<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ilustrasi-olahraga.jpg" alt="AKTIF: Menjaga tubuh selalu bugas dengan berolahraga teratur menjadi salah satu cara untuk meringankan gejala long Covid. (Ilustrasi diperagakan model - Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AKTIF: Menjaga tubuh selalu bugas dengan berolahraga teratur menjadi salah satu cara untuk meringankan gejala long Covid. (Ilustrasi diperagakan model - Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekalipun sudah vaksin lengkap hingga booster, daya tahan tubuh yang menurun selama puasa, akan membuat tubuh rentan tertular Covid-19. Karena itu kuncinya adalah harus mengikuti gaya hidup sehat selama berpuasa agar imun tetap terjaga.  Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, mengajak masyarakat berperilaku bersih dan sehat dengan kepatuhan tinggi menjalankan kebijakan penanganan Covid-19. Dengan tubuh yang sehat dan bugar selama Ramadan. Maka saat Idul Fitri nanti dapat berkumpul bersama keluarga serta aman dari Covid-19.  "Perlu digaris bawahi, bahwa baik periode Ramadan saat ini maupun paska Hari Raya Idul Fitri nanti, protokol kesehatan tetap harus menjadi prioritas dalam menjalankan aktivitas," kata Prof Wiku dalam Keterangan Virtual, Selasa (19/4) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.  Berdasarkan data Satgas Covid-19, Prof Wiku menyarankan 5 perilaku yang dapat menjadi penyesuaian selama bulan Ramadan agar imunitas tubuh terjaga. Perilaku tersebut di antaranya:  1. Tidur Cukup  Mengusahakan tidur dengan durasi yang cukup (sekitar 8 jam/hari untuk orang dewasa). Masyarakat diminta cermat memilih waktu tidur di tengah rutinitas ibadah dan aktivitas di siang hari, agar kebutuhan tubuh untuk istirahat dapat terpenuhi dengan baik.  2. Tetap terhidrasi  Walaupun berpuasa, kebutuhan 8 gelas air putih per hari harus tetap dipenuhi. Konsumsi air saat waktu berbuka dan sahur secara bertahap. Lengkapi juga kebutuhan hidrasi tubuh dari asupan makanan lainnya seperti buah dan hindari konsumsi minum berkafein.  3. Makanan Gizi Seimbang  Makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Hindari makan makanan dengan kadar gula dari pangan olahan dan siap saji, karena pada umumnya cepat membuat lapar. Serta kontrol konsumsi garam agar tidak menyebabkan cepat merasa haus saat berpuasa.  4. Tetap Aktif  Memadatkan aktivitas di awal hari agar tidak terlalu letih dalam menjalankan puasa sampai waktu berbuka.  5. Olahraga  Tetap berolahraga. Lakukan aktivitas fisik ringan untuk mencegah lesu saat beraktivitas misalnya saat sebelum berbuka atau usai berbuka puasa.

