<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/IMG-20240110-WA0075-1060549240.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berikan pidato politik di HUT ke-51 PDIP." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berikan pidato politik di HUT ke-51 PDIP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Netralitas aparat dalam pemilu menjadi salah satu penekanan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT Ke-51 PDIP kemarin (10/1). Ketua umum PDIP itu meminta aparat menjaga keamanan, bersikap netral, dan tidak mengintimidasi masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung. Menurut Megawati, pemilu bukan alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam pemilu juga ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Karena itu, semua pihak harus menghadirkan pemilu yang damai. &rdquo;Setelah pemilu, enggak ribut. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih,&rdquo; ucapnya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden ke-5 RI itu mengingatkan, siapa pun pemimpin bangsa ke depan harus menyadari bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya. &rdquo;Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu Yang di Atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apa pun jabatannya,&rdquo; ungkap Megawati. Pemilu, lanjut dia, merupakan ajang pesta demokrasi dan alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Namun, menurut Mega, akhir-akhir ini arah pemilu seperti sudah bergeser. Hal itu disebabkan adanya intimidasi kepada masyarakat. Megawati menyinggung kasus pengeroyokan aparat TNI kepada pendukung Ganjar Pranowo di Boyolali. Dia mengingatkan bahwa TNI dan Polri adalah abdi negara. Mereka dibayar negara dengan uang yang berasal dari rakyat melalui pajak. Megawati menegaskan bahwa dirinya bukan sentimen kepada aparat. Namun, hanya ingin mengingatkan bahwa aparat adalah abdi negara dan pelayan rakyat. &rdquo;Ini supaya tahu, kalian itu abdi negara. Negara bukan perorangan. Udah begitu mbok sadar, yang harus dilindungi itu sopo to? Rakyatlah,&rdquo; ujarnya. Megawati menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri adalah abdi negara yang terikat dengan sumpah jabatan sampai pensiun. Karena itu, netralitas harus benar-benar dijaga. Capres Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat tidak takut diintimidasi. Mereka melawan dalam diam, bergerak dalam senyap. &rdquo;Oke silakan Anda tekan, silakan Anda paksa, kami inggih-inggih saja. Tapi, keputusan kami akan ada di TPS,&rdquo; tegas Ganjar yang juga hadir dalam perayaan HUT PDIP kemarin. Sementara itu, Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin yang hadir dalam perayaan HUT PDIP tersebut mengatakan, kehadiran partai politik di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Partai juga dianggap mewadahi kemajemukan yang ada dalam demokrasi. &rdquo;Partai politik memiliki peran sebagai kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan,&rdquo; tuturnya. Ma&rsquo;ruf menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan partai politik yang kuat. Pada kesempatan ini, dia menyampaikan harapannya agar partai politik di Indonesia dapat terus melanjutkan semangat demokrasi. Hal tersebut harus diawali dengan mencetak kader partai yang andal dan berintegritas. (lum/lyn/c7/fal)

Netralitas aparat dalam pemilu menjadi salah satu penekanan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT Ke-51 PDIP kemarin (10/1).

