<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/DID-2025620010.jpg" alt="Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berkunjung ke rumah Ibu Tanuyati di Kelurahan Kejaksaan dalam rangka memberikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada keluarga yang beresiko stunting, Rabu (20/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berkunjung ke rumah Ibu Tanuyati di Kelurahan Kejaksaan dalam rangka memberikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada keluarga yang beresiko stunting, Rabu (20/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berkunjung ke rumah salah satu warga Kelurahan Kejaksaan dalam rangka memberikan Dana Insentif Daerah (DID) kepada keluarga yang berisiko stunting di kediaman ibu Tanuyati Jalan Sumedang RT. 003/RW. 002 Kelurahan Kejaksaan, Rabu (20/12/2023). "Menyiapkan telor untuk satu keluarga, sama susu khusus untuk ibu menyusui, ada juga pendamping di sini dari paramedis, mereka juga memantau", ujar Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan. Setelah dari Kelurahan Kejaksaan, pihaknya akan berkeliling sebagai salah satu upaya untuk penurunan stunting di Kota Pangkalpinang. Selain diberikan pendamping, tegas Lusje, akan diberikan makanan yang butuhkan. " Itu bukan hanya sekarang, tapi tiga bulan akan terus kita berikan asupan bagi ibunya, anaknya sehingga stunting turun", terang Lusje. Kemudian, Penjabat Wali Kota Pangkalpinang yang didampingi Sekretaris Daerah serta Asisten Pemerintahan dan Kesra beranjak menuju kediaman ibu Nayara di Kelurahan Batin Tikal dan kediaman bapak Davindra Shaky di Kelurahan Gedung Nasional Kota Pangkalpinang.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berkeliling ke sejumlah daerah sebagai salah satu upaya untuk penurunan stunting di Kota Pangkalpinang.

Pemerintah Kota Pangkalpinang Berikan Dana DID Kepada Keluarga Berisiko Stunting

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/stunting-ilustrasi.jpg" alt="Ilustrasi: kasus stunting" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: kasus stunting</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Daun kelor dinilai bisa jadi pilihan makanan untuk memperbaiki kondisi gizi anak, khususnya yang mengalami stunting. Demikian dikatakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dr. Andree Hartanto, Sp.OG. &ldquo;Penelitian menunjukkan bahwa daun kelor memiliki kalsium lebih tinggi empat kali dari susu dan vitamin C tujuh kali lebih tinggi dari jeruk, apabila dibandingkan per seratus gram,&rdquo; kata Andree, yang menempuh pendidikan di Universitas Sam&nbsp;Ratulangi, saat gelar wicara bersama&nbsp;IKKT&nbsp;Pragati&nbsp;Wira&nbsp;Anggini&nbsp;dikutip dari Antara, Senin (30/10). Selain kaya vitamin dan kalsium, dokter spesialis obstetri dan ginekologi itu berkata bahwa daun kelor memiliki tingkat protein nabati tertinggi dari semua sayur serta kaya kalsium, vitamin C, vitamin B, dan zat besi. Sudah banyak jurnal ilmiah yang membuktikan manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh, khususnya bagi perbaikan gizi anak-anak yang mengalami&nbsp;stunting, kata Andree. &ldquo;Meskipun tidak ada susu sapi, Tuhan menciptakan daun kelor yang tinggi kalsium dan vitamin D juga,&rdquo; ucap dia. Daun kelor juga amat bermanfaat bagi ibu hamil karena makanan tersebut dapat meningkatkan zat besi sebelum dan saat kehamilan serta saat menyusui sehingga menurunkan risiko anak mengalami&nbsp;stunting. Meski demikian, Andree menjelaskan bahwa mengonsumsi daun kelor saja tidak cukup untuk memulihkan kondisi fisik anak yang terdampak&nbsp;stunting. Ibu juga harus memastikan anaknya mengonsumsi protein hewani dan protein nabati lainnya secara cukup dan seimbang. Selain itu, penanganan&nbsp;stunting&nbsp;juga memerlukan strategi yang holistik selain hanya memastikan konsumsi makanan yang bergizi bagi anak-anak, kata Andree. Kasus&nbsp;stunting&nbsp;di Indonesia pada kurun 2022 mencapai 21,6 persen dari populasi balita, menurun dari angka setahun sebelumnya yang berkisar 24,4 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan jumlah kasus&nbsp;stunting&nbsp;pada 2024 menurun hingga angka 14 persen.

