<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akibat-krisis-venezuela-nelayan-banting-stir-jadi-bajak-laut_m_.jpg" alt="Bajak laut di Karibia eksis 300 tahun yang lalu. Ketika orang-orang seperti Kapten Blackbeard dan Calico Jack berlayar di perairan Karibia. Tak ada yang menyangka, Karibia akan dipenuhi para bajak laut lagi dari Venezuela" width="100%">
<figcaption>Bajak laut di Karibia eksis 300 tahun yang lalu. Ketika orang-orang seperti Kapten Blackbeard dan Calico Jack berlayar di perairan Karibia. Tak ada yang menyangka, Karibia akan dipenuhi para bajak laut lagi dari Venezuela</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Empat warga negara Indonesia (WNI) diculik oleh bajak laut di perairan Ekwata, Gabon. Mereka merupakan anak buah kapal (ABK) kapal penangkap ikan IB FISH 7 atau Liang Peng Yu 828.&nbsp;Dalam hal ini Plt. Direktur Pelindungan WNI (PWNI), Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) Heni Hamidah mengungkapkan, dari informasi yang dihimpun oleh pihaknya, kejadian pembajakan kapal ini terjadi pada 11 Januari 2026. Dalam aksinya, pelaku tak hanya melakukan pembajakan terhadap kapal tapi juga menculik 9 awak kapal dari total 12 awak kapal.&nbsp;&ldquo;Empat diantaranya adalah WNI,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (13/1). Sementara, 3 awak kapal lainnya, yang 2 diantaranya WNI, saat ini dalam kondisi aman. Mereka dilaporkan tetap berada di kapal yang sama dan tengah menuju Ibu Kota Gabon. &ldquo;Tiga awak kapal tadi, termasuk 2 WNI, yang berada di kapal IB FISH 7 telah dikawal oleh Angkatan Laut Gabon menuju ke Libreville, ibukota Gabon,&rdquo; paparnya. Menurutnya, setelah mendapat informasi pembajakan ini, Kemlu melalui KBRI Yaounde telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Baik itu otoritas setempat, perusahan/agen kapal, hingga pihak terkait lainnya guna mempercepat upaya penyelamatan awak kapal yang diculik. Termasuk, untuk mendapatkan informasi terbaru terkait kondisi kesehatan para WNI ABK, dan memastikan hak-hak ketenagakerjaan tetap dipenuhi kepada para WNI ABK dan/atau keluarganya. &ldquo;Pasukan AL (angkatan laut, red) Gabon kini tengah memburu para pelaku,&rdquo; tegasnya. Dia memastikan, Kemlu dan KBRI Yaounde akan terus memantau perkembangan situasi ini. Pihaknya juga telah menyiapkan upaya penanganan terkait kasus tersebut. (mia)

Empat warga negara Indonesia diculik oleh bajak laut di perairan Gabon, saat kapal penangkap ikan diserang.

4 WNI Diculik Bajak Laut, Kemlu Pastikan Pelaku Tengah Dikejar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/minta_malaysia.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (kiri-kanan) , Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu dan Putri Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeny Wahid saat diskusi" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD (kiri-kanan) , Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu dan Putri Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeny Wahid saat diskusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penculikan warga negara Indonesia (WNI) saat melintasi perairan di Malaysia terus terulang. Total sudah ada 44 nelayan Indonesia yang diculik kelompok perompak Abu Sayyaf dalam dua tahun terakhir. Bahkan, seorang di antaranya meninggal karena tercebur ke laut saat berusaha menyelamatkan diri.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak peran aktif pemerintah Malaysia dalam mencegah penculikan itu. ”Dan yang selalu menjadi korban adalah WNI,” katanya dalam diskusi di kantor PB NU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, kemarin (25/1).  Para korban diculik dalam waktu yang berbeda saat melintasi perairan Sabah, Malaysia. Dari 44 korban, 39 orang sudah berhasil dilepaskan. Sisanya, masih ada lima WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Disampaikan, sebetulnya nelayan Malaysia juga menjadi korban. Namun, korban asal Malaysia dilepas dan WNI tetap diculik. ”Makanya, saya akan bicara dengan pihak Malaysia agar sama-sama ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan perairan,” imbuh Mahfud.  Dalam kunjungan nanti pihaknya akan berbicara khusus soal Abu Sayyaf. Selain dengan Malaysia, komunikasi intensif dijalin dengan Filipina. Sehingga konsep Mafindo (Malaysia-Filipina-Indonesia) yang terkenal di era Presiden Soekarno akan diperkuat lagi. ”Malaysia, Filipina dan Indonesia harus punya sikap yang sama tentang kelompok ini (Abu Sayyaf, Red),” tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Penculikan terakhir terjadi Kamis (16/1) pekan lalu di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Saat itu, pukul 20.00, kapal ikan milik warga Malaysia disandera kelompok Abu Sayyaf. Kapal tersebut berawak delapan WNI. Tiga orang dilepas, sedangkan lainnya masih disandera kelompok itu.  Aksi serupa terjadi 23 September 2019. Kelompok yang sama menculik tiga WNI atas nama Muhammad Farhan, Maharudin Lunani, dan Samiun Maneu. Melalui aksi militer kerja sama pemerintah Indonesia dengan Filipina, ketiganya berhasil dibebaskan. Maharudin dan Samiun diselamatkan pada 22 Desember 2019. Sedangkan Farhan dibebaskan 15 Januari lalu. Hanya sehari setelah Farhan bebas, lima WNI kembali disandera. ”Aksi ini terulang lagi. Dan terjadi di luar wilayah kita,” ucap Mahfud.

