<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-02JPG-1250579805.jpg" alt="Sejumlah pekerja melipat surat suara di Gudang KPU Kota Depok, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja melipat surat suara di Gudang KPU Kota Depok, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (15/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan perumusan ulang ambang batas dinilai progresif. Meski begitu, putusan tersebut dinilai masih memiliki celah persoalan. Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, putusan MK patut diapresiasi. Sebab, putusan itu bisa mengembalikan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil di parlemen pusat. Selama ini, lanjut dia, acap kali ada caleg yang mendapat banyak suara dari masyarakat, tapi gagal terpilih karena partainya tak lolos parliamentary threshold (PT). Realitas itu menjadi ironi tersendiri. &rdquo;Rakyat sudah memilih, maka semestinya bisa masuk parlemen,&rdquo; ujarnya kemarin (2/3). Praktik tersebut berbeda dengan pemilihan di level DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Di mana caleg dengan suara banyak akan melenggang ke lembaga legislatif tanpa ada ambang batas perolehan suara partai. Meski positif, Jeirry melihat putusan MK masih menimbulkan persoalan. Sebab, jika rumusan ulang masih diberi ruang untuk menetapkan angka, pada akhirnya kekhawatiran banyak suara terbuang akan tetap terjadi meski PT diturunkan hingga 3,5 atau 3 persen sekalipun. &rdquo;Jika begitu, tetap saja akan menghalangi kedaulatan rakyat itu,&rdquo; ucapnya. Karena itu, Jeirry berpendapat, sebaiknya ambang batas parlemen DPR ditiadakan sekalian. Sehingga ketentuannya sama dengan level provinsi dan kabupaten/kota. Mengenai kebutuhan soal penyederhanaan partai di parlemen, cara itu bisa dilakukan di awal kepesertaan pemilu, bukan setelah pemilu dilakukan. Yakni melalui pengetatan seleksi partai politik yang ikut pemilu. &rdquo;Sehingga jika partai sudah lolos sebagai peserta pemilu, maka sudah dianggap layak masuk parlemen,&rdquo; terangnya. Sementara itu, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera tidak sepakat dengan ide penghapusan ambang batas parlemen. Dia menilai cara itu masih tetap diperlukan. Tujuannya agar jumlah partai di parlemen tidak terlalu banyak. Sebab, jika terlalu banyak, akan memperlemah sistem presidensial. &rdquo;Ini pilihan yang harus diambil,&rdquo; tuturnya. Mardani juga memandang bahwa jumlah partai yang terlampau banyak akan melemahkan party ID atau identifikasi diri dengan partai. Hubungan kedekatan partai dengan basis pemilih akan lemah. Imbasnya, swing voters di Indonesia bisa menjadi sangat besar. Namun, formula apa yang tepat untuk merespons putusan MK tersebut, politikus PKS itu mengatakan bahwa DPR masih akan melakukan pembahasan bersama. Bagi Mardani, opsi merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi sangat terbuka. (far/c9/oni)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan perumusan ulang ambang batas dinilai progresif.

