<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Ketenagakerjaan-RI-Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><h3>Revisi Permenaker Rampung sebelum 4 Mei 2022</h3> JawaPos.com – Pemerintah dan serikat buruh/pekerja akhirnya satu suara soal <a href="https://www.jawapos.com/tag/revisi-peraturan/">revisi Peraturan</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri/">Menteri</a> Ketenagakerjaan (Permenaker) 2/2022. Mereka sepakat mengembalikan tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jht/">JHT</a>) ke aturan lama.  Seperti diketahui, sebelumnya serikat buruh/pekerja ngotot tak boleh ada istilah revisi terkait aturan pencairan JHT itu. Pemerintah didesak untuk langsung mencabut <a href="https://www.jawapos.com/tag/permenaker/">Permenaker</a> 2/2022. Dengan begitu, aturan pencairan JHT kembali menggunakan Permenaker 19/2015. Dalam aturan tersebut, pencairan JHT tak harus menunggu usia 56 tahun. Alasannya, buruh/pekerja khawatir akan ada ”akal-akalan” baru soal pencairan JHT bila menggunakan istilah revisi.  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, masalah revisi permenaker sudah klir. Pihaknya telah mendapat kepastian soal revisi yang dimaksud pemerintah. Yakni, mengembalikan tata cara pencairan JHT ke aturan lama, Permenaker 19/2015. ”Yang kedua, Ibu Menteri bahkan menyempurnakan isi Permenaker 19/2015,” ungkapnya.  Pernyataan itu dia sampaikan setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/menaker/">Menaker</a>) Ida Fauziyah di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemarin (16/3).  Dia juga menerangkan kesepakatan mengenai JHT bagi pekerja kontrak atau PKWT dan pekerja bukan penerima upah. Mereka akan dikover dalam permenaker terbaru hasil revisi Permenaker 2/2022. ”Dengan demikian, istilah revisi adalah menyempurnakan dan sudah klir bagi kami serikat buruh, justru ada peningkatan kebaikan,” sambungnya.  Dia pun berterima kasih atas penjelasan dan kepastian yang diberikan. Dengan begitu, kekhawatiran soal adanya akal-akalan yang mungkin kembali dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah/">pemerintah</a> tak akan terjadi. Undangan dialog itu pun dinilainya sebagai wujud bahwa pemerintah tidak antikritik.  Sebagai tuan rumah, Ida mengaku kedatangan dua pimpinan organisasi serikat buruh/pekerja itu menyempurnakan pandangan-pandangan mengenai revisi Permenaker 2/2022. Sebelumnya, dia pun telah berdialog dengan organisasi serikat buruh/pekerja lainnya mengenai hal tersebut. Dia menegaskan, proses revisi Permenaker 2/2022 dilakukan dengan mengikuti proses pembentukan perundangan-undangan. Diawali dengan menyerap aspirasi, melakukan koordinasi dengan K/L, setelah itu merumuskan dalam pokok-pokok pikiran. Kemudian, dikonsolidasikan lagi dengan K/L yang lain, lalu dilakukan harmonisasi. ”Jadi, sebenarnya prosesnya sama seperti proses pembentukan perundang-undangan yang lain,” jelasnya.  Terkait isi, Ida tegas mengatakan akan mengembalikan sebagian ketentuan yang ada dalam Permenaker 19/2015 dengan ditambah sejumlah kemudahan lainnya untuk pencairan JHT. Misalnya, bila tak ada KTP, bisa menggunakan identitas lainnya. Kemudian, proses klaim bisa dilakukan secara online. ”Aturan ini menyempurnakan Permenaker 19/2015,” paparnya.  Dia menargetkan, revisi akan rampung sebelum 4 Mei 2022. Yakni, batas terakhir berlakunya Permenaker 19/2015. Hingga saat ini Permenaker 2/2022 memang belum berlaku untuk pencairan JHT. Para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri dari pekerjaan bisa langsung mengklaim JHT miliknya. Pekerja cukup menunggu sebulan untuk proses administrasi hingga dana JHT miliknya cair.

