<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/EOWmZu7hzFr3ugQj5NB2eB1cTWeFVj635TUHXlfM-770490722.jpg" alt="Jumpa pers NextDev di Jakarta, dorong penguatan talenta digital agar sesuai kebutuhan industri. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Jumpa pers NextDev di Jakarta, dorong penguatan talenta digital agar sesuai kebutuhan industri. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital pada 2030, sementara kapasitas pendidikan formal baru mampu memasok sekitar 6 juta tenaga terampil. Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran akan kesiapan Indonesia menghadapi transformasi ekonomi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi. Situasi global mempertegas urgensi tersebut. Laporan World Economic Forum 2025 memperkirakan sekitar 92 juta pekerjaan berpotensi tergantikan oleh otomatisasi pada 2030. Meski demikian, era digital juga diprediksi menciptakan 69 juta peran baru, mayoritas terkait keahlian teknologi, analitik data, dan pengembangan AI. Para analis menilai bahwa ketimpangan talenta digital Indonesia bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kesiapan skill. Banyak perguruan tinggi belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama terkait etika AI, keamanan data, dan kepemimpinan digital.&nbsp; Kondisi ini mendorong pemerintah dan sektor industri berperan lebih aktif dalam mempercepat proses reskilling dan upskilling. Selain itu, sejumlah perusahaan mulai menghadirkan program pelatihan teknologi untuk mahasiswa dan wirausaha muda.&nbsp; Salah satu contoh upaya industri tampak melalui dua program pengembangan kompetensi digital, IndonesiaNEXT dan NextDev, yang selama beberapa tahun terakhir menargetkan penguatan kemampuan profesional di bidang AI, cloud computing, hingga inovasi startup berbasis solusi sosial. Menurut VP Corporate Communications &amp; Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, tantangan talenta digital tidak hanya terkait kemampuan teknis.&nbsp; &ldquo;Penguatan kompetensi harus disertai pemahaman etika dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab,&rdquo; ujarnya di Jakarta baru-baru ini dan menilai bahwa generasi muda perlu didorong menjadi pencipta inovasi, bukan sekadar pengguna teknologi Sejak diluncurkan pada 2016, IndonesiaNEXT diklaim telah menjangkau lebih dari 96.000 peserta dari 38 provinsi dengan lebih dari 8.000 sertifikasi digital dari lembaga internasional seperti Microsoft, Cisco, dan Google. Kurikulumnya kini memasukkan materi AI fundamentals, generative AI, hingga sertifikasi AI prompting dan UI/UX, menyesuaikan perkembangan industri teknologi global. Di sisi lain, program NextDev yang berdiri sejak 2015 menekankan inkubasi startup berbasis teknologi dan dampak sosial. Hingga tahun ke-11, program ini telah melibatkan lebih dari 6.500 startup early-stage. Penilaian terbaru menyoroti integrasi teknologi AI dalam solusi digital, termasuk isu lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan efisiensi layanan berbasis data. Baik dalam pelatihan individu maupun inkubasi startup, sejumlah kegiatan seperti mentoring, bootcamp, dan konsultasi dengan ahli teknologi disertakan untuk menilai dampak penggunaan AI. Para peserta didorong mempertimbangkan aspek etika, risiko bias algoritma, hingga implikasi sosial dari teknologi yang mereka kembangkan. Banyak pihak menilai bahwa meski inisiatif industri seperti ini membantu mempercepat peningkatan kapasitas digital, tantangan Indonesia tetap besar. Ketersediaan instruktur berpengalaman, literasi digital dasar, dan kesenjangan akses teknologi antardaerah masih menjadi hambatan utama dalam mengejar target nasional. Dengan semakin cepatnya adopsi AI di berbagai sektor, Indonesia perlu memperkuat strategi lintas sektor untuk memastikan talenta muda memiliki keterampilan yang relevan, adaptif, dan berdaya saing global.&nbsp; Sinergi antara pendidikan formal, pemerintah, dan industri dinilai menjadi kunci menghadapi perubahan pasar tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan.

Indonesia diperkirakan membutuhkan 9 juta talenta digital pada 2030, sementara pendidikan formal baru mampu memasok 6 juta tenaga terampil.

