<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/WhatsApp-Image-2025-09-25-at-125627-2763667940.jpeg" alt="Kondisi terumbu karang di dasar laut. (DOK. ORCA)" width="100%">
<figcaption>Kondisi terumbu karang di dasar laut. (DOK. ORCA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencemaran di laut masih terjadi hingga kini. Penangkapan ikan secara ilegal pun belum dapat ditindak secara maksimal. Belum lagi krisis keanekaragaman hayati di tengah samudera.&nbsp; Persoalan itu menjadi sorotan Komunitas Orkestra Rakyat Cinta Samudera (ORCA) pada saat memperingati Hari Maritim Internasional yang diperingati setiap 25 September. Direktur Dermaga Nasional ORCA Aishah Gray mengatakan, ada beragam masalah laut secara global. Mulai dari krisis keanekaragaman hayati, polusi sampah, praktik penangkapan ikan ilegal (IUU), hingga kerentanan pesisir akibat perubahan iklim. &nbsp; Dalam peringatan Hari Maritim Internasional, ORCA menegaskan mendukun pada target melindungi sedikitnya 30 persen lautan pada 2030 atau yang dikenal dengan gerakan 30&times;30. Gerakan 30&times;30 merupakan langkah nyata menyelamatkan pangan, iklim, dan mata pencaharian jutaan keluarga pesisir.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/0155947/malambe-pulau-tumpukan-sampah-laut-yang-terkirim-dari-negara-tetangga">Malambe, Pulau Tumpukan Sampah Laut yang Terkirim dari Negara Tetangga</a> &ldquo;Laut tidak mengenal batas negara. Arus mengalir, stok ikan bermigrasi, dan sampah lintas samudra tiba di pantai kita. Karena itu, solusi harus bertumpu pada komitmen global yang diterjemahkan ke aksi lokal yang terukur dan transparan,&rdquo; ujar Aishah Gray kepada JawaPos.com dalam keterangannya pada Kamis (25/9).&nbsp; Dalam aksi komunikasinya, ORCA mengusung beberapa pesan. The Ocean Is Not for Sale; Ocean Is Not a Trash Bin; Protect 30 persen by 2030; Protect Fishers, Stop Illegal Fishing; No Sustainability, No Seafood; dan Coral Reefs = Life. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/WhatsApp-Image-2025-09-25-at-125628-621692360.jpeg" alt="Direktur Dermaga Nasional ORCA Aishah Gray. (Dok. Orca)" width="100%">
<figcaption>Direktur Dermaga Nasional ORCA Aishah Gray. (Dok. Orca)</figcaption>
</figure> Pesan-pesan itu menjelaskan tuntutan utama dari penggiat untuk laut. Yaitu, hentikan eksploitasi yang merusak, lindungi sumber penghidupan nelayan, dan pulihkan ekosistem kunci.&nbsp; Aishah Gray menuturkan adan beragam masalah di laut global yang saat ini kondisinya sangat mendesak. Pertama, kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan habitat. Kondisinya, terumbu karang, lamun, dan mangrove menurun akibat tekanan ganda. yakni pemanasan, polusi, dan aktivitas ekstraktif.&nbsp; Kedua, overfishing dan IUU fishing. Yakni, penangkapan berlebih, termasuk alat dan praktik destruktif yang menggerus stok ikan, memukul nelayan kecil, dan mengacaukan keseimbangan ekosistem.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01414451/karena-80-persen-sampah-laut-berasal-dari-darat">Karena 80 Persen Sampah Laut Berasal dari Darat</a> Ketiga, polusi lintas batas. Sampah lokal dan sampah kiriman pada musim aurtertentu makin membebani pesisir; tanpa tata kelola hulu&ndash;hilir, laut menjadi tempat sampah terakhir. Keempat, dampak iklim di pesisir. Kenaikan suhu dan muka laut, abrasi, hingga badai ekstrem memperbesar risiko sosial ekonomi masyarakat pesisir.&nbsp; Dengan fenomena itu ORCA menyerukan enam aksi. Pertama, untuk mencapai 30&times;30 yang berkualitas. Yaitu, perluas kawasan lindung di zona keanekaragaman tinggi, tingkatkan porsi no-take/highly protected, dan ukur kinerja berbasis hasil ekologi, bukan sekadar luas peta.&nbsp; Kedua, hentikan overfishing dan praktik merusak. Perketat pengawasan IUU fishing, lindungi area pemijahan/pembesaran, dan pulihkan stok dengan sains sebagai dasar kebijakan. Ketiga, kelola polusi dari hulu ke hilir. Kurangi plastik sekali pakai, wajibkan pemilahan&ndash;pengangkutan&ndash;fasilitas olah (MRF/TPA), sediakan fasilitas penerima sampah di pelabuhan, dan siapkan protokol musim arus untuk sampah kiriman lintas negara.&nbsp; Keempat, perlindungan sosial-ekonomi nelayan. Pastikan akses, keadilan usaha, dan benefit-sharing; lindungi nelayan tradisional dari persaingan tak sehat dan praktik ilegal. Kelima, perkuat tata ruang dan moratorium di area sensitif. Tertibkan aktivitas berisiko tinggi (termasuk tambang pasir di habitat kritis), tegakkan izin dan audit lingkungan yang transparan. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016621544/italia-dan-spanyol-kirim-kapal-angkatan-laut-lindungi-global-sumud-flotilla">Italia dan Spanyol Kirim Kapal Angkatan Laut Lindungi Global Sumud Flotilla</a> Keenam, danai pengelolaan jangka panjang. Tutup finance gap melalui dana abadi kawasan lindung, blended finance, dan teknologi pemantauan (VMS/AIS/remote sensing) untuk penegakan yang efektif.

