<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/g3vyzFnrz93taZpl5uHqwkZM4EIzQD81Lzc2GBI0-2560898177.jpg" alt="Polri bersama jajaran menyampaikan keterangan mengenai temuan 2 kerangka manusia di Gedung ACC, Kwitang, Senen, Jakpus. Polisi memastikan 2 kerangka manusia itu adalah Farhan dan Reno. (Komnas HAM)" width="100%">
<figcaption>Polri bersama jajaran menyampaikan keterangan mengenai temuan 2 kerangka manusia di Gedung ACC, Kwitang, Senen, Jakpus. Polisi memastikan 2 kerangka manusia itu adalah Farhan dan Reno. (Komnas HAM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aparat kepolisian mengungkap identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di Gedung ACC, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat (Jakpus). Setelah melalui pengambilan dan pencocokan sampel DNA, polisi memastikan bahwa kedua kerangka manusia itu adalah M. Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Keduanya merupakan 2 pendemo yang hilang akhir Agustus lalu.&nbsp; Kepala Laboratorium Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri Brigjen Pol Sumy Hastry Purwanti menyampaikan bahwa pihaknya langsung melakukan pemeriksaan setelah Rumah Sakit Polri Kramat Jati mendapatkan data post mortem dari 2 kerangka manusia yang ditemukan oleh aparat kepolisian di Gedung ACC Kwitang beberapa waktu lalu.&nbsp; Brigjen Summy Hastry menyampaikan bahwa pihaknya menerima kantong jenazah berisi kerangka manusia yang sudah tidak lengkap keadaannya akibat kebakaran. Dia pun memastikan, waktu kematian saat pemeriksaan dilakukan sudah lebih dari satu bulan. Baik kerangka manusia pada kantong jenazah nomor 0080 maupun kantong jenazah nomor 0081.&nbsp; &rdquo;Pada kantong jenazah nomor 0080, kami melakukan pemeriksaan identifikasi sekunder, yaitu pemeriksaan tulang tengkorak dan panggul, ditemukan jenis kelamin laki-laki ras mongoloid dan pemeriksaan tulang panjang perkiraan tinggi badan 158-168 sentimeter,&rdquo; kata dia.&nbsp; Selanjutnya juga dilakukan identifikasi pada bagian gigi, pengambilan sampel DNA dari tulang. Hasilnya kerangka manusia pada kantong jenazah nomor 0080 dinyatakan cocok dengan sampel DNA dari data ante mortem nomor 002. Yakni data ante mortem milik keluarga Reno, salah seorang korban hilang pasca demo akhir Agustus lalu.&nbsp; &rdquo;Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor post mortem 0080 cocok dengan ante mortem 002, sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin,&rdquo; kata Summy Hastry.&nbsp; Sementara itu, terhadap kerangka manusia pada kantong jenazah nomor 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder. Yakni pemeriksaan perhiasan yang ditemukan berupa kalung dan kepala ikat pinggang. Juga dilakukan pemeriksaan primer melalui sampel tes DNA yang sudah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati.&nbsp; &rdquo;Hasil pemeriksaan DNA dari tulang nomor post mortem 0081 cocok dengan ante mortem 001, sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamid,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Dua kerangka manusia yang ditemukan di Jakarta teridentifikasi sebagai pendemo hilang, hasil pemeriksaan DNA mengungkap identitas mereka.

