<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/Screenshot_2023-08-23-14-34-04-580-edit_comandroidchrome-2667803503.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Presiden Republik Mozambik Filipus Nyusi menghadiri acara pembukaan Festival Budaya Nasional 2023 (23/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Presiden Republik Mozambik Filipus Nyusi menghadiri acara pembukaan Festival Budaya Nasional 2023 (23/8/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Usai peringatan HUT Kemerdekaan RI nanti, pemerintah telah menyiapkan sejumlah acara untuk &rsquo;menghidupkan&rsquo; Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya, lewat Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN). FHBN akan diselenggarakan pada 5&ndash;7 September 2024 di Lapangan dan Alun-Alun Kabupaten Penajam Paser Utara. Acara itu bakal diikuti oleh seluruh perwakilan dari masing-masing provinsi, dengan kebudayaan Kalimantan Timur sebagai pilar utamanya. &rdquo;Bagaimana fondasi budaya hingga kesiapan masyarakat lokal benar-benar menjadi konsen pemerintah,&rdquo; ujar Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Warsito, dalam diskusi deputy meet the press di Kantor Kemenko PMK, dikutip Selasa (13/8). Ini bukan kali pertama pemerintah menggelar FHBN. Tahun lalu, festival serupa telah digelar di Penajam. Oleh karena itu, FHBN 2024 pun tidak hanya sekadar menjadi pertunjukan seni ataupun festival saja. Lebih dari itu, FHBN 2024 juga ditujukan pada proses edukasi kepada masyarakat setempat, terkait dengan pentingnya penanaman dan internalisasi budaya lokal kepada masyarakat agar tidak terkikis. Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Kemenko PMK Andre Notohamijoyo menambahkan, nantinya bakal digelar pawai adat dari masing-masing budaya Nusantara. Lalu, ada pula diskusi budaya hingga bazar. Tak ketinggalan layanan publik dalam hal&nbsp;ekspos kegiatan revolusi mental, seperti layanan administrasi dan kependudukan (adminduk), layanan kesehatan, dan berbagai layanan lain. &rdquo;Nanti ada pula workshop hingga pelatihan&nbsp;peningkatan kapasitas SDM untuk anak-anak muda di kawasan penyangga. Jadi memang&nbsp;tidak hanya pertunjukan saja, tapi juga upaya mengangkat narasi lokalitas,&rdquo; paparnya.

Kemenko PMK menyiapkan Festival Harmoni Budaya Nusantara usai peringatan HUT RI di IKN, tepatnya di alun-alun penajam Paser Utara Kaltim.

Hidupkan IKN, Kemenko PMK akan Gelar Festival Harmoni Budaya Nusantara di Penajam Paser Utara Usai Peringatan HUT RI 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/IMG_20240612_134608_1-3519835928.jpg" alt="Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja.</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com - Badan Bank Tanah menyiapkan lahan sekitar 1.000 hektare (ha) sebagai lokasi pembangunan kota ramah lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Penyediaan lahan ini dilakukan untuk menarik penanam modal berinvestasi di daerah yang dikenal dengan sebutan&nbsp;Benuo Taka&nbsp;ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami akan bangun Penajam Eco City (kota ramah lingkungan) di atas lahan yang kami kelola dengan status hak pengelolaan lahan (HPL)," kata Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja, di Penajam, Rabu (12/6).</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Untuk pembangunan kota ramah lingkungan sebagai kawasan komersial itu Badan Bank Tanah siapkan lahan 1.000 hektare," katanya lagi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Penajam Eco City merupakan kawasan pengembangan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan harapan daerah asal dan berdekatan, serta mitra Kota Nusantara itu menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Lokasi kota ramah lingkungan dengan Bandar Udara Naratetama (very very important person/VVIP) prasarana penunjang transportasi Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia. &nbsp;</div> <div>Menurut Parman, keberadaan Penajam Eco City cukup strategis, sehingga diharapkan bakal menarik minat penanam modal (investor) dalam negeri maupun luar negeri berinvestasi (menanamkan modal) di kawasan itu. Nilai lahan di kota ramah lingkungan juga akan semakin naik.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat ini harga tanah antara Rp 200 ribu-Rp300 ribu per meter persegi. Harga lahan diperkirakan bakal meningkatkan ketika Bandar Udara Naratetama selesai dibangun tahun ini.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pembangunan Penajam Eco City di atas HPL yang dikelola Badan Bank Tanah melibatkan investor dengan diberikan status hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB). "Sudah ada investor dari Jepang sejumlah pemilik modal dalam negeri yang menyatakan berminat untuk berinvestasi di kota ramah lingkungan," kata Parman Nataatmadja, tanpa merinci investor yang berminat itu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Badan Bank Tanah selain menyiapkan lahan 621 ha untuk Bandar Udara Naratetama, 1.000 ha untuk Penajam Eco City, dan lahan reforma agraria 1.873 ha, juga menyiapkan 380 ha untuk lahan pemerintahan dan kawasan lindung atau hijau dengan luas 507 hektare.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Badan Bank Tanah mengelola 4.162 ha lahan bekas HGU PT Triteknik Kalimantan Abadi (TKA) dengan status HPL berada di wilayah Kelurahan Jenebora, Gersik, Pantai Lango, dan Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam serta Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.</div>

