<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/JKT_JAKARTA-TARGETKAN-KEMISKINAN-TURUN_HANUNG-HAMBARA_17072025-5-2893112795.jpg" alt="Aktivitas di pemukiman padat penduduk di pinggir kali Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Kamis (17/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas di pemukiman padat penduduk di pinggir kali Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Kamis (17/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BPS boleh saja menyebut angka kemiskinan di Indonesia menurun. Dengan penurunan yang hanya 0,1 persen, dinilai sebagai performa yang tidak maksimal bagi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Merujuk data BPS terbaru, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai angka kemiskinan antara September 2024 ke Maret 2025 mengalami penurunan 0,1 persen. Sementara, antara Maret 2024 ke September 2024, angka kemiskinan menurun 0,46 persen. Sedangkan pada periode Maret 2023 ke Maret 2024, angka kemiskinan turun 0,32 persen. Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi mengatakan, dari data tersebut angka penurunan kemiskinan dalam persen saat ini jauh lebih kecil dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dalam analisis Celios, penurunan kemiskinan yang hanya 0,1 persen , menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan berkurang.&nbsp;Sebagai negara berkembang dengan bonus demografi seperti sekarang, penurunan kemiskinan secara gradual bukan sesuatu yang mengejutkan. Media Wahyudi berharap pemerintah lebih maksimal lagi menjalankan program pengentasan kemiskinan, supaya penurunan kemiskinan di masa depan lebih maksimal. Dia&nbsp;meyakini penduduk miskin yang aktual di lapangan jauh lebih banyak dari angka kemiskinan yang dilansir pemerintah. Mereka menyebut selama ini selalu terjadi kesenjangan data angka kemiskinan antara data pemerintah dengan lembaga internasional. Misalnya dalam laporan terbaru World Bank, sekitar 68,2 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam angka mencapai 194,4 juta jiwa, atau sekitar 33 kali penduduk Singapura. Saat ini penduduk Singapura mencapai 5,9 juta jiwa. Metode yang digunakan BPS dengan World Bank memang berbeda. Namun, perbedaan angka yang mencolok itu menunjukkan ada masalah dalam metode.&nbsp; Untuk diketahui selama lima dekade terakhir BPS menggunakan pendekatan pengukuran kemiskinan dengan basis pengeluaran serta item-item yang tidak banyak berubah. Padahal realitas ekonomi masyarakat sekarang sudah berbeda dengan keseharian 50 tahun yang lalu. Media Wahyudi menyebut metode yang digunakan BPS bisa dikatakan usang. Dampak dari metode yang usang itu, berpengaruh pada kebijakan anggaran dan perlindungan sosial. Dia menyebut dengan jumlah populasi penduduk miskin yang kecil, maka anggaran pengentasan kemiskinan di APBN 2026 ikut mengecil. &rsquo;&rsquo;Padahal di luar subsidi BBM, persentase anggaran perlindungan sosial di Indonesia terhadap PDB hanya sekitar 1 persen,&rsquo;&rsquo; katanya (26/7). Sehingga menjadikannya yang paling kecil di Asia. Dia mencontohkan di Vietnam, Malaysia, dan Thailand mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sekitar 5 persen dari PDB mereka. Dia juga menyoroti sistem pendataan yang mewajibkan penerima bantuan sosial terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Media mengatakan jika garis kemiskinan terlalu rendah, maka otomatis banyak masyarakat rentan yang tidak terjaring dalam kategori masyarakat miskin. &rsquo;&rsquo;Kelompok yang rentan itu tidak terjaring sebagai penerima bansos apapun,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Media mengatakan Celios mendesak dilakukan reformasi metode pengukuran angka kemiskinan nasional. Indonesia bisa mengikuti metode yang digunakan Malaysia dan Uni Eropa. Di sana pemerintahannya secara berkala menyesuaikan metode sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat terkini. (wan)

Celios menilai metode pengukuran kemiskinan BPS usang dan meminta reformasi agar data lebih akurat dan sesuai kondisi sosial ekonomi.