Menko Polhukam Minta Malaysia Perketat Pengamanan Perairan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kasus penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf harus segera diselesaikan. Dia menilai antara Indonesia dan Malaysia harus sama-sama berkomitmen mengusir para perompak ini yang biasa beraksi di perairan Sabah, Malaysia.  "Kita diganggu terus ini oleh Abu Sayyaf. Kita (Indonesia-Malaysia) harus punya sikap yang sama tentang Abu Sayyaf," kata Mahfud di gedung PBNU, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1).  Menindaklanjuti peristiwa penculikan ini, Mahfud berencana akan terbang ke Negeri Jiran dalam waktu dekat menemui pemerintah Malaysia membahas tentang Abu Sayyaf.  "Ini baru kita bebaskan 3 orang, 5 orang diculik lagi dan sudah 44 orang Indonesia diculik, dibebaskan diculik lagi, dibebaskan diculik lagi," ucap Mahfud.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu merasa geram terhadap aksi penculikan kepada WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Keprihatinan dia muncul ketika sandera yang berasal dari Malaysia begitu saja dibebaskan oleh para perompak, hanya WNI yang ditahan.  "Saya akan bicara dengan pihak Malaysia agar sama-sama bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi. Sudah 44 orang kita diculik," tegas Mahfud.  Meskipun selama ini pemerintah Indonesia selalu berhasil membebaskan sandera yang ditawan oleh Abu Sayyaf, tapi hal itu tentu tetap merugikan Indonesia. Karena ada biaya operasional pasukan dan waktu yang terbuang untuk menyelesaikan kasus tersebut.  Oleh karena itu dia ingin memperkuat kerjasama Mafindo (Malaysia-Filipina-Indonesia) yang sudah ada sejak masa Presiden Soekarno. Dengan itu, diharapkan tidak ada lagi penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf.  Diketahui, 5 WNI yang diculik oleh Kelompok Abu Sayyaf terjadi di perairan Tambisan, Tungku, Lahad Datu, Sabah, Malaysia‎. Informasi penculikan berawal dari laporan hilangnya kapal ikan dengan nomor registrasi SSK 00543/F. Di dalam kapal tersebut terdapat delapan WNI.  Kapal itu semula terlihat memasuki perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dari arah Filipina pada Jumat (17/1) pukul 21.10 waktu setempat. Namun, informasi terakhir, ada tiga awak kapal WNI yang akhirnya dilepaskan penculik.  Penculikan 5 WNI ini terjadi tidak lama seusai pemerintah Indonesia dibantu pemerintah Filipina berhasil membebaskan 3 orang WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Mahfud Minta Malaysia Ikut Bertanggung Jawab terhadap Penculikan 5 WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/teroris.jpg" alt="ILUSTRASI TERORIS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI TERORIS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima warga negara Indonesia (WNI) diduga disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Kejadian ini terus terulang. Sebelumnya Abu Sayyaf telah menyandera tiga WNI. Sehingga, pemerintah Indonesia harus bertindak untuk membebaskan para sandera.  Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah menyelesaikan kasus tersebut. Sebab penculikan WNI ini bukan pertama kali. "Kita tidak mau dimain-mainkan oleh mereka (Abu Sayyaf). Jadi ada kesan penculikan ini selalu berulang," ujar Abdul‎ kepada wartawan, Rabu (22/1).  Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pemerintah perlu duduk bersama dengan pihak Malaysia dan Filipina. Perundingan ini supaya kejadian penculikan tersebut tidak terulang lagi kemudian hari. "Jadi itu yang paling penting mengantisipasi masalah. Karena ini sudah berulang kali. Harus dihentikan, yang paling penting kita harus melindungi WNI kita," katanya.  Menurutnya, perlu ada strategi supaya penyanderaan terhadap WNI ini tidak terulang lagi. Caranya melalui hubungan diplomasi kepada negara tetangga. "Saya kira harus cari terobosan agar tujuan mereka menyandera untuk mencari duit itu harus bisa dihentikan, sehingga mereka tidak melakukan penyanderaan lagi," ungkapnya.  Adapun lima WNI yang dicilik oleh Kelompok Abu Sayyaf terjadi di perairan Tambisan, Tungku, Lahad Datu, Sabah, Malaysia‎. Informasi penculikan berawal dari laporan hilangnya kapal ikan dengan nomor registrasi SSK 00543/F. Di dalam kapal tersebut terdapat delapan WNI.  Kapal itu semula terlihat memasuki perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dari arah Filipina pada Jumat (17/1) pukul 21.10 waktu setempat. Namun, informasi terakhir, ada tiga awak kapal WNI yang akhirnya dilepaskan penculik.

WNI Kembali Disandera Abu Sayyaf, DPR: Indonesia Jangan Dimain-mainkan

penculikan wni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penculikan wni

Berita Terkini

4 WNI Diculik Bajak Laut, Kemlu Pastikan Pelaku Tengah Dikejar

Menko Polhukam Minta Malaysia Perketat Pengamanan Perairan

Mahfud Minta Malaysia Ikut Bertanggung Jawab terhadap Penculikan 5 WNI

WNI Kembali Disandera Abu Sayyaf, DPR: Indonesia Jangan Dimain-mainkan

Download Aplikasi JawaPos.com