2 Kerangka Manusia di Kwitang Diidentifikasi Sebagai Farhan dan Reno, Pendemo yang Hilang Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/IMG_4414JPG-3064320319.jpg" alt="Tiga Wakil Ketua DPR RI Bertemu perwakilan mahasiswa di, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiga Wakil Ketua DPR RI Bertemu perwakilan mahasiswa di, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perwakilan mahasiswa yang diterima di DPR RI menyampaikan desakan agar para peserta aksi unjuk rasa yang ditahan segera dibebaskan. Hal itu disampaikan dalam forum penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). Pertemuan itu berlangsung atas undangan pimpinan DPR kepada mahasiswa untuk berdialog terkait gelombang aksi unjuk rasa yang digelar pada 25&ndash;31 Agustus 2025.&nbsp; Perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) DIPO secara tegas meminta pimpinan DPR menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. &ldquo;Izin Pak Prof Dasco, Kang Saan, Kang Cucun segera telepon Kapolri sampaikan permintaan kami, kami semua di sini sepakat, semua sepakat ya kawan-kawan,&rdquo; ujar seorang perwakilan HMI DIPO.&nbsp; Mereka menekankan, mahasiswa bukanlah pemberontak, melainkan penyampai aspirasi rakyat. Menurutnya, tidak ada alasan bagi aparat menahan peserta aksi, khususnya mahasiswa, karena unjuk rasa dilakukan dengan tertib.&nbsp; &ldquo;Kita tidak ada melakukan pengerusakan, pembakaran tidak ada, silakan dicek di seluruh Indonesia tidak ada,&rdquo; tegasnya. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polri. &ldquo;Ya, yang pertama-tama kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian," jawab Dasco saat melakukan audiensi dengan elemen mahasiswa. Dasco menegaskan, pihaknya akan melihat rinci dari setiap massa yang diamankan aparat dalam aksi unjuk rasa yang belakangan ini terjadi di berbagai daerah. "Tentunya kita akan lihat kasus per kasus. Apabila memang dapat dikomunikasikan, kita akan komunikasikan. Ini di luar yang kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis yang memang terbukti,&rdquo; pungkas Dasco. Dialog itu turut diikuti berbagai organisasi mahasiswa, mulai dari HMI DIPO, HMI-MPO, GMNI, GMKI, KAMMI, hingga perwakilan BEM SI, BEM Nusantara, BEM PTN se-Nusantara, BEM PTKIN, BEM PTMA, serta mahasiswa dari kampus besar seperti UI, UPNVJ, dan Universitas Trisakti. Selain itu, ada juga organisasi lintas agama dan kepemudaan. &nbsp;

Mahasiswa desak DPR untuk segera membebaskan peserta aksi unjuk rasa yang ditahan, pimpinan DPR akan berkoordinasi dengan Polri.

Elemen Mahasiswa Minta Pendemo yang Ditahan Dibebaskan, Pimpinan DPR Bakal Koordinasi dengan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/IMG-20250813-WA0097-4074811455.jpg" alt="Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)" width="100%">
<figcaption>Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demo di Pati, Jawa Tengah Rabu (13/8) lalu berlangsung ricuh. Aparat kepolisian yang memfasilitasi dan mengamankan demonstrasi tersebut sempat membawa 22 orang pendemo Bupati Pati Sudewo ke kantor polisi. Polda Jateng menyatakan bahwa ke-22 orang pendemo itu kini sudah dipulangkan kepada keluarga masing-masing.&nbsp; Kabidhumas Polda Jateng Kombes Artanto menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (14/8). Dia mengakui, jajarannya sempat mengamankan beberapa pendemo di Pati. Mereka dibawa karena dinilai telah menjadi provokator dalam aksi demo tersebut. Akibatnya, aksi yang semula berjalan dengan aman dan tertib menjadi ricuh.&nbsp; &rdquo;Semalam diamankan 22 orang provokator dan malam hari tadi sudah dilakukan pendataan dan pemeriksaan serta pembinaan kepada 22 orang tersebut. 22 itu sudah dikembalikan kepada korlap dan keluarganya,&rdquo; kata Artano.&nbsp; Demonstrasi di Pati kemarin melibatkan ribuan orang. Mereka bergerak dengan turun ke jalan untuk memprotes kebijakan Bupati Pati Sudewo yang dinilai ngawur dan bisa menyengsarakan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah kebijakan Bupati Sudewo menaikkan pajak hingga mencapai 250 persen.&nbsp; <h2>Buoati Sudewo Dituntut Lengser</h2> Tuntutan yang disampaikan oleh pendemo di Kantor Bupati Pati dan Kantor DPRD Pati pun berkembang hingga meminta Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Namun, orang nomor satu di Pati itu menolak tuntutan tersebut. Sudewo menegaskan bahwa dirinya dipilih oleh rakyat lewat mekanisme yang konstitusional dan sah.&nbsp; &rdquo;Saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi, saya tidak bisa berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya,&rdquo; kata Sudewo. Aksi demo yang berlangsung di Pati kemarin berlangsung ricuh. Puluhan korban luka berjatuhan, mobil polisi dibakar, serta amukan warga kepada Bupati Sudewo yang disampaikan secara terang-terangan di Kantor Bupati Pati. Di tengah aksi demo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menggelar rapat paripurna sevcara mendadak.&nbsp; Mereka sepakat menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Bupati Sudewo yang berujung demo besar-besaran. Yakni kebijakan menaikkan pajak hingga mencapai 250 persen. Sudewo pun menghormati hak angket yang disepakati oleh DPRD Pati itu. &rdquo;Terkait hak angket, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi, saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut,&rdquo; ujarnya. &nbsp; &nbsp;

Aksi demo di Pati, Jawa Tengah, berujung ricuh dengan 22 pendemo diamankan polisi. Tuntutan untuk melengserkan Bupati Sudewo mengemuka.

