<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/latihan-PPDB-SMP.jpg" alt="Ilustrasi PPDB SMP negeri di Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB SMP negeri di Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PIN PPDB menjadi salah satu syarat untuk masuk ke PPDB Jawa Timur. Tata cara pengambilan PIN PPDB Jawa Timur sebagai berikut: <ol> <li>Masuk ke situs PPDB Jatim (<a href="http://ppdbjatim.net">ppdbjatim.net</a>). Masuk menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah asal, NISN, dan tanggal lahir, dan tanggal terbit KK/surat domisili.</li> <li>Bagi lulusan yang nilai rapornya belum diisikan kepala sekolah dipersilakan mengisi nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5, dan mengunggah foto rapor per semester.&nbsp;</li> <li>Mengisi data diri dan mengunggah dokumen KK/surat domisili. Diisi sesuai dengan prosedur tata cara pengambilan PIN.</li> <li>Menentukan titik lokasi rumah.</li> <li>Masuk kembali dalam 2-3 hari. Jika data sudah diverifikasi operator SMA/SMK, calon peserta didik dapat mengunduh PIN.&nbsp;</li> </ol> Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Timur dimulai hari ini (12/6). Para orang tua dan siswa wajib mengetahui jadwal PPDB Jawa Timur supaya tidak ketinggalan.&nbsp; Berdasar laman dari website Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dispendik), PPDB dibuka lima tahap. Tahap pertama Jalur Afirmasi, yakni jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi hasil lomba.&nbsp; Lalu, tahap kedua jalur prestasi dan nilai akademik SMA. Tahap ketiga untuk jalur zonasi SMK, tahap keempat jalur zonasi SMA, dan tahap kelima jalur prestasi nilai akademik SMK.&nbsp; Jadwalnya sebagai berikut: <ol> <li>Entry nilai rapor oleh kepala SMP mulai 5 - 8 Juni pukul 01.00 - 23.59 secara online.</li> <li>Verifikasi nilai rapor oleh calon peserta didik baru 8 - 9 Juni pukul 01.00 - 23.59 secara online.</li> <li>Pembetulan nilai rapor oleh kepala SMP mulai 9 - 10 Juni pukul 01.00 - 23.59 secara online.&nbsp;</li> </ol> Plt Kepala Dispendik Jatim Wachid mengatakan, pengambilan PIN dilakukan mulai 12 Juni hingga 2 Juli. Sedangkan latihan pendaftaran dimulai pada 16-17 Juni pukul 01.00-23.59.&nbsp; &rdquo;Untuk peserta bisa lihat panduan di website kami dan pengambilan PIN dibutuhkan NPSN dan NISN,&rdquo; ujar Wachid. &nbsp; &nbsp;

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyebut, PIN PPDB menjadi salah satu syarat untuk masuk ke PPDB Jawa Timur

Dispendik Jelaskan Cara Mengambil PIN PPDB Jawa Timur

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb-smp-swsta.jpg" alt="Ilustrasi PPDB online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB online.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Timur dimulai hari ini (12/6). Para orang tua dan siswa wajib mengetahui jadwal PPDB Jawa Timur supaya tidak ketinggalan.&nbsp; Berdasar laman dari website Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dispendik), PPDB dibuka lima tahap. Tahap pertama Jalur Afirmasi, yakni jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi hasil lomba.&nbsp; Lalu, tahap kedua jalur prestasi dan nilai akademik SMA. Tahap ketiga untuk jalur zonasi SMK, tahap keempat jalur zonasi SMA, dan tahap kelima jalur prestasi nilai akademik SMK.&nbsp; Jadwalnya sebagai berikut: <ol> <li>Entry nilai rapor oleh kepala SMP mulai 5 - 8 Juni pukul 01.00 - 23.59 secara online.</li> <li>Verifikasi nilai rapor oleh calon peserta didik baru 8 - 9 Juni pukul 01.00 - 23.59 secara online.</li> <li>Pembetulan nilai rapor oleh kepala SMP mulai 9 - 10 Juni pukul 01.00 - 23.59 secara online.&nbsp;</li> </ol> Plt Kepala Dispendik Jatim Wachid mengatakan, pengambilan PIN dilakukan mulai 12 Juni hingga 2 Juli. Sedangkan latihan pendaftaran dimulai pada 16-17 Juni pukul 01.00-23.59.&nbsp; &rdquo;Untuk peserta bisa lihat panduan di website kami dan pengambilan PIN dibutuhkan NPSN dan NISN,&rdquo; ujar Wachid. &nbsp;

