<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/bawa-duit-miliaran-rupiah-bandar-arisan-ini-menghilang_m_142943.jpeg" alt="Ilustrasi. Uang THR Pensiunan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Uang THR Pensiunan.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), meliputi PNS, PPPK hingga dosen akan cair mulai hari ini, Jumat (22/3) ke rekening masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan untuk PNS aktif, THR akan dikirim sesuai dengan pengajuan satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pencairan THR untuk PNS, juga dimulai tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan pengajuan satker KL ke KPPN," kata Deni dalam keterangan tertulis, Jumat (22/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi PNS, PPPK, guru, dan dosen dibayarkan penuh alias cair 100 persen pada tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan menyampaikan pemberian THR dan gaji 13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Selain itu, juga sebagai upaya pemerintah untuk terus menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemberian ini merupakan penghargaan atas kontribusi kepada ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan untuk mendorong agar kinerja para ASN ke depan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya,&rdquo; ungkap Menteri Anas saat Konferensi Pers Pemberian THR dan Gaji 13 Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap berikut ini daftar komponen THR yang akan diberikan kepada PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, serta guru dan dosen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komponen THR PNS dan PPPK</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Gaji pokok</div> <div dir="auto">- Tunjangan keluarga</div> <div dir="auto">- Tunjangan pangan</div> <div dir="auto">- Tunjangan jabatan/umum</div> <div dir="auto">- 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN di kementerian/lembaga pusat</div> <div dir="auto">- Setinggi-tingginya 100 persen TPP bagi ASN di instansi daerah tentu disesuaikan dengan kemampuan daerah</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komponen THR Guru dan Dosen</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- 100 persen tunjangan profesi guru dan dosen</div> &nbsp;

"Pencairan THR untuk PNS, juga dimulai tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan pengajuan satker KL ke KPPN," kata Deni Surjantoro.

THR PNS Cair Mulai Hari Ini, Berikut Daftar Komponennya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233127.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran 900/2069/SJ tentang Pencairan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN di daerah. SE tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah.  Dalam SE tersebut, daerah diminta mempercepat pencairan THR maksimal H-10 Lebaran.  Sementara itu, gaji ke-13 diinstruksikan diberikan pada Juli. Tito mengatakan, daerah harus segera mengeluarkan peraturan kepala daerah (perkada) sebagai dasar hukum pencairan. ”Tanpa melalui proses fasilitasi oleh menteri dalam negeri,” ujarnya kemarin.  Bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD TA 2022, Mendagri memberikan sejumlah opsi solusi. Pemda, kata Tito, dapat mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan pada APBD TA 2022. Namun, jika belum mencukupi, daerah bisa menggeser anggaran dengan melakukan pencairan mendahului perubahan APBD TA 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  ”Bisa bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan/sub kegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia,” imbuhnya. Dalam SE tersebut, Tito juga meminta para gubernur memantau pencairan THR dan gaji ke-13 di tiap pemerintah kabupaten/kota.  Sementara itu, pencairan THR di sektor swasta belum berjalan penuh. Namun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yakin para pengusaha membayar THR keagamaan 2022 secara penuh kepada pekerja/buruh. Keyakinan tersebut didasari kondisi perekonomian saat ini yang jauh lebih baik daripada dua tahun sebelumnya.  ”Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan dan keberhasilan kita mengendalikan persebaran Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi. Ini berdampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat,” paparnya.  Normalisasi aktivitas masyarakat tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas pekerja/buruh yang bekerja secara offline pada aktivitas usaha, baik sektor formal maupun informal. Kemudian, pulihnya kegiatan belajar-mengajar hingga kelonggaran aktivitas masyarakat yang bepergian ke luar kota atau ke luar negeri. ”Selain itu, pelaksanaan rangkaian kegiatan skala nasional, internasional, serta meningkatnya wisatawan mancanegara,” ungkapnya.  Lebih lanjut, dia menjelaskan, akselerasi pemulihan ekonomi 2022 juga telah mendorong perbaikan pada indikator sektor riil awal tahun ini. Hal itu ditandai dengan indeks keyakinan konsumen di level optimistis 113,10 pada Februari 2022 dan purchasing managers’ index (PMI) manufaktur di level ekspansif 51,2 per Februari 2022. ”Ini indikasi yang bagi kami, THR dibayar penuh (oleh pengusaha, Red),” tegasnya. Karena itu, perusahaan didorong membayar THR sesuai dengan surat edaran yang telah diterbitkan. Dibayar penuh tanpa mencicil.