Megawati: Aparat Adalah Abdi Negara, Harus Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ganjar-rudy.jpg" alt="TUNGGU KEPUTUSAN MEGAWATI: Ganjar Pranowo dan F.X. Rudyatmo setelah memberikan klarifikasi ke DPP PDIP pada Senin (24/10) dan Rabu (26/10). (MIFTAHULHAYAT-FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU KEPUTUSAN MEGAWATI: Ganjar Pranowo dan F.X. Rudyatmo setelah memberikan klarifikasi ke DPP PDIP pada Senin (24/10) dan Rabu (26/10). (MIFTAHULHAYAT-FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Pengamat Sebut Puan Lebih Berpeluang Jadi Capres  JawaPos.com – PDIP menjatuhkan sanksi bagi kader yang berbicara tentang pencalonan presiden. Termasuk kepada Ganjar Pranowo yang menyatakan siap menjadi capres. Dalam berbagai survei, elektabilitas gubernur Jawa Tengah itu terbilang tinggi. Hampir selalu masuk tiga besar.  Dalam analisis pengamat politik <a href="https://www.jawapos.com/tag/ujang-komarudin/">Ujang Komarudin</a>, Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP ingin mendisiplinkan para kader yang bermanuver agar tidak ada yang menyepelekan aturan partai.  Dengan pemberian sanksi, diharapkan tidak ada kader yang meremehkan keputusan partai. ”Ini upaya Megawati menjaga marwah partai,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (27/10).  Apalagi, kata dia, Megawati pernah mengeluarkan instruksi partai agar tidak ada kader yang berbicara soal capres. Juga tidak merespons terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden.  Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, manuver-manuver politik kader terkait dengan capres akan memecah belah partai. Aksi saling dukung antara <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendukung-ganjar-pranowo/">pendukung Ganjar</a> dan Puan Maharani justru disebut akan memperlemah kesolidan partai. Nah, Megawati tentu mencermati semua pergerakan anak buahnya. ”Dengan sanksi itu, tidak boleh ada lagi yang berbicara tentang capres dan melakukan manuver,” tegasnya.  Lantas, siapa yang bakal diusung <a href="https://www.jawapos.com/tag/capres-pdip/">PDIP sebagai capres</a>? Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu menyatakan, Puan masih berpeluang besar menjadi capres. ”Puan adalah trah Soekarno. Maka, akan rugi kalau tidak mengusung Puan,” kata Ujang.  Selain karena putri mahkota, sinyal yang menunjukkan bahwa Puan akan diusung menjadi capres adalah pada rakernas PDIP lalu Megawati menunjuk Puan untuk melakukan safari politik ke para ketua umum partai lain. Puan menjadi wakil Megawati dalam melakukan komunikasi politik dengan petinggi partai lain.  Bukan hanya itu, saat konsolidasi partai di Jawa Tengah yang dihadiri Puan, PDIP sengaja tidak mengundang Ganjar. Padahal, Ganjar merupakan kepala daerah di wilayah itu. Ujang memprediksi PDIP tetap mengusung Puan. Meski, kondisi politik akan sangat dinamis.  Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, penentuan capres merupakan kewenangan penuh Megawati. Hal itu merupakan keputusan kongres Bali pada 2019. Jadi, tidak boleh ada kader yang berbicara tentang capres dan cawapres. Pihaknya akan menindak tegas para kader yang melanggar keputusan partai.  Hasto menuturkan, pendisiplinan merupakan upaya untuk merawat para kader. Dia mengibaratkan partai seperti gerbong kereta api. ”Ada yang menganalogikan PDI Perjuangan bagaikan rangkaian gerbong kereta api dengan lokomotifnya untuk membawa Indonesia Raya kita,” kata Hasto.  Berkaitan dengan Pilpres 2024, rangkaian gerbong dipimpin sebuah lokomotif yang berada di bawah kendali Megawati Soekarnoputri. Lokomotif itu bergerak dalam fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga harus bergerak di rel yang sama sehingga kereta bisa berjalan dengan baik.  Menurut dia, pendisiplinan merupakan upaya partai agar para kader dalam gerbong itu tetap berjalan di rel yang sama. Hasto mengatakan, pihaknya akan terus membangun disiplin kader untuk menjaga marwah partai.