Dianggap sudah Usang, Celios Sarankan BPS Ubah Metode Pengukuran Kemiskinan di Indonesia 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pemulung-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pemulung memilah sampah di Pintu Air Manggarai, Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin di September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang atau 200 ribu jiwa dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta ora" width="100%">
<figcaption>Pemulung memilah sampah di Pintu Air Manggarai, Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin di September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang atau 200 ribu jiwa dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta ora</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Per Maret 2025, terdapat 12,56 juta orang miskin di pulau terpadat tersebut, atau setara dengan 52,66 persen dari total penduduk miskin nasional. &ldquo;Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebanyak 12,56 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa, atau kontribusinya sekitar 52,66 persen terhadap total jumlah penduduk miskin nasional,&rdquo; ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/7). Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Pulau Kalimantan, yakni sebanyak 0,89 juta orang atau sekitar 3,75 persen dari total nasional. Ateng menambahkan, jika dibandingkan antara Maret 2025 dan September 2024, hampir seluruh wilayah mengalami penurunan jumlah maupun persentase penduduk miskin. &ldquo;Penurunan paling besar terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yakni sebesar 0,22 persen poin. Namun, ada pengecualian di wilayah Maluku dan Papua yang justru mencatatkan peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,28 persen poin,&rdquo; jelasnya. <h3>Garis Kemiskinan Naik</h3> Dalam kesempatan yang sama, BPS juga menyampaikan bahwa garis kemiskinan nasional per Maret 2025 tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan. Angka ini naik 2,34 persen dibandingkan dengan posisi September 2024. Garis kemiskinan menjadi acuan untuk menentukan status penduduk miskin, yakni mereka yang memiliki pengeluaran di bawah angka tersebut setiap bulannya. Secara lebih rinci, garis kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar Rp629.561 per kapita per bulan, sedangkan di pedesaan sebesar Rp580.349. Garis kemiskinan di desa tercatat meningkat 2,42 persen dibandingkan dengan September 2024. Adapun secara keseluruhan, total jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang, atau menurun sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan garis kemiskinan nasional yang meningkat per Mar

BPS: Penduduk Miskin RI Banyak di Jawa, Paling Sedikit di Kalimantan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-5.jpg" alt="Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang, atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024. "Dari sisi persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduknya pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen atau jika dibandingkan dengan September 2024 yang lalu turun sebesar 0,1 persen poin," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS Jakarta, Jumat (25/7). Lebih lanjut, Ateng membeberkan bahwa tingkat kemiskinan per Maret 2025 ini diketahui melalui Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS Maret 2025. Untuk diketahui, pendataan Susenas biasanya dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September. Namun, Ateng menyebut, khusus untuk SUSENAS Maret 2025 pendataannya dilakukan pada bulan Februari tahun 2025 dengan jumlah sampel sebanyak 345.000 rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten kota.&nbsp; "Hal ini disebabkan pada bulan Maret yang lalu bertepatan dengan bulan puasa atau bulan Ramadhan. Yang tentunya pada saat bulan Ramadhan tersebut akan mempengaruhi pola konsumsi di rumah tangganya," bebernya. Ateng memastikan bahwa yang dinamakan penduduk miskin adalah pada saat pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan pada Susenas Maret 2025, BPS menetapkan garis kemiskinan RI sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau naik 2.34 persen dibandingkan dengan September 2024. Lebih rinci, BPS menetapkan garis kemiskinan kota sebesar Rp 629.561 per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan di desa sebesar Rp 580.349 per kapita per bulan, atau naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2024 sebesar 2,42 persen. Ateng menyebut, garis kemiskinan kota tersebut naik pada bulan Maret 2025 dibandingkan dengan bulan September 2024, GK atau garis kemiskinan kota naik 2,24 persen. "Dengan demikian, garis kemiskinan pedesaan naik sedikit di atas garis kemiskinan perkotaan secara kenaikannya," ungkap Ateng.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 23,85 juta orang  berdasarkan data Maret 2025.