Pemda Boleh Realokasi Anggaran untuk THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/545ABF10-A0E4-4F97-95A6-189981BF6CDB.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, dan Polri direncanakan mulai periode H-10 Lebaran Idul Fitri. Hal itu untuk menjadi stimulus terhadap perekonomian.  "Seperti tahun sebelumnya, pencairan THR direncanakan mulai periode H-10 Idul Fitri," katanya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Sabtu (16/4).  Menkeu Sri Mulyani menuturkan Kementerian/Lembaga (K/L) dapat mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai 18 April 2022 dan kemudian dapat dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku.  Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan jika terdapat THR yang belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri karena adanya masalah teknis, maka akan disalurkan sesudah Lebaran. "Kami berharap tetap bisa dibayarkan sebelum Idul Fitri. Saya berharap semua bisa dilakukan H-10. Jadi ASN pusat dan daerah, TNI, Polri serta pensiunan sudah menerima THR sebelum Lebaran," tegasnya.  Ia menjelaskan THR akan diberikan sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat, serta 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapat tunjangan kinerja. Untuk tunjangan melekat sendiri meliputi tunjangan keluarga, pangan, dan jabatan struktural atau fungsional atau umum.  Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. THR tahun ini diberikan kepada 1,8 juta pegawai aparatur negara pusat; 3,7 juta pegawai aparatur negara daerah; dan 3,3 juta orang pensiunan.  Menkeu menjelaskan kebijakan pemberian THR telah ditampung dalam APBN tahun anggaran 2022 yang penyalurannya sudah dilakukan melalui K/L dengan total anggaran Rp10,3 triliun untuk ASN pusat, TNI dan Polri. Kemudian melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp15 triliun untuk ASN daerah yaitu PNSD dan PPPK yang dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.  Anggaran THR tahun ini juga telah disalurkan melalui bendahara umum negara sekitar Rp9 triliun yang ditujukan bagi pensiunan. Selain THR, pemerintah juga akan memberi gaji bulan ketiga belas sebagai bantuan pendidikan yang akan dilakukan mulai Juli 2022 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR.  "Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Proses Pencairan THR Mulai H-10 Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233127.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keberadaan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dimanfaatkan secara maksimal oleh pekerja/buruh. Hingga akhir pekan lalu, sudah 194 laporan pembayaran THR yang diterima.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, laporan tersebut diterima dalam kurun waktu empat hari, yakni 20–23 April. Jumlah tersebut terdiri atas 119 konsultasi THR dan 75 pengaduan THR.  Dia memastikan, setiap laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, call center, maupun secara online akan langsung ditindaklanjuti tim penanganan. Baik dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) maupun Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemenaker.  ”Kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk mempercepat penanganan laporan THR,” ujarnya di Jakarta kemarin (25/4).  Karena itu, Ida mendorong pekerja/buruh, manajemen perusahaan, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait dengan THR bisa langsung mengadu ke posko. Tidak hanya di pusat, posko THR 2021 juga ada di daerah. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, posko THR 2021 itu juga melibatkan tim pemantau dari unsur serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau tersebut bertugas memantau jalannya posko THR 2021 sekaligus memberikan saran dan masukan kepada tim posko mengenai tugas posko THR 2021.  Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos ) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengingatkan bahwa pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap berhak menerima THR keagamaan. Pembayaran THR keagamaan itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pada prinsipnya, pengusaha diwajibkan untuk memberikan THR keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruh pada H-7 Lebaran.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/04/2021/tidak-boleh-dicicil-pencairan-thr-maksimal-h-7-lebaran/">Tidak Boleh Dicicil, Pencairan THR Maksimal H-7 Lebaran</a>