Usul Ambang Batas Parlemen Ditiadakan, Pengurangan Parpol di DPR Sebaiknya sejak Pendaftaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/PKS-daftarkan-580-bakal-calon-anggota-DPR-RI-ke-KPU-Dery-Ridwansah-3-313492473.jpg" alt="Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyerahkan berkas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyerahkan berkas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Momen pendaftaran bakal calon anggota legislatif menjadi etalase khusus bagi partai-partai politik. Kesempatan itu tidak hanya digunakan untuk mendaftar, tapi juga ajang kampanye simbol-simbol. Salah satu simbol yang berusaha dikenalkan adalah nomor urut partai. Nomor tersebut sengaja dipaskan dengan waktu pendaftaran. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, sejak jauh hari menargetkan pendaftaran pada 8 Mei. Sesuai nomor urutnya: 8. &rdquo;Jadi, tampaknya cinta sekali kita dengan 8 ini ya. Siap memenangkan 8,&rdquo; ujar Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi di kantor KPU. PKS bahkan menargetkan mendaftar pada pukul 8 pagi. Sayangnya, hal itu gagal terwujud karena persiapan ngaret. Kala itu PKS memang menyiapkan pawai yang melibatkan ratusan kader partai. Namun, angka 8 tetap diupayakan pada menit pendaftaran. &rdquo;Jadi, kami daftar pada pukul 10.38. Masih ada 8 juga,&rdquo; seloroh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Aboe menambahkan, cara yang sama dilakukan para pengurus partai di daerah. Mereka mengaitkan angka 8 dalam pendaftaran. DPW PKS DKI Jakarta, misalnya, mendaftar pada pukul 08.08 WIB. Semua rombongan diantar delapan mobil. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/PBB-Daftarkan-Bakal-Caleg-2024-ke-KPU-Dery-Ridwansah-3-2071006334.jpg" alt="Yusril Pimpin PBB Daftarkan Bakal Caleg 2024 ke KPU" width="100%">
<figcaption>Yusril Pimpin PBB Daftarkan Bakal Caleg 2024 ke KPU</figcaption>
</figure> Hal yang sama dilakukan Partai Hanura. Partai besutan Oesman Sapta Odang itu memanfaatkan waktu berembel-embel 10 sebagai momen pendaftaran. &rdquo;Mengingat nomor (urut) kita ambil 10,&rdquo; ujarnya. Pria yang akrab disapa OSO itu menyebutkan, sejak awal pihaknya mengincar momen tersebut. Bahkan, tak hanya tanggal, tapi juga jam dan menit. Tanggal 10, jam 10, menit ke-10. OSO bersyukur target itu berhasil dicapai. &rdquo;Tanggal 10 jam 10 kita sudah berada di sini, di KPU,&rdquo; kata pria asal Kalimantan tersebut. Dia berharap 10 menjadi angka yang membawa keberuntungan bagi Hanura. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/Partai-Hanura-Daftarkan-580-Bakal-Caleg-DPR-RI-Dery-Ridwansah-5-3214389335.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy</figcaption>
</figure> Partai Bulan Bintang (PBB) juga demikian. Dengan nomor urut 13, PBB mendaftarkan 580 bacaleg pada tanggal 13 Mei, tepat pukul 13.00 WIB. Sekjen PBB Afriansyah Noor menyatakan, pemilihan waktu didesain dengan menyesuaikan waktu keberangkatan. Dengan begitu, bisa sampai di kantor KPU sesuai jamnya. &rdquo;Tepat jam 13, tanggal 13, PBB mendaftarkan nomor urut 13,&rdquo; jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/20230514_142745-2408227118.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyanyikan lagu dangdut koplo sebelum mendaftarkan 580 bakal calon legislatif (Caleg) partai yang dipimpinnya ke kantor KPU RI." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyanyikan lagu dangdut koplo sebelum mendaftarkan 580 bakal calon legislatif (Caleg) partai yang dipimpinnya ke kantor KPU RI.</figcaption>
</figure> Partai Demokrat yang memiliki nomor urut 14 juga tidak mau ketinggalan. Partai berlambang bintang Mercy itu mendaftar pada hari terakhir yang bertepatan dengan 14 Mei. Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran DPP partai datang ke kantor KPU sekitar pukul 14.00. AHY berharap hal tersebut mampu membawa keberkahan bagi partainya. Menurut AHY, 14 merupakan angka spesial bagi Partai Demokrat. &rdquo;Kami dengan rendah hati memohon doa restu bahwa kami ingin mengikuti sebuah kontestasi demokrasi. Mudah-mudahan berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis,&rdquo; ujar AHY. (far/lum/c19/oni)

Momen pendaftaran bacaleg menjadi etalase khusus bagi partai-partai politik. Kesempatan itu tidak hanya digunakan untuk mendaftar.