Pembangunan Penajam Eco City di atas HPL yang dikelola Badan Bank Tanah melibatkan investor dengan diberikan status hak guna usaha (HGU)/HGB

Badan Bank Tanah Siapkan 1.000 Ha Lahan untuk Proyek Penajam Eco City, Sudah Ada Investor Jepang yang Berminat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/maratua.jpeg" alt="Meski sudah ada, namun pengembangan hotel dan sejenisnya masih memungkinkan di Maratua." width="100%">
<figcaption>Meski sudah ada, namun pengembangan hotel dan sejenisnya masih memungkinkan di Maratua.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pengembangan kawasan ekonomi biru atau&nbsp;blue economy&nbsp;yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Berau di kawasan perairan laut Maratua. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan Pemprov Kaltim berusaha memaksimalkan potensi penerapan ekonomi biru sebagai kawasan strategis pariwisata hingga berpotensi mendapatkan kompensasi dari sertifikat blue bond. "Keberadaan Tim Pelaksana Percepatan Kerja Sama Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua ini sangat penting," kata Akmal Malik saat mengikuti FGD Pengembangan Investasi melalui Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Berau secara virtual dari Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), kemarin. Ia mengatakan, program ekonomi biru untuk kawasan pariwisata yang diluncurkan oleh Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim telah melibatkan pemuda dan masyarakat lokal. "Tidak menutup peluang bagi Maratua uuntuk menjadi kawasan konservasi sekaligus pengembangan pariwisata," imbuhnya. Ia mengungkapkan, blue economy atau ekonomi biru menjadi isu prospektif dalam pengembangan investasi daerah. Meski demikian, pengembangan ekonomi biru secara nasional diakui masih belum maksimal. "Kendalanya masih seputar pemahaman dan sumber daya manusia, institusi dan kelembagaan serta regulasi yang belum memadai," kata Akmal Malik. Akmal menjelaskan, Indonesia menargetkan 32,5 juta kawasan konservasi perairan (KKP) atau 10 persen dari luas perairan Indonesia pada 2030. Hal ini merupakan kontribusi untuk komitmen global sustainable development goals atau convention of biology diversity. "Pada awal KKP ditujukan untuk perlindungan biodiversity. Namun, seiring waktu diperlukan juga untuk kawasan konservasi yang bermanfaat bagi keberlanjutan sumber daya perikanan. Ini menjadi potensi yang bagus," jelasnya.

Indonesia menargetkan 32,5 juta kawasan konservasi perairan (KKP) atau 10 persen dari luas perairan Indonesia pada 2030.

Dukung Pengembangan Kawasan 'Blue Economy' di Maratua