Pekerja Kontrak-Outsourcing Berhak Terima THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233127.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada para gubernur. Isinya tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri bagi pekerja/buruh di perusahaan.  Sebagaimana disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, pemerintah meminta THR yang dibayarkan harus penuh. Pembayarannya juga tidak boleh dicicil.  Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh.  THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. ”THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh,” ujarnya dalam temu media kemarin (12/4).  Pembayaran THR harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi perusahaan yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi. Perusahaan-perusahaan tersebut diberi waktu maksimal sehari sebelum Lebaran tiba. Dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartit terlebih dahulu antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk membuka laporan keuangan mereka secara transparan kepada pekerja. ”Ini berdasar laporan keuangan internal selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara transparan,” ungkapnya.  Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengawasi. ”Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai ketentuan,” kata dia.  THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. THR juga diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.  Perusahaan yang telat membayar THR akan dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran. Namun, denda itu tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya. Sementara itu, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan tersebut.  Ida meminta pemda untuk tegas dalam menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR. Termasuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.  Di sisi lain, pengusaha masih menyampaikan keberatan terkait kebijakan pemerintah mengenai THR tahun ini. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit menegaskan bahwa kebijakan tersebut memang tidak akan berpengaruh pada industri besar yang memiliki kemampuan finansial yang masih baik. ”Bagi yang mampu tidak masalah. Tanpa SE pun, mereka akan bayar. Persoalannya, kan ada yang tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya memaksakan harus bayar lunas,” ujar Anton kepada Jawa Pos.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/humaniora/16/05/2019/pencairan-thr-pns-daerah-tidak-bakal-telat/">Pencairan THR PNS Daerah Tidak Bakal Telat</a>  Anton berpendapat, kesepakatan bipartit atau dua pihak secara khusus antara pemberi kerja dan penerima kerja masih menjadi solusi yang cukup adil. ”Siapa yang paling tahu kondisi perusahaan jika bukan karyawan dan manajemen itu sendiri. Biarkan saja mereka berunding. Kecuali jika ada perusahaan yang moral hazard-nya jelek. Misalnya, mampu tapi tidak mau membayar sesuai aturan, nah itu biar karyawannya yang bersikap,” tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kcqZHyGDHOk

Tidak Boleh Dicicil, Pencairan THR Maksimal H-7 Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/uang-ilustrasi.jpeg" alt="uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>uang ilustrasi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tidak perlu khawatir pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bakal telat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengantisipasi dan menjamin pencairan bisa tetap dilakukan sesuai jadwal.  Sebelumnya kekhawatiran keterlambatan pencairan di daerah dipicu isi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 Tahun 2019. Dalam pasal 10 ayat 2 PP itu disebutkan, pemberian gaji, uang pensiun, tunjangan ke-13, dan THR yang bersumber dari APBD harus diatur dengan peraturan daerah (perda).  Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan, pihaknya telah meminta menteri keuangan serta menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB) merevisi PP tersebut. Itu tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/ 3746/SJ tanggal 13 Mei 2019.  Rekomendasi tersebut, kata Hadi, sudah disetujui kementerian terkait. "Menteri PAN dan RB telah mengajukan surat kepada menteri sekretaris negara serta menteri hukum dan HAM agar melakukan perbaikan revisi khusus," ujarnya di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.  Hadi mengakui, pencairan THR bagi PNS melalui perda memang rawan terjadi keterlambatan. Sebab, proses pembuatan perda tidak sederhana. Kepala daerah harus duduk bersama dengan DPRD. Tahapannya pun bisa memakan waktu yang cukup panjang. Padahal, Lebaran kian dekat.  Karena itu, dalam rekomendasi yang telah disetujui, redaksi pasal 10 PP diubah. Dari "peraturan daerah" menjadi "peraturan kepala daerah". Dengan perubahan tersebut, Hadi optimistis THR bisa dicairkan tepat waktu. Sebab, secara teknis, pembuatan peraturan kepala daerah relatif lebih mudah daripada perda. Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan 58/2019, THR diberikan paling cepat sepuluh hari sebelum Lebaran. "Kalau enggak cair yo PNS gejolak pasti yah," kata mantan Sekda Jawa Tengah tersebut.  Bagaimana jika terjadi keterlambatan pencairan? Hadi mengatakan, itu bergantung pada persoalannya. Jika ada unsur kesengajaan penundaan, itu tidak bisa dibenarkan. Sebab, pemberian THR yang diatur dalam UU dan wujud peningkatan kesejahteraan pegawai harus dilaksanakan sesuai ketentuan.  