Menaker Klaim Pencairan JHT Akan Lebih Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/permenaker-jht.jpg" alt="PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akhirnya mengembalikan syarat klaim jaminan hari tua (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jht/">JHT</a>) ke aturan lama. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pihaknya sedang memproses revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.  Proses revisi itu merupakan tindak lanjut dari arahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-joko-widodo/">Presiden Joko Widodo</a> (Jokowi) yang ingin klaim JHT dipermudah. ”Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah,” ujarnya kemarin (2/3).  Ida belum memerinci secara detail kemudahan yang dimaksudnya. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/buruh. Termasuk intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.  Namun, jika memang dikembalikan ke aturan lama, yakni Permenaker 19/2015, pencairan JHT tak perlu lagi menunggu peserta berusia 56 tahun. Peserta bisa mencairkan JHT ketika mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat JHT ini dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan. ”Kami sedang melakukan revisi Permenaker 2 Tahun 2022, insya Allah segera selesai,” ungkap dia.  Sebetulnya, lanjut Ida, Permenaker 2/2022 belum berlaku efektif saat ini. Artinya, Permenaker 19/2015 yang masih berlaku. Dengan demikian, pekerja/buruh yang ingin melakukan klaim JHT masih dapat menggunakan acuan permenaker lama tersebut. ”Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri. Tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,” papar politikus PKB itu.  Ida juga menyampaikan bahwa program jaminan kehilangan pekerjaan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jkp/">JKP</a>) bagi mereka yang ter-PHK sudah berlaku. Seperti diketahui, ada tiga manfaat yang dapat diperoleh peserta JKP. Meliputi uang tunai; akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id; serta pelatihan untuk skilling, upskilling, maupun reskilling. ”Dengan demikian, saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP,” ujarnya.  Menyikapi hal tersebut, Partai Buruh dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/serikat-buruh/">serikat buruh</a> di Indonesia menyatakan belum berubah sikap atas Permenaker 2/2022. Buruh meminta permenaker yang diundang-undangkan 4 Februari 2022 itu dicabut dan Permenaker 19/2015 diberlakukan kembali. ”Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Red) menolak keras kata-kata bersayap dari Menaker yang mengatakan bahwa pencairan JHT kembali menggunakan aturan lama. Tetapi, secara bersamaan, melakukan revisi Permenaker 2/2022,” tegas Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal.

Pencairan JHT Kembali ke Aturan Lama, Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/permenaker-jht.jpg" alt="PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tata cara persyaratan dan pembayaran JHT yang perlu dipermudah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, pihaknya sedang memproses revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.  Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini aktif menyerap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh. Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.  "Kami sedang melakukan revisi Permenaker 2/2022, insyaAllah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga" tegas dia dalam keterangan resminya, Rabu (2/3).  Adapun saat ini Permenaker 2/2022 belum berlaku efektif, oleh sebab itu Permenaker 19/2015 pun dikatakan masih berlaku. Ia menyampaikan bahwa ketentuan tentang klaim Jaminan Hari Tua (JHT) masih dapat dilakukan sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah.  "Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT," tuturnya.  Dengan demikian pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri.  "Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun" jelas Ida.  Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK. Program ini memiliki 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta JKP yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.  "Dengan demikian saat ini berlaku 2 program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP" tutup Menaker.