Cegah Covid-19, Ini 5 Tips Jaga Imun Tubuh Tetap Kuat Selama Puasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1619532625239_copy_800x449.jpeg" alt="Ilustrasi Covid-19. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia Dicky Budiman, menjelaskan sejumlah cara efektif dalam mencegah Covid-19 varian Mu.  Dia mengatakan, disiplin protokol kesehatan, vaksinasi serta penerapan tracing, testing, dan treatment (3T) tetap menjadi solusi efektif untuk mencegah penularan Covid-19 varian Mu.  Kemudian, protokol kesehatan tidak cukup hanya 3M, tapi harus 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi.  “Sebetulnya reaksi, respons, atau strateginya tetap sama, yaitu 3T, 5M, dan vaksinasi,” kata Dicky Budiman, di Jakarta, Jumat (10/9) dilansir dari Antara.  Menurut dia, Covid-19 varian Mu harus diawasi karena bisa cepat menular. Bahkan, kata dia, dalam sembilan bulan sudah terdeteksi di 43 negara.  "Itu berarti cepat," kata dia lagi  Dia mengatakan varian Mu bisa menurunkan efikasi vaksin dan antibodi. Penyintas Covid-19 tetap berpotensi terinfeksi varian Mu, sehingga masyarakat yang terinfeksi varian Delta atau terinfeksi Alpa tetap bisa terinfeksi dengan Mu.  Dicky mendukung langkah pemerintah memperketat pintu masuk negara. Menurut dia, bagi warga yang masuk ke Indonesia tidak cukup hanya menunjukkan hasil tes negatif Covid-19.  “Tapi karantina efektif selama tujuh hari bagi yang sudah divaksin lengkap dengan vaksin yang efektif misal messenger RNA, kemudian tesnya negatif. Kalau yang belum vaksin lengkap karantina 14 hari, kemudian tesnya negatif,” katanya.  Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai varian baru Mu yang kini sudah dideteksi masuk ke beberapa negara harus betul-betul diwaspadai. Indonesia perlu belajar dari kasus varian Delta yang masuk ke Indonesia dari India.  "Waktu itu warga India ke Indonesia lewat udara tanpa seleksi dan prosedur yang ketat. Oleh sebab itu kasus seperti itu tidak boleh terulang kembali,” ucap Nurhadi.  Menurut Nurhadi, prokes tetap harus menjadi protokol baru dalam kehidupan masyarakat, terutama disiplin mengenakan masker.  “Kita berharap pemerintah terus menerus melakukan sosialisasi tentang disiplin prokes, termasuk setelah pandemi ini,” kata dia.  Anggota Komisi IX DPR Darul Siska menilai disiplin prokes harus menjadi gaya hidup. Kemudian, aparat pemerintah harus menjadi teladan dan setiap orang harus menjaga dirinya, keluarganya, dan lingkungannya,  "Tidak boleh kendor dalam penegakan prokes,” kata Darul.  Darul berpendapat kebijakan memperketat orang masuk ke Indonesia harus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu. Setiap orang masuk ke Indonesia harus diperiksa dan dimonitor secara teliti untuk mencegah masuknya varian-varian baru Covid-19.

Cara Efektif Cegah Covid-19 Varian Mu Menurut Epidemiolog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Penyekatan-PPKM-Darurat-Jakarta-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat" width="100%">
<figcaption>Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi, mengajak tokoh agama untuk ikut mensosialisasikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan bahasa agama.  Menurut dia sendiri, peran tokoh agama memiliki andil tersendiri dalam sosialisasi kebijakan PPKM Darurat ini. Apalagi, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan aktivitas peribadatan.  "Agar umat dapat memahami substansi PPKM dengan benar, peran pimpinan ormas Islam dan tokoh agama sangat penting, khususnya dalam ikut menyampaikan kepada umat dengan menggunakan bahasa agama, sehingga umat memiliki ketenangan dan ketentraman dalam melaksanakan ajaran agamanya," terang Wamenag di Jakarta, Minggu (18/7).  Pesan tersebut ia sampaikan juga saat Sosialisasi SE Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 dengan para Pimpinan Ormas Islam. Mulai dari Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), PP Jam'iyah Al-Washliyah, PP Persatuan Islam (Persis), PP Hidayatullah, dan PP Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI).  "Peranan ulama, pimpinan ormas Islam dan tokoh agama sangat penting dalam memberikan panduan dan bimbingan agama di masa pandemi, sehingga umat memiliki ketenangan dan ketentraman dalam melaksanakan ibadahnya," kata Zainut.  PPKM Darurat adalah ikhtiar untuk menghambat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang cenderung meningkat seiring adanya varian baru. Ada sejumlah pembatasan sementara, termasuk pada aspek pelaksanaan ibadah di rumah ibadah, seperti peniadaan takbiran keliling, serta pelaksanaan Salat Idul Adha di rumah masing-masing pada wilayah Zona PPKM Darurat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/07/2021/ppkm-darurat-bakal-diperpanjang-besok-keputusannya/">PPKM Darurat Bakal Diperpanjang? Besok Keputusannya</a>  Begitu juga penyembelihan hewan kurban, dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Hewan kurban dapat disembelih di rumah pemotongan hewan atau di lapangan terbuka yang tidak menimbulkan kerumunan.  "Semua ini tujuannya adalah melindungi masyarakat dari potensi penularan yang semakin luas. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam atau maqashid as-syari'ah, yaitu melindungi jiwa manusia yang merupakan kewajiban utama dalam beragama," tutup Wamenag.