Konsekuensinya adalah pemberian sanksi bagi pejabat terkait. "Sesuai PP 12/2017, sanksi ada tahapan teguran pertama, kedua, dan sebagainya," kata dia. Jika menemukan kasus keterlambatan semacam itu, Hadi meminta PNS tidak segan mengadukan ke Kemendagri.  Terkait dengan nasib pegawai honorer di daerah, Hadi menjelaskan, selama ini ketentuannya hanya mengatur THR yang diterima PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya. THR untuk para pegawai honorer tidak diatur. "Tidak mengatur sampai ke sana karena yang diatur adalah ASN (istilah baru PNS, Red)," ucapnya.  Pihaknya menyerahkan masalah THR bagi pegawai honorer kepada instansi pemerintah daerah masing-masing. Sebab, hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Dengan demikian, wajar apabila THR yang diterima pegawai honorer akan berbeda-beda.  Hadi menjelaskan, dari kerangka aturan memang tidak dikenal istilah pegawai honorer di lingkup pemerintah. Dalam UU, selain PNS, kelompok pegawai lain yang dikenal adalah PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Honorer muncul saat terjadi moratorium pengangkatan pegawai.  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pihaknya sedang merevisi PP THR sebagai tindak lanjut rekomendasi Kemendagri. Dia memastikan bahwa revisi dilakukan dalam waktu cepat.  "Sedang direvisi dan hampir selesai. Mungkin akan keluar dalam satu atau dua hari ini," ujarnya di kantor Kementerian ESDM kemarin.  Setelah revisi PP selesai, kata Sri Mulyani, kepala daerah bisa langsung menyiapkan aturan turunannya. "Pemda sudah bisa melakukan pembayaran melalui peraturan kepala daerah," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.  Sebelumnya kewajiban mencairkan THR melalui perda dikeluhkan banyak daerah. Salah satunya disampaikan Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto. Dia menilai waktu tiga pekan tersisa menjelang Lebaran tidak cukup untuk menyiapkan perda.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI PNS: Pencairan THR untuk PNS daerah dipastikan tidak akan telat. (Jawa Pos Radar Madiun)  Petunjuk Teknis  Di bagian lain, kemarin Kemendagri juga mengeluarkan surat edaran terkait petunjuk teknis pencairan THR ke daerah. Surat edaran itu memberikan petunjuk bagi daerah yang memiliki persoalan dengan anggaran.  Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menerangkan, secara prinsip pihaknya sudah memberikan arahan untuk menyediakan alokasi THR sejak tahun lalu. Itu tertuang dalam Peraturan Mendagri 38/2018 mengenai Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.  Namun, jika anggaran yang dialokasikan ternyata tidak cukup, ada skema yang bisa digunakan pemda. Skema itu adalah melakukan pengeluaran mendahului perubahan perda APBD dengan mengalihkan anggaran dari pos lain. "Karena ini sifatnya kebutuhan mendesak, penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2019," jelasnya.  Kasus ketidakcukupan anggaran THR pernah terjadi tahun lalu. Alokasi yang disiapkan daerah untuk THR PNS adalah sebesar gaji pokok. Namun, pemerintah pusat membuat kebijakan dengan memasukkan variabel tunjangan dalam pembayaran THR.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-maunya-tetap-pns-revisi-asn-jalan-satu-satunya_m_-640x421.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Pencairan THR PNS Daerah Tidak Bakal Telat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hati-hati-pemda-bakal-diperiksa-bpk-jika-ketahuan-tak-salurkan-thr_m_218637.jpeg" alt="PNS tengah menunggu pencairan THR." width="100%">
<figcaption>PNS tengah menunggu pencairan THR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyoroti Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penyaluran dana Tunjangan Hari Raya (THR) agar sampai ke para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, hingga saat ini terdengar kabar masih ada Pemda yang keberatan dalam mencairkan THR. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan alokasi THR PNS daerah ditetapkan dalam APBD. Jika ada Pemda yang tidak menaati aturan tersebut akan menjadi bahan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Permendagri Nomor 33 itu sudah ada," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (7/6). Boediarso menjelaskan aturan tentang APBD dan Pemendagri Nomor 33 Tahun 2017 mengatakan, pengaturan alokasi anggaran gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan, dan pemberian gaji ke-13, dan gaji keempat belas (THR). "Kalau nanti pertanggungjawaban anggaran dan itu nggak sesuai, kan BPK ini memeriksanya berdasarkan peraturan UU. Kalau penyusunan APBD menyatakan itu," tuturnya. Meski demikian, kata Boediarso, Pemda yang tidak menyalurkan THR tidak diberi sangksi namun harus mempertangjawabkan dengan menjelasakn terkait temuan tersebut. Seperti diketahui, pembayaran gaji bulanan, gaji ke-13, dan THR merupakan tanggung jawab APBD, didanai dari penerimaan umum APBD, yaitu PAD, DAU, DBH, dan beberapa sumber penerimaan umum lainnya. Dengan kata lain, DAU tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya sumber pendanaan untuk pembayaran gaji bulanan, gaji ke-13.