“Penelitian menunjukkan bahwa daun kelor memiliki kalsium lebih tinggi empat kali dari susu dan vitamin C tujuh kali lebih tinggi dari jeruk

Daun Kelor Dinilai Bisa jadi Pilihan Makanan Alternatif untuk Tangani Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659688405280.jpg" alt="Ilustrasi bayi stunting. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bayi stunting. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menargetkan penurunan stunting di Indonesia hingga 14 persen tahun 2024. Untuk mencapainya, anggaran sebesar Rp 30 triliun digelontorkan tahun 2023. Mayoritas dari anggaran itu disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. "Dari Rp 30 triliun yanh diberikan kepada daerah itu yang untuk dalam bentuk uang langsung kepada masyarakat by name by addres melalui PKH Kemensos Rp 20 triliun," ungkap Kepala BKKBN Hasto Wardoyo kepada wartawan, Kamis (5/10). Nantinya, uang yang digelontorkan tersebut, kata Hasto, dapat dimanfaatkan keluarga untuk membeli makanan cukup gizi agar anak terhindar dari stunting. Selain itu, anggaran sebanyak kurang lebih Rp 7 triliun juga, katanya dialokasikan ke Kementerian Kesehatan untuk membayar BPJS Kesehatan. Kemudian ada juga anggaran Rp 1,2 trilium yang dialokasikan ke Puskesmas. "Yang Rp 1,2 Triliun dikirim ke puskesmas by name by address, puskesmas seluruh indonesia kecuali di 125 kab/kota," ucapnya. Adapun sisa anggaran dari alokasi itu, Hasto mengatakan dibagikan kepada karyawan BKKBN yang terlibat dalam penanganan percepatan stunting. "Contoh BKKBN dapat Rp 800 M dipakai untuk gaji tim pendamping keluarga sama satgas di lapangan, mayoritas untuk itu peruntungannya," pungkasnya. &nbsp;

Pemerintah menargetkan penurunan stunting di Indonesia hingga 14 persen tahun 2024 dengan menyiapkan angaran sebesar Rp 30 triliun.

Pemerintah Gelontorkan Anggaran Tangani Stunting 2023 Sebesar Rp 30 Triliun, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/AWARD-2550422294.jpg" alt="Perhelatan Humas Indonesia Pada program komunikasi berbasis pada praktik Diversity, Equity, Inclusion (DEI) dan Environmental, Social, Governance (ESG) di Belitung. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perhelatan Humas Indonesia Pada program komunikasi berbasis pada praktik Diversity, Equity, Inclusion (DEI) dan Environmental, Social, Governance (ESG) di Belitung. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dukung program pencegahan stunting dan menjaga nutrisi anak bangsa, Danone Indonesia meraih penghargaan Indonesia DEI &amp; ESG Awards (IDEAS) di Belitung. Hal yang sama juga diraih CEO Danone Indonesia, Connie Ang yang berhasil menggaet penghargaan pada kategori &ldquo;Pemimpin Berpengaruh di Media Sosial&rdquo;, subkategori Direktur Utama Korporasi Swasta Nasional. Penghargaan ini diberikan oleh Humas Indonesia sebagai apresiasi untuk karya-karya terbaik program komunikasi berbasis pada praktik Diversity, Equity, Inclusion (DEI) dan Environmental, Social, Governance (ESG). Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari para pakar PR, pakar/konsultan DEI, pakar/konsultan ESG, dan pakar media. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/012653659/johnson-johnson-berkomitmen-bangun-tenaga-kerja-yang-beragam-dan-inklusif"> Johnson &amp; Johnson Berkomitmen Bangun Tenaga Kerja Yang Beragam dan Inklusif</a> &nbsp; Arif Mujahidin, Corporate Communications Director Danone Indonesia menyambut baik apresiasi ini sebagai motivasi untuk terus menjaga keberlanjutan bisnis maupun sosial yang diwujudkan dalam inisiatif &nbsp;dan kontribusi Danone Indonesia dalam praktik DEI &amp; ESG. &ldquo;Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan, dan kompetisi yang diadakan IDEAS ini akan menjadi acuan bagi kami untuk terus berkontribusi dan melanjutkan inisiatifnya di bidang DEI &amp; ESG.&rdquo; &nbsp; Asmono Wikan, founder dan CEO Humas Indonesia menyoroti pentingnya peran humas dalam mengkomunikasikan DEI dan ESG. &ldquo;Saat ini dunia internasional sedang memotret implementasi DEI dan ESG. Sementara para investor mencermati penerapan ESG untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sebagai pertimbangan rencana investasi mereka. Adapun aspek komunikasi juga memegang peranan penting dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam DEI dan ESG.&rdquo; tutupnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012653720/rayakan-hut-kemerdekaan-ri-ke-78-ioh-berikan-keseruan-di-freedom-internet-im3">Rayakan HUT Kemerdekaan RI Ke-78, IOH Berikan Keseruan di Freedom Internet IM3</a> &nbsp; Danone Indonesia meraih penghargaan untuk dua programnya yakni Bersama Cegah Stunting merupakan payung gerakan yang dikembangkan bersama multi stakeholder dan telah menjangkau lebih dari 4.5 juta penerima manfaat, dengan berfokus pada 3 pendekatan, yaitu; Pola Makan, Pola Asuh, dan Sanitasi.

