilih di Kuala Lumpur awalnya sebanyak 447.258. Jumlah itu dalam tiga metode, untuk TPS berjumlah 222.945, KSK 67.946 dan Pos sebanyak 156.367. Namun pada faktanya, ketika pemilu metode TPS, yang hadir dari jumlah DPT itu hanya 2.264.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu berarti, kan, cuma sekitar 1 persen dari 220 ribu pemilih," ucap Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014404488/terkait-pelanggaran-keras-wahyudi-hamisi-ke-bruno-moreira-persebaya-layangkan-surat-ke-pssi">Terkait Pelanggaran Keras Wahyudi Hamisi ke Bruno Moreira, Persebaya Layangkan Surat ke PSSI </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, yang hadir dari DPTb berjumlah 5.117, DPK sejumlah 16.996. Sehingga, jumlah yang hadir paling banyak pemilih tidak terdaftar di DPT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, untuk KSK dari 67.946 pemilih DPT, yang hadir hanya 903. Kemudian, DPTb hanya 2.051. Lalu, daftar pemilih khusus yang hadir 27.309. Adapun untuk metode pos, dari 156.367 pemilih yang mengirimkan surat suara untuk dicoblos hanya 23.360.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, pemilih yang hadir dengan berbagai macam daftar pemilih tadi dijumlahkan ketemunya adalah pada angka 78.000," ungkap Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014404472/arsenal-pesta-gol-hajar-sheffield-united-6-0">Arsenal Pesta Gol, Hajar Sheffield United 6-0</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hasyim mengutarakan jumlah itu menjadi basis data untuk pemutakhiran yang dicek dengan tiga kategori. Pertama, apakah alamatnya valid dan dikenali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau nggak valid dan nggak dikenali, maka dikeluarkan dari daftar itu," papar Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, analisis kegandaan, termasuk dengan DPT dalam negeri atau tidak. Bila ada yang ganda, maka akan dicoret. Ketiga, validitas NIK dan nomor paspor. Sehingga, jika NIK dan nomor paspor tidak valid akan dikeluarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah kita lakukan analisis dari 78.000 itu kemudian kita dapat menyimpulkan dan sudah kita tetapkan DPT luar negeri untuk pemungutan suara ulang Kuala Lumpur jumlahnya 62.217 pemilih," pungkas Hasyim.</div>

KPU RI meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia.

KPU Minta Bantuan Presiden Jokowi untuk Gelar Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/JKT-Tunanetra-di-pemilu-2024-haritsah-almudatsir1-1862174366.jpg" alt="Pemilih tunanetra dibantu pendamping melakukan pencoblosan surat suara pada pelaksanaan pemilu 2024 di TPS 014 Panti Sosial Netra dan Tuna Rungu Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (14/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Pemilih tunanetra dibantu pendamping melakukan pencoblosan surat suara pada pelaksanaan pemilu 2024 di TPS 014 Panti Sosial Netra dan Tuna Rungu Cahaya Batin, Jakarta, Rabu (14/2/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan 1.496 rekomendasi pemungutan suara di luar 14 Februari 2024. Rekomendasi itu berupa pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS). Perinciannya, 780 rekomendasi PSU, 132 PSL, dan 584 PSS.</p> <p>Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai PSU, PSL, dan PSS harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. &rdquo;Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian pemilih hak pilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS,&rdquo; ujarnya kemarin.</p> <p>Rekomendasi pelaksanaan PSU dipengaruhi sejumlah permasalahan dari hasil pengawasan. Masalah terbanyak adalah diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan (suket) dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.</p> <p>Masalah lainnya, ada pemilih yang bisa memilih tidak sesuai dengan domisilinya tanpa mengurus pindah memilih, pemilih DPTb yang mendapat surat suara tidak sesuai haknya, hingga pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.</p> <p>Untuk rekomendasi PSL disebabkan gangguan keamanan bencana alam atau gangguan lain yang membuat sebagian tahapan tidak terlaksana. Sedangkan penyebab PSS adalah terjadinya gangguan serupa, namun mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.</p> <p>Lolly mengatakan, hingga kemarin, dari rekomendasi itu belum semuanya mendapat penjadwalan. Dalam catatannya, KPU baru menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS. Artinya, ada 688 rekomendasi yang belum dijadwalkan. &rdquo;Bawaslu mengimbau KPU melalui kabupaten/kota untuk segera menetapkan jadwal PSU, PSS, dan/atau PSL,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Terpisah, berdasar laporan yang diterima KPU, pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS berjumlah 867. Komisioner KPU RI Idham Holik mengakui, sebagian lain masih menunggu laporan dari daerah.</p> <p>Idham juga mengakui, belum semua pemungutan suara susulan digelar. Misalnya, di Jakarta dan Demak yang baru menjadwalkan pada 24 Februari. &rdquo;Jadi ada yang sudah, ada yang belum,&rdquo; ujarnya. Dia menekankan, pihaknya sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk menggelar pemungutan suara maksimal pada 24 Februari.&nbsp;<strong>(far/syn/tyo/c18/bay)</strong></p>

Bawaslu telah mengeluarkan 1.496 rekomendasi terkait pemungutan suara di luar 14 Februari 2024. Mulai dari PSU, Susulan, dan lanjutan.