BPS Catat Jumlah Penduduk Miskin RI Turun Jadi 23,85 Juta Orang per Maret 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/bank-dunia-4030767642.jpg" alt="Logo Bank Dunia (World Bank)." width="100%">
<figcaption>Logo Bank Dunia (World Bank).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Dunia atau World Bank menyampaikan bahwa jumlah warga miskin di Indonesia naik sebesar 68,25 persen menjadi sekitar 194 juta orang. Lonjakan warga miskin ini terjadi seiring dengan Bank Dunia yang mengubah penghitungan standar garis kemiskinan dan ketimpangan pada Juni 2025. Mengutip dokumen Bank Dunia yang berjudul "June 2025 Update to the Peverty and Inequality (PIP). Bank Dunia memang mengunbah penghitungan dari Purchasing Power Parities (PPP) 2017 menjadi PPP 2021 yang sebelumnya telah dipublikasikan pada Mei 2024 oleh International Comparison Program. Untuk diketahui, PPP merupakan standar pengukuran untuk menentukan biaya yang dibutuhkan saat membeli suatu barang atau jasa yang sama di satu negara dengan negara lain, setelah nilai tukar yang disesuaikan. Adapun nilai tukar yang dimaksud bukanlah kurs nilai tukar, melainkan paritas daya beli. Dengan berlakunya PPP 2021, ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang semula ditetapkan sebesar USD 2,15 sebagaimana tertuang di PPP 2017, menjadi naik senilai USD 3,00. Sedangkan untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atau lower middle income, naik menjadi USD 4,20 dari sebelumnya sebesar USD 3,65. Sementara untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income country, seperti Indonesia naik menjadi USD 8,30 dari sebelumnya ditetapkan sebesar USD 6,85. &nbsp; Dengan berubahnya acuan tersebut, maka sesuai dengan perhitungan PPP 2021 dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas USD 8,30, maka persentase penduduk miskin di Indonesia melonjak sebesar 68,25 persen dari total populasi sebanyak 285,1 juta jiwa berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, jumlah warga miskin di Indonesia menjadi sekitar 194,6 juta jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan penggunaan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas sebelumnya USD 6,85 mengacu pada PPP 2017 yang mencapai 60,25 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 171,74 juta orang.

Lonjakan warga miskin terjadi seiring dengan Bank Dunia yang mengubah penghitungan standar garis kemiskinan dan ketimpangan pada Juni 2025.

Jumlah Warga Miskin RI Naik 68,25 Persen jadi 194 Juta Orang Versi Bank Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemukiman-Kumuh-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Jakarta merupakan wilayah dengan ketimpangan pengeluaran penduduk tertinggi di Indonesia, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September 2024. &ldquo;Tingkat ketimpangan tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta (dengan rasio gini) sebesar 0,431,&rdquo; ujar&nbsp;Amalia Adininggar Widyasanti, di Jakarta, Rabu (15/1). Sementara tingkat ketimpangan terendah terjadi di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan rasio gini sebesar 0,235. Dilihat dari perubahan tingkat ketimpangan dibandingkan data Susenas Maret 2024, ia mengatakan bahwa Papua Tengah menjadi daerah dengan penurunan tingkat ketimpangan terbesar, yakni mencapai 0,026 basis poin. Rasio gini wilayah tersebut menurun dari 0,381 pada Maret 2024 menjadi 0,355 pada September 2024. "Sebaliknya, provinsi yang mengalami kenaikan ketimpangan tertinggi adalah Provinsi Papua dengan peningkatan sebesar 0,043 basis poin," kata Amalia. Ia menuturkan bahwa rasio gini di Papua tercatat sebesar 0,362 pada Maret 2024 dan kemudian naik menjadi 0,405 pada September 2024. Sementara secara nasional, BPS mencatat adanya kenaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia pada September 2024, yang tercermin dengan rasio gini sebesar 0,381, meningkat dari sebelumnya sebesar 0,379 pada Maret 2024. "Pada September 2024, terjadi ketimpangan sebesar 0,381 atau meningkat sebesar 0,002 basis poin dari Maret 2024," kata&nbsp;Amalia&nbsp;pula. Dia menyatakan bahwa terdapat tujuh provinsi dengan tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional dan 31 provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan di bawah rata-rata nasional. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jakarta (dengan gini rasio 0,431), Yogyakarta (0,428), Jawa Barat (0,428), Papua Selatan (0,424), Gorontalo (0,413), Papua (0,405), dan Papua Barat (0,385). Selanjutnya, Amalia mengatakan bahwa ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Ia menyampaikan bahwa ketimpangan di perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,308, lebih tinggi 0,002 basis poin dibandingkan pada Maret 2024 yang sebesar 0,306.&nbsp;"Sementara itu, ketimpangan di perkotaan pada September 2024 sebesar 0,402, lebih tinggi sebesar 0,003 basis poin jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 0,399," ujarnya. Selain gini rasio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan BPS adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran tersebut, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,41 persen pada September 2024. Angka tersebut meningkat 0,01 persen poin dibandingkan pada Maret 2024 yang sebesar 18,40 persen.