Ada beragam masalah laut secara global. Mulai dari krisis keanekaragaman hayati, polusi sampah, praktik penangkapan ikan ilegal (IUU).

Laut Tidak Mengenal Batas Negara, Sampah Lintas Samudra Tiba di Pantai Kita

<div id="m#msg-f:1787881770724506842" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/Prabowo-Subianto-2-3911071310.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa relawan saat menghadiri konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (11/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa relawan saat menghadiri konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (11/1/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan nelayan Indonesia. Dia ingin, para nelayan bisa lebih sejahtera. Kekayaan laut Indonesia wajib dinikmati oleh para nelayan lokal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi saya nelayan sama dengan petani sama dengan buruh, karyawan, adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Saya paham dan saya mengerti, para nelayan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari makan, dan saya paham bahwa para nelayan menghasilkan makan untuk rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam Deklarasi Relawan Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyatakan, para nelayan setiap hari mempertaruhkan nyawa untuk mencari ikan di laut. Mereka harus meninggalkan keluarga di rumah dengan perasaan was-was suaminya tidak kembali lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, kesejahteraan nelayan harus menjadi perhatian. Prabowo menyatakan bila menjadi presiden berikutnya, akan memperbaiki kehidupan nelayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Manakala kita menerima mandat kita akan berjuang sekeras tenaga kita, dengan segala kemampuan kita, segala upaya kita untuk memperbaiki hidup para nelayan kita. Itu komitmen saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Prabowo juga menyoroti masih maraknya illegal fishing, dimana kapal asing melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah harus bisa lebih menonjol mencegah illegal fishing terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kita harus bangun kapal-kapal yang banyak, kapal-kapal itu harus dimiliki oleh nelayan-nelayan Indonesia sendiri. Kita akan cari skema-skema, bentuklah kelompok-kelompok nelayan, bentuklah koperasi-koperasi. Kita akan mencari uangnya, Uangnya ada, itu untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kontrak politik antara Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno dengan Prabowo. Isi perjanjian ini secara garis besar adalah untuk menyejahterakan nelayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut kontrak politik SNI dengan Prabowo:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">A. Menjamin akses yang lebih baik ke sumber daya perikanan termasuk pemenuhan kebutuhan peralatan, teknologi, dan pelatihan yang diperlukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">B. Menjamin perlindungan hukum, kepastian usaha dan keberpihakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">C. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan dengan memperkuat pasar lokal memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">D. Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai termasuk perbaikan dan pembangunan pelabuhan jalan dan sarana transportasi lainnya yang mendukung aktivitas nelayan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">E. Memosisikan SNI sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan tata kelola perikanan Indonesia.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

"Kita kita harus bangun kapal-kapal yang banyak, kapal-kapal itu harus dimiliki oleh nelayan-nelayan Indonesia sendiri," ungkap Prabowo.

