<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/Antre-Sembako-Menggunakan-KJP-6-406819972.jpg" alt="Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di mini market Kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Selasa (8/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program-program prioritas untuk masyarakat tetap berjalan meski pemerintah pusat memangkas dana transfer ke Jakarta. Ia menegaskan, berbagai program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah tidak akan terhenti karena kebijakan tersebut. "Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, Pemutihan Ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu," ujar Pramono di Jakarta Utara, Jumat (3/10). Meski menghadapi potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), Pramono menegaskan Jakarta harus tetap berinovasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program publik. Artinya, Pemprov DKI Jakarta perlu menyiapkan strategi pembiayaan baru agar layanan publik tetap berjalan optimal. "Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap," kata Pramono. <h2>DPRD Kaget DBH Turun dari Rp 26 Triliun Jadi Rp 11 Triliun</h2> Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku terkejut setelah menerima kabar pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat dalam rancangan APBD tahun anggaran 2026. Pemotongan tersebut membuat postur keuangan Jakarta berubah drastis dan berpotensi mengganggu sejumlah program prioritas. Dalam rancangan awal, DKI Jakarta memproyeksikan penerimaan transfer dari pusat sebesar Rp 26 Triliun. Dana tersebut berasal dari DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, jumlah itu kini dipangkas signifikan. "DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya. Sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran)," ujar Khoirudin, Selasa (30/9). Awalnya, APBD DKI Jakarta 2026 direncanakan sebesar Rp 95,35 triliun, naik 3,8 persen dibanding tahun sebelumnya Rp 91,86 triliun. Namun, dengan pemangkasan dana pusat, nilai APBD bisa turun tajam. "Karena kita sudah mou dengan angka Rp 95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya," ucapnya. Khoirudin mengakui, kondisi ini membuat DPRD DKI Jakarta kebingungan. Pihaknya, ujar Khoirudin, perlu waktu untuk menyesuaikan kembali rancangan anggaran, karena situasi serupa belum pernah terjadi. "Kita harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh menerka-menerka, tidak boleh melangkah sendiri tanpa panduan. Kalau regulasinya belum ada, saya akan bersurat, juga eksekutif akan bersurat, apa yang harus kita lakukan," ungkap Khoirudin. Ia menambahkan, DPRD akan menunggu arahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri agar pembahasan APBD bisa kembali berjalan. "Kita harus kembali ke belakang lagi, bagaimana kita coba tunggu Kemendagri, bagaimana MoU (rancangan APBD) itu akan diganti mekanismenya, atau diubah karena ada perubahan anggaran," imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan program prioritas tetap berjalan meski dana transfer ke Jakarta dipangkas.

Dana Transfer untuk Jakarta Dipangkas, Gubernur Pramono Anung Jamin Tak Ganggu KJP, KJMU, dan Pemutihan Ijazah

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/Pramono-tebus-ijazah-3070788937.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan penyerahan bantuan pemutihan ijazah tahap III tahun 2025 di SMK Miftahul Falah, Selasa (3/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan penyerahan bantuan pemutihan ijazah tahap III tahun 2025 di SMK Miftahul Falah, Selasa (3/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan penyerahan bantuan pemutihan ijazah tahap III tahun 2025 di SMK Miftahul Falah, Selasa (3/6). Sebanyak 827 ijazah yang ditahan pihak sekolah kini diserahkan kepada pemiliknya. Dengan begitu, total keseluruhan 1.315 ijazah yang telah diputihkan dalam 3 tahap dengan anggaran sekitar Rp4,3 miliar. Gubernur Pramono mengungkapkan, ijazah tersebut telah ditahan oleh pihak sekolah selama bertahun-tahun. Untuk itu, program pemutihan ijazah masuk kedalam program 100 hari Pramono -Rano.&nbsp; "Pada hari ini pemutihan ijazah sudah bisa dibuktikan 1.315 ijazah ada yang tadi sudah tertahan hampir 6 tahun, 7 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya-sebagainya," ujar Pramono.&nbsp; Politikus PDIP itu berharap, program ini dapat memberikan manfaat luas khususnya dalam bidang pendidikan. Di tahun 2025 ini, ditargetkan sebanyak 6.652 ijazah yang akan ditebus oleh Pemprov DKI Jakarta. "Saya bersyukur Dinas Pendidikan memberikan support sepenuhnya untuk penyelesaian ini dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini ijazah tertahan bisa kita selesaikan bekerjasama dengan Baznas kurang lebih 6.652," ucapnya. Gubernur Pramono memastikan satu persatu janji kampanye-nya akan ia penuhi. Bahkan ia mengklaim, seluruh janjinya akan ia penuhi dalam lima tahun kepemimpinan. &nbsp; "Alhamdulillah, apa yang menjadi janji-janji politik saya yang tidak terlalu banyak, InsyaAllah hampir semuanya bisa saya penuhi, terutama yang menyangkut Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah terbagikan 707.622, Kartu Jakarta Masiswa Unggul (KJMU) 16.979 dan pada hari ini pemutian ijasa sudah bisa dibuktikan," katanya. </div>

