<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/IMG-20250222-WA0011-749575088.jpg" alt="Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP Partai NasDem sekaligus Ketua Panitia, Lathifa Al Anshori. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP Partai NasDem sekaligus Ketua Panitia, Lathifa Al Anshori. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai NasDem resmi membuka&nbsp;Program Remaja Bernegara (RBN) sesi kedua. Acara dilanjutkan mengingat antusiasme pelajar semakin tinggi. Program ini diselenggarakan setiap hari Sabtu di NasDem Tower. Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial DPP Partai NasDem sekaligus Ketua Panitia, Lathifa Al Anshori mengatakan, puluhan pelajar diterim oleh partai setia pekannya. Para remaja ini terlihat antusias dalam menerima pendidikan politik. &ldquo;Kita menerima 30 orang setiap Sabtu di NasDem Tower, dan peminatnya sangat membeludak. Kami sangat mengapresiasi antusiasme teman-teman muda yang ingin mengikuti program ini,&rdquo; ujar Lathifa, Sabtu (22/2). Untuk batch pertama, program ini menghadirkan tujuh kelas yang telah berlangsung dua kali dari total tujuh sesi. Dengan kapasitas 210 kursi yang tersedia, jumlah pendaftar mencapai hampir 300 orang. Bahkan, masih banyak yang ingin mendaftar untuk kelas-kelas selanjutnya setelah program ini berlangsung. Lathifa menerangkan, program ini dimulai sejak 15 Februari 2025 dan berakhir hari ini. Peserta program dibagi menjadi dua kategori usia, yaitu 13-15 tahun dan 16-19 tahun dengan harapan materi dapat lebih mudah diserap oleh masing-masing kelompok usia. &ldquo;Hari ini adalah sesi untuk usia 13-15 tahun, sedangkan sesi sebelumnya untuk 16-19 tahun. Kami melakukan pembagian ini secara bergantian,&rdquo; jelas Lathifa. Program ini terbuka bagi semua remaja tanpa memandang latar belakang pendidikan. Baik itu di SMP, SMA, maupun SMK, bahkan yang tidak bersekolah sekalipun, tetap bisa mengikuti program ini. Tiga modul utama dalam program ini disusun bersama dengan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar. Modul pertama membahas kegiatan dalam program ini, modul kedua mengajarkan cara berdialog dalam proses pembuatan kebijakan, dan modul ketiga mengupas kebijakan serta lingkungan pemerintahan. &ldquo;Target utama kita adalah memberikan pendidikan politik kepada generasi muda. Kami percaya bahwa dengan adanya cross-cutting generation seperti ini, dalam sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan akan lahir generasi Indonesia yang lebih memahami politik,&rdquo; pungkas Lathifa. Acara RBN kali ini juga turut dihadiri Siti Nurbaya, Sekretaris Wantim DPP NasDem, Galumbang C Sitinjak, dan Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari Moerdijat.

Partai NasDem resmi membuka Program Remaja Bernegara (RBN) sesi kedua. Sebab, peninat remaja masih tinggi mengikuti program ini.