PDIP Sanksi Kader, Ingatkan Kewenangan Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ganjar-rudy.jpg" alt="TUNGGU KEPUTUSAN MEGAWATI: Ganjar Pranowo dan F.X. Rudyatmo setelah memberikan klarifikasi ke DPP PDIP pada Senin (24/10) dan Rabu (26/10). (MIFTAHULHAYAT-FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU KEPUTUSAN MEGAWATI: Ganjar Pranowo dan F.X. Rudyatmo setelah memberikan klarifikasi ke DPP PDIP pada Senin (24/10) dan Rabu (26/10). (MIFTAHULHAYAT-FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Pengamat: Mega Tak Ingin Simpatisan Saling Serang  JawaPos.com – PDI Perjuangan (PDIP) menindak tegas semua kader yang berbicara tentang pencapresan pada Pemilu 2024.  Setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi teguran lisan, kemarin (26/10) giliran Ketua DPC PDIP Solo F.X. Hadi Rudyatmo yang diberi sanksi teguran keras dan terakhir. Para anggota Fraksi PDIP DPR yang membentuk Dewan Kolonel pun tidak luput dari sanksi.  Ganjar disanksi karena menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres). Sementara itu, F.X. Rudy dijatuhi sanksi karena mendukung Ganjar maju sebagai capres 2024. Keduanya dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh DPP PDIP terkait dengan pernyataan soal pencapresan. Ganjar dipanggil pada Senin (24/10), sedangkan Rudy baru dipanggil kemarin.  Rudy datang ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.15. Dia mengenakan seragam resmi partai berwarna merah dan masker berwarna merah-putih. Selanjutnya, Rudy dipersilakan masuk ke ruang klarifikasi. Di dalamnya sudah menunggu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.  Setelah 1,5 jam, Hasto, Komar, dan Rudy menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil pertemuan tertutup tersebut. Komar mengatakan, setelah dilakukan klarifikasi, Rudy dinyatakan melanggar keputusan kongres PDIP yang menetapkan bahwa semua yang menyangkut calon presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Seluruh kader harus tertib, tanpa kecuali,” terangnya.  Menurut dia, Rudy adalah kader senior sehingga sanksi yang diberikan lebih berat. ”Karena itu, kami jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada Saudara F.X. Rudyatmo. Saya serahkan ini untuk dilaksanakan,” tegas anggota Komisi II DPR itu. Komar menyatakan, Rudy adalah teman seperjuangannya yang sama-sama sebagai kader senior. Walaupun demikian, dia harus tegas kepada semua kader yang melanggar. Dia tidak akan pandang bulu agar semua kader dari Sabang sampai Merauke merasakan keadilan partai. ”Dalam posisi ini, saya harus tegas, saya tidak pandang bulu. Karena Anda (Rudy, Red) adalah teman perjuangan saya, bagian dari sejarah partai,” ungkapnya.  Sanksi kepada Rudy tersebut jauh lebih berat daripada sanksi untuk Ganjar yang hanya teguran lisan. Mengenai hal itu, Komar menjelaskan beberapa alasannya. Pertama, kata dia, Rudy adalah kader senior di partai. Menurut dia, kader senior sekaliber Rudy seharusnya menjadi suri teladan bagi anggota partai lainnya. Maka, jika ada pelanggaran yang dilakukan kader senior, sanksinya lebih berat. ”Itu risikonya sebagai kader senior. Dia harus jadi suri teladan bagi anggota partai,” bebernya.  Alasan berikutnya, lanjut dia, Rudy seharusnya tak boleh menyampaikan pernyataan dukungan terhadap calon presiden tertentu. Dalam hal ini tentu dukungan kepada Ganjar Pranowo. Sebab, pernyataan dukungan demikian hanya boleh dilakukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.  Secara pribadi, kader boleh mendukung calon-calon yang ada, tapi tidak boleh mengungkapkannya. Kader hanya boleh menyiapkan barisan. ”Jika sudah diumumkan, semua kader harus melaksanakan keputusan itu,” tuturnya.  Komar menambahkan, sanksi untuk Ganjar lebih ringan karena dia tidak mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Ganjar hanya menjawab pertanyaan wartawan. Ganjar menyatakan siap sebagai capres jika ditugaskan partai demi bangsa dan negara. Menurut dia, partai memang mempersiapkan kader bangsa untuk siap dicalonkan ke tingkatan mana saja.  