Polda Jateng Pulangkan 22 Orang Pendemo Bupati Pati Sudewo, Sempat Diamankan Polisi Karena Dianggap Provokator Kericuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/PoFWr7ljqy6Q7kPSr3uN09lCRnU5Slq0LlGew3Om-3343693366.jpeg" alt="Bupati Pati, Sudewo. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)." width="100%">
<figcaption>Bupati Pati, Sudewo. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Pati, Sudewo, belakangan ini menjadi sorotan publik usai membuat keputusan kontroversial: menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen mulai tahun 2025.&nbsp; Kebijakan ini diumumkan usai rapat tertutup bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten Pati, Minggu (18/5). Menurut keterangan dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, alasan di balik kenaikan tersebut adalah karena tarif PBB tidak pernah disesuaikan selama 14 tahun terakhir.&nbsp; Namun, keputusan mendadak ini justru menyulut gelombang kekecewaan dan kemarahan dari warga. Seruan aksi protes kini menggema di media sosial, dengan rencana unjuk rasa besar-besaran di Alun-alun Pati pada 13 Agustus mendatang. Siapa Sudewo, Bupati Pati yang Kini Jadi Sorotan? Di balik keputusan yang menuai kontroversi ini, sosok Sudewo sebenarnya bukan orang baru di dunia birokrasi dan politik. Diolah dari berbagai sumber, Sudewo diketahui lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Oktober 1968, Sudewo menghabiskan masa kecil dan remajanya di tanah kelahiran.&nbsp; Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Slungkep, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kayen dan SMA Negeri 1 Pati. Setelah lulus SMA, Sudewo melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan meraih gelar sarjana di bidang Teknik Sipil. Ia kemudian melanjutkan ke jenjang S2 jurusan Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro, memperkuat latar belakang akademisnya di bidang infrastruktur dan pembangunan. Karier dan Kiprah Organisasi Semasa kuliah, Sudewo sudah aktif dalam kegiatan organisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS pada tahun 1991. Karier organisasinya terus berkembang, termasuk menjadi Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000) dan Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001). Dalam dunia politik, ia terlibat sebagai Koordinator Tim Sukses dalam Pilkada Pacitan 2005 dan Pilgub Jawa Tengah 2008. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Forum Komunikasi Desa Seluruh Indonesia (Fokerdesi).&nbsp; Sejak 2019, ia dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Dari Dunia Konstruksi ke Pemerintahan Sudewo memulai karier profesionalnya di sektor swasta sebagai karyawan di PT Jaya Construction (1993&ndash;1994). Ia kemudian terjun ke sektor publik sebagai pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Bali dan terlibat dalam proyek-proyek jalan dan jembatan. Setelah resmi menjadi PNS, ia sempat bertugas di Kanwil PU Jawa Timur dan Dinas PU Kabupaten Karanganyar. Pada 2002, Sudewo pernah mencoba peruntungan dalam politik lokal dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar bersama Juliyatmono, namun belum berhasil terpilih. Menjabat Sebagai Bupati Pati Puncak karier birokrasi Sudewo terjadi saat ia resmi dilantik sebagai Bupati Pati pada 20 Februari 2025, didampingi oleh wakilnya, Risma Ardhi Chandra. Ia datang dengan harapan membawa perubahan bagi Pati, daerah yang memang dikenal memiliki potensi besar di bidang pertanian dan industri. Namun hanya beberapa bulan setelah menjabat, kebijakan kenaikan PBB yang drastis justru menjadi batu sandungan pertama di awal pemerintahannya. Masyarakat menilai keputusan tersebut kurang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi warga kelas menengah ke bawah. Reaksi Publik di Media Sosial Isu ini dengan cepat viral di berbagai platform media sosial. Di TikTok dan X (sebelumnya Twitter), beredar potongan video Sudewo yang menyatakan siap menghadapi 50.000 pendemo. Warganet pun membalas dengan berbagai komentar pedas, mulai dari sindiran hingga ajakan turun ke jalan. "Pak bupati mungkin lupa kalau rakyat yang memilih, bukan cuma camat dan kepala desa," tulis seorang pengguna X. "Naik pajak 250% di tengah harga kebutuhan naik semua, ini bukan pemimpin, ini pedagang," komentar lainnya. Sebagai seorang teknokrat sekaligus politisi, Sudewo menghadapi ujian pertama dalam kepemimpinannya sebagai Bupati Pati. Kebijakan yang diambilnya tentu akan menjadi cerminan arah pemerintahannya ke depan.&nbsp; Apakah ia akan mendengarkan suara rakyat atau tetap teguh dengan perhitungannya? Yang jelas, publik kini menanti, bukan hanya langkah Sudewo selanjutnya, tetapi juga bagaimana ia menjawab keresahan warganya.

