<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/STORY-1a-1974420208.jpg" alt="HIV Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4." width="100%">
<figcaption>HIV Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinannya terhadap para penyintas HIV/AIDS yang masih menghadapi stigma dan diskriminasi di Indonesia. Ia mengungkapkan, dirinya kerap menerima laporan mengenai sulitnya akses layanan kesehatan, termasuk pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. &ldquo;Saya sangat mengetahui bahwa teman-teman hari ini yang statusnya HIV positif, hidupnya tidak mudah di negeri ini. Saya masih mendapatkan banyak sekali keluhan terkait dengan akses mendapatkan obat, adanya diskriminasi, dan lain-lain,&rdquo; kata Charles kepada wartawan, Rabu (3/12). Charles menegaskan, layanan kesehatan merupakan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Karena itu, ia meminta pemerintah dan tenaga kesehatan memastikan pelayanan yang inklusif dan bebas stigma. &ldquo;Layanan kesehatan adalah hak semua warga negara, dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,&rdquo; tegasnya. Senada, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, turut mengkritik berbagai bentuk diskriminasi yang masih dialami para pengidap HIV/AIDS. Ia menilai tidak ada alasan untuk mempersalahkan pasien atas penyakit yang mereka derita. &ldquo;Semua itu enggak pengen sakit, semua pengen sehat. Semua rakyat punya hak sehat yang sama, itu yang harus kita tekankan,&rdquo; ujar Ribka. Ribka mengungkapkan, PDIP terus mendorong agar penyintas HIV/AIDS mendapat jaminan kesehatan memadai dari pemerintah. Ia prihatin karena banyak pasien yang masih harus berjuang keras sekadar untuk menebus obat di rumah sakit. &ldquo;Kadang-kadang mereka tebus obat aja mengalami diskriminasi, misalnya dari jam 5.00 pagi pulang jam 16.00 sore, kadang bawa bekal dulu,&rdquo; tuturnya. Ia menambahkan, peran BPJS sangat penting bagi para pengidap HIV/AIDS, mengingat pengobatan yang bersifat jangka panjang dan membutuhkan biaya besar.&nbsp; &ldquo;Yang belum punya BPJS kita akan usahakan punya BPJS, karena itu kan pengobatan panjang, seumur hidup harus terus berobat. Ya, mahal juga obatnya,&rdquo; pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyampaikan keprihatinan terhadap stigma dan diskriminasi yang dialami penyintas HIV/AIDS.

Legislator Soroti Diskriminasi Penderita HIV/AIDS: Hidup Mereka Tidak Mudah di Negeri Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/Screenshot_20240828-145300-1150933874.jpg" alt="Ilustrasi Cacar Monyet atau Mpox. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Cacar Monyet atau Mpox. (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sejauh ini vaksin untuk penyakit Mpox atau cacar monyet masih menyasar pada kalangan tertentu, yaitu penderita HIV. Kemenkes beralasan bahwa penderita penyakit Mpox di Indonesia sejauh ini adalah mereka yang juga menderita HIV. "Vaksin Mpox kita berikan, karena penularan Mpox ya di situ-situ saja, jarang. Itu biasanya ke kelompok tertentu seperti penderita HIV. Jadi, yang kita vaksin di kelompok itu-itu saja, dan yang swasta (rumah sakit) nanti kita juga sebarkan," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin seperti dikutip dari Antara. Ia menegaskan hingga saat ini stok vaksin Mpox masih relatif aman dan mengimbau masyarakat untuk terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). "Aman (untuk stok vaksin), yang penting perilakunya baik, karena kayak HIV itu (yang seringkali tertular Mpox)," katanya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan pihaknya bersama pemerintah akan mengantisipasi munculnya wabah Mpox dalam kegiatan Forum Indonesia-Afrika kedua yang digelar di Bali pada 1-3 September mendatang. "Dan memang saya dengar pemerintah antisipasi wabah Monkeypox. Jadi, kami akan bersama, bersinergi untuk pencegahannya dan antisipasinya," ujar Puan. Sebagai informasi, selama gelaran forum internasional tersebut, Kemenkes akan menerapkan SATUSEHAT Health Pass di pintu masuk negara Indonesia untuk mencegah potensi penularan Mpox. &ldquo;Di pintu masuk di Bandara Soetta dan Ngurah Rai, kita akan melakukan pengawasan atau skrining secara berlapis dengan pengawasan deklarasi kesehatan pelaku perjalanan atau SATUSEHAT Health Pass,&rdquo; kata Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes RI, Achmad Farchanny Tri Adryanto, masih dikutip dari Antara. Ia menjelaskan bahwa SATUSEHAT Health Pass yang berbasis website wajib diisi oleh seluruh pelaku perjalanan di bandara keberangkatan. Nantinya, saat tiba di Indonesia, pelaku perjalanan juga akan dilakukan skrining gejala melalui thermal scanner dan pengamatan visual terhadap adanya tanda serta gejala Mpox. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski), Dr. dr. Hanny Nilasari juga menekankan pentingnya pola hidup bersih untuk mencegah penularan Mpox. "Pola hidup sehat dengan menjaga asupan gizi dan kebersihan tangan serta tidak berkontak dengan pasien yang mengalami infeksi ini, dan tidak menggunakan barang bersama merupakan hal yang penting diperhatikan," kata Hanny. Masih kata dia, masyarakat harus hati-hati dan waspada agar kedepannya cacar monyet tidak menjadi wabah seperti halnya COVID-19.