PPDB Jatim dimulai hari ini (12/6). Para orang tua dan siswa wajib mengetahui jadwal PPDB Jawa Timur supaya tidak ketinggalan

PPDB Jawa Timur Dimulai, Simak Jadwal dan Pahami Tahap Pendaftaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sekolah-temukan-sktm-abal-abal-salah-satunya-anak-asn_m_227079.jpg" alt="ILUSTRASI: Penggunaan SKTM di Kota Solo ditemukan adanya penyimpangan. Bahkan dari hasil survei ditemukan SKTM abal-abal, salah satunya oleh anak ASN." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Penggunaan SKTM di Kota Solo ditemukan adanya penyimpangan. Bahkan dari hasil survei ditemukan SKTM abal-abal, salah satunya oleh anak ASN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tipu-tipu penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) berbuntut panjang. Pihak sekolah di Kota Solo pun menerjunkan tim untuk melakukan survei kebenaran terkait penggunaan SKTM tersebut. Hasilnya petugas menemukan sedikitnya tiga SKTM abal-abal, bahkan salah satunya diketahui merupakan anak dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).  Agung Wijayanto selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Solo, membenarkan temuan tersebut. Agung mengatakan bahwa siswa yang menggunakan SKTM abal-abal tersebut dari dua sekolah. Seperti di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8. "Ada dua siswa di SMAN 2 dan satu siswa di SMAN 8," ungkapnya, Rabu (11/7).  Sementara itu, Ketua PPDB SMAN 2 Solo, Dwi Arti Maryunani mengatakan, setidaknya timnya sudah melakukan survei ke delapan rumah siswa yang mendaftar menggunakan SKTM. Dari hasil survei diketahui, enam diantaranya sudah sesuai. Sedangkan dua yang lainnya tidak sesuai. "Ada yang menggunakan SKTM, tapi tanpa SK Gakin Wali Kota Solo. Dan setelah kami lakukan pengecekan, dari data siswa tersebut merupakan warga Pasar Kliwon, tetapi ternyata sudah pindah ke Bekonang, Sukoharjo," ungkapnya. Sedangkan, lanjut Dwi, satu lagi diketahui dari keluarga yang berada. Tidak hanya itu, orang tua siswa tersebut merupakan seorang ASN. "Setelah kami cek, siswa yang sebelumnya mendaftar menggunakan KIP ini ternyata orang mampu. Dari hasil itu, dua siswa itu langsung kami coret.

Sekolah Temukan SKTM Abal-abal, Salah Satunya Anak ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-sktm-fiktif-polda-jateng-terjunkan-tim_m_227054.jpg" alt="ILUSTRASI: Maraknya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Jawa Tengah berbuntut panjang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Maraknya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Jawa Tengah berbuntut panjang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Jawa Tengah berbuntut panjang. Polda Jawa Tengah bahkan dikabarkan telah menerjunkan tim untuk menyelidiki fenomena tersebut.  Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menegaskan akan menyelidiki temuan ini. Condro berujar pihaknya bakal menindak tegas pihak-pihak yang secara sengaja memanipulasi data pada SKTM. Sehingga dapat disalahgunakan oleh peserta didik dari golongan mampu. "Akan kami tindak tegas siapa saja yang bertanggung jawab menerbitkan SKTM yang tidak sesuai fakta dan aturan yang ditetapkan," ujar Condro saat ditemui di Mapolda Jateng, Rabu (11/7). Dalam pelaksanaannya, Condro berujar akan ada tim khusus yang diketuai oleh Direktur Kriminal Umum (Direskrimum). Nantinya, personel di Polres juga akan dilibatkan dalam penyelidikan ini. Manakala nanti didapati adanya tindakan pemalsuan, lanjut Kapolda, semua pihak terlibat dalam penerbitan SKTM yang disalahgunakan tersebut, akan diproses sesuai dengan Pasal 263 KUHP. Yakni tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidak proses verifikasi yang dilakukan di kantor Disdikbud Jateng, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Selasa (10/7) mengungkap ada 78.065 buah SKTM yang dicoret. Lantaran, penggunaannya terbukti disalahgunakan oleh peserta didik dari golongan mampu. Rincian yang dicoret, meliputi 42.116 buah untuk tingkat SMK dan 35.949 untuk SMA. Disdikbud sendiri tahun ini meloloskan sebanyak 26.507 pengguna SKTM di tingkat SMA dan 44.320 untuk SMA dari jumlah total pemohon 148.892 orang. Menanggapi hal itu, Dirkrimum Polda Jateng Kombes Hero Santoso mengatakan, tim penyelidik kasus penyalahgunaan SKTM tadi sudah diturunkan sejak Selasa kemarin. Ia menyebut, tindakan penangkapan dilakukan kepada mereka yang terlibat pemalsuan data dan penyalahgunaan SKTM.&nbsp; "Setelah itu baru diproses, tapi ini masih dalam penyelidikan. Sudah ada instruksi melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat," imbuhnya.