Ramai Peminat Remaja, NasDem Buka Lagi Program Remaja Bernegara Sesi 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/WhatsApp-Image-2025-02-15-at-125744-PM-994460561.jpeg" alt="Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Saan Mustopa membuka program Remaja Bernegara (RBN). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Saan Mustopa membuka program Remaja Bernegara (RBN). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai NasDem&nbsp;fokus dalam menciptakan pemimpin masa depan. Untuk melancarkan niat tersebut, partai besukan Surya Paloh itu&nbsp;meluncurkan program Remaja Bernegara (RBN) Model Parlemen untuk Remaja yang menjadi Simulasi Express nomor 1 di Indonesia. Acara dibuka langsung Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem, Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2). Dalam sambutannya, Saan mengatakan, program ini bertujuan untuk mengenalkan dunia politik kepada generasi muda dengan cara yang edukatif dan inspiratif. "Ini wajah 20 tahun Indonesia yang akan datang, jadi kita siapkan dari sekarang," ujar Saan. Menurutnya, Partai NasDem, melalui inisiatif Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem, Siti Nurbaya dan didukung oleh seluruh keluarga besar partai, berhasil mewujudkan program ini. Saan meyakini, memperkenalkan politik lebih dini kepada para generasi muda sangat penting. Dia berharap dengan adanya RBN para generasi muda tidak hanya memahami politik di permukaannya saja, yang kerap kali tergambarkan sebagai sesuatu yang kotor dan penuh intrik. Ia pun menyoroti berbagai survei yang menunjukkan bahwa lembaga politik masih memiliki citra negatif di mata publik. Melalui program ini, NasDem ingin memperkenalkan politik secara lebih utuh bukan sekadar hiruk-pikuk perebutan kekuasaan, tetapi juga bagaimana politik memiliki dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga lapangan kerja. "Kita ingin memberikan kesadaran kepada anak-anak muda agar mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mulai peka terhadap kehidupan sehari-hari," jelasnya. Melalui program RBN ini, NasDem berharap dapat melahirkan generasi baru yang memiliki kepedulian dan wawasan politik sejak dini. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, ia optimistis akan ada lulusan dari program ini yang menjadi pemimpin, baik sebagai anggota DPR, kepala daerah, maupun profesional di berbagai bidang. "Jadi sekali lagi kita berharap bahwa RBN ini benar-benar melahirkan generasi muda untuk sepuluh dua puluh tahun yang akan datang dan menjadi harapan sesuai dengan cita-cita Partai NasDem," ujar Saan. Sementara, Ketua Pelaksana Teknis Remaja Bernegara, Latifah Anshori, mengapresiasi tingginya antusias peserta Program Remaja Bernegara dari berbagai sekolah dan universitas. "Program ini akan berlangsung setiap hari sabtu. Kuota setiap sesi menampung 30 peserta, baru dua hari dibuka pendaftaran sudah 480 peserta yang mendaftar. Target kami mampu menjangkau 1035 peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan remaja bernegara dalam setahun kedepan," ujar Latifah.

NasDem meluncurkan program Remaja Bernegara (RBN) Model Parlemen untuk Remaja yang menjadi Simulasi Express nomor 1 di Indonesia.

Ingin Cetak Pemimpin Muda, NasDem Beri Pendidikan Politik Untuk Remaja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/Sidang-Demokrat-108-338340372.jpg" alt="Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan keterangan pers hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat melalui video tren di pendopo Lavnai, Komplek Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan keterangan pers hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat melalui video tren di pendopo Lavnai, Komplek Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa menghasilkan kebaikan untuk 5 tahun ke depan. Namun, SBY juga menyoroti kualitas kampanye yang belum menunjukkan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih. Harapan itu disampaikan SBY dalam keterangan tertulis Partai Demokrat tadi malam. SBY mengamati, dalam masa kampanye yang hanya berlangsung kurang dari tiga bulan ini, rakyat kurang mengetahui secara utuh dan mendalam, apa visi dan misi pasangan capres-cawapres. Apalagi visi dan misi partai-partai politik dan para calon anggota legislatif. &rdquo;Sepertinya, para penyelenggara pemilu lebih menitikberatkan pada pemilihan presiden,&rdquo; kata SBY. Padahal, kata dia, pada tanggal 14 Februari nanti, rakyat juga akan memilih Partai-partai Politik serta memilih anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD untuk masa bakti lima tahun ke depan. Ke depan, lanjut SBY, aturan Pemilu perlu dievaluasi. Misalnya sistem, konsep dan aturan kampanye perlu diperbaiki dan disempurnakan. Format dan tata cara debat capres-cawapres juga perlu diperbaiki. Sehingga rakyat makin mengetahui secara utuh apa solusi dan kebijakan konkrit para capres-cawapres. Utamanya untuk mengatasi masalah dan memajukan Indonesia lima tahun ke depan. &rdquo;Kita sering mendengar kata-kata jangan salah memilih pemimpin. Semestinya juga jangan salah memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Juga jangan salah memilih partai-partai politik,&rdquo; imbuhnya. Perbaikan itu, lanjut dia, mesti diterjemahkan dalam sistem dan aturan pemilu yang tepat. Jangan hanya menjadi peringatan dan slogan semata. Selain pelaksanaan kampanye, SBY juga menyoroti keamanan alat peraga kampanye yang digelar di berbagai pelosok Tanah Air. &rdquo;Di sejumlah daerah dan tempat saya menyaksikan telah terjadi perusakan dan penghilangan APK pemilu tersebut,&rdquo; ujar SBY. Ke depan, lanjut dia, para pengawas pemilu dan aparat penegak hukum harus bisa melindungi dan mengamankan Alat Peraga Kampanye itu. &rdquo;Berikan perlindungan dan pengamanan terhadap semua APK milik pasangan capres-cawapres manapun, milik para caleg siapapun dan milik semua partai politik,&rdquo; ujarnya lagi. (far/bay)

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa menghasilkan kebaikan untuk 5 tahun ke depan.

