<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/eri-dan-siswa-surabaya-3770303943.jpg" alt="Ilustrasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para siswa SD di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para siswa SD di Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Plh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, Rachmad Basari menegaskan bahwa penyusunan APBD Kota Surabaya 2025 sudah sesuai ketentuan.&nbsp;Hal tersebut ia sampaikan untuk menyikapi viralnya konten video yang menyebut alokasi APBD sektor pendidikan Kota Surabaya kurang dari 20 persen, tidak sesuai dengan regulasi yang ada.&nbsp; Regulasi yang dimaksud adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. Dua regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan. ''Total APBD Kota Surabaya 2025 mencapai Rp 12,3 Triliun. Sementara alokasi untuk belanja fungsi pendidikan sebesar Rp 2,588 Triliun. Ini sekitar 20,96 persen dari total APBD,&rdquo; tutur Basari di Surabaya, Jumat (16/5).&nbsp;Ia kemudian menyampaikan dari total belanja fungsi pendidikan Rp 2,588 Triliun, sekitar Rp 2,335 Triliun dialokasi ke Dinas Pendidikan. Rp 253 Miliar sisanya tersebar ke beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait. "Jadi anggaran fungsi pendidikan itu tidak hanya dikelola oleh Dinas Pendidikan. Anggaran fungsi pendidikan juga dialokasikan untuk perangkat daerah lain (yang berkaitan dengan Dispendik atau punya program pendidikan),&rdquo; ucap dia.&nbsp; Menurut Basari, seluruh sub-kegiatan yang terkait dengan fungsi pendidikan tersebut telah diatur secara rinci dan secara otomatis terklasifikasi dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) milik Kemendagri. "Semua sudah mengikuti sistem dari pemerintah pusat. SIPD langsung mengelompokkan dan menghitung anggaran berdasarkan fungsi (bukan berdasarkan PD)," seru Basari. Ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya sudah sejak lama memenuhi batas minimal alokasi belanja pendidikan, baik menurut pedoman Kemendagri maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu).&nbsp;"Pemerintah Kota Surabaya sudah memenuhi standar mandatory spending (belanja yang sudah diatur undang-undang) 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur,&rdquo; terangnya.&nbsp; Sementara itu, beredar luas sebuah video yang menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengkhianati rakyat karena mengorbankan anggaran sektor pendidikan. Konten tersebut diunggah oleh akun Tiktok @maulifikr pun viral. Dalam video berdurasi 2 menit 56 detik itu, Direkrut Intrapublik itu mengatakan bahwa pemkot telah abai karena mengalokasikan anggaran APBD sektor pendidikan di bawah 20 persen. "Saya rasa semua orang tahu, bahwasanya APBD Surabaya tertinggi nasional. namun tidak ada yang tahu bahwa ternyata Surabaya menjadi kota dengan pendidikan terendah se-Jawa Timur," ucap Mauli Fikr, dikutip Jumat (16/5). (*)

Plh Kepala BPKAD Surabaya Rachmad Basari, menegaskan alokasi APBD pendidikan 2025 sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

 APBD Pendidikan Surabaya 2025 Dipertanyakan, Pemkot Tegaskan Sesuai Regulasi: 20,96 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sk-gtt-dan-ptt-terbit-januari_m_164933.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memastikan akan memberikan SK guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) pada Januari 2018. Melalui SK dispendik tersebut, ke depan kekurangan guru dan pegawai yang selama ini terjadi di sekolah diharapkan lebih mudah diatasi. Sekretaris Dispendik Kota Surabaya Aston Tambunan menyampaikan bahwa saat ini pendataan GTT dan PTT masih berlangsung. Dipastikan, seluruh proses tersebut rampung pada Januari 2018. Pemberian SK dispendik kepada GTT dan PTT tersebut bertujuan memudahkan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap lembaga. &rdquo;Melalui SK ini, ke depan dispendik lebih mudah mengaturnya,&rdquo; jelasnya. Untuk GTT, misalnya. Sebelum ada SK dispendik, guru tidak tetap di sebuah sekolah