Tokoh Agama Diharapkan Ikut Andil Sosialisasikan Makna PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pos-Penyekatan-Lenteng-Agung-Dery-Ridwansah-11-1.jpg" alt="Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru" width="100%">
<figcaption>Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah membuat penyekatan sebanyak 1.065 titik selama periode Idul Adha 1442 Hijriah. Penyekatan tersebut akan dibuat oleh Korps Lalulintas (Korlantas) Polri. Kepala Korlantas Irjen Istiono mengatakan, sejumlah titik penyekatan tersebut akan dibangun dari Lampung hingga, Jawa dan Bali.  "Lampung 21 lokasi. Kemudian Banten kita buat 20 lokasi penyekatan, 2 jalan tol, 17 jalan non-tol, dan satu pelabuhan," ujarnya dalam konferensi pers Ditjen Perhubungan Darat virtual, Rabu (14/7).  Ia memaparkan, untuk di wilayah Polda Metro Jaya akan ada 100 pos penyekatan, di mana 15 pos berada di jalan tol dan sisanya 85 di jalan non tol. Lalu, di Jawa Barat di bangun 353 pos lokasi penyekatan, Jawa Tengah sebanyak 721 pos penyekatan, serta di Yogyakarta di bangun 23 lokasi pos penyekatan yang semuanya jalan non tol. Jawa timur dibangun 204 lokasi pos pembatasan penyekatan, Bali sebanyak 45 lokasi terdiri dari 43 lokasi jalan tol dan dua di pelabuhan.  Ia menegaskan, yang diperbolehkan melewati penyekatan tersebut hanya pekerja dan pihak yang masuk dalam sektor esensial dan kritikal.  Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, untuk melewati penyekatan tersebut, para pekerja dan operator moda transportasi juga diwajibkan menyertakan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Selain itu, penumpang juga harus menyertakan kartu vaksin sebagai syarat perjalanan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/10/07/2021/polisi-tambah-3-pos-penyekatan-ppkm-darurat-di-jakarta-ini-lokasinya/">Polisi Tambah 3 Pos Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta, Ini Lokasinya</a>  Sedangkan untuk kendaraan logistik tidak harus memperlihatkan bukti sertifikat vaksin. “Arahan menhub pengemudi walau belum divaksin, pemeritnah melakukan akselerasi jumlah masyarakat yang dilakukan vaksin," pungkasnya.