Indonesia Hadapi Krisis Talenta Digital 2030, Industri Mulai Dorong Penguatan Skill AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/OK-kemenag-3-3812117787.jpg" alt="Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) Kemenag Basnang Said. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) Kemenag Basnang Said. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) sedang menggodog regulasi baru terkait pesantren. Ke depan pesantren tidak bisa sembarangan mendirikan lembaga pendidikan formal. Hanya pesantren yang memenuhi kriteria atau syarat saja yang mendapatkan izin tersebut. Rencana tersebut dibahas di dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Kisi-kisi Ujian Mata Pelajaran Umum dan Mata Pelajaran Dirasah Islamiyah di Jakarta. Kebijakan itu diambil dalam rangka penataan tata kelola pesantren. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) Kemenag Basnang Said mengatakan, sesuai UU 18/2019 tentang Pesantren, terdapat dua jalur pendidikan di pesantren. Yakni, jalur formal dan jalur nonformal. Pada jalur formal, terdapat dua bentuk utama, yaitu Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM). Sementara, untuk jalur nonformal lebih berfokus pada pendidikan berbasis pengkajian kitab kuning. "Atau dikenal sebagai salafiyah murni," katanya kemarin (6/2). Basnang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan bagi program pendidikan kesetaraan yang selama ini diselenggarakan oleh pesantren salafiyah. "Pesantren yang memenuhi standar dapat beralih ke jalur pendidikan formal," katanya. Sementara itu pesantren yang belum memenuhi standar, tetap dapat menjalankan pendidikan pengkajian kitab kuning sesuai amanat UU tentang Pesantren. Di bagian lain Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag Imam Syaukani mengatakan, lulusan pesantren salafiyah memiliki pengakuan legal di mata hukum negara. Santri lulusan pesantren salafiyah dapat melanjutkan studi baik di jalur pendidikan formal maupun nonformal. "Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dan mengikuti ujian yang ditetapkan," kata dia. Data terbaru Kemenag menunjukkan jumlah santri di seluruh pesantren di Indonesia mencapai 4,8 juta. Perinciannya, santri laki-laki sebanyak 2,48 juta; santri perempuan berjumlah 2,36 juta. Dari jumlah tersebut, 2 juta santri perempuan tinggal di pondok (mukimin) dan santri laki-laki yang tinggal di pondok sejumlah 2,38 juta santri. (wan/ali)

Kemenag sedang menggodog regulasi baru terkait pesantren. Ke depan pesantren tidak bisa sembarangan mendirikan lembaga pendidikan formal.