Marak SKTM Fiktif, Polda Jateng Terjunkan Tim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disdik-solo-tidak-ada-pencabutan-berkas-di-sekolah-swasta_m_226542.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyaknya sekolah negeri di Solo yang kekurangan kuota dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) membuat banyak orang tua yang kemudian mencabut berkas anaknya yang sudah diterima di sekolah swasta. Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Etty Retnowati, tidak diperbolehkan adanya pencabutan berkas bagi siswa yang sudah terdaftar di sekolah swasta. Pendaftaran untuk sekolah yang masih kekurangan kuota hanya diperuntukkan bagi sekolah yang belum mendapatkan sekolah saja.&nbsp; "Tidak ada yang mencabut berkas dari sekolah mana pun, kalau yang sudah diterima di sekolah swasta tidak bisa mencabut berkas kemudian mendaftarkannya ke sekolah negeri yang masih kekurangan kuota siswa," terang Etty, Senin (9/7). Etty mengatakan, bagi siswa yang sudah diterima di sekolah swasta itu sudah menjadi pilihannya. Dan mereka sudah tidak boleh pindah ke sekolah lain apalagi negeri. Selama ini tidak ada kewajiban untuk mengisi pilihan ketiga yang kebanyakan diisi sekolah swasta.&nbsp; "Selama ini mungkin ada kekeliruan pemahaman atau informasi antar kepala sekolah dengan guru yang kemudian mengarahkan kepada siswa agar mengisi pilihan ketiga," ucapnya. Padahal, lanjut Etty, pilihan ketiga tidak perlu diisi karena memang tidak ada keharusan untuk mengisinya. Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Yanti mengatakan, dirinya ingin mencabut berkas anaknya yang sudah diterima di salah satu sekolah swasta di Solo.&nbsp; "Ya nekat mendaftar ke SMP Negeri 3, nanti saya akan mencabut berkas di sekolah swasta," katanya. Di hari terakhir pendaftaran online tingkat SD dan SMP jumlah pendaftar membeludak. Hal ini salah satunya karena masih banyak sekolah yang belum memenuhi kuotanya. Tetapi, untuk pendaftaran sekolah yang belum memenuhi kuota tersebut hanya diperuntukkan bagi siswa yang sebelumnya sudah mendaftarkan secara online tetapi tidak masuk seleksi.&nbsp;