Selama Periode Idul Adha, Akan Ada 1.065 Titik Penyekatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Vaksin-Sinovac-AFP-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah ahli dunia terus membandingkan efektivitas vaksin Barat dan Tiongkok, terutama Sinovac. Apalagi data di Indonesia menunjukkan ratusan nakes terpapar Covid-19, bahkan sebagian wafat meski sudah divaksinasi Sinovac. Kabar baik justru diungkapkan dalam studi efektivitas dunia nyata dalam skala besar dari vaksin perusahaan di Cile. Hasilnya, vaksin Sinovac memberi perlindungan yang lebih tinggi terhadap penyebaran virus dan rawat inap serta kematian.  Laporan akademik terbaru yang diterbitkan pada hari Rabu mengungkapkan, data dunia nyata skala besar membuktikan vaksin Sinovac, bernama CoronaVac, 65,9 persen efektif untuk mencegah kasus simtomatik, 87,5 persen dalam pencegahan rawat inap, 90,3 persen terhadap masuk ICU, dan 86,3 persen terhadap kematian terkait penyakit Covid-19. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa vaksin CoronaVac memiliki efektivitas tinggi terhadap penyakit parah, rawat inap, dan kematian.  Dilansir dari Global Times, Jumat (9/7), penelitian yang mencakup 10,2 juta peserta menunjukkan bahwa vaksin yang tidak aktif itu memberikan perlindungan di atas 60 tahun seperti halnya untuk kelompok lain. Hasilnya sangat berharga sebagai referensi, karena Cile memiliki tingkat pengujian tertinggi untuk Covid-19 di Amerika Latin.  Meskipun Cile mengalami peningkatan infeksi dari pertengahan Mei hingga awal Juni, seorang ahli yang berbasis di Shanghai Zhuang Shilihe, yang mengikuti penelitian vaksin, mengatakan itu terjadi karena kebijakan non-lockdown nasionalnya.  Efisiensi Coronavac terhadap rawat inap dilaporkan lebih dari 90 persen dalam penelitian di Brasil dan Indonesia. Saat varian Delta menyapu dunia, para peneliti masih melacak seberapa baik CoronaVac dapat melindunginya.  "Hasil yang relevan dari vaksin CoronaVac akan diterbitkan dalam makalah akademis dalam beberapa hari mendatang," kata juru bicara Sinovac Liu Peicheng kepada Global Times, Kamis.  Liu membantah laporan media Barat bahwa kemanjuran CoronaVac dalam menetralisir strain mutan Delta berkurang tiga kali. "Berita itu tidak akurat dan lengkap," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/09/07/2021/perlakuan-beda-di-singapura-divaksin-sinovac-tetap-tak-boleh-kumpul/">Perlakuan Beda di Singapura, Divaksin Sinovac Tetap Tak Boleh Kumpul</a>  Ahli epidemiologi top Tiongkok Zhong Nanshan mengklaim bahwa vaksin Tiongkok efektif melawan varian Delta. Ia mendesak semua orang mau divaksikasi. Belum ada penelitian yang membandingkan kemanjuran vaksin terhadap strain Delta sejauh ini, tetapi secara global disepakati bahwa vaksin yang ada saat ini tetap efektif terhadap varian Delta.

Sinovac Manjur, dari 10,2 Juta Orang, 86,3 Persen Cegah Kematian Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-29-at-18.54.50.jpeg" alt="Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, Selasa (29/6). (Dok Sudin Kominfotik Jakarta Utara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan meninjau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, Selasa (29/6). (Dok Sudin Kominfotik Jakarta Utara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta karyawan perusahaan yang bekerja pada sektor non esensial dan kritikal, yang dipaksa tetap masuk ke kantor agar melapor ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi JAKI. Karena selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021, ibu kota Jakarta menerapkan work from home (WFH).  “Bagi karyawan yang bekerja di sektor non esensial dan perusahaannya memaksa untuk bekerja, laporkan lewat JAKI. Anda laporkan di situ. Biar nanti tim kita bertindak,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin (5/7).  Anies memastikan, akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tetap memaksa karyawannya untuk masuk. Padahal saat ini, Jakarta sedang menerapkan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 20 Juli mendatang.  Dia mengajak semua pihak, termasuk para pemilik perusahaan bisa mematuhi aturan WFH 100 persen bagi perusahaan non esensial saat PPKM Darurat diberlakukan. Hal ini harus diterapkan tanpa alasan apapun.  “Kasian para karyawan, kalau pimpinan perusahaannya terus memaksakan mereka harus masuk padahal bukan sektor esensial,” tegas Anies.  Dia mengimbau, setiap perusahaan bisa menaati aturan pemerintah dalam rangka mendukung PPKM Darurat. Terlebih memang, hanya sektor esensial yang memang diizinkan tetap berkegiatan di kantor saat masa pembatasan dilakukan.  “Ini bukan membatasi untuk mengosongkan kota Jakarta untuk membuat lalu lintas menjadi lengang. Ini untuk menyelamatkan. Ini gerakan penyelamatan warga,” imbau Anies.  Pemerintah memang telah menetapkan PPKM Darurat selama kurang lebih tiga pekan yakni sejak 3-20 Juli mendatang. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan bagi warga luar Jakarta yang hendak masuk wilayah ibu kota harus memiliki ibu kota. Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) selama penerapan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.  "Pemprov DKI memberlakukan STRP selama PPKM Darurat, 5-20 Juli 2021," ujar Chaidir.  Chaidir menjelaskan, STRP bisa dimiliki warga yang bekerja pada sektor esensial, sektor kritikal, dan perorangan dengan kebutuhan mendesak. Terlebih memang, selama penerapan PPKM Darurat terdapat 63 titik penyekatan pada setiap pintu masuk wilayah ibu kota.  Pekerja sektor esensial yang diperbolehkan mendapat STRP antara lain, meliputi enam sektor umum yaitu komunikasi dan IT, keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.  Kemudian sektor kritikal meliputi energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan-minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), industri pemenuhan kebutuhan pokok, serta masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/07/2021/ppkm-darurat-jawa-bali-berikut-titik-titik-yang-disekat-jasa-marga/">PPKM Darurat Jawa-Bali, Berikut Titik-titik yang Disekat Jasa Marga</a>  Selain itu, perorangan dengan kebutuhan mendesak adalah warga yang ingin melakukan kunjungan sakit, kunjungan duka/antar jenazah, hamil/bersalin, pendamping ibu hamil/bersalin.  Pelaksana harian (Plh) Kadishub DKI Jakarta ini menuturkan, jika warga telah memenuhi salah satu dari ketiga kategori tersebut, maka bisa mendapatkan STRP dengan melakukan pendaftaran pada situs jakevo.jakarta.go.id.  "Penerbitan STRP maksimal 5 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap," ungkap Chaidir menandaskan.

Anies Minta Karyawan yang Dipaksa Masuk Kantor Saat PPKM Darurat Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pusat-Perbelanjaan-Mall-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Suasana pusat perbelanjaan di salah satu Mal di Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Saat PPKM darurat berlaku operasional pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup. Seme" width="100%">
<figcaption>Suasana pusat perbelanjaan di salah satu Mal di Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Saat PPKM darurat berlaku operasional pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup. Seme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai Sabtu (3/7) besok, Pulau Jawa dan Bali akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini akan dilakukan hingga 20 Juli mendatang.  Salah satu kebijakan yang akan diterapkan dalam PPKM Darurat adalah pembatasan operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 20.00 waktu setempat. Atas hal itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD DKI Ellen Hidayat mengatakan siap menerapkannya.  "Menanggapi diberlakukannya Implementasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlaku mulai tanggal 3-20 Juli 2021, maka bersama ini APPBI DKI yang memiliki anggota sebanyak 85 pusat belanja menyatakan akan turut mengikuti pengetatan aktivitas masyarakat, untuk mendukung upaya pemerintah menurunkan angka penyebaran Covid-19," jelas dia kepada JawaPos.com, Jumat (2/7).  Namun, diingatkan bahwa tenant di pusat belanja tidak akan tutup secara penuh, sebab masih ada tenant yang diizinkan untuk beroperasional dengan pembatasan kategori tenant, serta kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.  