Meski Lulusannya Diakui Negara, Kemenag Perketat Pendirian Pendidikan Formal Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-05-at-183401-2951911465.jpeg" alt="Majelis Masyayikh sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Majelis Masyayikh sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu Kebumen. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lahirnya UU Pesantren bertujuan membangun ekosistem pendidikan yang holistik di pesantren, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Majelis Masyayikh menginisiasi pengembangan standar pengasuhan, yang merupakan aspek unik dan tidak dimiliki sistem pendidikan formal lainnya. Standar itu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang santri secara holistik, menjawab berbagai isu yang merugikan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Itu untuk menepis isu-isu yang datang belakangan dan sedikit banyak berpengaruh terhadap turunnya kepercayaan masyarakat, yaitu isu kekerasan, baik verbal, fisik, dan lebih lagi kekerasan seksual. Pengasuh Ponpes KH Afifudin Al-Hasani mengungkapkan dengan sosialisasi UU Pesantren dapat memberikan pemahaman soal terjaganya mutu pesantren. &rdquo;Dulu pesantren di Kebumen ada sekitar 175, tetapi sekarang hanya ada sekitar 70-80 pesantren. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih,&rdquo; ucap Kiai Afifudin. KH Abdul Ghaffar Rozin menjelaskan, Majelis Masyayikh dengan independensi dan kemandirian sangat mengupayakan perkembangan pendidikan di pesantren salah satunya melalui UU Pesantren. Majelis Masyayikh bukan organ pemerintah. &rdquo;Majelis Masyayikh menjembatani antara pemerintah dan pesantren yang mungkin memiliki jalan pikiran dan bahasa yang berbeda. Titik temunya adalah pesantren mau diukur oleh orang pesantren sendiri (yang paham pesantren) bukan lainnya,&rdquo; ungkap Gus Rozin. &rdquo;Kami ingin memastikan bahwa administrasi pesantren diperhatikan untuk kepentingan santri secara menyeluruh. Perhatian ini tidak hanya untuk kiai dan pesantren, tetapi yang terpenting adalah bagi santri itu sendiri,&rdquo; imbuh dia. Menurut dia, pentingnya standar pendidikan yang minimal bagi seluruh pesantren. Meskipun terdapat keragaman dalam pembelajaran, harus menetapkan standar minimal. &rdquo;Seperti contoh untuk Nahwu Shorof dan Fiqih Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum,&rdquo; tegas Gus Rozin. &rdquo;Bahwa bagaimana tata kelola di dalam pesantren itu dapat menciptakan pengalaman dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang santri secara holistik. Jadi kita tidak perlu denial terhadap isu kekerasan di dalam pesantren, justru harus disikapi,&rdquo; ucap Gus Rozin. Sedmentara itu, Nyai Amrah mengungkapkan, UU No. 18 Tahun 2019 lahir sebagai respons terhadap berbagai opini di masyarakat terkait posisi dan peran pesantren. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan pusat transmisi ilmu keislaman serta basis kebudayaan dan peradaban Indonesia. Pesantren tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. &rdquo;Pesantren memiliki peran signifikan dalam melawan kolonialisme. Pesantren telah menyuntikkan semangat juang kepada para mujahidin pada masa itu melalui argumen Al-Qur&rsquo;an dan hadis,&rdquo; tutur Nyai Amrah. Dengan adanya undang-undang itu, dia berharap pesantren bisa lebih terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren diharapkan mendapatkan perhatian dan kontribusi dari negara. Melalui pengakuan dalam UU, Majelis Masyayikh berupaya mendukung kualitas pendidikan di pesantren agar bisa berkembang dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat saat ini. &rdquo;UU ini hadir bukan untuk menyeragamkan, tetapi justru untuk menjaga kekhasan pesantren dengan upaya-upaya oleh Majelis Masyayikh selama 3 tahun terakhir ini untuk terus mengembangkan pesantren, dengan merumuskan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi perangkat penjaminam mutu pendidikan di pesantren,&rdquo; ucap Nyai Amrah. Dia menambahkan, isu pengakuan ijazah lulusan pesantren juga menjadi sorotan. Lulusan pesantren diharapkan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, baik di pemerintahan maupun instansi lainnya.

Majelis Masyayikh menginisiasi pengembangan standar pengasuhan, yang merupakan aspek unik dan tak dimiliki sistem pendidikan formal lainnya