Hasto Kristiyanto menambahkan, sanksi berat kepada Rudy adalah bentuk perlakuan yang sama atau equal treatment dalam hal kedisiplinan. ”Sanksi ini teguran, bukan pembebastugasan, bukan pemecatan. Jadi, ada tahapan-tahapan pemberian sanksi,” paparnya.  Menurut dia, partainya tidak sewenang-wenang memberikan sanksi. Pihaknya mengundang Rudy terlebih dahulu untuk melakukan klarifikasi. Partai juga menyampaikan bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran. Setelah dilakukan klarifikasi, partai mengambil keputusan memberikan sanksi.  Sementara itu, Rudy menyatakan legawa menerima sanksi tersebut. Bahkan, dia menyampaikan terima kasih atas konsolidasi dan klarifikasi yang dilakukan DPP PDIP. Pada dasarnya, sebagai kader senior partai, dia mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap Ketum PDIP Megawati. ”Sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab,” kata Rudy.  Ke depan, dia akan menjalankan tugas untuk memenuhi momen pemenangan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden sesuai dengan apa yang diputuskan Ketum.  Komar menambahkan, selain Ganjar dan Rudy, partainya menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR yang membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani sebagai capres. Dia menilai Dewan Kolonel telah membuat organisasi di luar AD/ART partai. Soal nama-nama anggota Dewan Kolonel yang diberi sanksi, Komar mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi mereka satu per satu.  Dewan Kolonel itu tidak punya kaitan apa pun dengan militer. Istilah tersebut diciptakan anggota Fraksi PDIP DPR yang ingin mengusung Puan Maharani sebagai capres dari PDIP. Pembentukan Dewan Kolonel diinisiasi oleh Anggota DPR dari PDIP Johan Budi. Koordinatornya adalah Trimedya Panjaitan. Sedangkan anggotanya adalah para loyalis Puan Maharani. Antara lain, Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, dan Masinton Pasaribu. Dewan Kolonel bertugas meningkatkan citra Puan di daerah pemilihan masing-masing anggota.  Tak lama setelah pembentukan Dewan Kolonel, muncul reaksi dari para relawan pendukung Ganjar. Seakan ingin memberikan sindiran, mereka mendirikan Dewan Komando Perjuangan Rakyat Jelata yang mereka singkat menjadi Dewan Kopral.  Komar menegaskan, pihaknya akan memanggil mereka semua untuk dimintai klarifikasi terkait dengan pembentukan organisasi di luar partai itu. ”Kami sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya. Tertibkan semua tanpa terkecuali,” tegasnya.  Komar menyatakan, Puan tidak terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel. Para anggota Fraksi PDIP berinisiatif sendiri untuk membentuk organisasi tersebut. ”Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif, untuk cari muka kadang juga. Itu bukan menolong pemimpin, kadang menjerumuskan pemimpin juga,” tandas legislator asal Papua itu.  Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan menerima dengan lapang sanksi teguran lisan yang dijatuhkan Dewan Kehormatan DPP PDIP terhadap dirinya. “Tentu sebagai kader, saya akan taat dan menerima. Tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki,” kata Ganjar.  Ganjar menyampaikan, terkait Pilpres 2024 dan siapapun nantinya yang akan diusung oleh PDIP, dirinya siap dan patuh terhadap keputusan partai. Dia juga menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan Ketum. Jadi, semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju,” tegas Ganjar.  Pada bagian lain, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, Megawati ingin menertibkan semua kader yang berbicara tentang pencapresan. Menurut dia, Megawati tampaknya tidak ingin ada kegaduhan di internal PDIP soal capres, baik dari pendukung Ganjar maupun Puan.  Sebelumnya, para pendukung Puan selalu menyerang Ganjar. Mereka terus mengkritik kubu Ganjar. Dengan penertiban yang dilakukan DPP PDIP, tidak ada saling serang di antara pendukung. Tidak ada lagi kader yang menyerang Ganjar. ”Megawati ingin situasi partai tenang dan solid,” paparnya. (lum/c19/oni)

Tegas, PDIP Sanksi Kader Pendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani