<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/Program-Pemutihan-Pajak-Kendaraan-Di-Jawa-Barat-Sofyansyah-4-1059335795.jpg" alt="ILUSTRASI: Sejumlah warga menunggu antrean untuk pendaftaran cek fisik kendaraan dalam program pemutihan pajak kendaraan di Samsat Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/4/2025). (Sofyansyah/Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sejumlah warga menunggu antrean untuk pendaftaran cek fisik kendaraan dalam program pemutihan pajak kendaraan di Samsat Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/4/2025). (Sofyansyah/Radar Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta akan mulai menggelar penghapusan atau pemutihan denda pajak kendaraan bermotor mulai Sabtu (14/6) ini. Pemutihan pajak itu dilaksanakan untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang jatuh pada 22 Juni 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati menuturkan, selain denda, bunga pajak juga akan dihapuskan. Sehingga, masyarakat hanya perlu membayar pajak pokok kendaraan mereka. Pemutihan pajak kendaraan di Jakarta itu akan berlangsung selama dua bulan hingga Agustus 2025.&nbsp; "Pemutihan pajak atau penghapusan sanksi denda dan bunga mulai berlaku Sabtu tanggal 14 Juni 2025, diberikan dalam rangka ulang Tahun Jakarta dan ulang Tahun RI sampai dengan Agustus 2025," ujar Lusiana, Kamis (12/6).&nbsp; Lusiana memastikan tidak ada syarat khusus bagi yang ingin mendapatkan program itu. Masyarakat hanya perlu membayar pajak kendaraan seperti biasanya.&nbsp; "Syaratnya ya seperti pembayaran pajak kendaraan biasa. Kalau punya tunggakan biasanya yang harus dibayarkan pokok pajak plus sanksi denda. Dengan adanya insentif ini hanya membayarkan (pajak) pokoknya," terangnya.&nbsp; Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan akan ada sejumlah keringanan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta saat HUT Jakarta. Yakni, berupa pemutihan denda pajak hingga transportasi gratis.&nbsp; Di tanggal itu pula akan terdapat sejumlah rangkaian acara yang bisa dinikmati masyarakat umum. &nbsp;"Mulai pagi kita acara dulu, kemudian ada acara kebudayaan, acara dengan dubes-dubes dan malamnya acara Riang Gembira," terangnya.

Pemprov DKI Jakarta luncurkan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor mulai 14 Juni 2025. Hal ini untuk merayakan HUT Jakarta ke-498.