Parpol Ramai-Ramai Daftar di Tanggal dan Jam Sesuai Nomor Urut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bawaslu-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Gedung Bawaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah partai politik yang dinyatakan tidak lengkap berkas pendaftarannya mulai mengadu ke Bawaslu RI. Mereka mempersoalkan keputusan KPU yang dinilai merugikan langkah mereka sebagai calon peserta pemilu.  Hingga kemarin (18/8) sore, setidaknya ada lima partai yang datang ke Bawaslu. Mulai Partai Pelita, Berkarya, Bhineka, Masyumi, hingga PANDAI.  Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan, sebagian besar yang datang masih sebatas melakukan konsultasi. Mereka ingin melihat upaya apa yang mungkin dilakukan melalui Bawaslu.  Sementara itu, permohonan gugatan baru dilayangkan Partai Berkarya. Itu pun Bawaslu belum bisa melakukan registrasi. ”Nanti kami lihat lah mekanismenya seperti apa, termasuk apa yang menjadi permohonan mereka,” ujarnya kemarin.  Salah satu problemnya, lanjut Lolly, KPU ternyata tidak mengeluarkan berita acara (BA) ataupun surat keputusan (SK) saat mengembalikan berkas. Imbasnya, belum ada hal yang bisa dijadikan objek sengketa.  Untuk itu, pihaknya tengah mengkaji berbagai opsi yang bisa diambil. Salah satunya, dugaan pelanggaran administrasi. Yang pasti, kata Lolly, Bawaslu berkewajiban memfasilitasi partai politik yang merasa dirugikan. ”Kami akan lakukan pendalaman, tetapi sangat terbuka ruang untuk penanganan pelanggaran administrasi,” tuturnya.  Sementara itu, Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengakui, pihaknya belum mengeluarkan BA. Dia beralasan, secara administrasi, pendaftaran yang belum lengkap berkasnya belum diterima. ”Hanya sampai verifikasi bahwa partai B, C, dan D ini belum lengkap. Sehingga kami belum tanda tangan berita acara,” ujarnya.  Kalaupun tetap ada pihak yang menggugat, dia mempersilakan. Parpol bisa mempersoalkan pada gugatan administrasi. ”Kalaupun kemudian ini disoalkan ke Bawaslu, mungkin soal profesionalitas dalam arti tata prosedur,” kata Afif. Mantan anggota Bawaslu itu menegaskan kesiapannya jika ada partai yang melakukan gugatan administrasi.  Di lain pihak, Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan, pihaknya sudah meminta kuasa hukum untuk mempersoalkan KPU. Dalam keberatannya, Berkarya mempersoalkan sistem informasi partai politik (sipol) yang dinilai lemah.  Imbasnya, banyak data yang gagal diinput. ”Data-data kami tidak sempat ter-upload semua sampai batas akhir pendaftaran,” ujarnya. Padahal, lanjut dia, sipol hanya alat kelengkapan yang tidak diatur dalam UU Pemilu. Mestinya, ada kelonggaran dalam proses administrasinya.  Terpisah, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengapresiasi kinerja KPU hingga saat ini. Dia meminta penyelenggara pemilu senantiasa bersikap profesional dan tidak diskriminatif di setiap tahapan pemilu.  Legislator asal Sumatera Barat itu mengingatkan KPU agar tetap independen dan tegas dalam melaksanakan setiap proses verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun faktual. ”Guna menentukan partai politik yang berhak maju sebagai peserta Pemilu 2024,” papar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Tidak Lolos Verifikasi Administrasi, Lima Partai Mengadu ke Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Anggota-KPU-RI-Idham-Holik-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) bersama para anggota KPU RI saat memberikan keterangan persnya, di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022). Dalam keterangan persnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen pendaftaran dari enam partai politi" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) bersama