<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/ANTREAN-BSU_NUR-CHAMIM-6-3506948160.jpg" alt="Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bagi masyarakat penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), segera urus pencarian karena tenggat waktu pencairan bantuan melalui Kantor Pos Indonesia akan berakhir pada 3 Agustus 2025 Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris mengungkapkan bahwa hingga akhir Juli 2025, masih ada sekitar 1 juta penerima BSU yang belum melakukan pencairan bantuan ke Kantor Pos terdekat. "Lebih dari satu juta penerima BSU belum melakukan pencairan. Kami harap para penerima BSU segera melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay dan pencairan ke Kantor Pos terdekat,&rdquo; ujar Haris, Kamis (31/7).&nbsp; Sebagai informasi, Bantuan Subsidi Upah diberikan kepada buruh atau pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan ini juga ditujukan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa aktif per 30 April 2025. Haris mengatakan, Pos Indonesia telah mempermudah proses pengecekan bagi masyarakat penerima BSU. Masyarakat cukup dengan mengunduh aplikasi Pospay Mobile di handphone masing-masing.&nbsp; Tak Perlu Bingung, Begini Cara Cek dan Cairkan BSU lewat Kantor Pos Indonesia: 1. Unduh aplikasi Pospay Mobile melalui Play Store atau App Store 2. Registrasi akun dengan data diri sesuai KTP 3. Pada halaman login, klik ikon &ldquo;i&rdquo; di pojok kanan bawah, lalu pilih ikon Bantuan Sosial. 4. Pilih jenis bantuan "Bantuan Subsidi Upah 2025", kemudian masukkan NIK. 5. Jika terdaftar sebagai penerima, akan diminta memfoto KTP dan mengisi formulir data sesuai identitas.&nbsp; 6. Kemudian baca dan setujui syarat dan ketentuan pemrosesan data pribadi.&nbsp; 7. Setelah selesai, pengguna akan menerima QR Code, yang digunakan untuk proses verifikasi dan pencairan BSU di Kantor Pos terdekat 8. Lakukan pencairan di loket pelayanan sebelum 3 Agustus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016368716/1-juta-penerima-bsu-belum-cairkan-bantuan-pos-indonesia-ingatkan-batas-akhir-3-agustus">1 Juta Penerima BSU Belum Cairkan Bantuan, Pos Indonesia Ingatkan Batas Akhir 3 Agustus!</a> Haris menegaskan bahwa pencairan BSU hanya bisa dilakukan langsung di Kantor Pos, dengan membawa identitas diri sesuai NIK. Verifikasi ini dilakukan guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan diterima oleh pihak yang berhak.&nbsp; "Kami ingin memastikan bahwa distribusi bantuan ini transparan dan akurat. Oleh karena itu, verifikasi dilakukan langsung di kantor pos. Kami juga sudah menyampaikan informasi ini lewat berbagai kanal komunikasi," tukas Haris. </div>

Bagi masyarakat penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), segera urus pencarian karena tenggat waktu pencairan bantuan melalui Kantor Pos

