<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/16A5F720-19E5-4D70-A308-C2512ADFD8D2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (2/2), mengumumkan jadwal pembacaan tuntutan jaksa untuk dua polisi terdakwa kasus pembunuhan sewenang-wenang (unlawful killing) pada 15 Februari 2022. Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta menyampaikan majelis hakim memberikan waktu kepada penuntut umum selama 2 minggu untuk membuat tuntutan kepada dua terdakwa yaitu Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan dan Inspektur Polisi Dua Mohammad Yusmin Ohorella.  “Karena tuntutan dua terdakwa akan kami sampaikan bersamaan, kami mohon waktu 2 minggu,” kata Jaksa Zet Todung Allo ke majelis hakim.  Hakim Ketua berdiskusi dengan dua hakim anggota, yaitu Elfian dan Suharno, pun menyetujui permintaan jaksa. Majelis hakim membuka persidangan di Ruang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (2/2), untuk memeriksa dua terdakwa secara terpisah.  Briptu Fikri jadi terdakwa pertama yang diperiksa dalam persidangan, kemudian Ipda Yusmin. Keduanya ditanya mengenai kronologi penembakan empat anggota FPI, yaitu Muhammad Reza, 20; Ahmad Sofyan alias Ambon, 26; Faiz Ahmad Syukur, 22; dan Muhammad Suci Khadavi, 21, di dalam mobil Xenia milik kepolisian.  Dalam pemeriksaan itu, Briptu Fikri menerangkan posisinya saat penembakan terjadi. Ia menyampaikan anggota FPI itu, dalam perjalanan dari Rest Area KM 50 Tol Cikampek ke Polda Metro Jaya, sempat menyerang dirinya.  Fikri mengaku dicekik, dijambak, dan ditarik tangannya oleh anggota FPI yang berusaha merebut senjata. Akibat serangan itu, Inspektur Polisi Dua Elwira Priadi menembak anggota FPI untuk menghentikan serangan. Senjata Briptu Fikri yang hendak direbut oleh anggota FPI itu pun juga melesatkan tembakan yang menewaskan salah satu anggota FPI.  Dalam kejadian itu, Briptu Fikri dan Ipda Elwira bertugas menjaga empat anggota FPI yang diamankan di dalam mobil, sementara Ipda Yusmin mengendarai mobil tempat terjadinya penembakan.  Ipda Yusmin saat persidangan mengaku sempat mengingatkan rekannya untuk berhati-hati sebelum insiden penembakan empat anggota FPI terjadi di dalam mobil milik kepolisian. “Wir, Wir, awas Wir!” kata Yusmin menirukan kembali ucapannya ke Elwira saat anggota FPI berusaha merebut senjata Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan.  Tidak lama setelah Yusmin mengingatkan Elwira untuk hati-hati, penembakan pun terjadi, kata Yusmin saat memberi keterangan pada persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.  Untuk kasus penembakan terhadap anggota FPI di dalam mobil itu, hanya Fikri dan Yusmin yang mengikuti proses hukum sampai menjadi terdakwa di persidangan. Alasannya, Ipda Elwira yang turut melakukan penembakan di dalam mobil, telah meninggal dunia sebelum persidangan.

Dua Polisi Terdakwa Penembakan Laskar FPI Dituntut 15 Februari 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/komnas_ham-rekonstruksi-ulang.jpg" alt="TERTUTUP: rekonstruksi di kantor Komnas HAM kemarin. Rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi penyelidikan peristiwa penembakan laskar FPI di tol Cikampek. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERTUTUP: rekonstruksi di kantor Komnas HAM kemarin. Rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi penyelidikan peristiwa penembakan laskar FPI di tol Cikampek. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan 3 anggota polisi sebagai tersangka kasus dugaan unlawfull killing. Ketiganya diduga sebagai penembak 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada 1 April 2021 lalu. Hasilnya, penyidik memiliki bukti yang cukup untuk menaikan status hukum ketiga terlapor.  "Kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan maka status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4).  Kendati demikian, proses hukum terhadap salah satu tersangka berinisial EZP harus dihentikan. Sebab, dia meninggal dalam kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu.  "Berdasarkan 109 KUHAP, karena yang bersangkutan meninggal dunia maka penyidikannya langsung dihentikan," imbuhnya.  Oleh karena itu, tersangka kasus dugaan unlawfull killing ini hanya menyisakan 2 orang anggota polisi. "Kita tunggu saja, tugas yang dilaksanakan penyidik untuk dapat menuntaskan kasus KM 50 ini secara profesional, transparan dan akuntabel," pungkas Rusdi.  Sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menyelesaikan gelar perkara tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI). Penyidik memutuskan menaikan status perkara ke ranah penyidikan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/01/2021/4-laskar-fpi-ditembak-di-dalam-mobil-polisi-saat-ke-polda-metro-jaya/">4 Laskar FPI Ditembak di Dalam Mobil Polisi saat ke Polda Metro Jaya</a>  "Dan hasil daripada gelar perkara hari ini, status dinaikkan menjadi penyidikan. Dengan yang disangkakan terhadap 3 anggota Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/3).  Rusdi menyampaikan, Polri selanjutnya mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan. Polri berkomitmen akan menyelesaikan kasus ini sesuai rekomendasi Komnas HAM.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J2sXDRvBRcc