Kemenkes menyatakan pemberian vaksin Mpox lebih dititikberatkan pada penderita HIV karena kebanyakan yang tertular adalah dari kalangan itu.

Kementerian Kesehatan Beberkan Alasan Pemberian Vaksin Mpox Dititikberatkan pada Kalangan Tertentu seperti Penderita HIV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661688886272.jpg" alt="Ilustrasi Gejala Monkeypox." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gejala Monkeypox.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyakit cacar monyet atau monkeypox tidak hanya menjangkiti Jabodetabek. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 22 November, ada 57 kasus konfirmasi monkeypox di Indonesia. Dua di antaranya berada di Jawa Timur. Sisanya berada di Banten (6 kasus), Jawa Barat (6), DKI Jakarta (42), dan Kepulauan Riau (1). Direktur Surveilans Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Farchanny Tri Adryanto kemarin (23/11) menyatakan, selain kasus yang sudah terkonfirmasi, ada delapan orang yang masih berstatus suspect. Artinya, sampel sudah diperiksa di laboratorium, tapi belum keluar hasilnya. &rdquo;Ada juga 191 orang yang dinyatakan negatif berdasar hasil labnya,&rdquo; tuturnya. Dari 57 kasus itu, sebanyak 33 sudah dinyatakan sembuh. &rdquo;100 persen laki-laki dengan rentang usia terbanyak 30 hingga 39 tahun dengan 24 kasus,&rdquo; bebernya. Penyakit itu diderita oleh mereka yang memiliki kelainan seks menyimpang. Menurut Farchanny, sebanyak 35 kasus terjadi pada pria penyuka sesama jenis. Lalu, ada juga kasus pada heteroseksual (7). Khusus di Jatim, satu kasus ditemukan di Surabaya dan satu lagi di Madiun. Berdasar temuan Kemenkes, penderita monkeypox juga memiliki penyakit lain. Yang terbanyak adalah penderita HIV positif, yakni 39 kasus. Selain itu, ada yang mengalami sifilis, hipertensi, hingga TB aktif. &rdquo;Sebanyak 51 kasus penularannya karena kontak seksual,&rdquo; tutur Farchanny. Kemenkes telah memberikan vaksin. Terutama pada kelompok rentan seperti kontak erat dan orang dengan HIV. Sasarannya 495 orang dan sudah diberikan dosis pertama. Selain itu, dilakukan penyelidikan epidemiologi. Dokter spesialis penyakit dalam dengan subspesialis penyakit tropis dan infeksi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr Lie Khie Chen SpPD-KPTI menyebutkan, kasus monkeypox merupakan penyakit dengan tingkat kematian rendah. Namun, karena RSCM merupakan rumah sakit rujukan, pasien yang dirawat biasanya memiliki penyakit penyerta yang berat. (lyn/c6/oni)

Penyakit cacar monyet atau monkeypox tidak hanya menjangkiti Jabodetabek. Menurut data Kemenkes hingga 22 November, ada 57 kasus konfirmasi.