Bupati Pati, Sudewo, menaikkan tarif PBB hingga 250 persen dan menantang pendemo, memicu protes warga dan kontroversi di media sosial.

Profil Bupati Pati Sudewo: Figur Teknik Sipil yang Kini Diterpa Kritik Publik karena Kenaikan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/gtB9GKw86Omc2MKf10wfO3NAnAuWERJ2QjF2F5f2-1-2739624661.jpg" alt="Viral Bupati Pati mengaku tak gentar menghadapi ancaman demo oleh warga yang menolak kenaikan sepihak atas PBB-P2. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Viral Bupati Pati mengaku tak gentar menghadapi ancaman demo oleh warga yang menolak kenaikan sepihak atas PBB-P2. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama Bupati Pati, Sudewo, tengah menjadi sorotan publik usai cuplikan videonya viral di media sosial, khususnya di TikTok dan X (dulu Twitter). Dalam video yang ramai dibagikan warganet, Sudewo tampak menanggapi rencana aksi protes dengan kalimat yang dianggap menantang.&nbsp; Ia menyebut siap menghadapi 50.000 pendemo terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan kontroversial ini tertuang dalam keputusan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menyesuaikan tarif PBB-P2 tahun 2025.&nbsp; Kenaikan drastis ini diputuskan dalam rapat intensifikasi pajak yang melibatkan para camat dan anggota Pasopati (Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Pati), yang digelar di Kantor Bupati. Mengutip laman resmi Humas Pemkab Pati, Sudewo menjelaskan bahwa penyesuaian tarif PBB-P2 ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang akan digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.&nbsp; Ia menilai, dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Jepara, Kudus, dan Rembang, pendapatan dari sektor PBB di Pati masih tertinggal jauh. &ldquo;Penerimaan PBB kita baru Rp 29 miliar. Padahal potensi geografis Pati lebih besar,&rdquo; ujarnya. Namun, kebijakan ini langsung menuai gelombang kritik dari warga. Tak sedikit yang menganggap kebijakan tersebut terlalu membebani rakyat, apalagi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat tanpa sosialisasi yang menyeluruh. Reaksi Netizen: &ldquo;Pemerintahnya yang nunggak, rakyatnya yang ditagih&rdquo; Gelombang kritik juga membanjiri media sosial. Nama Sudewo menjadi trending topik lokal, dengan banyak warganet menyoroti pernyataan Bupati yang dinilai kurang empatik. &ldquo;Lah kok rakyat yang ditantang, bukan dia yang turun jelasin langsung ke desa-desa,&rdquo; tulis netizen di TikTok. &ldquo;PBB naik 250 persen tapi infrastruktur masih gitu-gitu aja. Lucu,&rdquo; sindir akun netizen lainnya di X. &ldquo;Kalau dibandingin sama Jepara, Kudus, oke. Tapi tolong bandingin juga pelayanan dan fasilitasnya,&rdquo; komentar warganet lain. Bahkan, beberapa warga juga mempertanyakan urgensi kenaikan tersebut, mengingat masih banyak warga pedesaan yang berpenghasilan pas-pasan. Sebagian lainnya menuntut agar Pemkab Pati mengkaji ulang kebijakan ini dan melakukan sosialisasi secara transparan. Desakan Transparansi dan Dialog Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016393381/resmi-persebaya-surabaya-rilis-jersey-anyar-untuk-super-league-20252026-bonek-ayo-tuku-rek">Resmi! Persebaya Surabaya Rilis Jersey Anyar untuk Super League 2025/2026, Bonek: Ayo Tuku Rek!</a> Di tengah derasnya kritik, para aktivis dan tokoh masyarakat mendesak Pemkab Pati untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan warga terdampak. Mereka juga meminta adanya audit terbuka terhadap anggaran daerah dan proyek pembangunan yang akan dibiayai dari kenaikan pajak tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Pemkab Pati terkait respon terhadap reaksi publik maupun wacana demo besar-besaran yang tengah digalang warga.