3 Polisi jadi Tersangka Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Amien-Rais-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Amien Rais. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amien Rais tiba-tiba mendatangi Istana untuk menemui Presiden Joko Widodo, Selasa (9/3). Amien datang bersama tujuh orang Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI, sekitar pukul 10.00 WIB.  Bersama Amien, juga turut Abdullah Hehamahua dan Marwan Batubara dan KH Muhidin. Sementara, Presiden Jokowi didampingi Menkopolhukam Mahfud MD dan Mensesneg Pratikno. “Intinya, mereka menyampaikan satu hal pokok terkait kasus enam laskar FPI, yang diurai ada dua hal,” tutur Mahfud dalam keterangan pers virtual, Selasa (9/3).  Pertama, terkait penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berkeadilan. “Kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang mukmin membunuh orang mukmin tanpa hak maka ancamannya negara jahanam,” sambungnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Dalam pertemuan itu, kata Mahfud, Amien Rais meyakini bahwa ada pelanggaran hukum yang mengakibatkan para anggota Laskar FPI itu kehilangan nyawa saat mengawal Habib Rizieq Shihab. “Mereka menuntut juga agar dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat,” ungkap Mahfud.  Mahfud menyebut, pertemuan presiden dengan Amien hanya berlangsung 15 menit tapi serius. Menanggapi hal itu, sambung Mahfud, Presiden Jokowi menyatakan sudah meminta Komnas HAM bekerja independen dan melaporkan hasilnya.  “Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah,” bebernya  Hasilnya, Komnas HAM sudah memberikan laporan dan empat rekomendasi. “Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil dan bisa dinilai oleh publik,” lanjut Mahfud.  Berdasarkan laporan itu, temuan Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. “Saya katakan, pemerintah terbuka kalau ada bukti mana bukti pelanggaran HAM berat itu. Mana? Sampaikan Sekarang?” tutur Mahfud.  “Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan,” tegasnya.  Sebab, tekan Mahfud, keyakinan tidak bisa dijadikan bukti atas tudingan pelanggaran HAM berat. “Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki, sesuai dengan kewenangan Undang-Undang. Tidak ada (bukti pelanggaran HAM berat),” tuturnya.  Mahfud menjelaskan, untuk kategori pelanggaran HAM berat itu ada tiga syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya, dilakukan secara terstruktur atau berjenjang dan sistematis. “(Misalnya) Harus bunuh enam orang, targetnya ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini larina ke sini,” jelasnya.  “Masif, menimbulkan korban yang luas. Kalau ada bukti itu, mari bawa kita adili secara terbuka berdasar UU Nomor 26 Tahun 2000,” tuturnya.  Mahfud juga menyampaikan, Pemerintah terbuka menerima informasi maupun bukti terkait kasus tersebut jika memang TP3 memiliki bukti pelanggaran HAM berat sebagaimana keyakinan mereka.