UU Pesantren Tegaskan Independensi dan Standar Mutu Pendidikan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/WhatsApp-Image-2024-09-27-at-091329-726601115.jpg" alt="Bimtek Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Pesantren digelar Majelis Masyayikh untuk jenjang pendidikan tinggi Ma&rsquo;had Aly. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bimtek Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Pesantren digelar Majelis Masyayikh untuk jenjang pendidikan tinggi Ma&rsquo;had Aly. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Masyayikh gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Pesantren untuk jenjang pendidikan tinggi Ma&rsquo;had Aly. Acara dilaksanakan 26-28 September dihadiri berbagai tokoh pesantren, anggota Majelis Masyayikh, Kementerian Agama, serta pimpinan Ma&rsquo;had Aly dari seluruh Indonesia. Itu bagian dari komitmen memperkuat kualitas dan daya saing pendidikan Pesantren di tingkat nasional. Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin menegaskan, pentingnya sistem penjaminan mutu dalam menjaga konsistensi kualitas pendidikan pesantren tanpa mengorbankan kemandirian dan kekhasan tradisi. Pesantren memiliki karakteristik dan warisan tradisi yang sangat beragam. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan dalam mencapai mutu pendidikan yang tinggi. &rdquo;Justru, keragaman ini harus menjadi kekuatan yang kita optimalkan melalui sistem penjaminan mutu yang solid dan terstruktur,&rdquo; tutur KH Abdul Ghaffar Rozin. Menurut dia, Ma&rsquo;had Aly dibutuhkan terutama dalam mengembangkan dan mempertahankan tradisi keilmuan di pesantren. Sistem penjaminan mutu bukan hanya soal standar formalitas, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral Pesantren dalam menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia. &rdquo;Ini yang ingin kita bangun. Pendidikan pesantren ini bisa menjadi mercusuar keilmuan di Indonesia. Sehingga lulusan Ma&rsquo;had Aly selain matang kelimuan juga memiliki kepekaan sosial dan bisa memberikan terobosan dan tawaran solusi atas probelmatika sosial kenegaraan yang berangkatnya dari kutubutturos tradisi keilmuan pesantren,&rdquo; jelas KH Abdul Ghaffar Rozin. Menurut Gus Rozin, tantangan yang dihadapi Ma&rsquo;had Aly saat ini adalah menjaga keseimbangan antara tradisi keilmuan klasik yang menjadi ciri khas pesantren dengan kebutuhan modern yang menuntut kompetensi baru bagi para santri. &rdquo;Ini bukan hal yang mudah, tetapi bukan pula hal yang mustahil. Kami percaya, dengan dukungan sistem penjaminan mutu yang telah dirancang, Ma&rsquo;had Aly akan mampu menjawab tantangan tersebut,&rdquo; ujar KH Abdul Ghaffar Rozin. &rdquo;Kami harap sistem penjaminan mutu ini bisa menjadi tolok ukur agar selanjutnya Ma&rsquo;had Aly&nbsp; itu bisa menjadi gudang keilmuan yang tinggi dan memiliki manajemen yang rapi,&rdquo; tambah dia. Dia menambahkan, melalui bimbingan teknis itu, Majelis Masyayikh berharap dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di pesantren dan melahirkan generasi ulama yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap perbaikan sosial. Gus Rozin menyatakan, keberhasilan sistem penjaminan mutu akan sangat bergantung komitmen semua pihak terkait. Terutama para pimpinan pesantren dan Dewan Masyayikh. &rdquo;Kami dari Majelis Masyayikh siap mendukung penuh, tetapi implementasinya harus dilakukan secara kolektif dengan komitmen yang tinggi dari setiap lembaga,&rdquo; terang KH Abdul Ghaffar Rozin. Selama dua tahun ini Majeslis Masyayikh berjuang keras karena ekosistem pesantren ini memiliki beban amanah yang besar. Membutuhkan waktu untuk menyatukan pendapat konsepsi menjadi konsesus di tangan pemimpin pesantren saat ini. Gus Rozin berharap pesantren, khususnya Ma&rsquo;had Aly, dapat semakin berkembang dan mampu bersaing di kancah global. Pesantren memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pendidikan dan pembangunan karakter bangsa. &rdquo;Dengan peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, Ma&rsquo;had Aly bisa menjadi model pendidikan Islam yang unggul, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional,&rdquo; ucap Gus Rozin.

Majelis Masyayikh gelar Bimtek Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Formal Pesantren untuk jenjang pendidikan tinggi Ma’had Aly

Bimbingan Teknis Penjaminan Mutu Ma’had Aly: Komitmen Majelis Masyayikh Tingkatkan Kualitas Pendidikan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/Tgl-lahir-hoki-tembus-langit-1449295128.jpg" alt="Ilustrasi tanggal lahir yang tak hanya memiliki rezeki berlimpah, tetapi juga punya hoki tinggi menembus langit yang membawanya pada nasib baik, menurut primbon Jawa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tanggal lahir yang tak hanya memiliki rezeki berlimpah, tetapi juga punya hoki tinggi menembus langit yang membawanya pada nasib baik, menurut primbon Jawa.</figcaption>
</figure> <h3>&nbsp;</h3> JawaPos.Com - Kecerdasan dan wawasan yang luas sering kali diperoleh melalui pendidikan formal. Namun tidak hanya itu saja, kecerdasan juga bisa menjadi bawaan sejak lahir. Oleh karenanya,&nbsp;beberapa orang dilahirkan dengan kemampuan untuk memahami dunia dengan cara yang lebih mendalam dan analitis. Seperti dikutip dari&nbsp;Persistent Birthdates, enam tanggal lahir&nbsp;ini terkenal karena kecerdasan dan wawasan mereka yang luar biasa, seolah-olah mereka ditakdirkan untuk menjadi cendikiawan sejak lahir. <h4>1. 5 Januari</h4> Orang yang lahir pada 5 Januari sering kali menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak usia dini. Mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan dorongan untuk mempelajari hal-hal baru. Wawasan mereka yang luas memungkinkan mereka untuk melihat hubungan antara berbagai bidang ilmu dan menemukan solusi inovatif untuk masalah kompleks. <h4>2. 15 April</h4> Tanggal 15 April dikenal sebagai hari lahir bagi mereka yang memiliki pemikiran tajam dan analitis. Orang yang lahir pada tanggal ini cenderung unggul dalam bidang akademis dan memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep abstrak dengan mudah. Mereka sering kali menjadi pemimpin pemikiran di komunitas mereka dan dihormati karena wawasan mereka yang mendalam. <h4>3. 22 Juni</h4> Orang yang lahir pada 22 Juni sering kali memiliki pemikiran yang filosofis dan reflektif. Mereka dikenal karena kemampuan mereka untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, mengajukan pertanyaan yang mendalam, dan mencari jawaban yang kompleks. Kecerdasan mereka sering kali terlihat dalam cara mereka mengartikulasikan ide-ide mereka dan dalam pemahaman mereka yang mendalam tentang berbagai topik. <h4>4. 11 September</h4> 11 September adalah tanggal lahir yang sering kali dikaitkan dengan kecerdasan dan wawasan yang luar biasa. Orang yang lahir pada tanggal ini cenderung memiliki kemampuan untuk memahami situasi yang rumit dan menemukan solusi yang efektif. Mereka juga dikenal karena kemampuan mereka untuk berpikir secara kritis dan untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan jelas dan persuasif. <h4>5. 19 Oktober</h4> Orang yang lahir pada 19 Oktober cenderung memiliki pemikiran yang tajam dan analitis. Mereka sering kali tertarik pada bidang-bidang yang membutuhkan pemikiran logis dan pemecahan masalah. Wawasan mereka yang luas memungkinkan mereka untuk melihat gambaran besar dan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. <h4>6. 29 November</h4> Tanggal 29 November adalah hari lahir bagi mereka yang memiliki kecerdasan bak cendikiawan. Orang yang lahir pada tanggal ini sering kali memiliki minat yang mendalam pada pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Mereka dikenal sebagai pemikir yang inovatif dan sering kali menjadi pelopor dalam bidang yang mereka tekuni. Orang-orang yang lahir pada tanggal-tanggal ini memiliki kemampuan alami untuk memahami dunia dengan cara yang lebih mendalam dan cerdas. Mereka sering kali menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan berkontribusi secara signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan seni. ***

Ini enam tanggal lahir ini terkenal karena kecerdasan dan wawasan mereka yang luar biasa sejak lahir bak cendikiawan.

Bak Cendikiawan! 6 Tanggal Lahir Ini Terkenal Memiliki Wawasan Luas dan Kecerdasan Luar Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb-smpn-1.jpg" alt="Ilustrasi PPDB di Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB di Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jelang penerimaan peserta didik baru (PPDB), DPRD Surabaya memelototi segala persiapan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Juliana Evawati, misalnya. Menurut dia, PPDB tahun ini diharapkan jangan sampai ada yang tidak mengenyam pendidikan formal di sekolah. &rdquo;Khawatirnya, anak sekarang masih ingin sekolah di negeri. Pokoknya negeri, sementara ada sekolah swasta. Sama-sama berkualitas kok lalu ada juga program beasiswa dari Pemkot Surabaya,&rdquo; jelas Juliana. Karena itu, politikus PAN Surabaya sekaligus Ketua Perempuan Amanat Jawa Timur itu meminta agar Pemkot Surabaya perlu menyosialisasikan kepada masyarakat. &rdquo;Tentang apa sosialisasinya? Tentang sekolah swasta dan negeri itu sama,&rdquo; imbuh Juliana. Kemudian, anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Surabaya itu juga menyoroti perihal zonasi di sekolah Surabaya yang belum merata. Perlu skema khusus, terutama rumah warga yang hampir 1 kilometer tidak ada sekolah negeri. &rdquo;Saya usul juga, kalau jalur prestasi itu diperbesar kuotanya. Agar ada jiwa kompetitif di anak-anak Surabaya. Kita Kota Pahlawan, gairah berperang untuk mendapatkan sesuatu harus ada termasuk perang dalam hal positif,&rdquo; papar Juliana Evawati mantan Ning Suroboyo itu. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, PPDB 2023 sudah dalam tahap finalisasi. Dispendik telah bertemu dengan akademisi, praktisi, PGRI, hingga seluruh kepala sekolah. Baik itu, SD atau SMP. &rdquo;Pemkot Surabaya berusaha dan berupaya memberikan yang terbaik. Supaya tidak ada lagi permasalahan yang muncul,&rdquo; terang Yusuf kepada JawaPos.com. Yusuf menyatakan, menyiapkan konsep baru yang berkaitan dengan jalur zonasi. Bakal ada zonasi khusus dan umum untuk mewadahi siswa yang jarak rumah dari sekolah jauh. &rdquo;Semangatnya adalah anak-anak Surabaya bisa sekolah semua,&rdquo; ucap Yusuf.

Komisi D DPRD Surabaya minta dispendik  menyiapkan PPDB tahun ini sehingga semua anak usia sekolah di Surabaya mengenyam pendidikan formal

Legislator PAN Surabaya Minta PPDB Jalur Prestasi Diperbesar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketika-ayat-alquran-bertema-jihad-cinta-dibacakan-tni-dan-polri_m_218506.jpeg" alt="Baca alquran: peserta lktikaf melaksanakan ibadaha malam (Qiyamul lail) di Masjid Raya Habibburahman, Bandung." width="100%">
<figcaption>Baca alquran: peserta lktikaf melaksanakan ibadaha malam (Qiyamul lail) di Masjid Raya Habibburahman, Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren (PD Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag akan menyusun naskah akademik terkait Pendidikan Alquran Formal berjenjang. Kemenag menilai pendidikan formal dan penjenjangan di Lembaga Pendidikan Alquran sangat mendesak.  "Penjenjangan pendidikan Alquran itu penting, terutama dalam kontens bagaimana kita memahami tahapan berinteraksi, berkomunikasi, serta memahami isi Alquran," ujar Direktur PD Pontren Waryono, Jumat (3/3).  Menurut Waryono, jika pendidikan Alquran tidak sistematis, bisa terjadi loncatan yang membuat pemahaman terhadap ayat menjadi tidak tepat. Kendati demikian, untuk merancang regulasi ini perlu kajian serius.  Selain telaah hasil riset, juga perlu wawancara dengan tokoh-tokoh pendidikan Alquran untuk menggali relevansi dan urgensi pendidikan Alquran dibuat secara formal dan berjenjang. Hal penting lainnya yang tidak boleh luput adalah kualifikasi tenaga pendidik seiring adanya penjenjangan lembaga pendidikan Alquran.  "Ini juga berimplikasi kepada fasilitasi kepada mereka (tenaga pendidik) ke depan, bagaimana ini kalau diwajibkan oleh regulasi yang bersifat formal tadi, sementara fasilitasi dan dukungan finansial serta akses-akses ke pendidikan itu belum terpikir atau belum bisa secara maksimal," sambungnya.  Oleh sebab itu, Waryono menilai perlu ada lembaga pendidikan Alquran yang ditunjuk sebagai pilot project untuk mengimplementasikan gagasan besar ini.  "Kami ingin dengan ada pejenjangan dan formal, penguatan terhadap pemahaman Alquran semakin kentara, ada pendalaman, pengayaan literatur, dan tentu menuntut tenaga pendidik yang profesional," ucapnya.  Sementara itu, Kasubdit Pendidikan Alquran Direktorat PD Pontren Mahrus menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk menyusun naskah akademik Lembaga Pendidikan Alquran formal.  "Naskah akademik ini penting dibuat dan mendesak melalui tim khusus sebagai argumen ilmiah atas perubahan PP 55 Tahun 2007 dan turunannya melalui draft PMA Pendidikan Alquran," tandasnya.