SBY Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/kpu-pbnu-tanda-tangani-kerja-sama-sosialisasi-pemilih-pemilu-2024_1697185190-1694186613.jpg" alt="Penandatanganan Nota Kesepahaman PBNU dan KPU RI." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Nota Kesepahaman PBNU dan KPU RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;&nbsp;Pendidikan Pemilih adalah salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu menjelang pemilihan. Untuk memperkuat hal tersebut, PBNU dan KPU menandatangani&nbsp;Memorandum of Understanding&nbsp;(MOU) atau nota kesepakatan. Kerja sama ini dilakukan di Gedung Pusat PBNU, Jakarta oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari pada Jumat (13/10). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013069906/kpu-buka-pendaftaran-capres-cawapres-dan-caleg-pekan-depan-ini-jadwal-lengkapnya">KPU Buka Pendaftaran Capres-Cawapres dan Caleg Pekan Depan, ini Jadwal Lengkapnya</a> &ldquo;MoU berisi kesepakatan PBNU dan KPU di dalam menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan terutama kegiatan pendidikan pemilih,&rdquo; kata Yahya Cholil Staquf. &ldquo;Untuk menyosialisasikan macam-macam aturan dan informasi Pemilu kita,&rdquo; lanjut pria yang akrab disapa Gus Yahya. Ia menerangkan pendidikan politik bisa dikolaborasikan dengan berbagai macam program NU hingga akar rumput. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013069464/ketua-kpu-yakin-pemilu-2024-paling-lancar">Ketua KPU Yakin Pemilu 2024 Paling Lancar</a> Menurutnya pendidikan politik di masyarakat perlu diperkuat serta hal tersebut menjadi salah satu fokus program PBNU. &ldquo;Bahwa kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara tidak lebih dan tidak kurang,&rdquo; ungkap Gus Yahya. Ia menilai tujuan yang hendak dicapai adalah sistem politik berjalan dengan baik serta mengawal demokrasi berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013062156/panen-kritik-kpu-tetap-tak-mau-revisi-pkpu-pencalegan-terkait-mantan-terpidana">Panen Kritik, KPU Tetap Tak Mau Revisi PKPU Pencalegan Terkait Mantan Terpidana</a> &ldquo;Dari semua itu Pemilu adalah titik tolak yang paling mendasar karena keseluruhan konstruksi politik dari waktu ke waktu dibangun dari Pemilu,&rdquo; jelas Gus Yahya. &ldquo;Kepercayaan rakyat terhadap politik tergantung kepercayaan rakyat terhadap Pemilu,&rdquo; Katanya lagi. Sedangkan, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia adalah PBNU. Menurut KPU, PBNU mempunyai peran sangat penting agar pendidikan demokrasi dapat tersampaikan dengan baik. Hasyim juga meminta dukungan kepada PBNU agar Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan Februari mendatang dapat berjalan dengan lancar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013064723/kpu-ingatkan-sanksi-keras-jika-partai-tidak-mendaftarkan-bakal-calon-presiden-di-pilpres-2024">KPU Ingatkan Sanksi Keras jika Partai Tidak Mendaftarkan Bakal Calon Presiden di Pilpres 2024</a> &ldquo;Kami berharap bahwa NU sebagai jamaah maupun jamiyah memberikan kontribusi besar dalam memberikan perkembangan demokrasi pada Pemilu 2024,&rdquo; ujar Hasyim.