Tak Perlu Bingung, Ini Panduan Lengkap Cek dan Cairkan BSU Lewat Pospay

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/KANTOR-POS-892598876.jpg" alt="Kalangan pekerja mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kantorpos. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kalangan pekerja mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kantorpos. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bantuan Subisi Upah (BSU) yang digelontor pemerintah kepada para pekerja yang memenuhi syarat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai diambil para pekerja. Penyaluran serentak dan masif dilakukan di semua Kantorpos seluruh daerah hingga pelosok negeri. Program BSU ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker RI), yang khusus diberikan pada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Penyaluran BSU ini menjadi yang pertama kali dilakukan di wilayah Bali melalui Kantorpos. Penyaluran ini juga menyasar para penerima yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau mengalami kegagalan transfer dana bantuan. Layanan penyaluran BSU ini diselenggarakan di lebih dari 4.300 Kantorpos aktif di seluruh Indonesia, termasuk wilayah-wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). Executive General Manager Kantorpos KCP Renon, Bali, Arya Febrianto, menjelaskan bahwa masing-masing penerima BSU akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan periode. Kriteria penerima adalah warga negara Indonesia yang bukan ASN, TNI, maupun Polri, dengan gaji di bawah Rp3,5 juta sesuai ketentuan dari Kemnaker. "PT Pos Indonesia mendapatkan penugasan dari Kemnaker untuk menyalurkan BSU khusus bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Himbara atau mengalami kendala pencairan melalui bank. Setelah lolos verifikasi melalui situs BSU Kemnaker, penerima dapat mengakses aplikasi Pospay untuk mendapatkan QR Code sebagai bukti pencairan di Kantorpos," jelas Arya. Layanan Kantorpos diperpanjang hingga pukul 21.00 WITA demi memfasilitasi pekerja yang baru selesai bekerja di sore hari. Proses verifikasi di Pospay juga menjadi kunci kelancaran pencairan, dan data penerima disalurkan secara bertahap oleh Kemenaker kepada PT Pos Indonesia (Persero). "Kami imbau kepada calon penerima yang datanya belum muncul di aplikasi Pospay untuk bersabar karena verifikasi dilakukan bertahap oleh Kemnaker. Seluruh penugasan akan kami tuntaskan," ucapnya. Beberapa pekerja yang telah menerima BSU di Kantorpos Bali menyampaikan apresiasi terhadap kemudahan dan kecepatan layanan. Salah satunya, Elia, pekerja receiving di PT Sentral Retailindo Dewata. Ia menceritakan proses pencairan BSU ini mudah yang dimulai dari verifikasi melalui situs Kemenaker hingga pencairan dana di Kantorpos. "Setelah lolos verifikasi, saya langsung cek di Pospay dan muncul barcode. Pelayanannya cepat, antreannya juga tidak terlalu lama," kata Elia. Senada dengan itu, Purwito, processing staff di perusahaan perikanan di Pesanggaran, Sesetan, datang ke Kantorpos usai jam kerja. Ia mengapresiasi pelayanan Kantorpos yang sangat membantu dalam pencairan BSU ini. "Rp600 ribu ini sangat membantu untuk keperluan rumah tangga saya," ujarnya. Cerita-cerita dari Renon ini menjadi gambaran betapa program BSU bukan hanya sebatas angka dan administrasi. Lebih dari itu, bantuan ini menjadi simbol kehadiran negara di tengah rakyatnya.

Program BSU bentuk kehadiran negara lewat Kemnaker RI yang khusus diberikan pada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Kantorpos Permudah Akses Pekerja Tarik BSU Bagi yang Tak Punya Rekening Bank di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi_BSU-tahap-5-cair_1265_711-e1667219831143.webp" alt="Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sudah mulai dicairkan sejak Rabu (12/10) kemarin. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap 5 sudah mulai dicairkan sejak Rabu (12/10) kemarin. ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) kembali molor dari target. Pencairan bantuan senilai Rp 600 ribu yang tadinya dijanjikan rampung Oktober 2022 hingga kini masih belum tuntas.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, penyaluran terus berproses. Saat ini, pihaknya telah menyalurkan pada 9,2 juta pekerja/buruh.  Jumlah tersebut baru sekitar 72 persen dari target total penyaluran BSU, yakni, 12,7 juta pekerja. Penyaluran tersebut dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank negara (Himbara).  "Sisanya 3,6 juta akan disalurkan lewat kantor pos. Insya Allah mulai pekan ini," ujarnya.  Proses penyaluran melalui PT Pos Indonesia pun sudah dimulai. Data sudah selesai diverifikasi dan validasi. Sehingga, dana sudah bisa mulai disalurkan awal November ini.  Anwar menjelaskan, penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini tentu akan berbeda dari melalui bank Himbara. Jika melalui Himbara, maka dana langsung disampaikan ke rekening penerima.  Sedangkan, untuk penyaluran PT Pos Indonesia, akan dibuat undangan terlebih dahulu pada calon penerima BSU. Dalam surat tersebut, para penerima diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan mengambil langsung ke kantor pos terdekat atau bisa juga membuat akun Pospay untuk ditransfer ke sana.  Dengan mulai disalurkannya BSU lewat PT Pos Indonesia ini, Anwar optimis, BSU bisa selesai dicairkan awal November 2022. "Target kami awal November sudah selesai. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan terkait BSU ini," ungkapnya.  Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, pemerintah lambat dalam upaya penyaluran BSU. Terlebih, jika dibandingkan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang sudah mencapai 98,57 persen.  Timboel cukup menyayangkan kondisi ini. Pasalnya, BSU 2022 sengaja dikucurkan kembali untuk membantu menaikkan daya beli pekerja/buruh yang terimbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa saat lalu.  "Kalau penyaluran BSU 2022 telat, maka momentum BSU 2022 membantu daya beli pekerja menjadi tidak efektif," keluhnya.  Diakuinya, saat ini, daya beli dan tingkat konsumsi pekerja/buruh menurun drastis. Kenaikan harga bahan makanan dan BBM sukses menggerus daya beli mereka.