Disdik Solo: Tidak Ada Pencabutan Berkas di Sekolah Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppdb-smksma-jateng-marak-penyalahgunaan-surat-keterangan-tidak-mampu_m_226436.jpg" alt="ILUSTRASI: Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menerima sekitar 20 pengaduan yang didominasi dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menerima sekitar 20 pengaduan yang didominasi dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMK/SMA telah ditutup. Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menerima sekitar 20 pengaduan yang didominasi dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Asisten Kepala Ombudsman Jateng Sabarudin Hulu mengatakan, puluhan pelaporan itu diterimanya melalui surat resmi maupun layanan pengaduan via WhatsApp. "Dominan di sini adalah keberatan orang tua peserta didik atas banyaknya penggunaan SKTM oleh orang tua peserta didik lain," ujarnya saat dihubungi, Senin (9/7). Orang tua yang mengadu, kebanyakan merasa anak-anak menjadi tersingkir lantaran maraknya penggunaan SKTM. Yang diduga turut digunakan oleh oknum orang tua peserta didik dari golongan mampu. Lokasi pelaporan sendiri, lanjut Sabarudin, tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jateng. Macam Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Banyumas, Purworejo, Ambarawa, Pati. "Masih dalam pemeriksaan oleh Ombudsman," sambungnya. Sabarudin pun mengklaim, Ombudsman telah mendorong pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan survei kepada peserta didik pengguna SKTM. Tujuannya, memastikan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuannya. "Melihat kondisi rumah yang bersangkutan, mampu secara ekonomi atau tidak itu sesuai SKTM yang diterbitkan atau tidak," imbuhnya lagi. Dengan maraknya pelaporan ini, menurut Sabarudin berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota, sudah ada orang tua siswa yang mencabut penggunaan SKTM mereka. Lantaran, kasus ini, lanjutnya juga sudah menjadi perhatian publik dan tanpa perlu ada sidak dari satuan pendidikan. "Seperti katakanlah di Banyumas, misalnya kuota jurusan 108, itu SKTM nya juga 108. Bahkan di Kota Semarang itu hari pertama tidak ada SKTM, tapi hari kedua peserta didik ini mendatangi dan menyerahkan SKTM. Jadi dalam waktu satu hari, membuat pihak sekolah menduga ada penyalahgunaan," bebernya. Adapun sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna SKTM, yakni peserta didik bakal dikeluarkan dari sekolah atau sesuai aturan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3. Ancaman pidana juga mengintai bagi mereka yang sengaja memberikan keterangan palsu agar SKTM bisa diterbitkan. "Kalau misalnya pejabat yang melakukan, misalkan satuan pendidikan membiarkan, atau kepala desa membiarkan SKTM tidak sesuai penerbitannya, maka dari ombusman mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014, ada sanksi teguran tertulis, lisan, atau bisa jadi penurunan atau pencopotan jabatan," tandasnya.

PPDB SMK/SMA, Jateng Marak Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/atasi-masalah-ppdb-wali-kota-solo-minta-gubernur-turun-tangan_m_225774.jpg" alt="Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo meminta Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo membuat kebijakan baru terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA/SMK. Pasalnya, dirinya banyak menerima laporan dari warga terkait proses PPDB yang dirasa tidak adil. "Banyak warga yang melapor ke saya, bahwa PPDB di zona 1 langsung meloloskan keluarga miskin (Gakin)," terangnya kepada JawaPos.com, Jumat (6/7).  Maka dari itu, dirinya pun berencana menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur agar segera mengambil tindakan. Pasalnya, untuk pengelolaan SMA/SMK, Pemkot Solo sudah tidak memiliki kewenangan lagi. Mengingat, saat ini kewenangan SMA/SMK sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi. "Kalau saya (Pemkot Solo) sudah tidak bisa berbuat banyak, karena memang pengelolaannya sudah tidak menjadi kewenangan kami. Jadi nanti saya akan menyampaikannya kepada Gubernur," kata dia. Rudy berharap, Gubernur segera mengambil sikap terkait permasalahan PPDB ini. Terlebih untuk pendaftaran terakhir sudah berakhir hari ini. Menurutnya, pemerintah Provinsi harus mengambil kebijakan untuk pembatasan Gakin yang bisa mendaftar di zona 1. Hal ini sebagaimana diterapkan oleh Pemkot Solo untuk pendaftaran di tingkat SD dan SMP. Di mana Pemkot Solo memberikan batasan sebesar 30 persen bagi Gakin.  "Tetapi, untuk SMA/SMK ini justru pembatasannya minimal 20 persen dan tidak ada batas maksimalnya. Kalau bisa hari ini kebijakan bisa diambil," katanya. Menurutnya, Gubernur harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah PPDB ini. Sehingga untuk tahun depan, persoalan mengenai PPDB tidak akan terjadi lagi.