Kemenag Sebut Pendidikan Formal dan Berjenjang Alquran Sudah Mendesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220613_143926.jpg" alt="Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (tengah). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (tengah). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Bogor segera mewajibkan satu guru mengajar lima warga yang putus sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar target rata-rata lama sekolah (RLS).  ”Jadi kalau ada guru yang jadi tetangga, terus mau ngajar itu ikuti saja. Bantu kami juga pemerintah daerah agar RLS meningkat, agar kesejahteraan juga meningkat,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor, Senin (13/6).  Program bernama Mawar Sagu atau Lima Warga Satu Guru itu, menurut Iwan, diharapkan dapat dijalankan para tenaga pendidik di Kabupaten Bogor. Yakni dengan menjaring tetangga atau kerabat mereka yang belum mengenyam pendidikan hingga SMP.  ”Jadi satu guru itu mengajar lima orang, lalu kemudian diarahkan untuk mengikuti kejar paket kesetaraan. Diharapkan ini bisa mengakselerasi capaian RLS kita,” tutur Iwan.  Kini, rata-rata lama sekolah Kabupaten Bogor di angka 8,31 tahun. Masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah secara nasional, yakni 8,54 tahun. Angka 8,31 tahun masih jauh dari yang ditargetkan Pemkab Bogor melalui program Karsa Bogor Cerdas, yaitu 8,61 tahun pada 2023.  Selain program Mawar Sagu, Iwan Menjelaskan, Pemkab Bogor juga mencoba strategi lain. Seperti mengoptimalkan peran lembaga pendidikan dan organisasi profesi pendidik. Kemudian, Pemkab Bogor juga melibatkan kepala desa untuk mengakselerasi wajib belajar sembilan tahun, demi meningkatkan angka RLS.  Iwan memberikan tugas kepada para kepala desa (kades) dan camat untuk melakukan kurasi data penduduk usia sekolah dan usia 25–55 tahun yang belum mencapai wajib belajar sembilan tahun. Pihaknya meminta lurah mengoptimalkan peran RT dan RW.  ”Pemkab Bogor akan melakukan penilaian terhadap kecamatan dan desa kaitan dengan capaian RLS,” ucap Iwan Setiawan.  Dia menambahkan, para kepala desa dan camat juga ditugaskan untuk mendorong pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal agar bekerja sama dengan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) membentuk satuan pendidikan muadalah.

Pemkab Bogor Wajibkan Satu Guru Ajari Lima Warga Putus Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berbiaya-besar-ini-alasan-orang-tua-kuliahkan-anak-ke-luar-negeri_m_.jpg" alt="Ilustrasi kuliah di luar negeri." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kuliah di luar negeri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski memerlukan biaya yang lebih tinggi, banyak orang tua yang mengharapkan anaknya bisa kuliah di luar negeri. Menurut survei yang dilakukan HSBC&nbsp;Value of Education menunjukkan bahwa 60 persen orang tua di Indonesia mempertimbangkan untuk mengirim anaknya melakukan studi di luar negeri. Data tersebut berdasarkan hasil dari survei di Indonesia melibatkan 1000 orang tua dan 100 pelajar. Dari survei pun terungkap kalau Australia, Amerika Serikat, dan Inggris menjadi negara pilihan terbanyak untuk kuliah di luar negeri. Tentunya, alasan yang diungkapkan orang tua pun beragam. Seperti&nbsp;mendapatkan keragaman bahasa, pengalaman internasional, kebebasan untuk berkembang, mengajarkan untuk mandiri, belajar memecahkan masalah sendiri, dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, jurusan perkuliahan yang berada di luar negeri lebih banyak hingga mencapai 1000. "Sehingga mahasiswa dapat memilih jurusannya dengan bebas dan terfokus, misalnya ketika&nbsp; mencari jurusan &lsquo;Sustainable Energy Engineering&rsquo; di Indonesia sangat sulit. Karena di Indonesia harus cari dahulu pada jurusan Teknik Mesin, Teknik industri, atau Teknik kimia,&rdquo; tutur Ahli Pendidikan, Ina Liem saat ditemui pada acara temu media di JSCHive, Jakarta Selatan, Selasa (25/9). Sayangnya, tak semua orang tua mampu mengirimkan anaknya ke luar negeri untuk pendidikan dikarenakan biaya yang terbatas. Steven Suryana, Head of Wealth Management HSBC menyarankan bahwa saatnya orang tua melakukan perencanaan awal untuk biaya anaknya di masa depan. Menabung bukanlah menjadi satu-satunya solusi untuk mendukung biaya pendidikan. Tapi bisa melakukan perencanaan keuangan yang solutif dengan melakukan investasi reksadana dalam jangka panjang. HSBC dan Allianz sudah bekerjasama selama 4 tahun dengan mengeluarkan produk reksadana pendidikan bernama &lsquo;College Care&rsquo;. &ldquo;Saat anak lahir, orang tua sudah tahu bahwa anaknya akan membutuhkan biaya pendidikan, maka tidak ada salahnya dipersiapkan dari awal sehingga waktu persiapannya pun lebih banyak,&rdquo; tutur Steven Suryana, pada saat presentasi tentang pendidikan di JSCHive, Jakarta Selatan, Selasa (25/9). Rata-rata biaya kuliah di luar negeri mencapai angka total lebih dari Rp 1 Milyar. Sementara dari tahun ke tahun biaya pendidikan tidak pernah turun bahkan selalu naik.&nbsp;