Pemprov DKI Jakarta Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Agustus, Cek Ketentuannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Open-House-MPR-Dery-Ridwansah-4-2886195280.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan bahwa akan memperpanjang program pemutihan pajak kenadaraan bermotor di wilayahnya. Keputusan ini diambil setelah melihat masih banyaknya wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakannya.&nbsp; "Pertama dari sisi jangka waktu terlalu mepet ya. Karena melayani hampir 6 juta wajib pajak yang nunggak itu kan bukan perkara gampang," kata Dedi Mulyadi di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4). Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, program pemutihan pajak di Jabar disambut antusiasme masyarakat. Ia menyebut, kondisi itu mengakibatkan antrian yang mengular panjang. "Saya melihat timbul antrean yang begitu panjang dan itu merepotkan, baik petugas atau para wajib pajak," ucap Dedi. Karena itu, Dedi menyatakakan pihaknya memutuskan untuk memperpanjang waktu pemutihan pajak bagi kendaraan motor dan mobil di Jabar. Hal itu dilakukan untuk menurunkan antrean panjang. "Sehingga agar tidak terjadi antrian yang terlalu panjang. Maka waktunya diperpanjang, agar nanti jumlahnya tidak terlaku berdesak desakan dan bisa terlayani dengan baik semuanya," ujar Dedi. Dedi tak memungkiri, pemutihan kendaraan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Ia menyebut, tunggakan pajak kendaraan yang lama hingga sampai 15 tahun, mengakibatkan masyarakat enggan bayar pajak kendaraan. "Kita kan tidak mungkin menunggu ketidaksanggupan itu, menjadi sanggup. Kan lebih baik dibebaskan, mereka bayar satu tahun, dan itu terbukti kan. Ketika mereka membayar satu tahun mereka berbondong-bondong membayar," ungkap Dedi. Mantan Bupati Purwakarta itu meyakini, dampak dari pemutihan pajak kendaraan mengakibatkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan mengalami peningkatan. "Maka pada tahun ini pasti ada peningkatan wajib pajak melakukan pembayaran. Tahun depan kita harapkan kalu misalnya dari 6 juta yang menunggak, itu kemudian nanti bisa membayar 4 juta. Berarti tahun ini ada tambahan pembayaran pajak sebanyak 4 juta wajib pajak kendaraan bermotor," pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperpanjang pemutihan pajak kendaraan untuk menurunkan antrean panjang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Putuskan Perpanjang Waktu Pemutihan Pajak Kendaraan, Ada 6 Juta Wajib Pajak yang Menunggak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/C9b7HlTnMdUTfoB9qDGHNnple7qavXOsCIZ22esH-2959879218.jpg" alt="Tangkapan layar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soroti perbaikan jalan yang dinilai asal-asalan dan viral di media sosial. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soroti perbaikan jalan yang dinilai asal-asalan dan viral di media sosial. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mengumpulkan pajak kendaraan hingga puluhan miliar rupiah dalam beberapa waktu setelah memberlakukan program pemutihan atau pembebasan denda pajak. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut bahwa dalam waktu sehari saja sudah ada Rp 10 miliar yang terkumpul. Ia memastikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan di berbagai wilayah. "Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan program ini. Pajak yang dibayarkan tidak akan sia-sia, melainkan akan dialokasikan untuk pembangunan, terutama jalan yang menjadi kebutuhan utama warga," ujarnya, dikutip dari Radar Bogor, Kamis (27/3). Ribuan Warga Antusias Bayar Pajak Program pemutihan ini mendapat respons luar biasa dari masyarakat. Ribuan warga berbondong-bondong mendatangi kantor Samsat untuk membayar pajak kendaraan mereka. Kebijakan ini memungkinkan pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun 2025 tanpa harus melunasi tunggakan tahun-tahun sebelumnya. "Bagi yang rutin membayar pajak, terima kasih atas kontribusinya. Bagi yang baru bisa membayar karena adanya program pemutihan ini, kami juga sangat menghargai partisipasi kalian," tambah Dedi. Fokus pada Infrastruktur Jalan Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/015821665/sgn-buka-posko-mudik-di-bandara-juanda-dan-stasiun-gubeng">SGN Buka Posko Mudik di Bandara Juanda dan Stasiun Gubeng</a> Dedi menegaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana pajak ini adalah pembangunan dan perbaikan jalan di Jawa Barat. Ia berharap infrastruktur yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperlancar aktivitas ekonomi. "Kami ingin memastikan jalan-jalan di Jawa Barat semakin baik dan nyaman untuk dilalui. Ini penting bagi masyarakat, terutama menjelang arus mudik Lebaran," jelasnya. Selain itu, ia juga mengingatkan pemudik untuk selalu memastikan kendaraan mereka dalam kondisi baik dan beristirahat secara berkala demi keselamatan selama perjalanan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil mengumpulkan pajak kendaraan hingga puluhan miliar rupiah melalui program pemutihan pajak.