sering kali tidak memenuhi jam mengajar minimal. Banyak juga guru yang mengajar beberapa bidang di luar keahliannya karena sulit mendapatkan jam yang sesuai. &rdquo;Nah, dengan adanya SK ini, setiap guru akan ditempatkan sesuai kebutuhan,&rdquo; terangnya. Meski bakal menggunakan SK dispendik, Aston menyebut sistem penggajian GTT dan PTT tetap mengacu pada kebijakan sebelumnya. Yakni, melalui kepala sekolah. Gaji diambilkan dari dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dispendik juga memastikan akan memberikan kontrak baru setiap tahun tanpa mengurangi masa kerja yang sudah dijalani guru selama mengabdi. Pembaruan kontrak tersebut tetap akan mempertahankan GTT dan PTT. Dispendik tidak serta-merta memutus kontrak secara sepihak. Saat ini jumlah GTT dan PTT di Surabaya sudah mencukupi kebutuhan di setiap lembaga. Untuk itu, dispendik tetap mempertahankan GTT dan PTT yang sudah ada. &rdquo;Kami tidak akan membuka peluang GTT dan PTT baru,&rdquo; tuturnya. Aston mengatakan, hingga kini dirinya belum mengetahui jumlah GTT dan PTT yang akan mendapatkan SK dispendik. Namun, dia memprediksi mencapai ribuan. Sebab, selain guru, kategori pegawai tidak tetap tersebut meliputi beberapa sektor jabatan. Antara lain, petugas tata usaha, petugas keamanan sekolah, dan petugas kebersihan. Rencana pemberian SK dispendik itu disambut baik oleh Koordinator Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK21) Surabaya Eko Mardiono. Menurut dia, langkah tersebut akan menguatkan posisi GTT dan PTT yang selama ini masih lemah. Meski begitu, Eko kurang sepakat soal mekanisme penggajian yang tetap mengacu pada kebijakan lama. Penggajian melalui sekolah sering kali membuat gaji yang diterima GTT dan PTT tidak pasti. &rdquo;Jumlahnya tetap. Tapi, waktu keluarnya itu sering kali tidak sama,&rdquo; jelasnya. Karena itu, dia berharap dispendik tetap mengupayakan penggajian terpusat. Yakni, melalui dispendik langsung ke rekening guru. Penggajian model itu akan lebih menguntungkan serta menjamin GTT dan PTT menerima gaji tepat waktu.

SK GTT dan PTT Terbit Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pengajar-mapel-smpn-di-surabaya-masih-kurang_m_154744.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bukan hanya sekolah baru yang kekurangan guru. Sekolah negeri lain mengalami hal serupa. Terutama berkaitan dengan guru yang memasuki masa pensiun. Salah satunya terjadi di SMPN 6 Surabaya. Meski jumlah guru terus berkurang, belum ada guru pengganti. Sementara itu, sekolah tidak boleh mengangkat guru tidak tetap (GTT). Hal tersebut diungkapkan Kepala SMPN 6 Surabaya Triwahjuni Handajani. Menurut dia, perekrutan GTT merupakan wewenang langsung dari pemkot. Karena itu, pihaknya hanya bisa melapor mengenai kebutuhan guru di sekolah. &rsquo;&rsquo;Tapi, ya masih belum ada,&rsquo;&rsquo; katanya. Kini guru harus mengajar melebihi jam. Normalnya, guru mapel mengajar 24 jam seminggu. Kini, kata Tri, jam mengajar beberapa guru mencapai 30 jam seminggu. Tri menyebut ada beberapa mapel yang mengalami kekosongan guru. Misalnya, bahasa Indonesia dan olahraga. Lowongan tersebut, lanjut Tri, tidak bisa diisi GTT yang hendak direkrut. Sebab, tambah dia, pemkot yang berwenang melakukan perekrutan. Kekurangan guru juga terjadi di SMPN 32 Surabaya. Kepala SMPN 32 Bambang Sutedjo menyatakan, pihaknya kekurangan tiga guru mapel. Masing-masing dari mapel olahraga, bahasa Jawa, dan PKn. Para pendidik di bidang tersebut pensiun. Untuk mengatasinya, lanjut dia, guru PNS mapel lain mengajar melebihi jam. Demikian pula di SMPN 43 Surabaya. Adanya sekolah baru mengurangi jumlah guru di SMPN 43. Salah satunya, guru mapel olahraga. Menurut Kepala SMPN 43 Kelik Sachroen Djailani, guru olahraga senior pindah untuk mengajar di SMPN baru. &rsquo;&rsquo;Kasihan kalau yang baru juga dikasih baru. Biar lebih cepat mengejar,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Untuk mapel bahasa Inggris, lanjut Kelik, kekosongan guru sudah terisi dari guru peralihan jenjang SD.