Atasi Masalah PPDB, Wali Kota Solo Minta Gubernur Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gunakan-sktm-abal-abal-peserta-didik-baru-siap-siap-dicoret_m_225738.jpg" alt="ILUSTRASI: Pihak sekolah akan turun tangan untuk melakukan pengecekan terhadap siswa yang mendaftar menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai keluarga miskin (Gakin)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pihak sekolah akan turun tangan untuk melakukan pengecekan terhadap siswa yang mendaftar menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai keluarga miskin (Gakin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak sekolah akan turun tangan untuk melakukan pengecekan terhadap siswa yang mendaftar menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai keluarga miskin (Gakin). Jika nantinya sekolah mendapati ada siswa dengan Gakin abal-abal, maka pihak sekolah akan langsung mencoret data siswa.  Ketua Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 7 Solo, Reni Ernawati mengatakan, verifikasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang mendaftar menggunakan SKTM benar-benar Gakin. "Kalau untuk siswa dari Solo tinggal mencocokkan dengan SK Wali Kota, tapi kalau yang tidak masuk SK tapi menggunakan SKTM kami akan melakukan survei. Selain itu kami juga meminta yang bersangkutan tanda tangan dengan meterai," terangnya, Jumat (6/7).  Mengenai survei tersebut, Reni menambahkan, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah provinsi Jateng. Mengingat, saat ini kewenangan pengelolaan SMA dan SMK di bawah provinsi. Jika nantinya dari hasil survei tersebut diketahui yang bersangkutan tidak masuk sebagai Gakin, maka pihak sekolah langsung mencoretnya. "Kalau yang tahun lalu ada tiga siswa yang langsung kami coret karena tidak sesuai," ucapnya.  Reni juga mengatakan, untuk saat ini jumlah pendaftar dari Gakin sebanyak 92 siswa. Dari jumlah tersebut 15 diantaranya diminta untuk tanda tangan di atas surat bermeterai. Terpisah, Ketua PPDB SMA Negeri 4 Solo, Nanang Inwanto mengungkapkan hal yang sama. Saat ini cukup banyak siswa Gakin yang mendaftar di SMA N 4. Bahkan jumlahnya mencapai 121 siswa. "Dari jumlah itu 34 yang mendaftar menggunakan SKTM akan dilakukan survei ke rumahnya," ucapnya.

Gunakan SKTM Abal-abal, Peserta Didik Baru Siap-siap Dicoret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miliki-motor-dan-rumah-tingkat-pendaftar-sktm-sman-4-semarang-dicoret_m_225733.jpg" alt="Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Semarang Wiji Eni Ngudi Rahayu melakukan peninjauan langsung proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018/2019 di sekolahnya, Jumat (6/7)." width="100%">
<figcaption>Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Semarang Wiji Eni Ngudi Rahayu melakukan peninjauan langsung proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018/2019 di sekolahnya, Jumat (6/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah sekolah di Kota Semarang telah melakukan manuver masing-masing untuk mencegah adanya tindak penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) saat masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018/2019. Satu diantaranya adalah SMAN 4 yang menemukan tiga pendaftar dari golongan mampu. Seperti diketahui, PPDB 2018/2019 berbasis sistem online tingkat SMA/ SMK ditutup hari ini Jumat (6/7) sore sejak dibuka Minggu (1/7) lalu. Di Jawa Tengah sendiri ada pemberlakuan kuota minimal 20 persen bagi siswa tergolong tak mampu dan wajib diprioritaskan. Sesuai peraturan berlaku, mereka yang menggunakan SKTM pun diwajibkan mengisi pakta integritas benar-benar miskin saat mendaftar di sekolah tujuan. Selepasnya, akan dilakukan proses verifikasi berupa home visit sesuai imbauan dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Semarang Wiji Eni Ngudi Rahayu mengatakan, pihaknya telah menurunkan verifikasi berjumlah empat regu yang tugasnya melakukan pengecekan langsung di lapangan. "Sejak Kamis (5/7) sore sampai malam. Satu tim terdiri satu sampai dua orang," ujarnya saat dijumpai di kantornya, Jalan Kr. Rejo Raya No. 12A, Srondol Wetan, Banyumanik. Dari hasil peninjauan langsung itu, Eni menyebut tim kirimannya mendapati tiga dari 14 pengguna SKTM yang ternyata dari golongan keluarga mampu. "Di Pudak Payung, ada yang rumahnya sudah bagus, bahkan tingkat. Motornya juga lebih dari satu. Nah itu tidak relevan, maka kita tarik," sambungnya. Selain itu, alasan dicabutnya SKTM pada pendaftar tersebut adalah jumlah anak yang dibiayai sekolah tinggal satu orang saja. Eni juga mengungkap bahwa selama proses verifikasi, timnya mendapati ada pendaftar atau pengguna SKTM yang faktanya memiliki perabotan rumah tergolong mewah. "Di Waru Timur Dalam, Pedalangan itu mereka punya TV flat, kulkas, furniture-nya saja kayu jati. Lantainya juga sudah dikeramik. Ini serupa dengan pendaftar dari Jalan Karangrejo, Jatingaleh. Jadi total ada tiga," imbuhnya.&nbsp; Eni pun menyesalkan adanya temuan ini, terutama dari pihak orang tua pendaftar. Lantaran menurutnya masih ada pihak-pihak yang lebih berhak. Seperti mereka yang masih harus mengontrak di sebuah rumah kurang layak huni, berpenghasilan minim, dan memilki lebih dari tiga anak untuk dibiayai kebutuhan pendidikannya. Lebih lanjut, temuan di lapangan tadi, tambah Eni, masih akan diproses oleh pihak sekolah sebelum diserahkan ke Dinas Pendidikan setempat. "Mereka masih kita terima, tapi SKTM-nya dicabut. Jadi setara seperti pendaftar pada umumnya," tuturnya. Secara keseluruhan, Eni belum dapat menyampaikan total calon siswa yang mendaftar di sekolahnya karena proses rekap sendiri masih berjalan. Akan tetapi, ia meyakini jumlahnya meningkat dibanding tahun sebelumnya. "Kita total menerima 396 siswa, 324 IPA, dan 72 IPS. Tapi untuk pendaftarnya kemungkinan lebih, karena pembatasan nilai sekarang sudah dihapuskan," tandasnya.

Miliki Motor dan Rumah Tingkat, Pendaftar SKTM SMAN 4 Semarang Dicoret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kesal-ratusan-wali-murid-demo-sistem-zonasi_m_225385.jpg" alt="Kepsek SMPN 21 Pekanbaru, Asmar, dikerumuni ratusan wali murid yang memprotes n sistem zonasi pada PPDB, Kamis (5/7)." width="100%">
<figcaption>Kepsek SMPN 21 Pekanbaru, Asmar, dikerumuni ratusan wali murid yang memprotes n sistem zonasi pada PPDB, Kamis (5/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan wali murid yang bermukim di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, menggelar aksi demonstrasi di SMPN 21 Pekanbaru Jalan Soekarno Hatta, Kamis (5/7). Demo tersebut dilakukan karena mereka memprotes penerapan sistem zonasi atau jarak rumah dengan sekolah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang dirasa merugikan anak-anak mereka. &nbsp;&nbsp; Pendemo yang mayoritas ibu-ibu ini, mengaku setelah adanya regulasi tersebut, banyak dari anak mereka yang tak dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut.&nbsp; Seharusnya dengan penerapan regulasi ini, bisa memudahkan dan memberikan peluang besar kepada anak mereka untuk mengenyam pendidikan di sekolah dekat tempat tinggalnya. &nbsp;"Kami warga sekitar merasa keberatan dengan sistem baru ini. Masak saya dan anak saya yang tinggal berbatas tembok dengan sekolah ini gak diterima," kata warga setempat, Ari, 38. Dia juga mengatakan, dengan adanya kejadian ini tentu bertentangan dengan program pemerintah. "Pemerintah juga mengatakan bahwa sistem zonasi itu bertujuan untuk mengurangi biaya, kecelakaan sampai kemacetan," ujarnya. Hal senada juga dikatakan, Alex, 60. Ia merasa kecewa sebab sebelumnya anak-anaknya dapat bersekolah di sekolah ini. Tapi sekarang, saat proses pendaftaran cucunya tidak lolos. Menanggapi aksi ini, Kepala Sekolah SMPN 21 Pekanbaru, Asmar mengatakan, diterima atau tidaknya anak tersebut bersekolah di tempatnya merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. "Kami tidak bisa memberikan kebijakan. Ini sudah dari atas," jelasnya. Asmar juga mengaku bahwa ia mengalami cukup kesulitan dengan sistem ini. Karena saat ini sekolah tidak lagi menerima siswa tempatan, sekolah hanya menerima nama siswa dan untuk keputusannya ada di tangan Dinas Pendidikan. "Kalau kesulitan kami juga merasa kesulitan. Setelah ini kami akan informasikan permasalah ini ke Dinas, nanti bagaimana Dinas mencarikan solusinya," bebernya. Tahun ini kata dia, sekolahnya membuka enam kelas. Tiap kelasnya, menampung sebanyak 32 orang murid. Ia juga bersedia menerima semua siswa yang mendaftar, jika ada kebijakan dari Dinas Pendidikan. "Bahkan kalau perlu pagi siang kami siap, tapi kan harus ada arahan dulu dari atas," pungkasnya.

Kesal, Ratusan Wali Murid Demo Sistem Zonasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendaftaran peserta didik baru

Berita Terkini