Para investor mencermati penerapan ESG untuk mengevaluasi kinerja perusahaan sebagai pertimbangan rencana investasi mereka.

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan di Indonesia IDEAS 2023

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meminta pemerintah daerah buka-bukaan soal angka anak stunting di wilayah masing-masing. Caranya adalah dengan gencar melakukan penimbangan berat badan ke seluruh anak yang ada di daerah.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menurutnya penting dilakukan agar terbuka seluruhnya informasi soal anak stunting. Dengan begitu, penanganan yang tepat dapat dilakukan mulai dari pencegahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemenkes melihat yang paling penting di stunting kita mau bekerja berbasis data, sama seperti waktu data covid, pandemi kemudian vaksin, data vaksinasi," kata Budi kepada wartawan, Selasa (25/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keterbukaan terhadap data, keberanian menerima kenyataan datanya seperti itu, itu penting," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi mengatakan bahwa salah satu daerah yang sudah melakukan itu adalah DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mereka buka datanya semua, kenyataannya kok stunting, jadinya ketemu ya udah, habis itu juga di update stuntingnya ketemunya itu sebenarnya di export juga dari kabupaten kota tetangga DKI dan setiap bulan jadi naik," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita jadi tahu kan. Rapi bagusnya jadinya terbuka, kita urus itu," pungkas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Penanganan kasus stunting pada anak membutuhkan transparansi data di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu agar penanganan dan pencegahan dapat segera dilakukan terhadap anak-anak yang rawan stunting. Setelah dibuka secara transparan, DKI Jakarta saja ternyata mencatat sementara ini ada ada sebanyak 36 ribu balita yang stunting alias bermasalah masukan gizinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Balita di Jakarta yang bermasalah gizi (stunting, gizi buruk, gizi kurang, underweight) total 36 ribu,&rdquo; ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan, Senin (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011803754/pejabat-bakti-kominfo-akui-terima-uang-rp-300-juta-dari-proyek-bts-untuk-beli-kendaraan">Pejabat Bakti Kominfo Akui Terima Uang Rp 300 Juta dari Proyek BTS untuk Beli Kendaraan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 798.107 balita di DKI Jakarta tergolong rawan gizi. Menurut arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Heru mengatakan bahwa pihaknya terus menggencarkan untuk melakukan penimbangan kepada seluruh balita tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak Menteri tadi mengarahkan, dari 798 ribu itu semuanya harus ditimbang. Yang sekarang sudah tertimbang itu adalah 250 ribu-an (54,6%)," ungkapnya.</div> <div class="signature-text" style="color: #888888;"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Kemenkes melihat yang paling penting di stunting kita mau bekerja berbasis data, sama seperti waktu data pandemi