Menaker Sebut Pencairan JHT Tetap Gunakan Permenaker 19/2015

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/yang_mengejutkan.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>”Dicari, guru akting buat oknum-oknum rumah sakit sejak tenaga administrasi, tenaga paramedis, sampai tenaga medis. Target, seluruh tenaga itu bisa akting pura-pura tersenyum semringah saat menghadapi pasien BPJS, seasli keramahan murni dan tulus mereka saat melayani pasien dengan biaya pribadi.”  ---  PENGUMUMAN kuning kemerahan itu ditempel di pohon-pohon mirip reklame jasa sedot WC. Seribu sayang, hingga tenggat masa pencarian, tak satu pun guru akting meregistrasi dirinya.  Salahnya di mana?  Entah. Honor jelas tak bersalah. Jauh lebih gede dari rerata upah orang-orang Indonesia yang menyabung nyawa jadi asisten rumah tangga maupun penjaga kebun sawit di Malaysia. Sebelum upah mereka dipotong agen-agen di Malaysia maupun ditilap sendiri oleh tuan-tuan negeri jiran yang mempekerjakan mereka itu, honor pelatih akting tenaga rumah sakit di sini sudah jauh lebih tebal.  Sudah itu, jaminan hari tua-nya dibayarkan tanpa menunggu tibanya hari tua. JHT, yang bukan singkatan jahat ini, dibayar pada masa kanak-kanak. Sebab, sebaik-baik orang tua adalah orang yang masih memelihara jiwa kanak-kanak, yaitu jiwa tidak dendaman, jiwa cepat memaafkan, jiwa tak sedikit-sedikit lapor polisi.  Terus, salahnya di mana?  Yaitu, entahlah. ”Salahnya di istilah ’guru akting’ itu. Ini barangkali saja lho,” komen Sastro ke Jendro, istrinya. ”Istilah ’guru’ barangkali terasa kuno. Mereka malu mendaftarkan diri sebagai guru. Kalau pakai istilah coach…coach akting… Seperti coach Mourinho, coach Jock Stein, coach Alex Ferguson… Aku yakin akan banyak yang ndaftar.”  ”Oooo…. Yes… Bisa jadi…bisa jadi, Mas Sastro. Bangsa kita kan memang bangsa yang minder. Lebih bangga pakai ’which is’ dibanding ’yang’. Correct me if I’m wrong…”  ”No...no… Kamu tidak salah. Tapi kenapa mesti ke-Inggris-Inggris-an pakai ’yes’ dan ’CMIIW’…?”  ”O iya ya...? Lha, tapi kamu sendiri juga ke-Londo-Londo-an. Itu tadi pakai ’No...no…” Jendro kasih isyarat suaminya agar berkaca di cermin sebelah.  ”Heuheuheu…”  ”Xixixixi….”  ***  Burung betet Sastro-Jendro bersedih menyaksikan pasangan itu masih bisa-bisanya guyon di tengah situasi harga-harga naik dan antrean beli minyak goreng mengular panjang saat ini. Menurut burung yang kalau berkerumun ribut rebutan pakan itu, dalam situasi begini Sastro-Jendro sebaiknya puasa cengengesan.  ”Segera ambil tindakan. Ubah kalimat di woro-woro itu. ’Guru akting’ jadikan ’coach akting’. Ini mendesak. Dalam sikon begini masyarakat jangan ditambah menggerutu lagi gegara semua urusan pakai syarat sudah bayar BPJS. Sebenarnya mereka oke-oke saja bayar BPJS, wong itu undang-undang, seperti KTP, kan semua urusan juga mesti pakai KTP. Tapi mbok pasien-pasien BPJS diterima sama ramahnya di rumah sakit seperti kalau mereka bayar pakai kantong pribadi. Yang penting pasien BPJS jangan merasa dianaktirikan.”  ”Yang penting jangan ada diskriminasi pasien BPJS dan pasien pribadi?” Sastro-Jendro kompak.  ”Yes, oh sori, ya… Eh, yes, oh maaf, ya… Nyanyi di kamar mandi harus pakai BPJS saja rakyat rela, kok, asal tidak ada diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien pribadi.”  Sastro setuju. Jendro akur.  Semakin diamini, Betet semakin panjang pidatonya, ”Wong andai untuk ngupil saja rakyat harus lebih dulu bayar BPJS, rakyat oke asalkan sebagai pasien BPJS mereka tetap punya jaminan akan mendapatkan senyum di rumah sakit. Lagi pula…”  Betet terus melanjutkan pidatonya.  ***  Betet terbang setelah tahu diri bahwa pidatonya tak ada lagi yang menggubrisnya. ”Kamu kan seorang pelatih akting?” tanyanya ke pemuda yang dihinggapi pundaknya. ”Kenapa tak terpanggil mendaftarkan diri jadi pelatih akting oknum-oknum rumah sakit agar bisa pura-pura ramah ke pasien BPJS? Ini panggilan mulia. JHT-nya juga tak dibayar menunggu kiamat.”  Pemuda tersebut menyeka keringat keningnya di hari terik. Dibersihkannya pula tahi betet di pundaknya. Tanggapannya ogah-ogahan, ”Orang sekarang ini, Tet, banyak yang sok tahu tapi juga sok tidak tahu.”  Melihat betet kebingungan, sang pemuda melanjutkan. ”Mereka sok tidak tahu bahwa lembaga-lembaga survei bisa saja keliru. Masak musim harga-harga naik dan beli minyak goreng antre seperti mengular begini hasil surveinya ’masyarakat semakin puas terhadap kerja government’.”  ”Hmmm, sebentar. Kalau keliru kok semua lembaga suvei hasilnya begitu?”  ”Ya keliru berjemaah kan juga bisa to…?”  ”Mungkin malah betul berjemaah, Tet, tapi surveinya dilakukan sebelum harga-harga bernaikan…. Hmmm… Jadi, Tet, soal survei ini adalah soal yang masyarakat sok tidak tahu? Terus, yang masyarakat sok tahu yang soal mana?”  ”Sok tahu bahwa kami tidak mendaftar jadi pelatih akting gegara istilah ’guru akting’, bukan ’coach akting’. Bukan itu. Kami tidak mendaftarkan sebab masih sibuk latihan antre. Bangsa ini adalah bangsa yang tidak bisa antre. Sekarang kami bersyukur dikasih kesempatan berlatih antre beli minyak goreng. Terima kasih, para pemimpin negeri.” (*)  SUJIWO TEJO  Tinggal di Twitter @sudjiwotedjo dan Instagram @president_jancukers

Minyak BPJS dan JHT Digoreng Betet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Demo-Buruh-Tuntut-Permenaker-JHT-Dicabut-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pers" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gencarnya sorotan terhadap peraturan menteri tenaga kerja (permenaker) tentang jaminan hari tua (JHT) akhirnya disikapi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta permenaker tersebut direvisi. Teknis revisi diserahkan kepada Kemenaker. Yang jelas, Jokowi ingin pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa langsung menarik dana tersebut.  Sikap Jokowi itu disampaikan Mensesneg Pratikno secara virtual tadi malam (21/2). Mantan rektor UGM Jogjakarta tersebut menyatakan, presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja. ”Beliau (Presiden Joko Widodo, Red) memahami keberatan para pekerja terhadap peraturan Menaker tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT,” kata Pratikno.  Dia mengatakan, kemarin (21/2) pagi presiden memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Dalam pertemuan itu, Jokowi memerintahkan tata cara dan persyaratan pembayaran JHT disederhanakan serta dipermudah. ”Agar dana JHT itu bisa diambil individu pekerja yang sedang menghadapi masa sulit sekarang ini. Terutama yang menghadapi PHK,” jelas Pratikno. Teknisnya bakal diatur lebih lanjut. Bisa melalui revisi permenaker atau regulasi lainnya.  Pratikno menyampaikan, Jokowi mengajak para pekerja untuk mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif. Hal itu bisa menarik investor serta membuka lapangan pekerjaan berkualitas secara lebih luas.  Sebelumnya, keluarnya Permenaker 2/2022 memicu polemik di masyarakat. Sebab, di dalam aturan baru itu, uang JHT baru bisa diambil saat pekerja berusia 56 tahun. Berbeda dengan aturan sebelumnya, dana JHT bisa diambil ketika pekerja berhenti bekerja. Aturan itu dinilai tidak berpihak kepada pekerja yang banyak terkena PHK di masa pandemi ini. Pemerintah sempat berkilah pekerja yang terkena PHK bakal mendapatkan uang dari program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).  Dalam kesempatan lain, Jokowi direncanakan meluncurkan program JKP hari ini (22/2). Keterangan itu disampaikan Masduki Baidlowi, juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dia mengatakan, pada dasarnya, program JKP adalah penguatan perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. ”Iuran JKP disubsidi pemerintah,” terangnya.  Dengan begitu, pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK tidak dibebani iuran baru. Peserta BPJAMSOSTEK otomatis menjadi peserta program JKP. Masduki menyatakan, JKP itu menjadi solusi bagi pekerja yang terkena PHK dan belum bisa mencairkan JHT.