para anggota KPU RI saat memberikan keterangan persnya, di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022). Dalam keterangan persnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen pendaftaran dari enam partai politi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, 16 partai politik tidak bisa lolos tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu Serentak 2024. Karena dokumen pendaftaran ke-16 parpol tersebut tidak lengkap, sehingga statusnya tidak terdaftar sehingga tidak bisa mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan faktual.  "Sebanyak 16 partai politik tersebut yang berkas dokumen pendaftarannya kami kembalikan karena tidak lengkap," kata Anggota KPU Idham Holik dalam konferensi pers di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/8).  Idham menyampaikan, pihaknya baru selesai melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran dari 16 parpol. Pemeriksaan tersebut terutama bagi partai pendaftar dengan dokumen fisik.  Sementara itu, 24 partai lainnya dokumennya telah dinyatakan lengkap dan saat ini sedang dalam proses verifikasi administrasi. "Jadi total partai politik yang mendaftar dengan dokumen lengkap dan pendaftarannya diterima, ada 24 partai politik yang hari ini sedang kami lakukan verifikasi administrasi sampai dengan tanggal 11 September 2022," ujar Idham.  &nbsp;  Berikut daftar 16 parpol yang gagal lolos tahapan pendaftaran:  <ol> 	<li>Partai Demokrasi Republik Indonesia</li> 	<li>Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)</li> 	<li>Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)</li> 	<li>Partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU)</li> 	<li>Partai Pelita</li> 	<li>Partai Karya Republik (Pakar)</li> 	<li>Partai Pemersatu Bangsa (PPB)</li> 	<li>Partai Bhinneka Indonesia (PBI)</li> 	<li>Partai Pandu Bangsa</li> 	<li>Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)</li> 	<li>Partai Negeri Daulat Indonesia atau (Pandai)</li> 	<li>Partai Masyumi</li> 	<li>Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB)</li> 	<li>Partai Kongres</li> 	<li>Partai Kedaulatan</li> 	<li>Partai Reformasi (*)</li> </ol>

Dokumen Tidak Lengkap, 16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Zulhas-dan-KIB.jpeg" alt="mistimewa" width="100%">
<figcaption>mistimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifii Hasan mempinpin langsung proses pendaftaran partainya diri ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).  "Hari ini, 10 Agustus 2022 PAN birukan KPU, PAN secara resmi mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Pemilu 2024," jelas Zulkifli di Kantor KPU, Rabu (10/8).  Politikus yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan bahwa Agustus adalah bulan yang selalu spesial bagi kader PAN.  "Bangsa ini merdeka bulan Agustus, PAN juga lahir bulan Agustus, hari ini juga akan jadi hari bersejarah bagi PAN dimana ikhtiar memenangkan Pemilu 2024 dimulai hari ini, di bulan agustus, bulannya kader PAN," tambah Zulhas  Tak hanya PAN, parpol anggota Koalisi Indonesia Bersatu lainnya yakni Golkar dan PPP juga mendaftarkan diri ke KPU hari ini. Bagi Zulhas, ini adalah bukti KIB solid dan siap bersinergi untuk mengusung gagasan-gagasan baru di Pemilu 2024 nanti.  "Saya kira kita harus sepakat, KIB sepakat bahwa Pemilu 2024 harus disemarakkan dengan politik gagasan dimana ide-ide besar akan kembali dimunculkan. Jangan ada lagi pembelahan yang tidak perlu, saatnya bersatu," pungkas Zulhas  Hadir menemani Zulhas, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Waketum PAN yang juga Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Ketua BSN PAN Zita Anjani, Ketua Umum BM PAN Pasha ungu dan jajaran pengurus DPP PAN lainnya.