Pengajar Mapel SMPN di Surabaya Masih Kurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/surabaya-akan-terbitkan-kartu-pelajar-multifungsi_m_147454.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya akan meluncurkan kartu pelajar Surabaya pada 17 Agustus nanti. Dengan menggunakan kartu tersebut, pelayanan pendidikan akan lebih maksimal. Siswa bisa mendapatkan beragam manfaat. Mulai yang terkait dengan presensi di sekolah hingga kebutuhan naik trem. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Ikhsan menerangkan, penerbitan kartu pelajar Surabaya tersebut bertujuan menambah fungsi kartu siswa. Selama ini, kartu pelajar mudah rusak dan hanya berfungsi sebagai kartu identitas. Pihak yang menerbitkan juga sekolah masing-masing. Nah, kini dengan kartu tersebut akan terjadi perubahan dalam pelayanan pendidikan. Untuk presensi, guru tidak lagi memanggil nama tiap siswa saat berada di kelas. Siswa cukup menggesekkan kartu pelajar yang dibawa pada alat tertentu. Bila itu dilakukan, siswa sudah terekam masuk sekolah. Dengan mengantongi kartu pelajar Surabaya, siswa akan merasakan banyak fungsi. Kelebihan lain, melalui sistem gesek itu, orang tua bisa memantau kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, kartu pelajar Surabaya dapat digunakan sebagai kartu ATM. Bila membutuhkan uang, siswa bisa mengambil uang di tabungannya melalui mesin ATM. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemkot telah berkerja sama dengan beberapa bank. &rdquo;Apalagi, selama ini gerakan menabung juga jadi program unggulan pemkot,&rdquo; katanya. Bukan hanya keperluan sekolah, ke depan kartu tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menumpang transportasi umum yang dikelola pemkot. Salah satunya adalah trem. Realisasi proyek itu hingga kini memang terus diupayakan. Kartu pelajar Surabaya tersebut akan diberikan kepada seluruh siswa. Mulai SD-MI hingga SMP-MTs. Baik yang bersekolah di negeri maupun swasta. Kartu akan dibuat serentak oleh pemkot. Ikhsan menambahkan, berbagai fungsi dari kartu tersebut akan terus dilengkapi secara bertahap. &rdquo;Paling tidak, yang terdekat bisa digunakan untuk presensi dulu,&rdquo; terangnya. Sementara itu, Kepala SMPN 1 Surabaya Titik Sudarti menyampaikan belum menerima pemberitahuan soal penerbitan kartu pelajar Surabaya. Namun, dia mengapresiasi program tersebut jika nanti diterapkan kepada siswa. Penggunaan kartu untuk berbagai aktivitas pelajar tersebut, menurut dia, merupakan sebuah terobosan menarik. Karena itu, inovasi tersebut perlu untuk segera diterapkan. &rdquo;Saat ini penggunaan teknologi memang harus diberikan untuk menunjang pelajar,&rdquo; terangnya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mendukung langkah pemkot untuk memberikan kartu pelajar terintegrasi itu. Melalui program tersebut, konsep Surabaya sebagai smart city akan semakin terlihat. Reni menilai, dengan kartu pelajar tersebut, pemkot akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan khusus bagi para siswa. Salah satunya mengenai pemanfaatan transportasi. Dengan kartu itu, pemkot tidak perlu khawatir program bantuan kepada pelajar meleset. Reni menerangkan, saat ini anggaran tentang kartu pelajar tersebut belum tercatat dalam APBD 2017. Namun, bisa saja anggaran kartu itu dianggarkan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) yang mulai dibahas dalam waktu dekat ini. &rdquo;Melihat manfaatnya, program tersebut sepertinya akan disetujui,&rdquo; jelasnya. Apalagi, tahun ini anggaran pendidikan cukup besar. Setidaknya pemkot mendapatkan tambahan limpahan anggaran dari SMA-SMK sebesar Rp 187 miliar. Meski begitu, Reni mengimbau, ke depan kartu tersebut harus betul-betul memiliki manfaat bagi pelajar. Sebab, jika multifungsinya ternyata tidak terpenuhi, bukan tidak mungkin kartu tersebut ditinggal para pelajar.