Sisa Pencairan BSU Lewat Kantor Pos, Ada Opsi Tunai atau Via Pospay

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pekerja-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan sebanyak 2.406.915 pekerja atau buruh calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap II sedang dalam proses verifikasi dan validasi data. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah memastikan BSU tahap II akan segera disalurkan.  "BSU Tahap II segera disalurkan. Saat ini, Kemnaker sedang melakukan proses verifikasi dan validasi data," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).  Selama proses verifikasi, pihaknya akan menyesuaikan sejumlah kriteria sesuai dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.  Ia juga menjamin, terhadap proses penyaluran yang dilakukan dengan cepat dan tepat kepada pekerja atau buruh penerima. "Proses ini dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh pekerja," tukasnya.  Sebelumnya, pada Jumat (16/9) Kemnaker telah menerima 2.406.915 data pekerja calon penerima BSU tahap II dari BPJS Ketenagakerjaan. Pada proses verifikasi ini, kata Ida, pihaknya akan memastikan bahwa calon penerima tidak sedang menerima bantuan program pemerintah lainnya.  Seperti, program keluarga harapan, bantuan usaha mikro, dan kartu pra kerja. Selain itu, Kemnaker juga akan memastikan bahwa pekerja penerima BSU bukan PNS, anggota TNI ataupun Polri.  Adapun Kemnaker memprediksi, BSU Tahap II akan segera disalurkan pada pekan depan setelah proses validasi data selesai dilakukan. "Minggu depan setelah pembuktian dan validasi maka (BSU) tahap kedua akan kami salurkan," ujarnya saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo dan Mensos Tri Rismaharini di Istana Kepresidenan, Jakarta.  BSU merupakan bantuan pemerintah kepada pekerja atau buruh untuk meringankan beban kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). BSU adalah salah satu bantuan tambahan pemerintah, selain BLT BBM dan bantuan sektor transportasi di daerah yang dirilis pemerintah sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM agar tepat sasaran.  Adapun besaran BSU ini senilai Rp 600.000 yang akan diberikan satu kali kepada pekerja atau buruh. Per Rabu (14/9), Kemnaker juga memastikan bahwa sekitar 4,1 juta pekerja telah menerima BSU tahap I melalui bank Himbara dan juga kantor Pos.