Janji Prabowo untuk Nelayan, Berantas Illegal Fishing hingga Bangun Banyak Kapal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ANAMBAS-1.jpg" alt="ILUSTRASI Perikanan budidaya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Perikanan budidaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konsep traceability akan menjadi praktik standar dalam industri perikanan demi menjaga lingkungan, memastikan keamanan pangan, dan mempromosikan perdagangan ikan yang adil. Konsep inilah yang dilihat oleh FishLog, perusahaan penyedia solusi teknologi perikanan. Reza Fahlepi selaku Co-Founder FishLog menuturkan, FishLog berfokus pada keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat serta mendorong perubahan positif dalam menetapkan tolok ukur baru di industri perikanan.&nbsp;Lebih jauh, Reza menjelaskan bahwa FishLog berkomitmen untuk memanfaatkan platformnya dalam mendukung tujuan dari program Stelina di Indonesia. Dengan mengaktifkan konektivitas nasional dalam jaringan rantai dingin perikanan, FishLog memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, mulai dari nelayan, pengolah hingga distributor, dapat berpartisipasi aktif dalam upaya traceability.&nbsp;Pendekatan komprehensif ini tidak hanya membangun akuntabilitas tetapi juga memupuk rasa tanggung jawab bersama menuju industri perikanan yang berkelanjutan. "Ekspansi bisnis yang kami lakukan ini tidak hanya akan berfokus pada pertumbuhan bisnis FishLog, tapi juga memprioritaskan sustainability dan traceability dalam industri perikanan. Kami akan mengimplementasi teknologi blockchain untuk bisa menelusuri asal ikan sehingga kualitas ikan tetap terjaga," tambah Reza,&nbsp;dalam keterangannya, Rabu (28/6). Menurut Reza, Warehouse Management System menjadi salah satu solusi dari keterlacakan produk perikanan secara digital.&nbsp;Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sistem ketertelusuran industri perikanan dan pencegahan pencurian ikan di Tanah Air dengan memperkenalkan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina). Industri perikanan membutuhkan dukungan sistem yang menjamin keterkaitan hulu-hilir guna mencegah praktik IUU Fishing. "Seluruh proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran pada sektor hulu dan hilir memerlukan informasi riwayat produk beserta pergerakannya atau yang lebih dikenal dengan sistem ketertelusuran. Hal ini perlu integrasi dengan para pelaku industri perikanan terutama terkait konektivitas," ungkap Harlin, SE., MM., Koordinator Kelompok Pemetaan dan Pemantauan PDS-KKP.

KKP memperkuat sistem ketertelusuran industri perikanan dan pencegahan pencurian ikan dengan memperkenalkan Stelina.

Optimalkan Penggunaan Teknologi Digital, FishLog Dukung Program Stelina dan Cegah Praktik IUU Fishing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Coast-Guard-RI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim SAR gabungan lintas negara dari Republik Indonesia, Vietnam, dan Malaysia, terus mencari nelayan pelaku illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal yang tenggelam di perairan Natuna Utara. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Tb Haeru Rahayu menjelaskan, upaya ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan.  Di luar insiden perlawanan serta illegal fishing yang sudah dilakukan, ujar dia, KKP tetap mengedepankan aspek humanitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen pemberantasan illegal fishing. "Di luar illegal fishing yang dilakukan, joint rescue ini merupakan bagian dari tindakan kemanusiaan dan bentuk keprihatinan atas insiden tenggelamnya KIA berbendera Vietnam tersebut," jelasnya, dilansir dari Antara, Rabu (29/4).  Tb juga memuji soliditas aparat di lapangan yang bahu membahu dalam proses pencarian dan penyelamatan. Hal tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa semua instansi memiliki kepedulian yang sama bahwa saat ini prioritasnya adalah SAR.  Ditjen PSDKP-KKP, BASARNAS, TNI AL, Coast Guard Vietnam dan Basarnas Malaysia masih berusaha melakukan penyisiran di lokasi kapal BD 92039 TS tenggelam pada saat melakukan perlawanan ketika akan ditangkap oleh KP. Orca 03.  "Selain dengan KP. Orca 03, KP. Orca 02, KP. Hiu Macan dan KP. Hiu Macan Tutul 02 yang bersama-sama dengan KMN Pulau Nipah (BAKAMLA) dan KRI Bontang (TNI AL). Kami juga menggunakan pesawat air surveillance untuk melakukan penyisiran di lokasi," jelas Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono.  Diketahui, satu kapal ikan asing berbendera Vietnam tenggelam di Laut Natuna Utara pada 20 April 2020. Kapal tersebut melakukan upaya perlawanan dengan manuver berbahaya dan menabrakkan kapal mereka dengan KP. Orca 03 milik KKP yang akan melakukan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan.