Kerja sama ini dilakukan di Gedung Pusat PBNU, Jakarta oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Perkuat Pendidikan Pemilih, PBNU dan KPU Jalin Kerja Sama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-132205-1-2362503391.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Media massa mesti memberikan porsi lebih banyak pada nilai dan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik penting untuk memastikan masyarakat tidak menjadi apatis terhadap proses politik di Indonesia. Terutama generasi milenial. Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini saat beraudiensi dengan Jawa Pos di gedung parlemen kemarin (13/6). Menurut dia, politik bukan hanya soal pragmatis seperti kontestasi elektoral lima tahunan. Namun juga membangun kesadaran tentang pentingnya demokratisasi. Karena itu, pihaknya mendorong agar media massa dalam menyajikan berita politik juga memberikan poin-poin edukasi. Tidak sekadar dinamika dalam proses politik elektoral. &rsquo;&rsquo;Menyadarkan milenial ini agar tertarik dengan politik dan pemilu,&rsquo;&rsquo; lanjut politikus dari dapil Banten II itu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-132206-1620602349.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini bersama jajaran Jawa Pos Media di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6)," width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini bersama jajaran Jawa Pos Media di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6),</figcaption>
</figure> Pada saat bersamaan, lanjut dia, pendidikan politik juga tentu menjadi evaluasi tersendiri bagi parpol. Yakni, ketika parpol tidak mampu meyakinkan atau membangun kesadaran para generasi milenial untuk tertarik dengan politik dan pemilu. Nah, di situlah perlu ada kolaborasi antara parpol dan media massa . Target utamanya jelas, yakni ada regenerasi kepemimpinan politik di masa depan. (byu/c19/hud)

Media massa mesti memberikan porsi lebih banyak pada nilai dan pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik penting.

PKS Dorong Media Massa Tingkatkan Pendidikan Politik Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/20/WhatsApp-Image-2023-04-19-at-231426-2412575266.jpg" alt="Para pengurus DPD Partai Golkar Surabaya bersama dengan Adies Kadir." width="100%">
<figcaption>Para pengurus DPD Partai Golkar Surabaya bersama dengan Adies Kadir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seluruh kader Partai Golkar di wilayah Surabaya mengikuti kegiatan Pendidikan Politik dan Konsolidasi Organisasi bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Whyndam, Surabaya, Rabu (19/4). Para pengurus DPD Golkar Surabaya seperti Akmarawita Kadir, Pertiwi Ayu Khrisna, Agoeng Prasodjo, dan Bendahara Golkar Jatim Blegur Prijanggono, hingga para pengurus tingkat kecamatan dan kelurahan hadir. Kesempatan itu dimanfaatkan Adies Kadir untuk memberikan masukan terkait strategi dalam memenangkan kontestasi pada 2024. &rdquo;Kita mengingatkan seluruh kader untuk menyiapkan diri lebih baik lagi karena kompetisi besok ini (2024) akan lebih ketat dengan partai-partai yang lain,&rdquo; kata Adies Kadir, wakil ketua Komisi III DPR RI itu, didampingi Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni. Persiapan yang matang dan lebih baik, lanjut Adies, diharapkan mampu mengawal kebijakan Partai Golkar. Yakni, memenangkan calon presiden (capres) yang diusung dan menambah kursi di legislatif. &rdquo;Hingga saat ini, capres yang diusung adalah Pak Airlangga tapi kalau memang ada perubahan karena ada koalisi, kita tunggu saja,&rdquo; terang Adies Kadir, politikus Golkar asal Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo itu. Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI itu berharap, para kader Golkar Surabaya bisa menang dalam kontestasi Pileg dan Pilpres 2024. Soal target perolehan kursi di Legislatif Surabaya, Ketua Umum DPP Ormas MKGR itu mengaku tidak muluk-muluk. &rdquo;Di Surabaya saat ini kan sudah ada empat kursi (legislatif), jadi paling tidak kita bisa menambah dua lagi, jadi enam kursi. Syukur bisa dua kali lipat jadi delapan kursi,&rdquo; ujar Adies Kadir. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni mengaku senang bisa berdiskusi dan belajar langsung dari Adies Kadir. &rdquo;Terima kasih sudah dapat arahan dari Waketum. Sesegera mungkin dilaksanakan,&rdquo; ujar Arif Fathoni, ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya itu.