Berharap Berkah Agustus, Zulhas Turun Langsung Daftarkan PAN ke KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Prabowo-Muhaimin-Iskandar-Dery-5.jpg" alt="RETAS KONGSI POLITIK: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar setelah mendaftarkan partai sebagai calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, kemarin (8/8). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>RETAS KONGSI POLITIK: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar setelah mendaftarkan partai sebagai calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, kemarin (8/8). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sinyal koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) makin hari kian kuat. Tanda-tanda itu tampak jelas saat kedua partai mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bersamaan kemarin (8/8). Ketua umum partai masing-masing juga terlihat mesra dengan menggelar jumpa pers berbarengan.  Mendaftar bersama itu menjadi yang pertama dilakukan partai politik sejak pendaftaran dibuka pada 1 Agustus lalu. Pendaftaran Gerindra dan PKB tersebut berlangsung meriah.  Diawali massa kedua partai yang tiba lebih dulu, kemudian disusul kedua ketua umum, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, sekitar pukul 15.00 WIB. Kedatangan keduanya disambut salawat, yel-yel, hingga teriakan dari massa pendukung.  Prabowo dan Muhaimin pun kompak mengenakan setelan kemeja putih dan peci hitam. Untuk menyesuaikan dengan protokol yang disiapkan KPU, Gerindra mendaftar lebih dulu pada pukul 15.20 WIB. Baru diikuti PKB sekitar 20 menit kemudian. Meski tuntas lebih dulu, pimpinan Gerindra tidak langsung pulang dan memilih menunggu PKB menyelesaikan pendaftaran. Dua Ketum partai itu lantas keluar bersama sebelum meninggalkan gedung KPU.  Kepada media, dua pimpinan partai tersebut optimistis bisa lolos sebagai peserta pemilu. Sebab, semua persyaratan dan ketentuan administrasi sudah dipenuhi. Soal sinyal koalisi, Prabowo mengakui kemungkinan Gerindra bekerja sama dengan PKB sangat besar. ”Saya kira sinyalnya ya sangat kuat. Kira-kira begitulah,” ujarnya. Untuk deklarasi calon presiden, Prabowo belum bisa membeberkan. Sebab, pihaknya masih menunggu rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Gerindra yang rencananya digelar pada akhir pekan ini.  Prabowo menegaskan kesiapannya jika dalam rapimnas nanti para kader memintanya untuk kembali maju sebagai capres. ”Saya anggap tugas itu tugas yang suci untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Tentu harus saya terima dengan baik seandainya saya benar-benar dicalonkan,” imbuhnya. Jika rapimnas berjalan lancar, Gerindra akan kembali berkomunikasi dengan PKB.  Muhaimin Iskandar menyatakan, hubungan PKB dan Gerindra memang sangat mesra. Sosok yang akrab disapa Gus Imin itu menyebut sebagai teman tapi mesra (TTM). Bahkan, untuk menunjukkan kedekatannya, wakil ketua DPR itu sampai menciptakan pantun. ”Gulo jowo ditekek nang papan (Gula jawa ditaruh di papan), Pak Prabowo memenuhi harapan. Satu lagi, kaum muslimin dan muslimat, Cak Imin membawa selamat,” kata dia, lantas tertawa bersama.  Muhaimin menambahkan, kelanjutan hubungan Gerindra dan PKB tinggal menunggu diresmikan. Bagi dia, koalisi juga membutuhkan proses tahap demi tahap layaknya orang menikah. Mulai jadian, lamaran, tukar cincin, hingga pesta. ”Insya Allah dalam waktu dekat akan saling menembak,” kelakar Cak Imin.  Selain PKB dan Gerindra, ada dua partai lagi yang mendaftar ke KPU kemarin. Yakni, Partai Republikku dan Partai Hanura. Hingga kemarin, total sudah 18 partai nasional yang mendaftar ke KPU.