Berbiaya Besar, Ini Alasan Orang Tua Kuliahkan Anak ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-tiga-jalur-pendidikan-setara-dan-saling-melengkapi_m_209079.jpeg" alt="Ilustrasi pelajar SMA. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018 ini mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar SMA. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018 ini mengangkat tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengajak masyarakat, meneladani sosok Ki Hadjar Dewantara. Dia pun berharap peringatan Hardiknas yang jatuh pada 2 Mei dapat dijadikan momentum untuk refleksi terhadap segala upaya yang telah diperjuangkan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Muhadjir menyampaikan ada tiga jalur pendidikan, yakni jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan tersebut diposisikan setara dan saling melengkapi. "Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih jalur pendidikan, dan pemerintah memberikan perhatian besar dalam meningkatkan ketiga jalur pendidikan tersebut," terang Mendikbud di halaman Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5). Lebih lanjut dia menegaskan, pemerintah siap memajukan kebudayaan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan pemajuan kebudayaan memerlukan langkah strategis berupa upaya-upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dirinya pun menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan literasi. Penguatan pendidikan karakter tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dalam hal ini, Muhadjir menekankan agar para guru, orang tua, dan masyarakat dapat menjadi sumber kekuatan untuk memperbaiki kinerja dunia pendidikan dan kebudayaan dalam menumbuhkembangkan karakter dan literasi anak Indonesia. "Tripusat pendidikan harus secara simultan menjadi lahan subur tempat persemaian nilai-nilai religius, kejujuran, kerja keras, gotong-royong, dan seterusnya bagi para penerus kedaulatan dan kemajuan bangsa," katanya penuh semangat. Di era revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada cyber-physical system ini, Muhadjir pun mengajak para pelaku pendidikan dan kebudayaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. "Reformasi sekolah, peningkatan kapasitas, dan profesionalisme guru, kurikulum yang dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang muktakhir menjadi keniscayaan pendidikan kita," tuturnya. Sementara itu, di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Muhadjir mengklaim pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan di sana kian berkembang. Dirinya meyakinkan ke depan wilayah tersebut dapat terintegrasi dan terkoneksi ke dalam layanan pendidikan dan kebudayaan. "Bangunan baru sekolah didirikan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Dengan itu, anak-anak di pedalaman mulai merasakan nikmat belajar di sekolah yang memadai dan menyenangkan," ungkapnya. Terakhir, Muhadjir mengucapkan selamat memperingati Hardiknas kepada seluruh pelaku pendidikan dan kebudayaan. Adapun tema peringatan Hardiknas tahun ini yakni 'Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan'. "Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk seluruh pelaku pendidikan dan kebudayaan. Mari eratkan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercermin dalam ajaran, pemikiran, dan praktik pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara," pungkasnya.

Mendikbud: Tiga Jalur Pendidikan Setara dan Saling Melengkapi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan formal

Berita Terkini