"Tingkat ketimpangan tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta (dengan rasio gini) sebesar 0,431," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Ketimpangan Pengeluaran di Jakarta Paling Tinggi, Ungkap Survei BPS September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maret-2018-jumlah-penduduk-miskin-turun-633-ribu-orang_m_228140.jpg" alt="Potret permukiman kumuh penduduk miskin di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Potret permukiman kumuh penduduk miskin di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sebanyak 52,45 persen penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa. Adapun secara jumlah mencapai 12,62 juta orang per September 2024. <div class=""> <div id=":2bn" class="ii gt"> <div id=":2bm" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan jumlah tersebut merupakan bagian dari total keseluruhan penduduk miskin RI per September 2024 yang tercatat mencapai 24,06 juta orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebanyak 12,62 juta orang atau sekitar 52,45 persen dari total penduduk miskin di Indonesia berlokasi di Pulau Jawa," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, ditulis Kamis (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015533553/imbas-kebakaran-glodok-plaza-akses-menuju-sekolah-tertutup-asap-sdn-pinangsia-01-di-glodok-diliburkan">Imbas Kebakaran Glodok Plaza, Akses Menuju Sekolah Tertutup Asap, SDN Pinangsia 01 di Glodok Diliburkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Amalia membeberkan fenomena ini terjadi karena paling banyak penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Menurut catatannya, ada sekitar 55,84 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, kata dia, secara jumlah penduduk miskin. Pastinya akan berlokasi di pulau yang jumlah penduduknya lebih banyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bukan secara persentase, tetapi secara jumlah penduduk miskin. Akibatnya, karena jumlah penduduk di pulau jawa ini memang sekitar 55, 84 persen dari total penduduk Indonesia berlokasi di Pulau Jawa," ujar Amalia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka ini tentunya normal bahwa jumlah penduduk miskin paling banyak ada di pulau jawa. Tetapi yang perlu kita catat juga secara persentase kemiskinan tingkat kemiskinan di Jawa relatif rendah dengan wilayah lain," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015533548/perhatikan-ciri-ciri-kebiasaan-orang-bermuka-dua-yang-suka-sembunyikan-niat-di-balik-topeng-keramahan">Perhatikan Ciri-ciri Kebiasaan Orang Bermuka Dua yang Suka Sembunyikan Niat di Balik Topeng Keramahan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan paling tinggi itu terpantau di Papua Pegunungan mencapai 29,2 persen. Sedangkan di Pulau Jawa hanya tercatat sebesar 8,05 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Amalia, persentase penduduk miskin di Pulau Jawa masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 8,57 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya tingkat kemiskinan di Jawa 8,05 persen, hanya ada 8 penduduk miskin dari setiap 100 penduduk di Pulau Jawa," pungkas Amalia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

BPS menyebut sebanyak 52,45 persen penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa. Secara jumlah mencapai 12,62 juta orang per September 2024.

BPS Sebut 12,62 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Terkonsentrasi di Pulau Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659076215081.jpg" alt="Ilustrasi kemiskinan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemiskinan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta orang per September 2024. Angka&nbsp;kemiskinan tercatat menurun sebesar 0,46 basis poin dibandingkan Maret 2024, yakni menjadi 8,57 persen dari sebelumnya 9,03 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak pandemi tahun 2020 persentase dan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dan pada September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebanyak 24,06 juta orang atau turun sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Winny ini mengatakan, bahwa tentunya angka persentase penduduk miskin ini memasuki level terbaru pada kisaran 8 persen dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, ia membeberkan persentase penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan. Persentase penduduk miskin September 2020 hingga September 2024 cenderung mengalami penurunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kondisi ini terjadi di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Namun disparitas kemiskinan antar wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar," jelas Winny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia membeberkan, pada September 2024 tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 11,34 persen atau lebih tinggi dari tingkat kemiskinan perkotaan yang sebesar 6,66 persen. Namun demikian, kata Winny, jika dilihat secara rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan terjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemiskinan wilayah perkotaan turun sebesar 0,43 persen basis point, sedangkan di perdesaan turun sebesar 0,45 persen basis point," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, BPS mencatat indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2. Indeks kedalaman kemiskinan P1 menunjukkan adanya kecenderungan tren yang menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Hal sama juga berlaku untuk indeks keparahan kemiskinan atau P2 yang menunjukkan tren penurunan baik di perkotaan maupun di perdesaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penurunan ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin semakin merata. Jika dibandingkan Maret 2024, indeks kedalaman kemiskinan P1 dan indeks keparahan kemiskinan P2 September 2024 di perkotaan turun lebih cepat dibandingkan di pedesaan," pungkasnya.</div>

Pada September 2024 tingkat kemiskinan perdesaan 11,34 persen atau lebih tinggi dari tingkat kemiskinan perkotaan yang sebesar 6,66 persen.