Agar Penanganan Tepat, Menkes Budi Minta Pemda Tranparan Soal Data Anak Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/UKI-4188265894.jpg" alt="Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay; Ketua STIKES Papua Dr. dr. Marthen Sagrim, SKM., M.Kes.; Tim OSSOF UKI Dr. dr.Louisa A. Langi, M.Si., M.A.; Tim OSSOF UKI Prof. Dr. Charles O.P. Marpaung, M.S.; Rekt" width="100%">
<figcaption>Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay; Ketua STIKES Papua Dr. dr. Marthen Sagrim, SKM., M.Kes.; Tim OSSOF UKI Dr. dr.Louisa A. Langi, M.Si., M.A.; Tim OSSOF UKI Prof. Dr. Charles O.P. Marpaung, M.S.; Rekt</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim One Student Saves One Family (OSSOF) UKI menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Papua yaitu Universitas Kristen Papua, UNCEN, UNIPA, Universitas Internasional Papua, dan STIKES Papua, dalam melaksanakan percepatan penurunan angka stunting di Papua. Tim OSSOF UKI bersama perwakilan dari Papua melakukan audiensi di Kantor Staf Presiden RI, Senin (10/7/2023), untuk membahas penanganan stunting tersebut. Menurut Kemenkes RI, stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, terserang infeksi yang berulang maupun stimulasi psikologis yang tidak memadai. Stunting juga merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang pada anak. Tenaga ahli utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Dr. dr. Brian Sri Prahastuti, MPH dan Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay menerima Tim OSSOF UKI dan menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden mempunyai tugas untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan percepatan penurunan angka stunting. &ldquo;Program penanganan stunting di Papua merupakan suatu hal yang urgent. Pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Papua untuk mengatasi stunting dan juga menyelesaikan permasalahan kesehatan pada ibu hamil seperti HIV, tuberculosis dan malaria,&rdquo; ujar Dokter Brian Sri Prahastuti. Menurut Dokter Brian Sri Prahastuti, kendala pelayanan kesehatan di Papua adalah belum merata infrasruktur kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan serta sustainabiliti keberadaan dokter yang menyebabkan ketimpangan akses layanan. Masalah keamanan di Papua juga menjadi kendala dalam penanganan stunting di Papua yang juga perlu mendapat perhatian. &ldquo;Tidak semua kabupaten di Papua memiliki RSUD. Papua juga mengalami kekurangan pasokan air bersih dan listrik untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sehingga sebaiknya ada Rencana Jangka Panjang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan di atas untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Papua. BKKBN sudah melakukan pendataan keluarga di Papua dan sebaiknya melibatkan perguruan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan,&rdquo; ujar Dokter Brian. Kantor Staf Presiden RI memiliki kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. &ldquo;Kami juga memberikan rekomendasi memberikan layanan Ante-Natal Care yang integratif untuk penyakit anemia, TB dan HIV serta program penanganan gizi darurat untuk balita dan bumil,&rdquo; ujarnya. Dokter Brian Sri Prahastuti mengharapkan tim OSSOF UKI berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Papua memberikan bekal atau materi untuk mahasiswa yang akan turun ke lapangan. &ldquo;Mahasiswa dilengkapi dengan alat pengumpulan data seperti Family Folder dengan format Program Indonesia Sehat &ndash; Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan aplikasi elektronik- Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) beserta intervensinya,&rdquo; kata dokter Brian. KSP RI juga mengarahkan adanya kebijakan administratif secara berjenjang dari pemerintah pusat ke daerah tentang keterbukaan Organisasi Perangkat Daerah terkait data pendukung intervensi. Serta diperlukan penguatan tenaga gizi, puskesmas dan puskesmas pembantu. Dan juga pengawasan oleh Dinas Kesehatan. Dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Dr.med. dr. Abraham Simatupang, MKes mengemukakan salah satu faktor yang juga perlu ditangani adalah pola makan yang sudah mulai terlalu dipengaruhi oleh produk makanan serba instan. &ldquo;Masyarakat, terutama kaum ibu perlu diedukasi kembali menyiapkan makanan secara mandiri menggunakan bahan pangan lokal yang tersedia. Keterlibatan perguruan tinggi dirasakan perlu untuk percepatan penurunan angka stunting karena akan memberikan empati yang tinggi bagi mahasiswa akan permasalahan masyarakat,&rdquo; ujarnya. Pertemuan ini diikuti oleh Ketua STIKES Papua, Dr. dr. Marthen Sagrim, SKM., M.Kes dan Rektor Universitas Kristen Papua, dr. Sophian Andi, M.Pd.K. &ldquo;Untuk tindak lanjut dan pelaksanaan program perlu penyesuaian kurikulum perguruan tinggi. Kami sudah siap untuk melakukan penyesuaian kurikulum di Stikes dengan pendekatan MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka),&rdquo; ujar Dokter Marthen Sagrim. Program One Student Saves One Family UKI Awalnya, dalam melaksanakan program OSSOF, UKI bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Program ini menjadi salah satu program pengabdian kepada masyarakat dari FK UKI ditahun 2015 yg diresmikan oleh Prof Yohana Yembise yang saat itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan OSSOF ini digerakkan oleh team dosen FK UKI, yaitu Prof. Dr. Charles O.P. Marpaung, M.S, dr. Sudung Nainggolan MH.Sc., dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed., AIFM., Dr. dr.Louisa A. Langi, M.Si., M.A. Dalam audiensi dengan KSP RI, dosen FK UKI, dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed., AIFM., menjelaskan OSSOF adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan melibatkan mahasiswa UKI bertanggung jawab terhadap satu keluarga. &ldquo;Program OSSOF sangat signifikan untuk turut menjaga kesehatan keluarga Indonesia termasuk untuk menurunkan angka stunting. Setiap keluarga mendapat pendampingan dari satu mahasiswa Fakultas Kedokteran dan fakultas lain untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan keluarga,&rdquo;ujar dokter Marwito. Setiap mahasiswa tim OSSOF UKI memiliki buku yang mencatat riwayat kesehatan dari suatu keluarga yang berisi rekam medis yang mendokumentasikan riwayat penyakit anggota keluarga sehingga diketahui tingkat kesehatan keluarga. Khusus bagi ibu hamil sampai anak usia 2 tahun dapat memeriksakan diri untuk mendeteksi dini stunting dan bila ditemukan dapat segera dilaporkan. Dr. dr.Louisa A. Langi, berharap melalui sistem ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan Fakultas Kedokteran setempat agar menurunkan angka stunting yang ada didaerah tersebut, juga untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals, yaitu Indonesia sehat ditahun 2030. &ldquo;Sebagai dokter ahli gizi masyarakat, saya berharap bisa membantu pemerintah untuk menekan angka stunting hingga dibawah 14 % pada tahun 2024. Bila Universitas Kristen Papua, UNCEN, UNIPA, Universitas Internasional Papua, dan STIKES Papua, bergerak dibawah koordinasi UKI dengan difasilitasi Pemda Pusat dan Pemda Daerah, maka angka kejadian stunting di Papua dan Papua Barat bisa diturunkan,&rdquo; ujar dokter Louisa. &ldquo;Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045 yaitu suatu keadaan dimana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif yaitu berkisar antara usia 16 hingga 65 tahun. Generasi yang mengalami stunting saat ini dikatakan generasi yang hilang, maka di tahun 2045 generasi yang hilang ini menjadi generasi dengan mutu SDM yang rendah. Hal ini tentunya merugikan baik keluarga maupun pemerintah. Maka penting untuk pencegahan dan penanganan stunting sedini mungkin untuk mengurangi beban pemerintah,&rdquo; harapnya. caption dari kiri-kanan: Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay; Ketua STIKES Papua Dr. dr. Marthen Sagrim, SKM., M.Kes.; Tim OSSOF UKI Dr. dr.Louisa A. Langi, M.Si., M.A.; Tim OSSOF UKI Prof. Dr. Charles O.P. Marpaung, M.S.; Rektor Universitas Kristen Papua, dr. Sophian Andi, M.Pd.K.; Tim OSSOF UKI dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed., AIFM.; Akademisi FK UKI Dr.med. dr. Abraham Simatupang, MKes &nbsp;