Seperti kategori supermarket, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat tetap buka. Begitu juga untuk kategori pharmacy, apotek dan toko obat. Lalu, kegiatan pada sektor esensial seperti ATM Center dan kantor layanan perbankan di dalam mall tetap diperbolehkan.  "Kategori F&amp;B diizinkan beroperasional, namun hanya dapat melayani pembelian yang dibawa pulang/take away dan juga dengan system pesan antar/delivery. Untuk system dine-in/layanan makan di tempat tidak diperbolehkan. Tenant kategori non F&amp;B di luar kategori tersebut tidak dapat beroperasional selama periode PPKM Darurat," jelasnya.  Ellen juga memberitahukan bahwa pelayan publik di pusat belanja sudah tervaksinasi 100 persen sejak 7 Juni lalu. Lebih tepatnya adalah 162 ribu karyawan sudah menyelesaikan kewajiban vaksinasi tersebut.  "APPBI DKI beserta 85 anggotanya sejak 10 April 2021 sampai dengan 7 Juni 2021 sudah menyelesaikan 100% vaksinasi bagi semua pelaku publik di pusat belanja antara lain untuk semua karyawan pusat belanja maupun karyawan tenantnya," tambah dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/07/2021/ppkm-darurat-di-44-kabupaten-kota-selama-18-hari/">PPKM Darurat di 44 Kabupaten/Kota Selama 18 Hari</a>  Dikatakan juga bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai protokol kesehatan yang sangat baik dan lengkap serta terus berlanjut sampai saat ini. Bahkan sebagian besar pusat belanja juga menambah peralatan touchless dan juga memasang UVC (ultraviolet) system.  "Sehingga sampai saat ini dapat dikatakan Pusat belanja di DKI bukan merupakan klaster Covid-19," tandas Ellen.

APPBI DKI Siap Terapkan Kebijakan PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/rapid-test-sememi.jpg" alt="PENELUSURAN: Petugas Puskesmas Benowo melakukan rapid test terhadap 100 warga Sememi sebagai upaya tracing kontak setelah ada salah seorang warga yang dinyatakan positif Covid-19. (Kecamatan Benowo for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENELUSURAN: Petugas Puskesmas Benowo melakukan rapid test terhadap 100 warga Sememi sebagai upaya tracing kontak setelah ada salah seorang warga yang dinyatakan positif Covid-19. (Kecamatan Benowo for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baharkam Polri menggelar pelatihan terhadap 2.284 orang untuk menjadi tracer Covid-19 atau virus corona. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada 29 Juni hingga 1 Juli 2021.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, pelatihan tersebut dilakukan kepada personel Polri dan elemen masyarakat yang merupakan mitra kepolisian. Hal ini guna menekan laju penularan Covid-19.  "Peserta sebanyak 2.284 orang. dengan rincian Relawan Senkom 530 orang, Bintara PMJ 270 orang, Baja SPN Lido 552 orang, Baja SPN Jabar 539 orang, Baja SPN Banten 192 orang dan Baja SPN Jateng 201 orang," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (29/6).  Menurut Argo, pelatihan ribuan orang sebagai tracer ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban dari seluruh personel Korps Bhayangkara kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi Covid-19.  "Dimana ini sebagai bentuk amal dan tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Khususnya sebagai anggota Polri adalah kewajiban kita untuk melaksanakan hal tersebut," ujar Argo.  Argo menekankan, jajaran kepolisian harus bisa bertugas secara profesional dan memahami tugas sebagai tracer. Selain itu, Argo mengimbau kepada jajarannya untuk tetap menjaga diri sendiri saat bertugas.  "Agar rekan-rekan paham betul akan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama menjaga diri kita sendiri, kemudian membuka mata dan telinga, dan mendata siapa saja yang terkonfirmasi positif, jangan pasif," ucap Argo.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/06/2021/polda-jatim-akan-gelar-razia-agar-masyarakat-terapkan-prokes/">Polda Jatim Akan Gelar Razia Agar Masyarakat Terapkan Prokes</a>  Argo juga menyampaikan apresiasi kepada elemen masyarakat mitra polisi karena telah mau turut serta dan berperan aktif menjadi seorang tracer.  "Agar selalu melakukan langkah-langkah yang tepat dan proaktif, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan yang seharusnya," pungkas Argo.