Mesra di KPU, Muhaimin Bikin Pantun Untuk Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Gedung-KPU-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPU mengingatkan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 untuk tidak mendaftar di masa injury time atau pada hari-hari terakhir. Hingga Sabtu (6/8), baru 13 parpol yang mendaftar.  Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pendaftaran parpol resmi ditutup termasuk akses ke akun Sipol pada Minggu (14/8) pukul 23.59 WIB. Sementara hingga kini sudah 13 parpol yang mendaftar. Dari 13 parpol itu, 9 partai dinyatakan telah lengkap dokumen pendaftaran dan berstatus terdaftar dan 4 parpol lainnya belum lengkap dokumen pendaftarannya.  "KPU mengimbau kepada parpol untuk memanfaatkan waktu mulai tanggal 1-14 Agustus 2022 untuk mendaftar, terutama di hari-hari awal agar KPU dapat lebih optimal melayani parpol yang hadir,” kata Yulianto Sudrajat, Minggu (7/8).  Adapun kesembilan parpol yang dinyatakan dokumennya lengkap, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Demokrat.  Empat partai yang belum lengkap dokumen pendaftaran, adalah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Reformasi, Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), dan Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI).  Jika pendaftaran telah ditutup, maka parpol sudah tidak bisa lagi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024.  Yulianto Sudrajat berpendapat bahwa parpol memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berkas pendaftaran, jika mendaftar pada hari-hari awal pendaftaran.

KPU Ingatkan Parpol Untuk Tidak Mendaftar di Injury Time

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Anggota-KPU-RI-Idham-Holik-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (tengah)" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (tengah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota KPU Idham Holik menyatakan, dokumen pendaftaran Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dipimpin I Gede Pasek Suardika sudah lengkap. Karena itu, status PKN sudah terdaftar dan akan segera dilakukan verifikasi administrasi.  "Dokumen pendaftaran PKN sudah lengkap," kata Idham di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (2/8).  Idham mengatakan, pimpinan dan rombongan anggota PKN mulai melakukan pendaftaran pada pukul 14.00 WIB. Tim KPU, sudah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen  pendaftaran PKN selama kurang lebih 2 jam 30 menit.  "Sebelum jam 5 tadi, sudah selesai diperiksa dan dinyatakan lengkap, diperiksa selama 2 jam 30 menit. Jadi, menggunakan Sipol jauh lebih cepat dibandingkan manual," ujar Idham.  Kini terdapat tujuh parpol dari 10 yang sudah mendaftar peserta Pemilu 2024. Ketujuh parpol yang dokumennya dinyatakan lengkap yakni PDIP, PKS, PKP, Perindo, NasDem, PBB dan PKN. Sementara tiga parpol yang masih dalam proses kelengkapan di antaranya PRIMA, Partai Reformasi dan Pandai.  Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelumnya menyampaikan, pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024, dilaksanakan pada 1-14 Agustus 2022. Menurut Hasyim, masing-masing parpol harus melengkapi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu, dalam hal ini partai yang pernah mengikuti Pemilu 2019 dan lolos parlemen hanya menyerahkan syarat administrasi.  Sementara partai baru dan partai yang mengikuti Pemilu 2019 namun tidak lolos parlemen, harus menyerahkan syarat administrasi dan faktual.  "Kategorinya satu saja lengkap atau tidak lengkap, yang diperiksa adalah kelengkapan dokumen persyaratan. Nanti kalau sudah lengkap, KPU akan menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan sudah lengkap dan dinyatakan terdaftar, dilampiri dengan buktinya apa saja," ujar Hasyim, Senin (1/8) kemarin.  Menurut Hasyim, bagi parpol yang belum memenuhi persyaratan masih diberikan waktu untuk perbaikan sampai 14 Agustus 2022 mendatang. "Bagi yang belum lengkap hari ini masih ada kesempatan sampia tanggal 14 Agustus 2022 jam 24 malam untuk melengkapinya," ungkap Hasyim.  Hasyim mengimbau, setiap parpol yang ingin mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 untuk terlebih dahulu mengonfirmasi ke datangan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pendataan. "Partai politik yang hadir ke KPU setidak-tidaknya mengonfirmasi hadir ke KPU. Kalau ada yang sudah siap, kami juga tetap membuka diri menerima sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama," ungkap Hasyim. (*)