Aturan JHT Harus Mempermudah Pencairan untuk Pekerja yang Kena PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pelatihan-Kerja-Korban-PHK-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Sejumlah masyarakat terdampak korban PHK dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat terdampak korban PHK dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Minggu (10/5/2020). Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ke</figcaption>
</figure>Korban PHK dan Pekerja Nonformal Tidak Harus Menunggu 56 Tahun  JawaPos.com – Pro dan kontra terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) terus berlangsung. Sebagai jalan tengah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar ada kekhususan bagi kondisi tertentu.  Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz meminta Kemenaker tidak memukul rata kebijakan tersebut. Artinya, ada diskresi pada implementasi aturan pencairan. Misalnya, ketentuan itu hanya berlaku bagi pekerja formal atau pekerja yang sektor pekerjaannya mampu mencapai usia pensiun 56 tahun saja. Sedangkan terhadap pekerja yang usia pensiunnya tak mencapai 56 tahun atau korban PHK, diberikan diskresi khusus. Sebab, tidak semua perusahaan mematok usia pensiun 56 tahun.  Adi menjelaskan, fleksibilitas sistem pencairan JHT sangat mungkin diterapkan. Sebab, dalam sistem yang berlaku secara internasional juga dikenal metode fleksibilitas. ”Wong sistem internasional saja bisa dikecualikan, masak permenaker nggak bisa dikecualikan?” ucapnya.  Sementara itu, sikap berbeda disampaikan kaum buruh. Mereka menolak Permenaker 2/2022 secara penuh. Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, permenaker tersebut harus dibatalkan. Dia menegaskan, JHT merupakan hak penuh para pekerja. Karena itu, mekanisme pencairannya tidak boleh menyusahkan pekerja. ”JHT bantalan terakhir kami, harapan terakhir kami,” cetusnya.  Disinggung soal klaim menteri ketenagakerjaan yang menyebut pembahasan permenaker sudah melibatkan buruh, Mirah tak menampik. Pertemuan memang pernah diadakan dalam rapat tripartit pada akhir 2021. Namun, tegas dia, sejak awal kelompok buruh menolak rencana tersebut. Karena tidak tercapai kesepakatan dalam tripartit, lanjut dia, semestinya Menaker tidak mengeluarkan peraturan terkait pekerja.  Kritik terhadap aturan JHT juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berkunjung ke pabrik Maspion, Sidoarjo, kemarin. Dalam kesempatan itu, perwakilan buruh yang juga anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sunarto meminta permenaker JHT dicabut.  Menanggapi keluhan tersebut, AHY menilai permenaker melukai jutaan pekerja di Indonesia. Sebab, para pekerja diperlakukan tidak adil dan dihambat ketika ingin mengambil haknya. ”Saya sepakat apa yang terjadi dengan JHT tidak adil dan tidak logis,” tegas AHY.  Putra mantan Presiden SBY itu akan menginstruksikan kepada kadernya yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk berjuang menolak Permenaker 2/2022. Khususnya pasal 3 yang mengatur waktu pencairan di usia 56 tahun. ”Tugas kami sebagai penyambung aspirasi rakyat. Baik melalui jalur legislatif pusat maupun di daerah,” katanya.  AHY menambahkan, keluhan serupa tidak hanya tercetus di Jawa Timur. Tapi juga datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka berharap aspirasinya didengar dan diperjuangkan. ”Kemarin saya baru kembali dari Makassar, juga mendapatkan curhat yang sama. Mereka marah, kecewa, dan memohon pertolongan. Ini yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.

Kadin Usul Fleksibilitas Aturan Pencairan JHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Ketenagakerjaan-RI-Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah - Dery Ridwansah (5)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah - Dery Ridwansah (5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons kekeliruan informasi yang tersebar di berbagai sosial media terkait syarat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Terdapat beberapa informasi yang harus diketahui oleh masyarakat khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan.  Tidak sepenuhnya dana JHT hanya dapat dicairkan pada usia 56 tahun. Namun, ada beberapa kebijakan bagi para pekerja yang sudah lama menjadi peserta.  