Bupati Pati, Sudewo, ditantang oleh 50.000 pendemo terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250 persen.

Bupati Pati Viral Usai Tantang 50.000 Pendemo, Geger Imbas Kenaikan PBB 250 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Ade-Ary-Syam-Indradi-Dery-Ridwansah-2JPG-2651748614.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam membenarkan adanya rotasi jabatan 31 Kapolsek di lingkup Polda Metro Jaya." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam membenarkan adanya rotasi jabatan 31 Kapolsek di lingkup Polda Metro Jaya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah memulangkan 16 orang pendemo yang diamankan pada Selasa (19/3) malam. Mereka diamankan dari dua lokasi yakni depan DPR/MPR RI, dan di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan sudah selesai terhadap 16 orang yang dilakukan pemeriksaan, sudah kembali," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polisi pun membantah mengamankan 100 orang seperti yang dinarasikan pihak pendemo. Polisi mengaku hanya mengamankan 16 orang dan semuanya sudah dipulangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014463593/aksi-rasisme-di-sepak-bola-kembali-terjadi-oknum-netizen-lakukan-rasisme-kepada-pemain-persebaya-surabaya">Aksi Rasisme di Sepak Bola Kembali Terjadi: Oknum Netizen Lakukan Rasisme Kepada Pemain Persebaya Surabaya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Data yang ada di kami adalah 16 orang yang dilakukan pemeriksaan. 8 orang untuk mendalami peristiwa yang ada di DPR RI, 8 orang lagi yang ada di KPU RI," jelas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polisi mengamankan total sebanyak 16 orang massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan KPU RI, Selasa (19/3) kemarin. Diketahui bahwa dalam aksi demonstrasi yang dilakukan di dua lokasi itu sempat terjadi kericuhan antara polisi dengan massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014463589/5-cara-elegan-menanggapi-orang-yang-merendahkan-anda-simak-dan-terapkan-pada-kehidupan">5 Cara Elegan Menanggapi Orang yang Merendahkan Anda, Simak dan Terapkan Pada Kehidupan!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari lokasi aksi unjuk rasa di KPU ada 8 orang, yang dilakukan pemeriksaan. Aksi unjuk rasa di gedung DPR RI ada 8 orang yang dilakukan pemeriksaan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary kepada wartawan, Rabu (20/3).</div>

Polda Metro Jaya telah memulangkan 16 orang pendemo yang diamankan pada Selasa (19/3) malam di depan DPR/MPR dan depan KPU.

Polisi Sebut Sudah Pulangkan 16 Pendemo yang Diamankan di DPR dan KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/demo-uu-cipta-kerja.jpg" alt="HALAU PENDEMO: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HALAU PENDEMO: Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Idham Azis terkait penanganan demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Ombudsman meminta Kapolri memerintahkan anggotanya untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam giat pengawalan unjuk rasa.  "Namun apabila pendekatan persuasif tidak dapat dijalankan dan situasi tidak terkendali, Polri dapat merumuskan perencanaan cara bertindak dan penggunaan alat kekuatan sesuai dengan prinsip proporsional," kata Ketua ORI, Amzulian Rifai dalam keterangannya, Kamis (15/10).  Ombudsman meminta, Polri untuk memaksimalkan fungsi intelijen dalam mengukur potensi gangguan, termasuk deteksi dini ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, Ombudsman juga meminta Kapolri untuk mengevaluasi dan mengawasi secara berkala para komandan satuan kepolisian.  "Di samping itu perlu memastikan perlindungan aparat dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan rotasi personel untuk menghindari kelelahan,” ujar Amzulian.  Selain itu, Amzulian menegaskan penyampaian aspirasi oleh masyarakat dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945. Dalam aturan tersebut berbunyi, 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'.  "Meskipun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU," tegasnya.  Jika terpaksa mengamankan atau menahan pengunjuk rasa, Polri disarankan memenuhi hak-hak pihak yang ditahan seperti pendampingan penasihat hukum. Dia juga mengharapkan, agar aparat kepolisian dapat melakukan proses pemeriksaan secara objektif dan transparan, dengan menyampaikan informasi mengenai pihak-pihak yang diamankan serta status dan proses yang sedang dilakukan.  "Termasuk penanganan terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Ombudsman juga mengingatkan agar Polri dapat menjamin terpenuhinya protokol kesehatan bagi pengunjuk rasa yang diamankan, sehingga tidak menimbulkan klaster baru," pungkasnya.