2,4 Juta Calon Penerima BSU Tahap II Proses Verifikasi-Validasi Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-gaji-perangkat-desa-apkasi-sebut-bakal-bebani-apbd_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Kenaikan gaji untuk perangkat desa membuat pemerintah kabupaten merasa terbebani untuk mengalokasikannya dari APBD." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kenaikan gaji untuk perangkat desa membuat pemerintah kabupaten merasa terbebani untuk mengalokasikannya dari APBD.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar bersubsidi sedikit terlambat. Bantuan sosial untuk kelompok pekerja itu baru bisa disalurkan besok (12/9) setelah sempat disebutkan cair pada Jumat (9/9).  Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, pihaknya telah memproses pencairan dana BSU tahap pertama pada Jumat malam. Pada tahap pertama, dana sebesar Rp 2,61 triliun untuk 4,36 juta orang pekerja atau buruh tersebut telah diteruskan kepada bank Himbara (himpunan bank milik negara) selaku bank penyalur.  Selanjutnya, dana disalurkan langsung ke rekening para penerima BSU tahap pertama. ”Para penerima BSU tahap pertama dapat mengecek di rekening Himbara masing-masing dan mengambil dana BSU secara bertahap mulai Senin (12/9),” tuturnya.  Anwar menegaskan bahwa diperlukan waktu untuk proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 10/2022. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas.  Dari proses tersebut, sebanyak 5,09 juta data awal dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) diverifikasi dan validasi serta dipadankan. Hasilnya, diperoleh data 4,36 juta yang dapat menerima BSU di tahap pertama. ”Kami memahami bahwa BSU 2022 sangat ditunggu oleh pekerja/buruh. Namun, selain cepat, kami juga harus menjaga prinsip ketepatan sasaran dan akuntabilitas,” paparnya.  Yang belum masuk penerima BSU tahap pertama tidak perlu khawatir. Pasalnya, sebagaimana pelaksanaan BSU pada tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 juga dicairkan secara bertahap. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8,805 triliun untuk BSU yang akan disalurkan kepada sekitar 14 juta pekerja atau buruh. ”Saya mengingatkan juga, tahap pertama ini penerima BSU yang sudah memiliki rekening bank Himbara ya,” jelasnya.  Lebih lanjut, Anwar menginfokan bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait BSU melalui kanal bsu.kemnaker.go.id. Termasuk di dalamnya pengecekan status penyaluran,  Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai BSU 2022 tidak akan bisa efektif melindungi daya beli buruh. Apalagi, pekerja atau buruh sudah tidak mendapatkan kenaikan upah minimum (UM) sejak tiga tahun terakhir. ”Ini hanya ’gula-gula’ saja agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi daya beli di tengah inflasi yang meroket,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal.  Karena itu, kata dia, buruh akan melakukan perlawanan dengan turun ke jalan. Aksi yang digelar selama sebulan ini akan mengusung tiga isu. Yakni, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah minimum 2023 sebesar 10–13 persen.  Demo akan dititikberatkan di kantor-kantor gubernur, bupati/wali kota, atau DPRD. Output yang diharapkan dalam aksi daerah itu adalah meminta gubernur atau bupati/wali kota membuat surat rekomendasi penolakan kenaikan BBM kepada presiden dan pimpinan DPR RI. ”Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan diperluas lagi,” tegasnya.  Puncaknya, pada akhir November, buruh akan memper_siapkan pemogokan nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik. Aksi melibatkan kelompok buruh di 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota.