1.496 Rekomendasi Bawaslu Terkait Pemilu: Mulai dari PSU, PSL, dan PSS

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/Gambar-Lolly-Suhenty-selaku-anggota-Bawaslu-RI-yang-memberikan-keterangan-antaranewscom-1485214708.jpg" alt="Lolly Suhenty selaku anggota Bawaslu RI yang memberikan keterangan (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Lolly Suhenty selaku anggota Bawaslu RI yang memberikan keterangan (antaranews.com)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang di 780 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, rekomendasi dari KPU RI tersebut untuk melakukan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang (PSU).</p> <p dir="ltr">Dilansir dari <em>antaranews.com</em>, sebanyak 132 TPS direkomendasikan KPU RI untuk melakukan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan (PSL).</p> <p dir="ltr">Sedangkan, 584 TPS harus menyelenggarakan pemungutan suara dan/atau penghitungan susulan (PSS).</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014224999/begini-kerja-satgas-dsdabm-saat-bangun-tanggul-di-pakal-madya-dan-tengger-raya-surabaya">Begini Kerja Satgas DSDABM saat Bangun Tanggul di Pakal Madya dan Tengger Raya Surabaya</a></strong></p> <p dir="ltr">Secara keseluruhan, Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dalam pelaksanaannya dilakukan paling lambat sepuluh hari, setelah pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 lalu.</p> <p dir="ltr">Lolly Suhenty selaku anggota Bawaslu RI menerangkan bahwa, "Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024".</p> <p dir="ltr">&nbsp;Selain itu, Lolly Suhenty juga menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan berdasar pada hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/014224992/manfaat-tersembunyi-jus-mengkudu-untuk-kulit-sehat-dari-awet-muda-hingga-perlindungan-sinar-matahari">Manfaat Tersembunyi Jus Mengkudu untuk Kulit Sehat, dari Awet Muda hingga Perlindungan Sinar Matahari</a></strong></p> <p dir="ltr">Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.</p> <p dir="ltr">Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena terjadinya permasalahan, seperti mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket).</p> <p dir="ltr">Selain itu, tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024, menjadi permasalahan.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014224967/ganjar-pranowo-dorong-hak-angket-nusron-wahid-berlebihan">Ganjar Pranowo Dorong Hak Angket, Nusron Wahid: Berlebihan!</a></strong></p> <p dir="ltr">"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelas&nbsp; Lolly Suhenty.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Selain itu, Lolly Suhenty menjelaskan alasan rekomendasi PSL, karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya.</p> <p dir="ltr">Hal tersebut yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.</p> <p dir="ltr">Sedangkan rekomendasi PSS terjadi karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya.</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014224978/damri-layani-rute-bandara-soetta-stasiun-kereta-cepat-whoosh-halim-pp-ini-jadwal-terbarunya-di-damri-apps">DAMRI Layani Rute Bandara Soetta-Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim PP, Ini Jadwal Terbarunya di DAMRI Apps</a></strong></p> <p dir="ltr">Hal tersebut pula, yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.</p> <p dir="ltr">Lolly Suhenty mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS pada tanggal 24 Februari 2024.&nbsp;</p>

Bawaslu RI telah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang di 780 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebanyak 780 TPS Direkomendasikan Bawaslu RI untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/IMG_20240216_120543-4119092984.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Jateng Sosiawan." width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Jateng Sosiawan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) pemilu 2024 di 22 tempat pemungutan suara (TPS). TPS-TPS itu tersebar di 13 kabupaten/kota.</p> <p>&rdquo;Ada dugaan pelanggaran ataupun ketidakprofesionalan KPPS saat pemungutan suara 14 Februari,&rdquo; kata Komisioner Bawaslu Jawa Tengah Sosiawan seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Semarang, Jumat (16/2).</p> <p>Adapun 13 daerah yang akan digelar pemungutan suara ulang tersebut, antara lain Kabupaten Boyolali sebanyak tiga&nbsp;TPS, Jepara satu&nbsp;TPS, Kebumen satu&nbsp;TPS, Magelang satu&nbsp;TPS, Purbalingga satu&nbsp;TPS, Pemalang empat&nbsp;TPS, Purworejo satu&nbsp;TPS, Rembang satu&nbsp;TPS, Sragen satu&nbsp;TPS, Sukoharjo satu&nbsp;TPS, Tegal satu&nbsp;TPS, Wonosobo dua&nbsp;TPS, serta Kota Tegal satu&nbsp;TPS.</p> <p>Menurut Sosiawan, terdapat beberapa jenis pelanggaran ataupun ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu saat pencoblosan lalu. Antara lain adanya pemilih dari luar kota yang memaksakan diri untuk mencoblos dan diizinkan KPPS.</p> <p>&rdquo;Padahal tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan,&rdquo; ujar Sosiawan.</p> <p>Selain itu, kata&nbsp;dia, terdapat pemilih yang diizinkan untuk memberikan suara meskipun hanya dengan menunjukkan KTP.</p> <p>Oleh karena itu, kata Sosiawan, pelaksanaan pemungutan suara ulang diusulkan digelar pada Minggu (18/2).</p> <p>Menurut dia, usul pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Minggu (18/2), tersebut agar partisipasi pemilih&nbsp;bisa maksimal. &rdquo;Kalau digelar saat hari kerja dikhawatirkan akan kesulitan mendatangkan pemilih lagi,&rdquo; kata Sosiawan.</p>

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) pemilu 2024 di 22 TPS di 13 kabupaten/kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemungutan suara ulang

Berita Terkini