Dokumen Pendaftaran PKN Sebagai Peserta Pemilu Telah Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PKS-Daftar-ke-KPU-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="LESTARIKAN BUDAYA: Aksi palang pintu saat PKS mendaftar sebagai parpol peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>LESTARIKAN BUDAYA: Aksi palang pintu saat PKS mendaftar sebagai parpol peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8/2022). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Momen pendaftaran calon partai politik peserta Pemilu 2024 berlangsung meriah. Tak sebatas datang dan mendaftar ke KPU, sejumlah partai juga menggelar aksi menarik.  PDIP, misalnya. Jajaran pengurus berjalan kaki dari Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro ke Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol.  Kader PDIP juga melakukan pawai dengan marching band dan berpakaian adat dari berbagai daerah.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, cara tersebut merupakan implementasi ajaran Bung Karno soal pentingnya imajinasi, semangat dan tekad, serta tindakan dalam berpolitik. Dalam konteks itu, pihaknya memiliki imajinasi untuk membangun Indonesia Raya, spirit dan tekad untuk memenangi pemilu tiga kali berturut-turut, dan ada satu tindakan untuk mengikuti pemilu.  "Sehingga dengan jalan kaki, aspek-aspek tersebut terpenuhi," ujarnya.  Jalan kaki, lanjut Hasto, juga simbol politik hijau yang menjadi visi PDIP. Dalam setiap momen penting partai, PDIP selalu melakukan kegiatan yang menyimbolkan kelestarian. "Kami menghadirkan suatu politik yang melestarikan seluruh alam raya," imbuhnya.  Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) datang dengan menampilkan adat dan budaya Betawi. Bahkan, sebelum masuk ke gedung KPU, tim dari PKS memperagakan seni palang pintu khas budaya Betawi. Dua kelompok berbalas pantun dan memamerkan seni bela diri.  Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, cara itu dipilih sebagai bentuk penghormatan pada budaya. Harapannya, agenda politik juga bisa menjiwai nilai-nilai budaya. "Karena kita berada di Betawi, tentu adat yang kita lakukan adalah palang pintu," ujarnya.  Selain budaya Betawi, PKS mengiringi kedatangan dengan lantunan salawat. Syaikhu menyebut salawat dipilih untuk memberikan nuansa kedamaian dan ketenteraman selama proses pendaftaran.  Sementara itu, pendatang baru Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) juga datang dengan arak-arakan. Ketua Umum Prima Agus Jobo Priyono mengklaim, pihaknya membawa 2.000 orang.  Dalam arak-arakan, selain berbalut pakaian partai, Prima membawa nilai budaya dengan beberapa orang berpakaian Papua. Arak-arakan dimulai dari Tugu Proklamasi.  "Memilih langkah awal dari Tugu Proklamasi karena perjuangan Prima mewujudkan cita-cita proklamasi yang sekarang mulai pudar,’’ kata Agus.  Aksi budaya juga dipertontonkan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu menggelar salawatan lengkap dengan alat musiknya. Selain itu, para anggota yang hadir mengenakan ikat kepala dengan kain motif seni. (far/c7/oni)

Kemeriahan Parpol di KPU, Lantunkan Salawat hingga Aksi Palang Pintu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PDIP-Daftar-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="DATANG PERTAMA: Para pengurus DPP PDIP setelah menyerahkan berkas pendaftaran di kantor KPU, Jakarta, kemarin (1/8). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DATANG PERTAMA: Para pengurus DPP PDIP setelah menyerahkan berkas pendaftaran di kantor KPU, Jakarta, kemarin (1/8). (Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>Hari Ini KPU Mulai Verifikasi Administrasi  JawaPos.com – Berbeda dengan lima tahun lalu, hari pertama pendaftaran calon partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 langsung diburu peserta. Total ada sembilan parpol yang mendaftarkan diri sebagai kontestan pemilu.  