Subsidi Upah Pekerja Cair Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANTREAN-SPBU-MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>Soal Harga Baru BBM, Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah  JawaPos.com – Bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mengucur lebih cepat daripada kenaikan harga BBM. Kemarin (31/8) Presiden Joko Widodo mengawali pembagian bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Jayapura, Papua.  Penyerahan BLT BBM pertama dilakukan di Kantor Pos Sentani. ”Hari ini (kemarin, Red) kita telah memulai pembagian BLT BBM,” kata Jokowi.  Bantuan diberikan selama empat bulan dengan nominal Rp 150 ribu per bulan. Namun, pencairannya setiap dua bulan dengan jumlah Rp 300 ribu.  Presiden menjelaskan, BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Tujuannya, meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. ”Agar konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.  Selain BLT, akan diberikan pula bantuan kepada pekerja. Ada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta yang mendapat bantuan subsidi upah (BSU). Nilai bantuannya sama, yakni Rp 150.000, dan diberikan untuk empat bulan.  Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pembagian BLT Rp 600 ribu tersebut merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Pengalihan itu dilakukan lantaran subsidi BBM lebih banyak dimanfaatkan orang yang sejatinya bukan sasaran penerima subsidi. ”Karena semua disubsidi rata sehingga subsidi yang besar ini diberikan ke warga miskin,” ujarnya.  Namun, pencairan BLT belum diikuti dengan BSU yang juga menjadi bantalan kenaikan harga BBM subsidi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya masih dalam proses finalisasi sejumlah hal terkait BSU. Di antaranya, peraturan Menaker sebagai payung hukum pencairan BSU serta konsolidasi data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dengan data pegawai TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan penerima bansos lain.  ”Karena yang menerima ini bukan TNI, Polri, ASN, penerima PKH (program keluarga harapan, Red), dan penerima program kartu prakerja,” ujar Ida saat ditemui seusai peluncuran laporan potret kerawanan kerja pelaut perikanan di kapal asing oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Jakarta kemarin.  Konsolidasi juga dilakukan dengan pihak penyalur. Kali ini, selain bank Himbara, Kemenaker berencana menggandeng PT Pos Indonesia yang memiliki pengalaman memadai dan lebih mudah dijangkau masyarakat. ”Ditambah PT Pos yang terbukti efektif untuk mempercepat penyaluran. Karena seperti instruksi Pak Presiden, cepat dan tepat,” ungkapnya.  Soal syarat calon penerima, Ida mengatakan, salah satu yang harus dipenuhi ialah batas kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, Juli 2022. Selain itu, calon penerima merupakan pekerja penerima upah dengan besaran maksimal Rp 3,5 juta per bulan.  Data BPJS Ketenagakerjaan untuk program BSU 2021, jumlah pekerja dengan kriteria upah di bawah Rp 3,5 juta hanya berkisar 8,6 juta orang. Sementara itu, target penerima BSU 2022 mencapai 16 juta. Mengenai pemenuhan jumlah kuota tersebut, Ida tak memberikan jawaban pasti. Dia hanya menegaskan, data 16 juta itu belum dipadankan dengan syarat dan ketentuan yang ada. ”Nanti kami cleansing dengan ketentuan tadi. Apakah semuanya sudah bukan PNS, TNI, Polri, penerima PKH,” ungkapnya.  Lantas, apakah cairnya BLT yang akan disusul dengan BSU menjadi pertanda BBM subsidi memiliki harga baru memasuki September ini? Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan bahwa pada prinsipnya Pertamina mengikuti seluruh arahan dari pemerintah. Namun, hingga tadi malam belum ada arahan apa pun terkait harga baru BBM bersubsidi.  Berbagai informasi dan beredarnya flyer tentang harga baru BBM bersubsidi per 1 September disebutnya tidak benar. ”Belum ada arahan dari pemerintah. Ini (info harga baru) tidak benar,” tuturnya kepada Jawa Pos tadi malam.  Meski begitu, tadi malam terlihat antrean panjang di sejumlah SPBU di beberapa kota. Misalnya, Jakarta, Tangsel, dan Surabaya. Tidak hanya kendaraan roda dua, mobil-mobil juga ikut mengantre.  Di bagian lain, pengamat politik ekonomi Kapitra Ampera memandang, masyarakat tidak perlu panik jika harga BBM bersubsidi naik. Menurut dia, penyesuaian harga diperlukan untuk menjaga kesinambungan perekonomian masyarakat maupun negara. Sebab, fakta di lapangan, 80 persen subsidi justru dinikmati orang mampu, bukan masyarakat yang memerlukan.  Jika hal itu terus dipaksakan tanpa ada penyesuaian harga, akan timbul turbulensi ekonomi. ”Masyarakat perlu berpikir rasional. Jika harga BBM tidak disesuaikan, Indonesia akan masuk dalam kegelapan dan menuju fase failed state seperti Sri Lanka karena semua sektor produksi pasti ditutup,” jelasnya.  Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan strategi agar penyesuaian harga BBM tidak berdampak luas pada sektor lain. Dalam hal ini, bantalan sosial untuk mengontrol harga barang kebutuhan pokok agar tidak melonjak secara signifikan.  Kemudian, pemerintah perlu melakukan penyekatan BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Dengan begitu, BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati orang-orang kaya dan bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.  Pada kesempatan yang berbeda, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Wahyudi Anas menuturkan, kelebihan beban subsidi memang sudah terjadi. Menurut dia, prognosis yang dimiliki lembaganya terkait konsumsi BBM bersubsidi tahun ini sudah lebih dari kuota yang ditetapkan. Misalnya, proyeksi konsumsi biosolar yang diperkirakan mencapai 16,8 juta–17,3 juta kiloliter (kl). ’’Perlu diketahui bahwa kuota biosolar tahun ini 15,1 juta kl. Saat ini prognosisnya sudah kami kirim ke pemerintah,’’ jelasnya.  Kelebihan konsumsi tersebut bahkan lebih jelas untuk pertalite. Prognosis dari komite BPH mencapai 30 juta kiloliter. Padahal, kuota pertalite nasional 23,5 juta kl. Karena itulah, pihaknya mengirimkan usulan mengenai perbaikan ketentuan kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