Hati-Hati, Pemda Bakal Diperiksa BPK Jika Ketahuan Tak Salurkan THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/realisasi-pencairan-thr-untuk-pns-capai-834-persen_m_218219.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) telah mencapai 83,4 persen. Secara nilai, pencairan anggarannya sebesar Rp 9,19 triliun. "Jadi seluruh dana THR ini untuk PNS sudah masuk di rekening pegawai yang bersangkutan, 83,4 persen atau Rp 9,19 triliun. Sampai sore (Selasa) informasi yang saya terima segitu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/6). Dijelaskan secara detail, sebanyak 14.527 satuan kerja (satker) dari 15.701 satker telah menyampaikan surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan THR. "Jadi saat ini realisasinya sudah 95,76 persen dari Satker yang sudah sampaikan surat perintah membayar," tuturnya. Sementara itu, realisasi pencairan THR untuk pensiunan PNS telah mencapai Rp 6,277 triliun atau sekitar 94,14 persen. Khusus untuk pensiunan, THR mereka dibayarkan melalui PT ASABRI dan PT Taspen. "Jadi sebetulnya sekarang seluruh PNS, TNI, Polri, dan pensiun sudah hampir keseluruhannya mendapat pensiun dan masuk ke rekening masing-masing, itu update jam 3 sore tadi," tandasnya.

Realisasi Pencairan THR untuk PNS Capai 83,4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-dpr-minta-polisi-tindak-ormas-peminta-thr_m_215880.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat penegak hukum bertindak tegas, terhadap sejumlah oknum ormas yang meminta THR." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat penegak hukum bertindak tegas, terhadap sejumlah oknum ormas yang meminta THR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pengusaha sering kali menjadi korban pemalakan oknum ormas. Terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Mereka, baik perorangan maupun kelompok kerap meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pelaku bisnis. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR, Bambang Soesatyo. Menurut Bamsoet-sapaannya-, harus ada tindakan konkret agar kelompok-kelompok tertentu yang meminta THR, tak menimbulkan keresahan. &ldquo;DPR berharap kepolisian pada tingkat wilayah responsif dalam menanggapi laporan masyarakat. Termasuk laporan mengenai permintaan THR oleh kelompok-kelompok tertentu kepada pelaku usaha," kata dia di Jakarta, Minggu (27/5). "Tindakan seperti ini harus dicegah sebelum berkembang menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pada tempatnya,&rdquo; lanjutnya. Mantan Ketua Komisi Hukum DPR itu menjelaskan, belum lama ini ada viral tentang surat dengan kop organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Isinya permintaan THR ke para pelaku usaha. "Ormas itu meminta pelaku bisnis di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Barat memberikan uang untuk THR," ungkap Bamsoet. Bamsoet mengatakan, permintaan THR dengan cara yang tidak semestinya atau mengandung unsur paksaan tidak boleh dibiarkan. &ldquo;Permintaan yang mengatasnamakan kelompok atau organisasi kemasyarakatan adalah sesuatu yang tidak lazim,&rdquo; tegasnya. Karena itu Bamsoet meminta Polri segera menyikapi persoalan tersebut. Sebab, di kalangan pengusaha sudah muncul keresahan lantaran merasa terintimidasi. &ldquo;Kepolisian wilayah harus segera bertindak untuk mencegah keresahan dan rasa takut di kalangan pelaku usaha. Kondusivitas harus tetap terpelihara dalam suasana apa pun,&rdquo; pungkasnya.