Tim SAR 3 Negara Cari Pelaku Illegal Fishing yang Tenggelam di Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/4-tahun-jokowi-jk-rp-316-m-sumber-daya-ikan-berhasil-diselamatkan_m_.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak terasa masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah memasuki tahun keempat. Selama itu, banyak capaian yang sudah diraih, salah satunya di sektor perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan, sejak ia menjabat sebagai MKP, sebanyak 1.911.701 ekor sumber daya ikan berhasil diselamatkan. Jika ditotal, nilai dari sumber daya itu mencapai Rp 316,83 miliar. "Upaya ini membuat produksi menjadi meningkat," ujarnya di Auditorium Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10). Adapun rinciannya untuk lobster sebanyak 1,8 juta ekor diselamatkan dengan total nilai Rp 306 miliar, kepiting sebanyak 10.238 ekor dengan nilai Rp 2,4 miliar, benih lobster sebanyak 1,8 juta ekor diselamatkan dengan nilai Rp 305 miliar, lobster berleur sebanyak 392 ekor dengan nilai Rp 158 juta dan lobster undersize sebanyak 5.991 ekor dengan nilai Rp 1,07 miliar. Selain itu, sampai dengan 6 September 2018 sebanyak 369 kasus penyelundupan sumber daya ikan juga berhasil digagalkan.

4 Tahun Jokowi-JK, Rp 316 M Sumber Daya Ikan Berhasil Diselamatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/illegal-fishing-kp-hiu-macan-001-tangkap-dua-kapal-asal-vietnam_m_208160.jpeg" alt="Ilustrasi penenggelaman kapal pencuri ikan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penenggelaman kapal pencuri ikan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing) masih saja terjadi, kendati sudah ratusan kapal yang ditenggelamkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti. Dua kapal ikan asing (KIA) asal Vietnam, yaitu BV 99277 TS dan BV 7222 TS, ditangkap oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) di laut Natuna Utara, pada Senin (23/4) sekitar pukul 20.50. Kedua kapal ditangkap petugas patroli lantaran menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang jenis pair trawl, dan tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia. Kasubsi Oprasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak Mochamad Erwin menuturkan, penangkapan dilakukan oleh Kapal Patroli Hiu Macan 001 milik Direktorat Jendral (Ditjen) PSDKP, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tergabung dalam Operasi Nusantara 3, Bakamla. "Mereka menggunakan pair trawl, alat tangkap terlarang dan tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia," kata Erwin dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Grup), Sabtu (28/4). Erwin menyampaikan, anak buah kapal (ABK) KIA BV 99277 TS berjumlah 4 orang. Sedangkan ABK KIA BV 7222 TS berjumlah 17 orang. Seluruh ABK tersebut berkewarganegaraan Vietnam. Ke-21 warga Vietnam ini beserta kedua kapalnya telah berada di stasiun PSDKP Pontianak guna diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Mereka diduga melanggar Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1), Pasal 93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2), Pasal 85 juncto Pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Mengenai lamanya mereka berada di perairan Indonesia dan jumlah ikan yang berhasil ditangkap, itu akan dikembangkan saat penyidikan. Namun, Erwin menduga, kemungkinan ikan yang berhasil ditangkap sudah dialih-muatkan di tengah laut (transshipment). "Ada kapal yang menjemput (di tengah laut). Karena kalau mereka bolak-balik, nggak mungkin," tutur Erwin. Dengan kata lain, setelah pencuri ikan ini beraksi di laut Indonesia, hasil tangkapan langsung dibawa ke negaranya. "Kalau itu pasti, yang pasti dia beroperasi di wilayah kita tanpa dokumen," tutup Erwin. Sementara itu kapten KP Hiu Macan 001 Samson menuturkan, saat ditangkap nelayan asing ilegal ini memang tidak melakukan perlawanan. Namun, kapal-kapal tersebut coba melarikan diri, sehingga petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Walaupun telah diberikan peringatan, kapal tersebut tetap berupaya ingin lolos dari tangkapan petugas. Namun upaya itu percuma, sebab KP Hiu Macan 001 memiliki kecepatan lebih tinggi daripada kapal pencuri ikan tersebut. Samson mengatakan, dari dokumen yang ditemukan di kapal tersebut, diindikasikan mereka sering bolak-balik masuk ke Malaysia. "Ini baru indikasi aja, kayaknya dia bolak-balik masuk Malaysia. Ada beberapa dokumen yang kami dapatkan dari negara dia dan dari Malaysia," ungkapnya. "Yang jelas pelanggarannya mereka ini (beroperasi) tanpa dokumen Indonesia," sambung Samson. Kapasitas kapal tersebut masing-masing sekitar 183 ton dan 150 ton. Kedua kapal ini berpasangan. "Kapal ini satu set, jadi karena mereka menggunakan alat tangkap pair trawl ditarik dua kapal," terangnya. Beberapa barang bukti diamankan dari kapal jaring tersebut seperti sejumlah ikan dan alat navigasi. "Untuk selanjutnya kami serahkan ke stasiun PSDKP Pontianak," pungkasnya.

Illegal Fishing, KP Hiu Macan 001 Tangkap Dua Kapal Asal Vietnam