Pendapatan Hasil Pemutihan Pajak Kendaraan Capai Puluhan Miliar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sebut Akan Alokasikan untuk Pembangunan Jalan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-kendaraan-padati-kantor-samsat-kota-malang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Ratusan sepeda motor antre di halaman Kantor Bersama Samsat untuk melakukan pemutihan pajak. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ratusan sepeda motor antre di halaman Kantor Bersama Samsat untuk melakukan pemutihan pajak. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Banten Andra Soni berencana ikut menerapkan pemutihan atau penghapusan tunggakan pajak seperti yang tengah diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Hal itu ia sampaikan melalui akun instagram pribadinya @andrasoni12.&nbsp; Andra Soni pun langsung melakukan video call bersama Dedi Mulyadi untuk mempelajari skema yang digunakan dalam pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat.&nbsp; "Berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor," tulis Andra Soni dikutip JawaPos.com, Rabu (26/3).&nbsp; Andra Soni mengatakan, selama ini tunggakan pajak kendaraan masyarakat hanya membebani pembukuan daerah. Disisi lain, masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam melunasi tunggakan.&nbsp; "Iya Kang Dedi, saya rencana, kan bagus tukang Pertama, selama ini kan tunggakan itu hanya tercatat memberani pembukuan kita, selalu potensi. Sedangkan masyarakat gak bisa melunasi pajaknya. Akhirnya tidak bayar terus, menumpuk, menumpuk," ucap Andra Soni saat sambungan video dengan Dedi Mulyadi. Andra Soni pun mengungkapkan niatnya untuk ikut menerapkan pemutihan atai penghapusan pajak di Banten. Jajaran Provinsi Banten pun telah melakukan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat perihal teknis dan landasan hukum pelaksanaan.&nbsp; "Nah, insyaallah kami sekarang merancang itu. Saya komunikasi dengan staff-staffnya kang Dedi," ucapnya.&nbsp; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menyatakan dukungan terkait hal itu. Ia pun akan mengirimkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan pemutihan pajak. "Ya, nanti saya kasih nomor itunya orang di Bapendanya. SK nya saya kirimkan saja ke pak Gubernur (Banten)," jawab Dedi Mulyadi.&nbsp; Diketahui, kebijakan penghapusan pajak di Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Sejak program penghapusan pajak kendaraan yang menunggak diberlakukan sejak 20 Maret hingga 23 Maret 2025, sudah lebih dari Rp 76,3 miliar uang masuk kas Pemprov Jabar. Pendapatan pajak kendaraan bermotor ini, naik menjadi 54 persen dibandingkan sebelum diberlakukannya program pengampunan atau penghapusan tunggakan pajak.

Gubernur Banten Andra Soni berencana ikut menerapkan pemutihan atau penghapusan tunggakan pajak seperti Gubernur Jabar

Kabar Gembira! Gubernur Banten Siap Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan, Ikuti Jejak Dedi Mulyadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/pajak-604320932-1-2361504981.jpg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKb) dan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kembali dibuka di DKI Jakarta. Pemutihan ini berlaku sejak hari ini, Selasa (11/6) hingga Agustus mendatang. <div dir="auto">"Penghapusan saksi PKB dan BBNKB datang lagi," tulis akun Instagram @humaspajakjakarta, Selasa (11/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pemberlakuan aturan ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesempatan terbatas hanya sampai 31 Agustus 2024," tulis akun itu lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mumpung udah ada, yuk, segera selesaikan pembayaranmu, karena penghapusan sanksinya cuma sampai 31 Agustus 2024 aja yahh!" sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk kendaraan yang keterlambatan dendanya sudah lebih dari satu tahun, masyarakat dapat mengunjungi Kantor Induk Samsat Jakarta untuk mendapatkan kesempatan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keterlambatan denda kurang 1 tahun, harap mengunjungi kantor Induk Samsat," pungkasnya.&nbsp;</div>

Adapun untuk kendaraan yang keterlambatan dendanya sudah lebih dari satu tahun, masyarakat dapat mengunjungi Kantor Induk Samsat Jakarta.