Stunting merupakan masalah gizi kronis pada anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang.

Universitas Kristen Indonesia Bersama Kantor Staf Presiden RI Diskusikan Stunting di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/KETUA-PKK-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos,com- Penanganan stunting tetap menjadi prioritas. Kemarin (28/2) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Surabaya menggelar telekonferensi dengan pemerintah pusat. Pertemuan virtual itu jadi penanda dimulainya gerakan penimbangan bulanan secara serentak.  Dalam kesempatan itu, TP PKK Surabaya turut menghadirkan Kader Surabaya Hebat (KSH) Posyandu Pos 2 RW 6 Kelurahan Pacar Kembang. Posyandu Pos 2 RW 6 tersebut dinilai sukses menekan angka stunting hingga nol kasus.  Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani menjelaskan, penanganan stunting merupakan program integral dari semua aspek. Termasuk dari perkembangan remaja putri dengan pemberian tablet tambah darah (TTD).  ’’Termasuk calon pengantin dan ibu hamil yang dapat zat gizi mikro, ya,’’ katanya setelah telekonferensi berlangsung. Ajakan dan sosialisasi konsumsi protein dan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita dilakukan secara masif.  Dia melanjutkan, sebagaimana yang dilakukan Posyandu Pos 2 RW 6 Kelurahan Pacar Kembang dengan menyelenggarakan Dasi Unting, atau dapur gizi untuk cegah stunting. Bagi dia, program dan inovasi yang diselenggarakan secara rutin dan konsisten selalu membuahkan hasil maksimal.  ’’Apresiasi setinggi-tingginya bagi kelurahan yang konsisten untuk ini. Seperti di sini, dari 16 anak awalnya, jadi nol,’’ ungkapnya. Dia juga menyampaikan apresiasi pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat aktif dalam penurunan angka stunting di Surabaya.  Ditanya soal angka stunting terbaru, Rini menjelaskan bahwa prevalensi stunting di Kota Surabaya mengalami penurunan yang signifikan. Awalnya pada 2020 terdapat 12.788 kasus stunting, turun menjadi 6.722 pada 2021.  Akhir Desember 2022, angka stunting mengalami penurunan menjadi 923 kasus. Dia berharap angka tersebut dapat terus turun dan kesadaran bersama atas penanganan stunting semakin menguat.  ’’Alhamdulillah, pada Februari 2023, jadi 872 kasus. Ini turun terus. Pencegahan stunting ini harus bareng. Kolektif, nggak bisa kalau pemkot saja,’’ jelasnya. Ke depan, pihaknya akan memaksimalkan berbagai program untuk menekan stunting. Termasuk melalui gerakan penimbangan berat badan anak yang dilakukan setiap bulan.