Penyakit Monkeypox Masuk Jatim, Ditemukan di Surabaya dan Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kasus-hivaids-di-kota-batu-semakin-menjamur_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahunnya terus mengalami peningkatan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan Provinsi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/04/2019/perusahaan-yang-tak-beri-kesempatan-karyawannya-mencoblos-bakal-ditindak/">Jawa Tengah</a> masih dalam upayanya mendeteksi seluruh penderita HIV/AIDS di wilayahnya. Langkah ini terus digenjot agar target eliminasi total pun yang dipatok pada 2030 mendatang mampu tercapai.  Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo. Ia menjelaskan, upaya deteksi kasus HIV/AIDS dibutuhkan supaya ada penanganan pada penderitanya. Sehingga bisa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/04/2019/perusahaan-yang-tak-beri-kesempatan-karyawannya-mencoblos-bakal-ditindak/">diputus mata rantainya</a> alias dicegah persebarannya.  "Kami temukan penderita sebanyak-banyaknya untuk diobati. Kemudian upayakan ABCD," kata Yulianto, Senin (15/4). Metode ABCD itu, sebagaimana dijelaskannya, meliputi Abstinence atau <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/04/2019/perusahaan-yang-tak-beri-kesempatan-karyawannya-mencoblos-bakal-ditindak/">puasa berhubungan intim</a>, lalu Be Faithful atau setia pada pasangan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/14-tahun-4300-pengidap-hiv-ditemukan-di-malang_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih dalam upayanya mendeteksi seluruh penderita HIV/AIDS di wilayahnya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih dalam upayanya mendeteksi seluruh penderita HIV/AIDS di wilayahnya.</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih dalam upayanya mendeteksi seluruh penderita HIV/AIDS di wilayahnya.  Kemudian kondom, yang tentunya adalah keharusan mengenakan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/"> alat pengaman</a> bagi pasutri yang terdiagnosis positif HIV saat berhubungan badan. "Terakhir adalah Drugs, atau menjauhi narkoba yang bisa menyebarkan virus melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian," sambungnya.  Kendati demikian, langkah menuju eliminasi total ini bukanlah hal yang mudah. Lantaran ini berkaitan erat dengan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">perilaku manusia</a>. Maka dari itu, sosialisasi wajib digencarkan. Semisal, para remaja sekarang ini harus dibuat paham akan pentingnya ABCD itu tadi. Supaya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">tidak tertular virus</a> yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh ini.  "Masih banyak remaja yang belum memahami mengenai hal ini. Dinkes Jateng berupaya semaksimal mungkin menurunkan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/"> angka kesakitan</a> dan kematian serendah mungkin dari kasus HIV/AIDS di provinsi ini," jelasnya.  Tak cukup sampai di situ untuk membuat <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">target eleminasi terwujud</a>. Adapun upaya dari Dinkes dengan memberikan pelatihan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) bagi petugas puskesmas dan rumah sakit.  Adalah target three zeros yang wajib dipenuhi oleh para petugas tersebut. Meliputi, zero new infection (nihil infeksi), zero death relate to AIDS (nihil kematian disebabkan AIDS) dan zero stigma and discrimination (nihil <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">stigma dan diskriminasi</a> terhadap pengidap AIDS).  "Pengetahuan dan keterampilan petugas di lapangan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan kepada pasien HIV/AIDS. Itu disesuaikan dengan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/04/2019/kantor-go-jek-di-jogja-ditutup/">jenjang layanan kesehatan</a> di puskesmas atau rumah sakit," pungkas Yulianto.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/14-tahun-4300-pengidap-hiv-ditemukan-di-malang_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih dalam upayanya mendeteksi seluruh penderita HIV/AIDS di wilayahnya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih dalam upayanya mendeteksi seluruh penderita HIV/AIDS di wilayahnya.</figcaption>
</figure>

2030, Jateng Targetkan Eliminasi HIV/AIDS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kasus-hivaids-di-kota-batu-semakin-menjamur_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahunnya terus mengalami peningkatan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepanjang tahun 2018 lalu, jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Batu mencapai 42 kasus. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu telah menyiapkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/03/2019/uang-ratusan-juta-hasil-penipuan-online-di-jogja-diblokir" target="_blank">anggaran untuk penanganan kasus HIV</a>/AIDS. Untuk tahun 2019 ini, jumlahnya mencapai Rp 693 juta. "Anggaran itu digunakan dalam bentuk kegiatan seperti <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/03/2019/uang-ratusan-juta-hasil-penipuan-online-di-jogja-diblokir" target="_blank">pendampingan penderita</a> dan sosialisasi, baik yang dilakukan rumah sakit, LSM, pemerintah, maupun puskesmas," ujarnya, Minggu (31/3). Selama ini, lanjut dia, tidak ada pengawasan khusus bagi penderita HIV/AIDS. Namun, upaya sosialisasi terus dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Batu Yuni Astuti mengatakan, bertambahnya jumlah penderita justru menunjukkan kesadaran warga untuk memeriksakan diri meningkat. Pasalnya, selama ini penderita justru menutup diri. "Bila semakin banyak warga yang memeriksakan diri, maka pemerintah bisa mendeteksi," terangnya. Selama ini, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Batu untuk memberikan pemahaman agar penderita mau memeriksakan diri dan melakukan screening. Selain melalui LSM, pihaknya juga menggunakan metode jemput bola. Sasarannya antara lain sekolah-sekolah, panti pijat, dan hotel.&nbsp; Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Batu Tahun 2016: 16 orang Tahun 2017: 18 orang Tahun 2018: 42 orang