Polri Gelar Pelatihan 2.284 Orang untuk jadi Tracer Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Razia-Masker-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan razia masker bagi warga yang melintas memasuki area Jakarta di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP melakukan razia masker bagi warga yang melintas memasuki area Jakarta di wilayah perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah orang yang terpapar Covid-19 mengalami pelonjakan drastis di sejumlah daerah. Untuk menekan laju penyebaran angka penularan, Kepolisian Daerah Jawa Timur akan mengawal penguatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro mulai 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021.  Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, mengatakan pengawalan tersebut untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang sedang naik di sejumlah daerah di provinsi ini.  "Nanti akan ada razia untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan prokes. Kami akan melibatkan Satpol PP dan dibantu TNI/Polri," ujarnya di Surabaya, Senin (21/6) dikutip dari Antara.  Dia mengatakan, dalam mengawal penerapan penguatan PPKM mikro semua kebijakan akan mengacu zonasi dari masing-masing RT/RW.  Jika RT/RW itu statusnya zona merah, kata dia, maka akan diterapkan mikro lockdown.  Selain itu, pihaknya akan memberi bantuan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri.  "Nanti akan ada penyekatan mobilitas masyarakat di tingkat mikro bagi RT/RW yang statusnya 'zona merah' atau tingkat penyebarannya tinggi," ucap perwira menengah Polri tersebut.  Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 13/2021 terkait Perpanjangan PPKM Mikro.  Berbeda dari aturan PPKM sebelumnya, pada instruksi ini pemerintah banyak mengatur berkaitan dengan pembatasan di daerah-daerah berzona merah.  Di antaranya, RT berzona merah harus menutup tempat bermain anak dan tempat umum lain secara proporsional.  Selain itu, pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 75 persen untuk kabupaten/kota berzona merah.  Termasuk kegiatan belajar tatap muka di wilayah tersebut ditiadakan atau 100 persen dilakukan secara daring.  Kemudian tempat ibadah diminta untuk ditutup dan masyarakat beribadah di rumah masing-masing.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/15/06/2021/covid-19-melejit-anies-perpanjang-ppkm-mikro-hingga-28-juni/">Covid-19 Melejit, Anies Perpanjang PPKM Mikro Hingga 28 Juni</a>  Sisanya masih diatur seperti sebelumnya, antara lain mal diperbolehkan tetap buka sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas 50 persen.  Kemudian restoran boleh buka dengan kapasitas 50 persen serta kegiatan seni, sosial, dan budaya diperbolehkan dibuka dengan kapasitas 25 persen.

Polda Jatim Akan Gelar Razia Agar Masyarakat Terapkan Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201004_200829.jpg" alt="Pekerja membersihkan videotron raksasa yang berisi sosialisasi pencegahan Covid-19 di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu (4/10/2020). Pemerintah semakin masiv mengkampanyekan perilaku hidup sehat di era new normal, seperti mencuci tangan, memakai masker, d" width="100%">
<figcaption>Pekerja membersihkan videotron raksasa yang berisi sosialisasi pencegahan Covid-19 di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu (4/10/2020). Pemerintah semakin masiv mengkampanyekan perilaku hidup sehat di era new normal, seperti mencuci tangan, memakai masker, d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas penanganan Covid-19 menilai periode libur panjang berdampak signifikan terhadap kenaikan kasus, terutama di Pulau Jawa. Selama pengalaman penanganan pandemi Covid-19 pada 2020, potensi besar kenaikan kasus terjadi pada libur panjang lebaran Idul Fitri. Selain itu ada beberapa periode lain seperti libur panjang Maulid Nabi, natal dan tahun baru.  Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, pemerintah telah belajar dengan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro tingkat desa/kelurahan, serta memaksimalkan intervensi kebijakan menjelang Idul Fitri 2021.  "Penerapan PPKM Mikro secara bertahap di seluruh provinsi, terbukti efektif menurunkan kasus Covid-19 di tingkat nasional. Penurunan kasus di Pulau Jawa sangat drastis, bahkan mencapai 70 persen dari puncak kasus," kata Wiku dalam keterangannya, Minggu (13/6).  Hingga saat ini, PPKM Mikro masih diberlakukan. Hal ini bertujuan menekan mobilitas masyarakat, sehingga dapat menekan penularan pasca lebaran Idul Fitri.  Masyarakat dan sektor-sektor yang beroperasi selama masa PPKM untuk mematuhi instruksi Mendagri Nomor 12 Tahun 2021. Hal ini untuk menekan penularan dan agar tidak memberi tekanan pada sistem dan fasilitas dan tenaga kesehatan dan dapat mempersulit penanganan pandemi.  "Tentunya dengan PPKM Mikro yang berhasil menurunkan kasus, bukan tidak mungkin apabila kita bersungguh dalam menjalankan fungsi posko dan mentaati peraturan yang berlaku, PPKM Mikro dapat kembali melanjutkan kesuksesannya dalam menurunkan kasus secara nasional," tegas Wiku.  Mengulas kembali pengalaman pada 2020, periode libur Idul Fitri 2020 terjadi kenaikan kasus mencapai 213 persen dan terjadi sejak minggu ke-2 dan bertahan hingga minggu ke-7. Pada periode ini pemerintah daerah di Pulau Jawa menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten dan dilanjutkan dengan PSBB transisi, AKB (Jawa Barat) dan New Normal (Jawa Timur). Pada periode ini juga, kasus dari Pulau Jawa berkontribusi sebesar 59,7 persen dari kasus nasional.  Sementara itu, periode libur Maulid Nabi, natal dan tahun baru kenaikan signifikan mencapai 389 persen dan terjadi sejak minggu ke-2 hingga minggu ke-13. Kebijakan yang diterapkan pada periode ini ialah PSBB Transisi (DKI Jakarta) dan PSBB Proporsional (Jawa Barat). Pada periode ini, kasus Jawa berkontribusi sebesar 73,9 persen dari kasus nasional.  Setelah itu, baru diterapkan kebijakan PPKM Jawa - Bali pada 11 Januari - 8 Februari 2022. Kebijakan ini diteruskan dengan PPKM Mikro tingkat desa/kelurahan yang dimulai sejak 9 Februari 2022 hingga sekarang (16 minggu). Penerapan PPKM Mikro secara bertahap di seluruh provinsi, terbukti efektif menurunkan kasus Covid-19 di tingkat nasional.  Meski demikian, pada periode Idul Fitri masih terjadi kenaikan kasus di Pulau Jawa. Bahkan kenaikannya sudah terlihat sejak minggu pertama paska Idul Fitri, dan hingga minggu ketiga kenaikannya di Pulau Jawa sebesar 56 persen. Kasus di Jawa berkontribusi sebesar 57,6 persen dari kasus nasional.  Dari laporan PPKM Mikro terakhir, terdapat 12 provinsi yang tidak mengalami perkembangan laporan pos komando (posko) pada 2 minggu terakhir. Keduabelasnya ialah Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan. Padahal peran posko sangat vital dan meningkatkan kewaspadaan di tingkatan terbawah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/03/06/2021/prokes-yang-diperkuat-vaksin-covid-19-adalah-upaya-pencegahan-terbaik/">Prokes yang Diperkuat Vaksin Covid-19 Adalah Upaya Pencegahan Terbaik</a>  Oleh karena itu, Wiku meminta gubernur pada 12 provinsi bisa berkoordinasi dengan bupati/walikota untuk memantau pelaksanaan PPKM Mikro pada tingkat desa/kelurahan.  "Karena apabila tidak ada laporan terkait operasional posko, maka pemerintah akan kehilangan alat navigasi. Sehingga akan mempersulit dan menghambat penanganan pandemi secara efektif," ujar Wiku menandaskan.

Masyarakat Diminta Patuhi PPKM Mikro untuk Tekan Penularan Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pencegahan covid-19

Berita Terkini