Konsisten Tekan Stunting, Ketua TP PKK Surabaya Apresiasi Kelurahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ARISAN-STUNTING.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kecamatan Bulak, Surabaya, memunculkan program baru untuk pengentasan stunting. Program tersebut bernama ISOK PAS atau kepanjangan dari Arisan Kelompok Peduli Anak Stunting yang berlaku untuk empat kelurahan di kecamatan itu.  Camat Bulak Bambang Udi Ukoro mengatakan, program tersebut digagas sebagai intervensi pencegahan dan penanganan balita stunting. Ada 24 balita stunting di kawasan itu yang masuk daftar intervensi.  ’’Seperti arisan pada umumnya. Tokoh-tokoh dikumpulkan, lalu diadakan pengundian. Tokoh masyarakat dan agama yang mendapat undian diminta menyiapkan perbekalan untuk pemenuhan gizi anak-anak itu,’’ katanya kemarin (30/11).  Dengan skema arisan tersebut, para tokoh yang mendapat undian menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi selama 20 hari kerja selama tiga bulan kepada 24 balita yang masuk kategori stunting. ’’Asasnya gotong royong. Stunting itu bukan hanya tugas instansi ini atau itu. Semuanya bahu-membahu,’’ ungkapnya.  Mantan camat Asemrowo itu menuturkan, beberapa tokoh turut diundang saat launching program ISOK PAS. Di antaranya, kepala Puskesmas Kenjeran, kader Surabaya Hebat (KSH) se-Kecamatan Bulak, serta kelompok kerja kepala pos PAUD terpadu (K3PPT), RT, dan RW. Lalu, anggota Komisi B DPRD, LPMK, dan pihak swasta di Kecamatan Bulak. ’’Harapannya, sense antara tokoh dan instansi ini terbentuk. Syukur-syukur bagian dari pencegahan juga,’’ terangnya.  Bambang menambahkan, evaluasi program tetap dilakukan setelah berjalan satu bulan. Evaluasi itu bertujuan menganalisis pertumbuhan berat badan dan kondisi balita stunting. Sehingga intervensi lain dapat dilakukan secara cepat. ’’Keinginan utama ya agar tetap sehat. Makanya, kami libatkan puskesmas juga untuk itu,’’ jelasnya.  Bersama Puskesmas Kenjeran, pihak Kecamatan Bulak tak sebatas memantau balita stunting, tapi juga mengedukasi calon pengantin perempuan, ibu hamil, dan ibu menyusui. ’’Besok (hari ini, Red) kami ke Kelurahan Bulak untuk pelaksanaan program ISOK PAS,’’ paparnya.  ---  PROGRAM ISOK PAS KECAMATAN BULAK: <ul> 	<li>- Undian ISOK PAS melibatkan puluhan tokoh masyarakat di Bulak.</li> 	<li>- Efektif berlangsung 20 hari kerja setiap bulannya selama 3 bulan.</li> 	<li>- Sebanyak 24 balita masuk kategori stunting di empat kelurahan. Perinciannya, Kelurahan Bulak 14 anak, Sukolilo 3 anak, Kenjeran 1 anak, dan Kedung Cowek 6 anak.</li> </ul> Sumber: Kecamatan Bulak