Kasus HIV/AIDS di Kota Batu Semakin 'Menjamur'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/penderita-hiv-di-pandeglang-meningkat_m_143405.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah penderita Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kabupaten Pandeglang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kabid Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, Agus Heryawan mengatakan data dari RSUD Berkah Pandeglang jumlah penderita HIV/AIDS pada 2016 mengalami kenaikan signifikan. Menurutnya, tahun 2015 jumlah penderita HIV/AIDS di Pandeglang sebanyak 27 orang. Ironisnya, di tahun 2016, jumlah penderita HIV/AIDS di Pandeglang telah mencapai 33 Orang. Penyebaran penderita hampir merata di seluruh kecamatan. Dari 35 kecamatan, kata Agus, terdapat 3 kecamatan dengan tingkat kerawanan penularannya sangat tinggi, yaitu Kecamatan Labuan, Carita, dan Panimbang. Berdasarkan data dari RSUD, penderita yang terjangkit HIV/ AIDS tahun 2016&nbsp; ada peningkatan enam orang dari tahun sebelumnya. "Tetapi untuk wilayah penderitanya kami tidak bisa ungkapkan. Namun, untuk wilayah yang mempunyai tingkat kerawanan akan penyebarannya ada di wilayah dekat pantai di tiga kecamatan, &rdquo; terang Agus, kemarin (10/7). Dikatakannya juga, mobilitas penduduk yang kian tinggi karena efek globalisasi menjadi pemicu perubahan perilaku, budaya serta gaya hidup masyarakat. Hal itu, menurut Agus, menjadi bagian faktor pemicu meningkatnya penyebaran virus HIV/AIDS. Untuk menekan penyebaran virus mematikan itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di Kabupaten Pandeglang. &rdquo;Tugas ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah saja, tapi menjadi tanggungjawab seluruh komponen masyarakat untuk turut serta memerangi penyebaran virus HIV/AIDS,&rdquo; cetusnya. (yas/yuz/JPG)

Penderita HIV di Pandeglang Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69928_89152_vaksin-jpnn.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penderita penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terus meningkat. Hingga bulan Desember 2016 totalnya mencapai 259.&nbsp; Sementara pada April 2015, menurut catatan Poja HIV RSUD Bayu Asih Purwakarta, jumlahnya mencapai 129 jiwa. &nbsp; &nbsp; &quot;Data tersebut sebagaimana yang masuk dalam layanan penanganan pihak rumah sakit. Artinya, jumlahnya bisa lebih banyak lagi, karena data lain dari pihak layanan Puskesmas belum masuk seluruhnya. Jadi, mungkin bisa lebih lagi,&quot; ujar Ketua Yayasan Resik Purwakarta, Hasan sebagaimana Radar Karawang&nbsp;Online (Jawa Pos Grup), kemarin (9/12).&nbsp; Menurutnya, untuk penanganannya sendiri masih terbilang sulit. Di mana si penderita enggan memeriksakan diri secara sukarela.&nbsp; Sehingga, kata dia, pihaknya melakukan mobilisasi bekerja sama dengan Aids Healthcare Foundation (AHF) serta pihak lainnya.&nbsp; &quot;Itu yang menjadi kendala kami, karena si penderita sulit sekali untuk datang. Makanya kami yang mobilisasi guna konseling dan lainnya,&quot; kata Hasan. Sementara, Country Program Manager AIDS Healthcare Foundation (AHF), Riki Febrian mengatakan, deteksi dini menjadi kendala tersendiri.&nbsp; Kebanyakan ketika datang ke rumah sakit atau Puskesmas, lanjutnya, mereka sudah terjangkit.&nbsp; &quot;Sejauh ini data terakhir dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar mencapai 24.639 kasus HIV yang positif. Sedangkan untuk AIDS sebanyak 7.452 kasus,&quot; beber dia.&nbsp; Adapun usia produktif, dikatakan lebih lanjut, mereka yang banyak terjangkit dalam kisaran usia 30 tahun.&nbsp; &quot;Untuk Jawa Barat, bahkan ada sekitar 100 balita yang terjangkit,&quot; beber dia.&nbsp; Dilanjutkannya, dari data se-Jawa barat tercatat ada kisaran 800 ribu jiwa lebih dari kalangan pria menjadi pelanggan seks. Bahkan juga, untuk Purwakarta sejak tahun 2009 belum memiliki program intervensi dalam penanganan HIV Aids.&nbsp; Mereka berharap pemerintah bisa memiliki aturan atau perda dalam penanganan kasus tersebut.&nbsp; &quot;Kami harapkan hal itu. Karena dari pengamatan kami di Purwakarta belum ada aturan tersebut. Sehingga penanganan belum maksimal. Terlebih se-Kabupaten Purwakarta sendiri konselor hanya dua orang,&quot; tutupnya.(gan/rk/mam/JPG)

Ratusan Balita di Daerah Ini Terjangkit HIV

penderita hiv

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penderita hiv

Berita Terkini