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan penyerahan bantuan pemutihan ijazah tahap III tahun 2025 di SMK Miftahul Falah, Selasa (3/6).

Pemutihan Ijazah Tahap III, Gubernur Pramono Tebus 827 Ijazah Yang Ditahan Sekolah Bertahun-tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/CAM07890-1-950601284.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 hari ini, Jumat (2/5), Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan 371 ijazah siswa yang selama ini ditahan pihak sekolah.&nbsp; Penyerahan ini merupakan bagian program pemutihan ijazah tahap kedua di Jakarta, setelah pemutihan tahap satu diberikan kepada 117 siswa.&nbsp; Dengan begitu, total sebanyak 488 siswa telah menerima manfaat dari program pemutihan ijazah.&nbsp;"Total sudah ada 488 siswa yang menerima program pemutihan ijazah senilai Rp1,69 miliar," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5). Pemutihan ijazah merupakan salah satu janji kampanye pasangan Pramono Anung-Rano Karno saat kampanye Pilkada Jakarta 2024. Pramono mengatakan, umumnya ijazah para pelajar itu telah tertahan mulai dari tiga hingga lima tahun. Ijazah tidak bisa mereka ambil lantaran masih memiliki tunggakan di sekolah.&nbsp; "Tadi saya secara langsung menanyakan&nbsp;kepada mereka, ada yang tiga tahun&nbsp;ada yang lima tahun. Jumlahnya ada yang Rp 15 juta, ada yang Rp 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil ijazah mereka tidak mampu," katanya.&nbsp; Ia menegaskan bahwa ijazah adalah hak setiap anak dan tidak boleh dijadikan barang sandera karena alasan ekonomi. "Pemerintah harus hadir dalam menangani masalah tersebut agar para siswa dapat segera mendapatkan ijazah yang sangat dibutuhkan bagi masa depan mereka," katanya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono juga menyampaikan pesan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI untuk menghilangkan diskriminasi pada dunia pendidikan. "Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan," jelas Pramono.

Gubernur Jakarta Pramono Anung serahkan 371 ijazah siswa tertahan di Hari Pendidikan Nasional, total 488 siswa menerima manfaat.

Tahap II Pemutihan Ijazah di Jakarta Selesai untuk 371 Siswa, Gubernur Pramono Anung: Ijazah Tidak Boleh Jadi Barang Sandera

pemutihan ijazah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemutihan ijazah

Berita Terkini

Dana Transfer untuk Jakarta Dipangkas, Gubernur Pramono Anung Jamin Tak Ganggu KJP, KJMU, dan Pemutihan Ijazah

Pemutihan Ijazah Tahap III, Gubernur Pramono Tebus 827 Ijazah Yang Ditahan Sekolah Bertahun-tahun

Tahap II Pemutihan Ijazah di Jakarta Selesai untuk 371 Siswa, Gubernur Pramono Anung: Ijazah Tidak Boleh Jadi Barang Sandera

Download Aplikasi JawaPos.com