Di Bulak, Tangani Anak Stunting dengan Sistem Arisan Tokoh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/STUNTING.jpg" alt="Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penanganan stunting di Banyuwangi terus digenjot dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satunya dengan United States Agency for International Developmen (USAID) lewat program ERAT (Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat). Program ini melakukan penguatan stakeholder untuk penanganan gizi buruk pada balita tersebut.  “Tangan pemerintah tak cukup jika harus menangani sendiri stunting ini. Oleh karena itu, kita berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan dengan berbagai pihak untuk gotong royong menekan stunting di Banyuwangi ini,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengomentari kerjasama tersebut di ruang kerjanya, Senin (7/11/2022).  Dalam penanganan kasus tersebut, lanjut Ipuk, telah diluncurkan program Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS). Program ini telah berhasil menekan angka balita kekurangan gizi. Pada 2021, terdapat 4371 kasus stunting. Hal ini mampu ditekan hingga 2704 kasus selama 2022 ini. “Keberhasilan ini adalah wujud dari gotong royong semua pihak,” tegas Ipuk.  Lebih jauh, Ipuk menuturkan, angka stunting di Banyuwangi ada pada 20,1 persen. Masih di bawah rata-rata angka stunting nasional. “Tapi kita punya mimpi di tahun 2024, angka stunting kita di bawah 14 persen, atau bahkan zero stunting,” harapnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PP &amp; KB, Henik Setyorini membeberkan sejumlah program yang digelar bersama USAID-ERAT. Diantaranya adalah lokakarya yang melibatkan multi stakeholder. Mulai Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), perbankan, organisasi perempuan, organisasi profesi, penggerak kesehatan, perguruan tinggi, pendamping program seperti Satgas stunting dan kader pembangunan manusia, sampai OPD terkait.  “Kami berharap, dengan lokakarya ini, terbangun adanya kesepemahaman di semua stakeholder. Sehingga bisa bersama-sama menangani stunting sebagaimana yang diharapkan oleh Ibu Bupati,” ujar Henik.  Lokakarya tersebut dilakukan selama dua hari di Hotel Kookon Banyuwangi, Kamis-Jumat (3-4/11/2022). Di antara narasumber yang dihadirkan adalah Plt Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat dan Konselor Pemberdayaan, Pengembangan Manajemen SDM dan UMKM RI sekaligus coach, trainer dan motivator muda, Muhammad Rifqi Pramantya.  “Stunting umumnya terjadi karena dipicu oleh kurangnya nutrisi yang dipengaruhi oleh rendahnya kesejahteraan keluarga. Disini OPD terkait harus berperan untuk memberikan solusi. Misal apabila keluarga itu dari kalangan petani atau nelayan yang pendapatannya minim, maka Dinas Pertanian ataupun Dinas Perikanan harus berperan bagaimana agar pendapatan keluarga tersebut bisa meningkat," ujarnya.  Koordinator USAID ERAT Provinsi Jawa Timur, Dina Limanto mengungkapkan, program ini merupakan program hibah untuk pemerintah Indonesia yang difokuskan untuk bantuan teknis dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang objektif, efisien dan kuat.  “Program ini difokuskan pada 3 hal, yaitu yang pertama, kita berupaya adanya koherensi kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Kedua, peningkatan kinerja layanan, dan ketiga, perencanaan anggaran yang terintegrasi berbasis masalah. Tujuannya agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari perbaikan kinerja yang semakin baik,” pungkasnya.