Kader Partai Golkar di Surabaya ikut kegiatan pendidikan politik dan konsolidasi organisasi bersama Waketum DPP Partai Golkar Adies Kadir

Konsolidasi, Adies Kadir Ajak Matangkan Pertarungan Besar pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keterlibatan generasi Z dan milenial dalam politik perlu diperkuat. Saat ini kiprah politik mereka belum terdistribusi secara merata. Hal itu ditandai dengan masih terlalu kuatnya cengkeraman politisi senior.  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan, situasi itu terlihat di pengisi jabatan ketua umum hingga jajaran pengurus partai. ”Partai politik masih didominasi generasi baby boomers,” ujarnya dalam Indonesia Millennial and Gen-Z Summit kemarin (30/9).  Hal itu, lanjut Burhan, membuat hubungan politik dengan generasi milenial kerap tidak satu frekuensi. Sebab, cara pandang keduanya relatif tidak sama. Padahal, pemahaman dan kepedulian terhadap politik dibutuhkan dalam konteks negara demokrasi.  Atas dasar itu, Burhan mengusulkan agar generasi muda sering dilibatkan. ”Sulit berharap partai politik, saya berharap ke KPU,” tuturnya. Hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan ruang kampanye bagi kaum milenial.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, keterlibatan generasi milenial dalam politik sangat krusial. Sebab, jika tidak dilibatkan, mereka akan semakin tak acuh. ”Bila hari ini terlibat, mereka akan lebih terlibat,” ujarnya.  Saat ini, lanjut Anies, keterlibatan generasi muda dalam politik mulai terlihat. Hanya, kiprahnya didominasi anak muda kelompok kelas menengah ke atas. Sementara itu, kelas sosial rendah relatif jarang dilirik.  Ke depan, Anies menilai kaum milenial dengan status menengah ke bawah juga harus dirangkul. Hal itu penting agar suara mereka bisa didengar dan kebutuhannya bisa diakomodasi dalam berbagai kebijakan politik.  Ketua KPU Hasyim Asy’ari menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah rencana untuk melibatkan anak muda. Salah satu program yang tengah dijajaki adalah menarik para mahasiswa terlibat dalam teknis Pemilu 2024. ”Kami dorong mahasiswa jadi penyelenggara pemilu,” ujarnya.  Pendiri Narasi TV Najwa Shihab mengatakan, sebetulnya generasi muda sudah peduli dengan politik. Hanya, cara yang diambil sudah banyak berubah. Tidak selalu datang ke gedung DPR atau pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi. ”Tapi bikin petisi di Change.org,” kata Najwa.  Yang diperlukan saat ini, lanjut Najwa, adalah menjernihkan pikiran generasi muda. Dengan begitu, mereka bisa berpikir objektif dan tidak terjebak pada cara berpikir sempit.

Edukasi Politik: Dekatkan ke Generasi Milenial, Rangkul Kelas Menengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Gerindra-Pendidikan-Politik.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Waketum Bidang Kesra dan Sosial DPP Gerindra Sumarjati Arjoso mengatakan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, partainya akan terus melakukan berbagai upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengakses hasil-hasil pembangunan.  Diantaranya, dengan melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau. Menurut Sumarjati hal ini untuk menunjukan kepedulian Partai Gerindra akan nasib 'wong cilik' yang selama ini aspirasinya sering dipandang sebelah mata dan hanya dijadikan sebagai objek semata.  “Gerindra sejak berdiri terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari segelintir elitnya saja," ujar Sumarjati dalam seminar bertema 'Pendidikan Politik Bagi Komunitas yang Tidak Terjangkau, Strategi Eliminasi Politik Uang di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Kamis (30/12).  Sumarjati juga mengatakan, segenap lapisan masyarakat harus diberi kesempatan yang sama untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara.  “Untuk itu, Gerindra berkomitmen memperkuat kemampuan dan kapabilitas golongan masyarakat yang tidak terjangkau dan termarginalkan ini dalam rangka menyalurkan aspirasinya untuk kemajuan bangsa dan negara melalui pendidikan politik khusus masyarakat marginal ini," katanya.  Lebih lanjut Sumarjati menuturkan, dalam pendidikan politik masyarakat ini diharapkan dapat terbangun kesadaran dan tanggung jawab bersama atas keputusan-keputusan strategis yang berpengaruh terhadap arah bangsa ini ke depan.  Sementara Ketua panitia pelaksana seminar, Sudarto mengatakan setiap kader Partai Gerindra akan terus berupaya berada di tengah-tengah rakyat Indonesia.  "Tidak di depan atau di belakang rakyat Indonesia. Dengan demikian seluruh kader akan merasakan denyut nadi dan harapan rakyat," kata pria yang akrab disapa Bang Darto.  Darto menuturkan, Partai Gerindra telah diberi amanah menjadi partai terbesar kedua dalam Pemilu 2019. Dalam amanah tersebut tentunya disertai tanggung jawab yang besar pula agar bangsa ini Sejahtera, adil dan merata$  “Melalui pendidikan politik kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Indonesia ini semakin luas dan tidak lagi dikuasai oleh elit tertentu saja," ungkapnya.  Ketua DPP Partai Gerindra ini menuturkan, apabila partisipasi masyarakat semakin banyak dengan sendirinya Indonesia, semakin cepat menuju negara yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini.  “Gerindra siap menjadi saluran aspirasi masyarakat, khususnya kaum marginal. Dan Gerindra siap memenangkan Pemilu 2024," tuturnya.  Adapun, Seminar Pendidikan Politik Untuk Masyarakat tidak terjangkau yang diselenggarakan DPP Gerindra ini diikuti oleh masyarakat kurang mampu, pedagang pasar, pedagang kaki lima dan para aktivis mahasiswa.