Angka Kemiskinan Diklaim Turun, BPS Catat Penduduk Miskin di Indonesia sebanyak 24,06 Juta Orang per September 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/1000263018-1716165703.jpg" alt="Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko./ANTARA/Livia Kristianti" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko./ANTARA/Livia Kristianti</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan memberi peran masyarakat miskin untuk menjadi pemasok bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, pendayagunaan mereka akan dilakukan antara lain mempersiapkan koordinasi dengan industri, agar masyarakat miskin dipermudah untuk mendapatkan modal usaha. "Orang miskin menjadi supplier, tapi tentu saja kita sediakan akses, aset, sehingga kemudian dipermudah mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat)," kata Budiman, Selasa (22/10) seperti dikutip dari Antara. Ia menambahkan program MBG ini diharapkan bisa berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Para masyarakat miskin ini nantinya akan dilibatkan dalam rantai pasok penyediaan bahan bagi program MBG. Budiman mengakui bahwa pihaknya belum memiliki data terbaru jumlah masyarakat miskin, namun ia menargetkan sekitar 50 persen dari mereka akan menjadi supplier program MBG. "Minimal 50 persen orang miskin yang jadi supplier," imbuhnya. Sebelumnya, pasca dilantik resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, Budiman Sudjatmiko berkomitmen memberdayakan masyarakat miskin untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah langkah strategis. "Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi harus ada pemberdayaan, pembangunan inklusif mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi," terangnya. Ia juga menegaskan pemberdayaan masyarakat miskin tidak hanya dengan memberi mereka bantuan ekonomi, tetapi juga dibekali dengan ilmu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa contohnya antara lain dibekali pelatihan kompetensi untuk mengelola koperasi atau mendorong pelatihan teknologi dalam bentuk upskilling dan reskilling.

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan memberi peran masyarakat miskin untuk menjadi pemasok bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak Hanya Beri BLT, Pemerintah akan Berdayakan Penduduk Miskin dalam Proses Produksi Makanan Bergizi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/10/IMG-20240909-WA0016-3348829757.jpg" alt="Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur di sela gelaran MTQN XXX Samarinda, Senin (9/9). (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur di sela gelaran MTQN XXX Samarinda, Senin (9/9). (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lewat pengelolaan dana zakat yang baik dan benar, bisa menjadi instrumen pengentasan kemiskinan. Data Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, sepanjang 2023 dana zakat berhasil mengentaskan 577.138 jiwa dari jurang kemiskinan. Data tersebut dipaparkan langsung oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur. Di sela gelaran MTQN XXX di Samarinda, Waryono mengikuti talk show zakat dan wakaf bertema Mustahik Naik Kelas: Inspirasi Dampak Zakat Melalui Program Kampung Zakat dan KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Senin (9/9). Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa dana zakat mempunyai potensi pemberdayaan ekonomi. Waryono mengungkapkan zakat harus lebih dari sekadar bantuan konsumtif. Karena dana zakat merupakan salah satu instrumen transformasi sosial yang dapat memberdayakan mustahik untuk menjadi muzakki di masa depan. "Kami terus berupaya meningkatkan pengelolaan zakat secara produktif. Agar zakat bisa menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya. Waryono menjelaskan merujuk data 2023 lalu, zakat berhasil mengentaskan 577.138 jiwa dari kemiskinan. Di mana sebanyak 321.757 jiwa diantaranya, berasal dari zona miskin ekstrem. Masyarakat kelompok miskin ekstrem yaitu masyarakat yang pendapatannya kurang dari Rp 351.957 tiap bulan. Waryono mengatakan, tantangan yang masih dihadapi adalah dampak jangka panjang zakat bagi mustahik. Sebagian besar bantuan zakat saat ini masih bersifat konsumtif. Khususnya pada masa pandemi Covid-19 yang lalu. Program bantuan lebih difokuskan pada kemanusiaan dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai pendorong ekonomi produktif. Waryono juga mengungkapkan Kemenag bersama Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) terus berkolaborasi dalam mengelola zakat. Selain itu juga meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang lebih luas. Salah satu program unggulannya adalah Kampung Zakat. Sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi. Program ini mencakup berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. "Melalui program Kampung Zakat, kami mengedepankan prinsip gotong royong dan kolaborasi," jelasnya. Yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengelola zakat. Mereka ingin memastikan bahwa zakat yang dikelola tidak hanya sekadar bantuan. Tetapi benar-benar mengangkat taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Selain zakat, pengelolaan wakaf juga semakin diperkuat. Dengan adanya sinergi antara Baznas, LAZ, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf sebagai sumber daya ekonomi dapat dikelola secara lebih profesional. Pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk melalui Regsosek juga memudahkan integrasi data mustahik dan mauquf alaih. Sehingga bantuan dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, program lain yang juga berdampak besar adalah KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU). Tujuannya untuk membantu pengusaha mikro dan ultra mikro melalui pendampingan, akses permodalan, serta pelatihan kewirausahaan. Waryono menegaskan pentingnya program ini dalam membangun kemandirian ekonomi umat. "KUA PEU bukan hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Ini adalah wujud nyata bahwa zakat dan wakaf bisa mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara menyeluruh," ungkapnya. Tahun ini, sebanyak 206 unit KUA yang terlibat dalam program PEU. Dengan fokus pada penguatan literasi zakat dan wakaf. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus berkembang untuk memberikan dampak yang lebih luas. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data Kementerian Agama (Kemenag) menyebutkan, sepanjang 2023 dana zakat berhasil mengentaskan 577.138 jiwa dari jurang kemiskinan.