Surabaya Akan Terbitkan Kartu Pelajar Multifungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/74086_93407_Grafis-Anggaran-Pendidikan.jpg" alt="Grafis" width="100%">
<figcaption>Grafis</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi tinggal dua hari. Namun, hingga saat ini model pengelolaan yang akan dilakukan belum jelas. Tak pelak, hal tersebut memicu kebingungan di sekolah-sekolah. Terutama dalam memenuhi kebutuhan anggaran operasional. Kepala SMAN 9 Surabaya Sadeli mengungkapkan, sebelumnya para kepala sekolah di Surabaya mengadakan pertemuan. Isinya membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah 2017. Secara keseluruhan, jumlah pengeluaran tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. &rsquo;&rsquo;Tapi, sumber dananya dari mana juga belum tahu,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Berdasar pengalaman tahun sebelumnya, rata-rata jumlah anggaran yang dibutuhkan sekolah Rp 152 ribu per siswa. Hal tersebut sesuai dengan dana bopda yang disalurkan pemkot ke sekolah selama ini. Pengeluaran terbesar SMAN 9 selama ini adalah gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Di sana terdapat 21 GTT dan PTT. Ada yang bertugas sebagai guru kelas, pegawai administrasi, petugas kebersihan, dan penjaga sekolah. Belum lagi dana untuk membayar rekening listrik, air, dan telepon. &rsquo;&rsquo;Kalau tidak ditanggung provinsi, lalu kami cari dananya dari mana,&rsquo;&rsquo; keluhnya. Pihak sekolah selama ini sudah berusaha menghemat pengeluaran. Setiap pulang sekolah, mereka mengumumkan agar siswa tidak lupa mematikan peralatan elektronik di kelas. Kemudian, ada petugas piket yang akan memantau. Sadeli menuturkan, tidak ada yang bisa dilakukan sekolah selain menunggu keputusan dari provinsi. Pihak sekolah juga sudah memberikan informasi kemungkinan sekolah tidak gratis lagi kepada wali murid. Apalagi, biaya kebutuhan meningkat. &rsquo;&rsquo;Yo opo maneh, bikin kebijakan sendiri juga nggak bisa,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Untuk SMAN 9, rata-rata wali muridnya mampu jika sekolah tidak gratis lagi. Sadeli memperkirakan jumlah siswa tidak mampu tak sampai 5 persen. Karena itu, mereka masih bisa menggratiskan biaya sekolah bagi siswa tidak mampu. &rsquo;&rsquo;Wali murid juga masih menunggu keputusan pemprov. Semoga segera ada keputusan, tinggal dua hari lagi,&rsquo;&rsquo; paparnya. Kepala SMKN 12 Abdul Rofiq menyampaikan, hingga saat ini sekolah belum berani membahas penarikan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) untuk kegiatan pembelajaran yang dimulai Januari 2017. Dia masih menunggu petunjuk pemprov. Apalagi, saat ini pemkot dan pemprov masih mencari formulasi agar Surabaya bisa mengalokasikan anggaran untuk SMA/SMK. &rsquo;&rsquo;Belum sampai bicara ke sana,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Rofiq menyatakan bahwa penarikan dapat berdampak sosial. Jika langsung menarik biaya, sekolah diprotes orang tua. Dia juga khawatir melanggar jika menyosialisasikan penarikan SPP tersebut tanpa menunggu koordinasi. Karena itu, pihak sekolah harus sabar menanti. Kesabaran menunggu kepastian mekanisme pembiayaan sekolah juga disampaikan Kepala SMAN 10 Hasanul Faruq. Sekolah tidak ingin memicu kegaduhan di kalangan wali murid. &rsquo;&rsquo;Sebenarnya, sekolah bisa menyampaikan waktu penerimaan rapor Minggu lalu. Tapi, kami ingin wali murid tenang,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Meski begitu, Faruq menuturkan, sekolah sudah mempersiapkan segala kemungkinan jika tahun depan ada perubahan mendadak. Salah satunya, biaya tambahan SPP dibebankan kepada wali murid untuk menutupi anggaran operasional sekolah. Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo juga menunggu. Saat ini pihaknya belum berani membahas tentang penarikan SPP kepada wali murid. &rsquo;&rsquo;Untuk Januari, kami juga belum berani menarik dari siswa,&rsquo;&rsquo; ujarnya. SPP, kata dia, digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan. Terutama untuk biaya operasional sekolah. Selama ini, biaya operasional diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bopda. Dana BOS dari pemerintah pusat sebesar Rp 116.200. Sementara itu, dana bopda dari pemerintah kota Rp 152.000. Jika dijumlahkan, biaya operasional per bulan mencapai Rp 268.200. Secara terpisah, Pemkot Surabaya tidak mengindahkan evaluasi dari gubernur tentang anggaran pendidikan. Hingga kemarin, pemkot masih menganggarkan Rp 341 miliar pada pos anggaran pendidikan menengah untuk SMP, SMA, dan SMK. Dari jumlah tersebut, terdapat Rp 190 miliar untuk SMA/SMK yang dipermasalahkan. Anggaran itu tidak boleh dimasukkan karena kewenangan SMA/SMK sudah beralih ke provinsi. Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati membenarkan hal tersebut. Anggaran itu dialokasikan karena masih ada kemungkinan Surabaya menang gugatan Mahkamah Konstitusi (MK). &rsquo;&rsquo;Masih ada harapan kami menang MK,&rsquo;&rsquo; ujar Ira. Pemkot Surabaya melayangkan gugatan ke MK terkait dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sembilan bulan lalu. UU tersebut mendelegasikan provinsi mengambil alih kewenangan SMA/SMK. Namun, Surabaya dan Kota Blitar yang sudah menerapkan pendidikan gratis 12 tahun merasa perlu ada pengecualian. Hanya, keputusan MK tidak bisa ditunggu. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mempertanyakan sikap pemkot atas hasil evaluasi tersebut. Menurut dia, pemkot seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Kalaupun MK mengabulkan gugatan Surabaya, masih ada proses mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK). Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya menyebutkan bahwa Surabaya tetap ingin mengelola SMA/SMK lantaran khawatir terjadi masalah-masalah sosial kepada siswa tidak mampu. Anggota DPRD dua periode tersebut menerangkan, salah satu jalan tengahnya adalah bantuan keuangan khusus (BKK). Aturan memperbolehkan Pemkot Surabaya memberikan bantuan keuangan ke Pemprov Jatim. Hanya, jalan itu tidak diambil. (ant/elo/puj/sal/c19/git)

SMA/SMK Ragu Tarik SPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73887_93205_Grafis-Anggaran-Pendidikan.jpg" alt="Grafis" width="100%">
<figcaption>Grafis</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Upaya mempertahankan kebijakan SMA/SMK gratis di Surabaya semakin sulit. Sebab, anggaran Rp 341,079 miliar yang sudah dialokasikan dalam APBD 2017 Pemkot Surabaya mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jatim Soekarwo. Anggaran tersebut dianggap melangkahi instruksi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggaran Rp 341,079 miliar tersebut masuk pada pendidikan menengah. Rencananya anggaran digunakan untuk pembiayaan sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Penganggaran untuk SMP tetap diperbolehkan, sedangkan untuk SMA/SMK diilarang. Sebab, per 1 Januari 2017 