Rangkul Kaum Marjinal, Gerindra Gelar Pendidikan Politik untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JAZIL-18A.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peran ulama dalam berdirinya bangsa Indonesia tidak boleh diabaikan. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, spirit yang melandasi lahirnya Pancasila pondasinya diwariskan para ulama. Sayangnya, para ulama justru tidak menjadi pemimpin di negeri ini padahal mereka yang meletakkan perjuangan keagamaan dan kebangsaan. ”Ulama adalah pendiri bangsa yang tidak pernah meminta imbalan,” kata Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid– saat Sosialisasi 4 Pilar di Majelis Taklim Hikam Al Mansuriyah di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021).  Dikatakan Gus Jazil, sistem politik di Indonesia saat ini membuat kalangan santri dan kiai sulit menjadi pemimpin. Sebab, sistem politik yang ada ibarat pasar malam. ”Kalau politik masih seperti pasar malam, anggota majelis taklim hanya bisa menjadi penonton. Kita hanya jadi barang dagangan. Padahal dengan spirit dari perjuangan ulama dalam pendirian negeri ini, kitalah yang seharusnya menjadi pemimpin. Nggak enak dipimpin itu, apalagi kalau pemimpinnya kacau, serakah, semaunya sendiri,” tuturnya.  Gus Jazil mengatakan, pemimpin bangsa kedepan harus mereka yang mewarisi dan memiliki visi keulamaan. Karena itu, Gus Jazil pun memotivasi para santri dan juga kiai untuk mendoakan para santri agar kedepan bisa menjadi Presiden. ”Jangan takut berdoa dan mendoakan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin. Nabi Sulaiman yang anaknya raja saya masih berdoa agar bisa menjadi raja. Kita ini kadang-kadang merasa takut, merasa minder untuk menjadi pemimpin,” katanya.  Diceritakan Gus Jazil, dahulu di Indonesia ada tiga kelompok masyarakat. Pertama adalah kaum priyayi yakni kelompok atau keluarga para pejabat dan kalangan keraton. Kedua kalangan santri yang selain mendalami ilmu agama, juga adalah para pedagang. Dan kelompok ketiga adalah kalangan kaum abangan yang umumnya para petani.  ”Kalau ada kiai, santri tidak berdagang, tidak bisnis, itu ya sebenarnya tidak memiliki jiwa santri. Dikiranya santri itu hanya mempelajari ilmu agama, hanya ngaji saja. Dulu Serikat Dagang Islam itu kalangan santri yang melakukan perlawanan melawan VOC. Tapi santri sekarang yang justri diperdagangkan. Santri sekarang malah banyak yang hanya jadi petani saja. Santri dijauhkan dari pasar, hilang semangat dagangannya. Hanya disuruh bikin majelis taklim,” tuturnya.  Karena itu, Gus Jazil yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong kalangan santri dan ulama agar tidak anti terhadap politik. Sebab, Indonesia harus memiliki pemimpin yang memiliki visi keulamaan dan santri.  Sementara itu, Ketua Majelis Taklim Al Mansyuriyah KH Sulaiman mengatakan bahwa PKB sebagai partai politik yang didirikan oleh para ulama agar bisa menjadi seperti pohon yang menghasilkan buah dan bermanfaat bagi banyak orang. “Mudah-mudahan PKB seperti pohon yang menjulang tinggi, akarnya kuat tertancap ke bumi, dan rantingnya menjulang ke langit, serta mengeluarkan buah. Semoga bermanfaat dan barokah,” katanya.  Dia berharap para politisi PKB tidak ”kebanjiran” ketika diberikan tahta atau jabatan, tidak kena ”puting beliung” dalam mengelola konflik, serta terbebas dari berbagai fitnah.