Bagi para peserta aktif selama 10 tahun, dapat mencairkan 30 persen dari dana JHT-nya untuk perumahan dalam hal ini pembelian uang muka rumah dan pengembangan atau renovasi rumah. Selain itu sebesar 10 persen dapat digunakan untuk kebutuhan lain penunjang masa hari tua.  “Nggak harus 56 tahun. Artinya, dia punya manfaat layanan tambahan. Bisa mendapat kesempatan uang rumah kredit dan renovasi degan KPR yang lebih rendah pada umumnya,” kata Ida dalam Podcast Deddy Corbuzier, Jumat (18/2).  Ia pun menegaskan, dana JHT dapat dicairkan ketika para peserta sudah meninggal dunia atau cacat tetap. Bagi yang sudah meninggal dapat dicairkan dan diserahkan oleh ahli warisnya.  “Ada gambar pocong yang seram datang ke kantor lalu ada wajah saya disana seolah-olah saya seperti Tuhan yang menentukan,” tuturnya.  Ida menambahkan, peraturan baru terkait syarat pencairan dana JHT tersebut baru akan berlaku efektif tiga bulan setelah diundangkan pada 4 Februari 2022 lalu. Artinya, selama tiga bulan tersebut masih menggunakan aturan lama dan masyarakat yang ingin mengambil dana JHT keseluruhan dipersilahkan.  “Sampai 3 bulan ini masih ada pilihan dengan uang JHT. Per Menaker yg lama masih berlaku. Tapi berdasarkan data, yang menarik uangnya JHT rata-rata usia kerjanya 2-5 tahun. 2 tahun kan dikit kalau upah Rp 5 juta per bulan dan pengembangannya dapat 7 jutaan. Kalau ikut JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) 45 persen dari gaji total ada Rp 11 juta an,” pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan Klarifikasi Soal Informasi Keliru Terkait JHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Demo-Gunakan-Kostum-Super-Hero-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Seorang demonstran mengenakan kostum super hero saat aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Aksi Demo Buruh dan Mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, selain itu mereka menuntut pemerintah mencabut UU Nomor 11 Tah" width="100%">
<figcaption>Seorang demonstran mengenakan kostum super hero saat aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Aksi Demo Buruh dan Mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, selain itu mereka menuntut pemerintah mencabut UU Nomor 11 Tah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Belum sepekan diundangkan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 langsung disambut gelombang protes dari kalangan pekerja/buruh.  Sebab, permenaker yang diundangkan pada 4 Februari itu menyatakan bahwa jaminan hari tua (JHT) baru bisa dicairkan saat peserta berusia 56 tahun.  Akibat aturan baru tersebut, karyawan yang berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun belum bisa menerima dana JHT. Baik itu berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.  Permenaker 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT akan berlaku tiga bulan setelah diundangkan. Dengan berlakunya aturan baru tersebut, Permenaker 19/2015 resmi dicabut.  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, pemerintah seperti tidak bosan menindas kaum buruh. Dengan aturan itu, JHT buruh yang terkena PHK ketika berusia 30 tahun baru bisa diambil 26 tahun kemudian atau saat berusia 56 tahun.  Menurut dia, aturan tersebut sangat kejam bagi buruh dan keluarganya. Apalagi, pandemi Covid-19 belum usai dan ditambah merebaknya varian Omicron. Artinya, potensi PHK masih tinggi. Said meminta pemerintah mencabut Permenaker 2/2022. KSPI bakal berunjuk rasa bersama Partai Buruh di kantor Kemenaker jika tuntutan itu tidak didengarkan. Dia curiga ada maksud tersembunyi di balik terbitnya beleid tersebut.  ”Apa urgensi di tengah kondisi sekarang ini dikeluarkan permenaker itu? Apa pemerintah kekurangan anggaran sehingga mau meminjam dana JHT untuk mempersiapkan gelombang Covid-19 atau pembangunan-pembangunan lainnya?” ujarnya.  Penolakan juga disuarakan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia). Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyatakan, JHT adalah hak pekerja. Sebab, iurannya dibayarkan pemberi kerja dan pekerja. ”Tidak ada alasan untuk menahan uang pekerja. JHT yang dikelola BPJAMSOSTEK adalah dana milik pekerja, bukan milik pemerintah. Jangan membuat kebijakan yang merugikan pekerja dan rakyat Indonesia!” serunya.  Dia menjelaskan, komposisi iuran JHT BPJAMSOSTEK dibayarkan pekerja melalui pemotongan gaji setiap bulan. Besarannya 2 persen dari upah sebulan. Juga, 3,7 persen dari upah sebulan dibayar pemberi kerja atau perusahaan.  Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Dita Indah Sari menjelaskan, JHT merupakan amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan turunannya. Tujuannya, pekerja menerima uang tunai saat sudah pensiun, cacat tetap, atau meninggal. ”JHT adalah kebun jati, bukan kebun mangga. Panennya lama. Jadi, sifatnya old saving,” ungkapnya saat dikonfirmasi terkait dengan JHT ini kemarin (12/2).  Dia memahami banyaknya keluhan soal JHT yang tidak bisa langsung diambil setelah PHK terjadi. Namun, kondisi itu sebetulnya sudah diantisipasi dengan program baru di BPJAMSOSTEK. Yakni, program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) untuk korban PHK. Jadi, selain pesangon, korban PHK akan mendapat JKP dalam bentuk uang tunai, pelatihan gratis, hingga akses lowongan kerja (loker).  Dita menekankan, tidak ada iuran tambahan untuk JKP. Pemerintah telah menyetor dana Rp 6 triliun sebagai anggaran awal jaminan korban PHK ini. ”Dulu JKP nggak ada. Wajar jika dulu teman-teman ter-PHK berharap sekali pada pencairan JHT,” ujarnya.  Namun, karena kini sudah ada JKP dan pesangon, JHT digeser agar manfaat BPJAMSOSTEK bisa tersebar. JHT pun dikembalikan ke asalnya sebagai jaminan untuk hari tua sesuai dengan UU SJSN 40/2004.  Selain itu, lanjut dia, JHT bukan berarti tidak bisa diutak-atik sama sekali. Klaim JHT tetap bisa dicairkan untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan telah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun. Nah, nilai yang diklaim bisa sebesar 30 persen untuk perumahan atau 10 persen untuk keperluan lainnya. Aturan itu berlaku bagi peserta yang masih bekerja maupun yang mengalami PHK. ”Tanpa mengurangi total nilai yang diterima saat pensiun,” jelasnya.  Dia menegaskan, keputusan itu pun sudah dikonsultasikan dengan pekerja dalam forum Tripartit Nasional. Aturan tersebut merupakan wujud kehadiran negara pada saat ini dan masa depan. Apalagi, masa tua sangat penting.  Disinggung tentang petisi yang berisi penolakan masyarakat terhadap aturan JHT ini, Dita tidak mempersoalkannya. Menurut dia, wajar jika pendapat orang berbeda-beda. Pihaknya pun berusaha menjelaskan maksud dan tujuan dari aturan tersebut. ”Dulu UU Ciker (Cipta Kerja, Red) juga ditolak, dari petisi, demo, sampai ke MK. Ya, kami jelaskan terus,” katanya. (mia/lyn/han/c14/oni)

Said Iqbal Sebut Pemerintah Tidak Bosan Menindas Kaum Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/said-iqbal-jangan-pilih-presiden-yang-tidak-cabut-aturan-pengupahan_m_208915.jpeg" alt="Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan kedaruratan aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam beleid tersebut, manfaat JHT baru bisa dicairkan secara penuh apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai usia 56 tahun.  Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada maksud yang tersembunyi dari adanya aturan tersebut. Apalagi saat ini potensi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih tinggi seiring dengan pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, JHT menjadi tumpuan para korban PHK untuk bertahan hidup.  "Apa urgensi di tengah kondisi sekarang ini dikeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022?" ujarnya dalam konferensi pers virtual, Sabtu (12/2).  Said menilai, dengan terbitnya aturan tersebut diduga ada permasalahan pada kinerja BPJS Ketenagakerjaan sehingga ingin meminjam dana JHT dari para pekerja. Sehingga, dana JHT pekerja ditahan hingga pekerja memasuki usia pensiun, yaitu 56 tahun baru bisa mencairkan haknya secara penuh.  "Jadi sengaja ditahan tidak boleh diambil JHT kemudian digunakanlah dana-dana ini, dipinjam nanti oleh negara?" tuturnya.  Pihaknya menegaskan, akan menolak keras jika benar dana JHT yang terkumpul di BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk menalangi belanja pemerintah untuk menjalankan program-programnya. “Karena dananya tidak ada lagi di kas negara," ucapnya.  Said meminta agar pemerintah menjelaskan secara rinci terkait alasan pemerintah menerbitkan aturan tersebut karena sangat meresahkan masyarakat mengingat gelombang PHK masih tinggi. "Jadi kan ada dana yang ditahan yang ingin digunakan untuk apa, kita nggak tahu, namanya dugaan. Silakan menteri ngomong sendiri," pungkasnya.

JHT Cair saat Usia 56 Tahun, KSPI: Mau Dipinjam Negara untuk Belanja?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencairan JHT

Berita Terkini