BLT Mulai Dicairkan, BSU Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain, memastikan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru madrasah non-PNS segera cair. Sebab, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah terbit dan lebih 99,81 persen.  "Saya pastikan BSU Guru Madrasah Non PNS segera cair. SP2D yang sudah terbit mencapai 99,81 persen. Selanjutnya tinggal pengiriman notifikasi pencairan dari BRI atau BRI Syariah selaku bank penyalur," tegas dia melalui keterangan resmi, Selasa (15/12).  "Sesuai perjanjian, saya berharap proses pengiriman notifikasi ke masing-masing akun Simpatika guru madrasah Non PNS sudah dilakukan mulai hari ini oleh bank penyalur," sambungnya.  Setelah notifikasi terbit, guru bisa langsung mencetak Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 yang ada di Simpatika. Bersamaan itu, guru juga diminta mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang formatnya juga tersedia di Simpatika.  "SPTJM dicetak, lalu ditandatangani di atas meterai," terangnya.  Selanjutnya, guru penerima bantuan dapat mendatangi Kantor bank penyalur yang ditunjuk, yaitu BRI dan BRI Syariah. Guru juga harus membawa KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 dan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas meterai.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/12/2020/guru-madrasah-dan-pai-non-pns-penerima-bsu-dibuatkan-rekening-baru/">Guru Madrasah dan PAI Non-PNS Penerima BSU Dibuatkan Rekening Baru</a>  Kemudian, mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI dan BRI Syariah. Setelah selesai prosesnya, guru akan menerima Buku Rekening dan Kartu ATM baru dari BRI atau BRI Syariah. Guru bisa mengambil atau tetap menabung BSU GBPNS 2020 di bank.  "Besaran BSU adalah Rp 600 bulan per bulan selama 3 bulan, dari Oktober hingga Desember, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1,8 juta. Ada kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebesar 5 persen bagi guru yang sudah memiliki NPWP dan sebesar 6 persen bagi guru yang belum memiliki NPWP," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=v-aV3m6Cko8