kewenangan, penganggaran, dan gaji PNS ditanggung provinsi. Untuk SMA/SMK, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 190 miliar. Sebanyak Rp 180 miliar adalah anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Anggaran bopda itulah yang dipakai untuk membiayai SPP siswa dan membayar gaji guru honorer. Reni Astuti, salah seorang anggota DPRD Surabaya, menerangkan bahwa pemkot belum menghapus anggaran untuk SMA/SMK. Dia menilai, hal tersebut sangat berisiko. Meski dianggarkan, duit tersebut tidak akan bisa dicairkan. &rdquo;Sia-sia saja kalau begitu,&rdquo; kata dia. Anggaran tersebut tetap dimasukkan sembari menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemkot optimistis gugatan yang dilayangkan mengenai pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi bisa dikabulkan. Hanya, belum jelas kapan putusan tersebut dijatuhkan. Untuk memastikan tidak ada siswa putus sekolah, gubernur juga memberikan masukan agar Pemkot Surabaya menganggarkan bantuan kepada siswa miskin (BKSM). Diperkirakan, siswa miskin Surabaya berjumlah 12 ribu siswa. Mekanismenya adalah bantuan langsung. Hanya, saran tersebut juga tidak diambil pemkot. &rdquo;Kalau mintanya (pemkot) kewenangan, ya susah,&rdquo; ujar politikus PKS tersebut. Reni menjelaskan, bantuan personal kepada siswa miskin tidak melibatkan pemprov. Sebab, hal tersebut menjadi urusan internal antara pemkot dan warga Surabaya. Langkah itu pun juga sudah mendapat persetujuan Kemendagri. Salah satu dasar hukumnya adalah pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara. &rdquo;Ini seperti bantu anak sendiri,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana membenarkan bahwa Surabaya masih ingin mengelola SMA/SMK. Dengan dmeikian, dia berharap MK mengambil sikap secepatnya. Kewenangan diperlukan Surabaya karena muncul kekhawatiran adanya pungutan liar (pungli) dari pihak sekolah. &rdquo;Kalau sampai 31 Desember belum ada keputusan, 1 Januari pasti bayar,&rdquo; kata politikus PDIP tersebut. Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut menerangkan, ada langkah lain yang diambil pemkot. Dia telah menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung agar Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap. Pertemuan yang dia lakukan pekan lalu akhrinya berbalas. Staf khusus presiden datang menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di balai kota kemarin. &rdquo;Makanya, agenda di DPRD saya yang gantikan,&rdquo; kata dia. Hanya, pertemuan tersebut dilakukan tertutup di ruang kerja wali kota. Setelah pertemuan tersebut, Risma mengatakan dirinya curhat kepada staf presiden. Dia menceritakan banyak kejadian siswa putus sekolah lantaran masalah ekonomi. &rdquo;Ada yang kakaknya jambret untuk keperluan adiknya. Mereka tidak nakal. Cuma terpaksa,&rdquo; kata perempuan asal Kediri tersebut. Risma khawatir angka putus sekolah meningkat. Sebab, banyak anak yang tidak memiliki orang tua. Mereka tinggal bersama nenek atau kakeknya. &rdquo;Ada yang pagi sempatkan jual koran sebelum berangkat sekolah. Yang seperti ini aku takut,&rdquo; terang mantan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya. Selama ini tidak hanya SPP yang digratiskan, biaya praktik SMA/SMK juga ditanggung pemkot. Misalnya, membeli kain untuk siswa jurusan tata busana, kayu untuk jurusan teknik perkayuan, serta kabel dan komponen listrik untuk jurusan kelistrikan. (sal/ant/c10/git)

Gubernur Pangkas Anggaran Pendidikan Rp 341 M