Ombudsman Bersurat ke Kapolri, Minta Polri Tak Represif Hadapi Pendemo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ditangkap-bersama-pendemo-wartawan-mesir-akhirnya-bebas_m_.jpg" alt="Pada 14 Agustus 2013, Mahmoud Abu Zeid datang ke Alun-Alun Rabaa Al Adawiya, Kairo, dengan kamera kesayangan. Harapannya, dia bisa mendapatkan gambar bagus yang akan dikirim ke berbagai kantor berita" width="100%">
<figcaption>Pada 14 Agustus 2013, Mahmoud Abu Zeid datang ke Alun-Alun Rabaa Al Adawiya, Kairo, dengan kamera kesayangan. Harapannya, dia bisa mendapatkan gambar bagus yang akan dikirim ke berbagai kantor berita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada 14 Agustus 2013, Mahmoud Abu Zeid datang ke Alun-Alun Rabaa Al Adawiya, Kairo, dengan kamera kesayangan. Harapannya, dia bisa mendapatkan gambar bagus yang akan dikirim ke berbagai kantor berita. Juru foto lepas tersebut tak pernah tahu bahwa pekerjaannya waktu itu membuat dia menghabiskan lima tahun di balik jeruji penjara. Aspal. Entah kenapa, itulah yang kali pertama disapa Mahmoud Abu Zeid saat keluar dari pintu kantor polisi El Khalifa, Kairo, kemarin (4/3). Itulah yang tampak pada unggahan foto pertama Shawkan &ndash;julukan Mahmoud Abu Zeid&ndash; sebagai orang bebas. Sepertinya, lelaki 32 tahun tersebut ingin memamerkan status kebebasannya. Senyumnya lebar di unggahan foto. Dengan latar belakang jalan umum, langit subuh yang gelap, dan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang menyilaukan, dia asyik berswafoto bersama kakaknya, Mohamed, dan ayahnya, Abdel Shakour.&nbsp; &rdquo;Saya tak bisa menggambarkan perasaan saya. Saya bebas,&rdquo; ujar Shawkan saat ditelepon Reuters. Lima tahun di penjara memang terasa seperti selamanya. Tak heran, kerinduan menyambut Shawkan di kampung halamannya. &rdquo;Semua jurnalis pasti dihantui risiko terbunuh atau dipenjara. Saya bukan yang pertama atau yang terakhir,&rdquo; tegas pria yang memulai karir di kantor berita foto Demotix tersebut. Pemuda yang disidang bersama lebih dari 700 terdakwa lain itu hampir menemui ajalnya. Pada sidang awal, dia dituduh ikut demo ilegal, terlibat pembunuhan, dan mengikuti organisasi terlarang Ikhwanul Muslimin. Shawkan diperlakukan sama dengan pendemo lain. Posisinya sebagai jurnalis freelance membuat statusnya makin rancu. Pengadilan tak menghiraukan bukti bahwa pemenang Press Freedom Prize dari UNESCO itu membawa kamera untuk bekerja. &rdquo;Tak ada jurnalis yang boleh dipenjara hanya karena melakukan pekerjaan mereka,&rdquo; ujar Direktur Amnesty International Inggris Kate Allen kepada The Guardian. Untung, Shawkan terbebas dari hukuman mati berkat kerja keras pengacaranya, Taher Abolnasr. Hanya, tidak berarti namanya menjadi bersih. Pengadilan tetap menghukum Shawkan lima tahun penjara karena bergabung dengan organisasi terlarang. Pembebasan Shawkan berbelit-belit. Jurnalis foto yang seharusnya sudah dibebaskan tahun lalu tersebut baru menginjak tanah di luar penjara kemarin. &rdquo;Saya berdoa bahwa nasibnya berubah setelah ini,&rdquo; ujar Abolnasr.

Ditangkap Bersama Pendemo, Wartawan Mesir Akhirnya Bebas

pendemo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendemo

Berita Terkini