Pemutihan Pajak Kendaraan dan Balik Nama Kembali Hadir di Jakarta, Cuma Sampai Agustus 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/85575AB9-BC7E-4D80-B68B-7BB624D5153A-1888690265.jpeg" alt="Ilustrasi. BPKB" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. BPKB</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemutihan denda pajak dan biaya Bea Balik Nama (BBN) masih berlaku di Jakarta hingga Desember 2023. Hal ini berlaku sejak Pemprov DKI Jakarta memberlakukan penghapusan denda pajak dan biaya Bea Balik Nama (BBN) sejak tanggal 22 Juni lalu dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-496. <div dir="auto"> <div dir="auto">"Program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB berlaku dari 22 Juni hingga 29 Desember 2023," tulis akun Instagram @humaspajakjakarta menjawab pertanyaan netizen beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01425493/akhir-pemutihan-pajak-warga-surabaya-sesaki-kantor-samsat">Akhir Pemutihan Pajak, Warga Surabaya Sesaki Kantor Samsat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pemberlakuan aturan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0035 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keputusan itu, disebutkan bahwa ketentuan penghapusan sanksi administrasi terkait pajak dan BBN kendaraan bermotor itu akan diberikan kepada warga umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01434291/bekasi-dan-bogor-penunggak-pajak-kendaraan-tertinggi-di-jabar">Bekasi dan Bogor Penunggak Pajak Kendaraan Tertinggi di Jabar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi pajak daerah," tulis keputusan yang diteken Kepala BPD DKI Jakarta Lusiana Herawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut rincian penerapan program pemutihan denda pajak DKI Jakarta:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk PKB dan BBNKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap bunga atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai tanggal 22 Juni 2023.</div> </div> &nbsp;

Program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB di Jakarta berlaku dari 22 Juni hingga 29 Desember 2023.

Catat, Pemutihan Pajak dan Balik Nama Kendaraan Masih Berlaku di Jakarta hingga Desember 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/SAMSAT-SURABAYA-UTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kamis (9/12) hari ini adalah waktu terakhir pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Jatim. Lewat dari tanggal tersebut, pemilik kendaraan yang telat membayar pajak bakal dikenakan denda sesuai ketentuan. Kebijakan pemutihan itu digelar Pemprov Jatim sejak 9 September lalu.  Menjelang akhir pemutihan, jumlah pengunjung ke Samsat pun melonjak. Di Samsat Surabaya Utara, misalnya. Jumlah pembayar pajak meningkat 90 persen dari hari biasa. Guna mencegah kerumunan dan antrean panjang, penambahan petugas dan loket pelayanan dilakukan. Seperti terlihat kemarin (8/12). Petugas membuka tiga loket pembayaran, dengan penambahan lima petugas.  Paur Samsat Surabaya Utara AKP Mulya Sugiharto menyatakan, pihaknya membatasi masyarakat yang datang. Yang diperbolehkan masuk hanya pemilik kendaraan. Untuk pendamping seperti istri, saudara, dan anak, tidak diperkenankan masuk. Mereka diminta untuk menunggu di luar kantor atau di kantin.  Selain itu, untuk mencegah penumpukan antrean, tidak ada batasan waktu pengurusan. Bagi yang sudah mendaftar sebelum pukul 14.00 WIB, akan dilayani hingga selesai. Meskipun hingga malam. ’’Normalnya, (pengoperasian, Red) mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Tapi, kalau belum selesai, ya diselesaikan. Walaupun hingga malam,’’ kata Mulya.  Kenaikan jumlah pelunasan pajak lebih disebabkan program pemutihan denda pajak kendaraan yang akan berakhir hari ini (9/12). Administrator Pelayanan (Adpel) Samsat Surabaya Utara Andreas Adi Widodo menyatakan, kenaikan terjadi sejak tiga hari lalu. Yang biasanya melayani 600 orang, kini naik hampir dua kali lipatnya.  Dia memerinci, mendekati akhir tahun, pelunasan pajak mencapai Rp 343.545.723.150. Jumlah itu 99 persen dari target yang dipatok. Yakni, sebesar Rp 346.000.000.000. ’’Kenaikan pembayaran mulai terasa sejak September ketika program pemutihan denda pajak diberlakukan,’’ katanya.  Wajib pajak memanfaatkan program pemutihan denda dan diskon pajak kendaraan yang digelar Pemprov Jatim. Fatimah, 32, misalnya. Sudah tiga tahun Fatimah telat membayar pajak sepeda motornya.  Saat ini sudah memasuki tahun kelima. Dia juga harus melakukan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta penggantian tanda nomor kendaraan baru (TNKB).  Khawatir tidak mampu membayar besaran denda akibat keterlambatan membayar pajak selama tiga tahun, dia tak berniat melunasinya. Namun, dua hari lalu, dia mendapatkan informasi dari tetangga, kalau lagi program pemutihan denda pajak. Dan program itu berakhir pada 9 Desember.  ’’Sebelum telat, hari ini (kemarin, Red) saya lunasi semuanya (pajak). Sekalian perpanjang STNK dan ganti pelat nomor. Mumpung nggak ada dendanya,’’ kata warga Jalan Sidotopo Wetan itu.