Banyuwangi Perkuat Multi Stakeholder Guna Tangani Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KSAD-1.jpg" alt="Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman selaku BAAS Nasional dalam acara Pencanangan TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu (MBKKT) mengukuhkan Wali Kota Medan Bobby Nasution dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunti" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman selaku BAAS Nasional dalam acara Pencanangan TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu (MBKKT) mengukuhkan Wali Kota Medan Bobby Nasution dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Medan Bobby Nasution dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Kota Medan. Pengukuhan ini dilakukan langsung Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman selaku BAAS Nasional dalam acara Pencanangan TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu (MBKKT) dan Pengukuhan BAAS Kota Medan Tahun 2022 di Lapangan Kantor Pelindo Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kamis (27/10/2022).  Kegiatan yang digelar atas kerjasama Pemko Medan dan Kodim 0201/Medan ini bertujuan untuk memberi perhatian, penanganan dan pendampingan kepada anak stunting di ibukota Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, selain Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Cardin, pengukuhan juga dilakukan kepada seluruh pimpinan unsur Forkopimda Kota Medan serta Ketua TP PKK Kota Medan Ny Kahiyang Ayu M Bobby Afif Nasution selaku ibu asuh anak stunting.  Dalam sambutannya, Bobby Nasution mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk saat ini sangat pesat dan berpotensi munculnya berbagai masalah. Untuk itu, sambung Bobby, pemerintah terus berusaha mengatasi dan menekan pertumbuhan penduduk, salah satu usahanya adalah dengan program keluarga berencana.  “Hal tersebut menjadi dasar kegiatan momentum TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu Kota Medan yang digagas oleh Pemko Medan melalui OPD terkait dan berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat melalui Kodim 02/01 Medan untuk bersama mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera lewat percepatan penurunan stunting di Kota Medan,” kata Bobby Nasution.  Menantu Presiden RI Joko Widodo itu mengungkapkan, momentum TNI MBKKT Kota Medan adalah salah satu program lintas sektoral untuk meningkatkan capaian program pembangunan keluarga berencana. Oleh sebab itu, terangnya, kegiatan turut dirangkai dengan pengukuhan atau penyematan ayah dan ibu asuh anak stunting di Kota Medan. Sebab, dalam hal penanganan stunting, Pemko Medan selain menggunakan program yang dimiliki juga terus mengajak seluruh stakeholder yang ada di Kota Medan untuk sama-sama mengentaskan stunting.  “Kami selalu menyuarakan, selalu mengajak stakeholder untuk bisa menjadi orangtua asuh bagi anak anak stunting yang ada di Kota Medan, sehingga kami lupa kalau diri kami belum menjadi orang tua asuh sedangkan kami sibuk menyematkan orang lain untuk jadi orangtua asuh. Oleh karena itu, dengan dasar ini kami berkolaborasi dengan Forkopimda Kota Medan untuk menjadikan diri kami sebagai orang tua asuh, agar benar-benar apa yang kami ajak, apa yang kami suarakan kepada seluruh stakeholder sudah kami mulai dari diri kami sendiri,” ungkapnya.  Di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo yang turut hadir, orang nomor satu di Pemko Medan itu mengaku di tahun 2020 Pemko Medan menganggarkan Rp70 Milyar untuk penanganan stunting.  Kemudian, di tahun 2021 untuk penganggaran penanganan stunting di seluruh dinas di Kota Medan sebesar Rp. 105 Miliar lebih dan di tahun 2022 diangarkan sebesar Rp. 198 Miliar lebih untuk 550 balita penderita stunting.  “Dan Alhamdulillah, di 2022 ini anak stunting di Kota Medan sudah berkurang. Oleh karena itu pembagian orang tua asuh juga sudah berkurang dan hari ini anak stunting yang ada di Kota Medan berjumlah 364 anak,” ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KSAD-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Wali Kota Medan Bobby Nasution didamping istri menghadiri pengukuhan dirinya sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Kota Medan. (Istimewa)  Pria yang sudah dikaruniai tiga orang anak tersebut mengaku, orang tua suh yang dicanangkan bukan hanya sekadar pelabelan semata. Artinya, seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemko Medan dan seluruh Forkopimda yang ditetapkan sebagai BAAS bahkan didudukan berdampingan dengan orangtua dari anak yang diasuhnya. Hal ini dimaksudkan agar para orang tua yang anaknya menderita stunting bisa mudah berkomunikasi dengan para orang tua asuh masing-masing.  “Jadi ingin saya sampaikan kepada orangtua yang anaknya masih dalam kategori stunting, itu yang disebelahnya silahkan dihubungi, minta nomor telponnya, komunikasi secara langsung. Selain agar seluruh anak bisa bebas stunting, ini juga kami lakukan sebagai data dasar untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat karena tentunya stunting ini berkaitan erat juga dengan kondisi ekonomi,” ujarnya.  Selanjutnya, imbuh Bobby, para orang tua berkewajiban setiap bulannya memberikan bantuan asupan nutrisi dan gizi berupa uang tunai sebesar Rp.500.000 bagi masing-masing anak asuhnya. Sejalan dengan itu, penanganan stunting juga akan dilakukan dengan program-program pengentasan kemiskinan ekstrim.  “Nanti bantuan akan diberikan melalui Dinas P2KB Kota Medan dalam bentuk makanan dan mudah-mudahan hal ini bisa efektif kami lakukan. Nanti, akan dilaporkan setiap bulannya ya bu kepada orang tua asuhnya sehingga terlihat perkembangan anak stunting yang mereka bina kenaikannya berapa dan umur berapa, makanannya apa saja dan ini akan direport selama 6 bulan. Apabila 6 bulan sudah keluar dari kategori stunting, kita mulai lagi bantuan selain asupan nutrisi namun bantuan ekonomi kepada orang tuanya dan pendidikan kepada orang tuanya agar mencegah anak anak mereka yang apabila masih berkeinginan memiliki anak ini bisa diberikan pengetahuan bagaimana mencegah stunting,” pungkasnya mengakhiri.  Sementara itu, KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengatakan pendampingan dari para pimpinan lembaga, institusi dan instansi kepada anak stunting di Kota Medan yang dilakukan oleh Bobby Nasution menjadi terobosan yang sangat signifikan.  Untuk itu, terang Dudung, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Pangdam I/BB agar pejabat di wilayah Kodam I/BB juga ikut memberikan pendampingan kepada anak-anak stunting untuk membantu pemerintah daerah.  “Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Bobby selaku Wali Kota ini sudah luar biasa menurut saya. Namun, upaya penanganan harus bekerja sama dengan Pemda. Karena memang ini ranahnya Pemda. Dan setelahh saya dikukuhkan oleh Kepala BKKBN sebagai bapak asuh stunting maka saya turunkan ke bawah Pangdam, Danrem, Dandim sampai tingkat koramil harus menjadi bapak asuh bagi anak stunting,” jelas Dudung.

KASAD Puji Penanganan Stunting Bobby Nasution di Kota Medan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penanganan stunting

Berita Terkini