Sembilan partai itu dimulai dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pertama, diikuti Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Reformasi, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Kemudian, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai).  Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, setelah berkas pendaftaran diserahkan, pihaknya langsung memeriksa kelengkapannya. Hasilnya, dokumen PDIP, PKP, PKS, Perindo, Nasdem, dan PBB dinyatakan lengkap. ”Selebihnya yang lain masih kami proses,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (1/8).  Setelah dinyatakan lengkap, lanjut dia, berkas enam partai akan dilanjutkan ke proses verifikasi administrasi mulai hari ini (2/8) hingga 11 September. Di situ, berkas yang disampaikan akan divalidasi.  Sebagaimana diketahui, guna menjadi partai peserta pemilu, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota, serta kepengurusan di 50 persen kecamatan. Selain itu, partai wajib memiliki anggota minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.  Sementara itu, sejumlah partai yang punya kesepakatan berkoalisi berencana melakukan pendaftaran bersama. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan, berdasar informasi awal, Gerindra dan PKB akan mendaftar pada 8 Agustus.  Lalu, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijadwalkan pada 10 Agustus. Hanya, dia tidak dapat memastikan akan sesuai dengan rencana atau berubah. ”Nanti kita lihat perkembangannya,” lanjutnya.  Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto optimistis partainya bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. PDIP sudah menuntaskan proses uploading data di laman sistem informasi partai politik (sipol).  Dalam berkas yang disampaikan ke KPU, PDIP menyerahkan daftar nama anggota sebanyak 477.777 orang. Jumlah tersebut sengaja dibuat unik guna menyesuaikan filosofi. Angka 4, kata dia, melambangkan kursi kuasa elektoral dan 77 merupakan usia Republik Indonesia.  Kemudian, angka 777 juga tak lepas dari salah satu filosofi Jawa. ”Berharap menerima pitu, pitulungan. Pitutur yang baik untuk membuat pemilu lebih baik,” ujarnya. Sosok yang akrab disapa Pacul itu menuturkan, pihaknya menargetkan kembali memenangi Pemilu 2024. Jika hal itu terjadi, PDIP akan menjadi partai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut. Sebagaimana diketahui, PDIP merupakan partai pemenang pada dua pemilu terakhir.  Namun, lanjut dia, target tersebut harus dicapai dengan kerja keras. ”Semua akan bergerak untuk merebut dalam satu tujuan yang angka 4 tadi,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PKS-Daftar-ke-KPU-Dery-Ridwansah-4-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam konfrensi pers setelah menyerahkan berkas kepada komisioner KPU di Jakarta, kemarin, Senin (1/8). (FOTO: DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)  Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan keyakinan serupa. Dia mengapresiasi kinerja jajaran pengurus provinsi hingga kabupaten/kota yang sudah bahu-membahu memenuhi persyaratan. Pada Pemilu 2024, PKS mengusung target tinggi. Yakni, 15 persen suara pileg atau 86 kursi di DPR. ”Saat ini PKS dapat 50 kursi. Artinya, perlu ada penambahan 36 kursi,” ujarnya.  Terkait dengan strateginya, Syaikhu menyebut akan menggalang kekuatan di daerah pemilihan (dapil) yang selama ini belum berhasil memenangkan calon. ”Dan penambahan di dapil-dapil yang sekarang sudah ada,” kata mantan calon wakil gubernur Jawa Barat itu.  Target besar juga dicanangkan Nasdem. Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya menargetkan menjadi dua besar pada Pemilu 2024. Dengan bekal posisi empat besar pada Pemilu 2019, Ali optimistis target tersebut bisa dicapai. ”Tentu akan sangat realistis kalau kemudian kami berpikir ke depan,” ujarnya. Dengan capaian tersebut, pihaknya memperkirakan bisa memperoleh 100 kursi di DPR.

Sembilan Parpol Daftar, Enam Dinyatakan Lengkap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendaftaran parpol

Berita Terkini