Pencairan BSU Guru Madrasah Non PNS Tunggu Notifikasi Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Guru saat memberikan materi kepada murid di garasi teras yang dijadikan kelas di Pondok Labu, Tangerang Selatan, Jakarta (10/8/2020). Kegiatan ini terpaksa dilakukan karena murid mengalami kesulitan menguasai materi pelajaran saat proses belajar secara on" width="100%">
<figcaption>Guru saat memberikan materi kepada murid di garasi teras yang dijadikan kelas di Pondok Labu, Tangerang Selatan, Jakarta (10/8/2020). Kegiatan ini terpaksa dilakukan karena murid mengalami kesulitan menguasai materi pelajaran saat proses belajar secara on</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1,8 juta. Sebanyak 2,034 juta dari mereka akan mendapatkan bantuan dengan salah satu syaratnya adalah gaji PTK honorer atau PNS di bawah Rp 5 juta.  Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar meminta agar PTK yang bergaji di atas Rp 5 juta tidak mencairkan bantuan tersebut. Kejujuran PTK dalam hal ini pun diperlihatkan.  "Mana kala mereka merasa gajinya Rp 5 juta lebih, mohon lah dengan hati nurani yang besar merasa tidak layak, sehingga tidak mencairkan," ungkapnya dalam Bincang Sore Kemendikbud, Kamis (19/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/11/2020/guru-tidak-dapat-bsu-secara-utuh-karena-potongan-pajak/">Guru Tidak Dapat BSU Secara Utuh Karena Potongan Pajak</a></li> </ul> Permintaan terbuka ini bukan karena pihaknya meragukan data yang dimiliki. Permasalahnnya adalah data penghasilan perorangan itu yang tidak ada.  "Makanya filter terakhirnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sehingga tidak mencairkan dan tidak mendatangani SPTJM. Kita ingin mendorong secara nurani," ucap dia.  Adapun permasalahan lainnya adalah kurangnya kemampuan Kemendikbud dalam memvalidasi gaji para PTK. Terutama para guru swasta yang berada dalam yayasan. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/11/2020/kemendikbud-sebut-pencairan-bsu-sudah-43-persen-dalam-2-hari/">Kemendikbud Sebut Pencairan BSU Sudah 43 Persen Dalam 2 Hari</a></li> </ul> "Karena ada kalanya di sekolah (swasta) itu tidak semua memberikan keterbukaan, memasukkan di info Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Makanya kita minta SPTJM," imbuhnya.  Batas pencairan rekening akan berakhir ketika Juni 2021. Apabila masih ada anggaran yang tidak dicairkan, uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara. "Kalau tidak dicairkan maka akan kembali ke kas negara. Itu sampai 30 juni 2021 batas cut off-nya," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dluH1GD7TkI

Kemendikbud Harapkan Warga Pendidikan Jujur Dalam Pencairan BSU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/lurah-diduga-pungli-urus-sertifikat-minta-rp-3-juta-padahal-gratis_m_.jpg" alt="Ilustrasi: uang pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang pungli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan pencairan program bantuan subsidi upah (BSU) bagi Tenaga pendidik dan kependidikan (PTK) non-PNS sejak 16 November. Saat ini, sudah 43 persen PTK yang telah mendapatkan bantuan tersebut.  "Per 16 November 2020 kemarin kita melakukan pencairan pertama. Satu hari kita transfer kepada 250 ribu orang," kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar dalam Bincang Sore Kemendikbud, Kamis (19/11).  Kemudian pada hari kedua, sebanyak 625 ribu PTK telah mendapatkan BSU. Artinya dalam dua hari, baru 875 ribu PTK yang menerima BSU atau 43 persen dari total penerima. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/11/2020/guru-tidak-dapat-bsu-secara-utuh-karena-potongan-pajak/">Guru Tidak Dapat BSU Secara Utuh Karena Potongan Pajak</a></li> </ul> Lalu, data hari ketiga sampai dengan 19 November atau hari ini, dia mengatakan belum memiliki datanya. Namun, ia meyakini dan memastikan bahwa penyaluran akan terus berlangsung.  "Alhamdulillah sampai hari ini berjalan terus, dan hari ini pasti lompatannya luar biasa (banyaknya pencaiaran)," jelasnya.  Selain itu, ia juga memastikan bahwa para pemcairan dana para penerima BSU akan tetap cair pada bulan ini. Di mana pencairannya akan dilakukan secara bertahap, tapi tidak per bulan seperti bantuan lainnya, melainkan per hari.  "Jadi bertahap itu, itu maksudnya bukan satu orang di transfer dalam beberapa tahap. Tapi penyalurannya yang bertahap," tutup Kahar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dluH1GD7TkI

Kemendikbud Sebut Pencairan BSU Sudah 43 Persen Dalam 2 Hari

pencairan bsu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencairan bsu

Berita Terkini