Sepanjang 2023, Dana Zakat Berhasil Mengentaskan Setengah Juta Lebih Penduduk Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/JKT_PEMBANGUNAN-HUNIAN-SEMI-0ERMANEN-DI-PINGGIR-CILIWUNG_HANUNG-HAMBARA_12012024-2-4030099182.jpg" alt="Potret hunian semipermanen warga di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta Timur. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS KORAN)" width="100%">
<figcaption>Potret hunian semipermanen warga di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta Timur. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS KORAN)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Tren penurunan angka kemiskinan Jakarta akan terus digenjot. Sebab, Pemprov DKI Jakarta punya target Jakarta bebas dari kemiskinan pada tahun 2045. ''Jakarta menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 0-0,5 persen, yang juga akan diikuti oleh penurunan ketimpangan dengan Rasio Gini rentang 0,363-0,386,'' ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhir pekan lalu. Artinya, dalam 21 tahun ke depan, diharapkan tidak ada lagi warga Jakarta yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin. Atau setidaknya jumlah warga miskin Jakarta di bawah 60 ribu jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di Jakarta tahun 2023 mencapai 477,83 ribu jiwa atau 4,44 persen. Sekaligus menjadi jumlah penduduk miskin terendah sejak 2020. Selain itu, Heru juga menyebut target pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita Jakarta pada 2045 diperkirakan setara dengan kota-kota global lain. Yaitu di rentang Rp 1,46 miliar sampai Rp 2,4 miliar. Serta mereduksi emisi gas rumah kaca hingga 88,47 persen. Target itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta 2025&ndash;2045. ''Untuk mewujudkan RPJPD tersebut, kami menjabarkan dalam delapan misi pembangunan,'' terang Heru. Beberapa di antaranya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, juga mewujudkan ekonomi inklusif serta berdaya saing global yang berkelanjutan. Lalu mewujudkan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan pembangunan yang sinergis dan berkesinambungan. Pemprov, ujar Heru, sudah menyelaraskan RPJPD dengan sasaran utama visi Indonesia Emas 2045. Selain menekan angka kemiskinan, juga meningkatkan daya saing SDM melalui peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,84 pada tahun 2045.

RPJPD Jakarta mencantumkan target bahwa pada 2045, Jakarta memiliki 0 persen kemiskinan serta pendapatan per kapita warga Rp 2,4 miliar.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penduduk miskin

Berita Terkini

Dianggap sudah Usang, Celios Sarankan BPS Ubah Metode Pengukuran Kemiskinan di Indonesia