Gus Jazil: Ulama-Santri Harus Bisa Memimpin Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kotak-Suara-Pilkada-Depok-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU, Depok, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah merakit sebanyak 4.049 kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Waktu pemungutan suara yang kian dekat membuat potensi pelanggaran <a href="https://www.jawapos.com/tag/politik-uang/">politik uang</a> (money politics) meningkat. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan dimanfaatkan pasangan calon demi mendulang suara secara instan adalah pemilih pemula. Untuk diketahui, pemilih pemula merupakan masyarakat yang baru kali pertama mendapat hak menyalurkan suaranya dalam pemilu. Umumnya adalah warga usia 17–18 tahun atau baru duduk di sekolah menengah atas (SMA).  Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, dari hasil kajian, kategori pemilih pemula rentan menjadi sasaran politik uang di proses pemilihan. Penyebabnya adalah masih kurangnya pemahaman politik sehingga kerap berpikir pragmatis. Apalagi, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendidikan-politik/">pendidikan politik</a> di Indonesia tidak diajarkan sejak dini. ”Beberapa riset menunjukkan, salah satu kelompok rentan sasaran politik uang adalah pemilih pemula,” ujarnya kemarin (16/11). Berdasar daftar pemilih tetap (DPT) <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkada-2020/">pilkada 2020</a>, jumlah pemilih pemula mencapai 1.506.256 orang.  Kerawanan tersebut harus dicegah. Dewi menilai perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang masif. Misalnya dengan menggencarkan sosialisasi yang melibatkan siswa-siswi di sekolah. Pemilih pemula, tutur dia, perlu memahami dampak negatif politik uang. ”Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan dampak dalam mendorong generasi muda untuk peduli terhadap bahaya politik uang,” ucapnya.  Di Kota Solok, misalnya, sosialisasi sudah dilakukan dengan konsep cerdas cermat antarsiswa SMA. Dewi mengingatkan, bahaya politik uang bukan hanya melanggar undang-undang. Dampak yang lebih parah adalah menurunkan kualitas <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkada/">pilkada</a> dan memengaruhi jalannya kebijakan daerah oleh kepala daerah terpilih.  Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar meminta masyarakat cermat dalam memilih kepala daerah. Dia mengingatkan agar yang dipertimbangkan dalam mencoblos adalah kapasitas, bukan karena pertimbangan pragmatis.  ”Yang dapat mengelola pemerintahan, mengelola pembangunan, mengelola masyarakat, serta mengelola ekonomi dan sistem kehidupan kenegaraan di tengah Covid-19,” tuturnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/12/11/2020/kerawanan-di-tps-pilkada-makin-kompleks/">Kerawanan di TPS Pilkada Makin Kompleks</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/11/2020/kpk-imbau-petahana-tak-gunakan-bansos-untuk-kepentingan-pilkada/">KPK Imbau Petahana Tak Gunakan Bansos untuk Kepentingan Pilkada</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/09/2020/pemilihan-langsung-atau-tidak-mahfud-md-sebut-politik-uang-tetap-ada/">Pemilihan Langsung atau Tidak, Mahfud MD Sebut Politik Uang Tetap Ada</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/features/13/04/2019/undang-caleg-agar-orang-tak-cuma-terlena-dengan-pilpres/">Undang Caleg agar Orang Tak Cuma Terlena dengan Pilpres</a></li> </ul> Bahtiar menambahkan, pilkada merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang bisa membawa masyarakat keluar dari kesulitan. Untuk itu, dia berharap publik bisa hadir di TPS sehingga partisipasi dapat memenuhi target. ”Jika pemilih paham arti penting memilih, target nasional tingkat <a href="https://www.jawapos.com/tag/partisipasi-pemilih/">partisipasi pemilih</a> pada pilkada ini sebesar 77,5 persen bisa tercapai,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=z5UspVNDhHA

Belum Paham Dampak Pascapilkada, Pemilih Pemula Rentan Politik Uang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pendidikan politik

Berita Terkini