Hari Ini Terakhir Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/100-persen-hoax-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-1-maret-1-mei-2019_m_.jpg" alt="Poster berisi pengumuman pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jatim. Polisi memastikan bahwa kabar yang tertulis di poster ini adalah hoax." width="100%">
<figcaption>Poster berisi pengumuman pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jatim. Polisi memastikan bahwa kabar yang tertulis di poster ini adalah hoax.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Ada-ada saja ulah penebar hoax untuk membuat orang gaduh. Seperti dengan menyebarkan berita bohong soal pemutihan pajak kendaraan bermotor. Senin (25/2), beredar sebuah poster pembebasan pajak daerah melalui&nbsp;broadcast WhatsApp.&nbsp;Dalam poster tersebut tertulis penyelenggara program pemutihan itu&nbsp;terdapat logo Polri, Pemprov Jatim, dan Jasa Raharja. Di situ juga tertera jika program berlangsung di Samsat Manyar Surabaya Timur. Untuk semakin menarik perhatian, poster itu mencantumkan dua tulisan yang di-bold, yakni bebas bea balik nama dan bebas sanksi adminstratif. Program disebutkan berlangsung mulai 1 Maret hingga 1 Mei 2019. Dikonfirmasi&nbsp;JawaPos.com&nbsp;Senin petang, Wadirlantas Polda Jatim AKBP M. Aldian memastikan bahwa poster tersebut 100 persen hoax. Dia mengimbau agar warga tidak gampang percaya. "Seratus persen hoax. Karena, kalau ada (pembebasan pajak daerah, Red) pasti akan disosialisasikan sejak jauh-jauh hari," tegas Aldian. Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 itu menambahkan, program pemutihan memang biasanya ada setiap tahun. Biasanya diselenggarakan pada akhir tahun. Hanya saja, pelaksanaan program tersebut harus berdasarkan kebijakan Pemprov Jatim. Dalam hal ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa belum mengeluarkan kebijakan tersebut. Gimana bisa memutuskan pembebasan pajak dengan tempo cepat,&nbsp;wong&nbsp;dilantik saja belum&nbsp;jangkep&nbsp;dua minggu. "Nunggu kebijakan dari gubernur baru (Khofifah, Red), akhir tahun biasanya. Intinya, kalau sudah ada kebijakan, akan ada pemberitahuan secara resmi. Jadi, nggak mendadak,"imbuhnya. Mantan Kapolres Pasuruan itu menerangkan, alur pemutihan tidak berubah. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasti bakal ada sosialisasi untuk memudahkan masyarakat. "Ya, seperti biasanya. Seperti tahun-tahun lalu. Sudah berjalan lama. Pelaksanaanya di UPT masing-masing samsat," jelasnya.