Ketua DPR Minta Polisi Tindak Ormas Peminta THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lebaran-thr-akan-cair-lebih-awal-libur-sekolah-bakal-diperpanjang_m_204076.jpeg" alt="Ilustrasi: Pemudik pada Idul Fitri 2017 lalu sebagian tetap mengidolakan moda transportasi kereta ke kampung halaman." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemudik pada Idul Fitri 2017 lalu sebagian tetap mengidolakan moda transportasi kereta ke kampung halaman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati libur lebaran masih dua bulan lagi, namun kementerian terkait membuat rencana perubahan terkait arus mudik. Tujuannya untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas di jalur mudik, karena pemudik tidak terkonsentrasi melakukan perjalanan pada hari tertentu saja. Misalnya terkait wacana percepatan pencairan tunjangan hari raya (THR) dan perpanjangan masa <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/29/200015/tiket-mudik-kereta-ekonomi-jakarta-cirebon-ludes-terjual" target="_blank">libur sekolah</a> atau setidaknya tidak berbarengan dengan saat mudik/balik Lebaran. Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan, kementeriannya telah menyurati Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri terkait dengan usul percepatan pencairan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/31/200363/ingin-ikut-program-mudik-gratis-kemenhub-ini-syarat-dan-tujuannya" target="_blank">THR</a>. Surat yang terkait dengan perubahan masa libur sekolah juga telah dikirim kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. "(Usul, Red) ini agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas saat mudik," kata Sugihardjo kemarin (12/4). Menurut dia, percepatan pencairan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/27/199400/cuti-bersama-idul-fitri-belum-pasti-jangan-pesan-tiket-mudik-dulu" target="_blank">THR</a> bertujuan agar pemudik bisa lebih awal menjadwalkan kepulangan ke kampung halaman. "Jika turun di akhir (Ramadan, Red), nanti orang akan menunda pulang kampung. Semakin padat menjelang Lebaran," ucapnya. Upaya Kemenhub tersebut dilakukan agar masyarakat yang akan pulang kampung tidak hanya terpusat pada hari-hari tertentu. Tujuannya tentu kelancaran menuju kampung halaman. Namun, hingga kemarin, Kemendikbud dan Kemenaker belum menjawab usul tersebut. Meski demikian, persiapan antisipasi kemacetan saat mudik terus dilakukan. Dari sektor perhubungan, menurut dia, rute tol dari Jakarta ke Surabaya sudah siap digunakan untuk mudik tahun ini. Termasuk beberapa tol yang sedang dibangun, akan digunakan sebagai jalur fungsional. Antara lain tol Batang-Semarang ruas Batang-Krapyak, tol Ngawi-Kertosono ruas Wilangan-Nganjuk, dan tol Pandaan-Malang ruas Pandaan-Purwodadi. "Di jalur fungsional itu, tidak dikenakan tarif alias gratis," kata pejabat yang akrab disapa Djojo itu. Namun, pengguna wajib berhati-hati. Sebab, rambu-rambu belum terpasang sepenuhnya. Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Darat Pandu Yunianto menambahkan, saat ini masih ada sejumlah titik rawan kemacetan di jalur mudik. Misalnya saja Nagreg, tol Cawang-Cikarang Utama, dan beberapa pintu keluar tol. Di Jawa Timur, lalu lintas di Mengkreng, Kertosono, juga menjadi perhatian karena jalur yang menyempit. Menurut dia, Kemenhub bekerja sama dengan beberapa lembaga juga memperbanyak titik istirahat. Pandu menjelaskan, pihaknya tengah membangun beberapa titik untuk rest area di jalan arteri. "Jembatan timbang akan ditutup untuk dijadikan rest area. Kami juga sudah komunikasi dengan kepolisian. Ada beberapa polres atau polsek yang dijadikan tempat istirahat." Sementara itu, untuk penanganan kecelakaan, Kemenhub sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Rencananya, dibuka layanan 24 jam di puskesmas dan rumah sakit (RS) di sejumlah kota yang menjadi jalur mudik. "Awak angkutan umum juga akan dicek kesehatan sebelum berangkat," ucapnya. Ditemui pada kesempatan yang sama, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan perihal keselamatan berlalu lintas saat mudik. "Roda dua tidak disarankan untuk mudik," kata dia. Karena itu, Kemenhub menggelar mudik bersama sekaligus untuk mengangkut motor. "Mungkin kami hanya mampu meng-cover 10 persen. Diharapkan, swasta ikut," imbuhnya.&nbsp;

Lebaran, THR Akan Cair Lebih Awal, Libur Sekolah Bakal Diperpanjang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencairan thr

Berita Terkini