100 Persen Hoax! Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 1 Maret-1 Mei 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pemasukan-dari-pemutihan-pajak-tembus-target-pad-terpenuhi_m_175392.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program pengampunan pajak kendaraan bermotor (PKB) atau dikenal dengan pemutihan masih berjalan hingga akhir bulan ini. Sampai awal Desember, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim sudah menerima pemasukan dari pemutihan PKB hingga melebihi target. Kepala Bapenda Jatim Bobby Soemiarsono menyatakan, hingga 8 Desember 2017 penerimaan dari pemutihan PKB mencapai angka 105,30 persen. Adapun pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tercatat 100,16 persen. Kontribusi tersebut sudah memenuhi pajak asli daerah (PAD) 2017 sebesar Rp 13,2 triliun. &rsquo;&rsquo;PAD kita sudah terlampaui 100 persen. Secara umum, PAD kita sudah melampaui Rp 200 miliar,&rsquo;&rsquo; kata Bobby. Dari pemutihan, saat ini sudah terkumpul lebih dari Rp 94 miliar dan diperkirakan meningkat pada minggu-minggu terakhir bulan ini. Bobby menjelaskan, sejak awal pekan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pembayaran pajak. Termasuk yang ikut program pengampunan pajak. Dalam sehari, Samsat Jatim normalnya menerima pelunasan pajak Rp 20 miliar. Sejak awal minggu ini, jumlahnya meningkat jadi Rp 35 miliar&ndash;Rp 45 miliar sehari. Angka itu memang bukan hanya untuk pemutihan pajak. Namun, Bobby mengingatkan warga agar bersiap-siap menghadapi flow yang padat untuk pembayaran pajak menjelang akhir tahun ini. Bapenda sudah berkoordinasi secara khusus dengan samsat agar pemutihan tetap dilayani hingga pukul 24.00 pada hari terakhir. &rsquo;&rsquo;Memang di luar jam kerja. Tapi, berkas yang masuk sampai jam 12 malam akan tetap diproses,&rsquo;&rsquo; jelas Bobby. Waktu seminggu terakhir diperkirakan menjadi puncak antrean panjang pembayaran pajak yang masuk program pemutihan. Jadwalnya bakal terbentur dengan libur panjang dan peak season. Itulah yang harus diwaspadai petugas maupun pemilik kendaraan. Meski begitu, Bobby menyatakan sudah menerjunkan petugas secara maksimal. Mungkin tidak ada tambahan petugas untuk pemutihan tahun ini. &rsquo;&rsquo;Makanya, sudah kami sampaikan agar warga memanfaatkan pemutihan sejak jauh hari,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Meski penerimaan PAD sudah memenuhi target, ada beberapa sektor yang belum menyetorkan kontribusi 100 persen. Di antaranya, pajak rokok dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). &rsquo;&rsquo;Keduanya masih ada di kisaran 96 persen,&rsquo;&rsquo; ungkap Bobby. Selain PKB, pajak rokok dan pajak BBM menjadi pemasukan utama PAD Jatim. Masing-masing diplot sekitar Rp 2 miliar untuk tahun anggaran 2018. Kekurangan 4 persen itu harus dipenuhi dalam kurun waktu beberapa minggu sebelum pergantian tahun. Namun, bapenda optimistis target tersebut bisa terpenuhi dalam waktu singkat. &rsquo;&rsquo;Biasanya per bulan mereka malah bisa memenuhi 6&ndash;8 persen,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Pemenuhan target pajak rokok dan bahan bakar itu diperkirakan baru masuk sekitar 20 Desember. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Akhmad Sukardi menyebutkan, tahun ini memang ada penurunan pendapatan dari program pemutihan. Bapenda tahun lalu berhasil mengumpulkan pendapatan hingga Rp 258,9 miliar. &rsquo;&rsquo;Masih lebih rendah dari tahun kemarin. Ini turun karena memperhitungkan kondisi makroekonomi juga,&rsquo;&rsquo; papar Sukardi. Meski tidak sebanyak tahun lalu, yang terpenting angka PAD sudah terpenuhi. &rsquo;&rsquo;Mudah-mudahan setelah akhir nanti bisa nambah sedikit lagi,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.

Pemasukan Dari Pemutihan Pajak Tembus Target, PAD Terpenuhi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemutihan pajak kendaraan

Berita Terkini