Amien Rais Temui Jokowi Selama 15 Menit, Begini Penjelasan Mahfud MD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Temuan-Komnas-HAM-Kasus-Tewasnya-6-Laskar-FPI-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menunjukkan barang bukti berupa serpihan bagian mobil dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menunjukkan barang bukti berupa serpihan bagian mobil dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera memyerahkan barang bukti hasil investigasi tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI). Penyidik korps Bhayangkara berharap bisa segera menelusuri dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya.  "Sesuatu yang menjadi lebih penting untuk Polri dapat menindaklanjuti permasalahan ini. Diketahui barang bukti yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Komnas HAM," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono kepada wartawan, Jumat (12/2).  Rusdi menyampaikan, Polri mencatat ada 2 poin penting dari hasil investigasi Komnas HAM. Yaitu, peristiwa penyerangan Laskar FPI kepada anggota polisi dan dugaan unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum oleh anggota polisi kepada Laskar FPI.  "Polri akan berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk dapat meminta Komnas HAM memberikan barang bukti yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Komnas HAM," jelas Rusdi.  Sebelumnya, Komnas HAM buka-bukaan mengenai hasil penyelidikannya terkait peristiwa enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di Tol Jakarta-Cikampek. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Rizieq Shihab memang benar sedang dibuntuti oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> “Bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS (Muhammad Rizieq Shihab-Red) terhadap oleh Polda Metro Jaya, merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan MRS,” ujar Anam dalam konfrensi persnya secara daring, Jumat (8/1).  Anam mengatakan, empat dari enam laskar FPI yang meninggal dunia merupakan korban pelanggaran HAM. Pasalnya, tidak ditemukan upaya lain dari petugas Kepolisian untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa.  Sementara itu, dua orang yang meninggal bukan merupakan korban pelanggaran HAM. Sebab, saat peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 terjadi, polisi dan laskar FPI saling adu tembak.  “Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu, tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawfull killing terhadap empat org laskar FPI,” ungkapnya.

Polisi Minta Komnas HAM Kembalikan Barbuk Penembakan 6 Laskar FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Temuan-Komnas-HAM-Kasus-Tewasnya-6-Laskar-FPI-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menunjukkan barang bukti berupa serpihan bagian mobil dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menunjukkan barang bukti berupa serpihan bagian mobil dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gugatan praperadilan kasus <a href="https://www.jawapos.com/tag/rizieq-shihab/">Rizieq Syihab</a> bakal digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ribuan personel gabungan pun bersiap mengamankan sidang tersebut.  "Pengamanan sudah disiapkan dari jajaran Polrestro Jakarta Selatan di-back up oleh Polda Metro Jaya,’’ kata Kapolrestro Jakarta Selatan Kombes Budi Sartono kemarin (3/1).  Terkait pengamanan sidang, Kepala Humas PN Jakarta Selatan Suharno membenarkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian guna mengantisipasi kemungkinan adanya massa dan menimbulkan potensi persebaran Covid-19. "Kami minta pengamanan pihak kepolisian karena tidak mau ambil risiko," tuturnya.  Hakim yang akan bertugas adalah Akhmad Sahyuti. ”Panitera penggantinya Agustinus Endri,’’ kata Suharno.  Sementara itu, penyelidikan peristiwa penembakan enam <a href="https://www.jawapos.com/tag/laskar-fpi/">laskar Front Pembela Islam</a> (FPI) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terus berkembang. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan tim penyelidik yang bekerja di bawah komando Choirul Anam sudah diserahkan kepada aparat kepolisian. Mereka tengah menunggu hasil uji balistik dan menyiapkan beberapa pemeriksaan saksi untuk menuntaskan penyelidikan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/12/2020/respons-mabes-polri-soal-hasil-investigasi-komnas-ham/">Respons Mabes Polri Soal Hasil Investigasi Komnas HAM</a>  Kepada awak media, Anam menyatakan bahwa pekerjaan yang dimulai sejak Senin, 7 Desember 2020, tersebut mengalami kemajuan lantaran banyak pihak tidak segan membuka diri. Bukan hanya FPI, Polri dan PT Jasa Marga juga memberikan bantuan dengan membuka akses untuk penyelidik <a href="https://www.jawapos.com/tag/komnas-ham/">Komnas HAM</a> menggali data dan informasi. ”Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadikan proses (penyelidikan) ini berjalan dengan baik,” ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PQnOUiQbdy8

Penembakan 6 Laskar FPI, Komnas HAM Tunggu Hasil Uji Balistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Komnas-HAM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, hingga kini pihaknya belum mengumumkan kesimpulan perisitiwa tewasnya enam laskar khusus pengawal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Mereka diduga tewas saat terjadi bentrokan dengan anggota Polri di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 pada Senin (7/12) sekitar pukul 00.30 WIB. "Jadi sampai saat ini kami tidak pernah menyampaikan kesimpulan atas temuan yang ada. Jadi tidak ada kesimpulan. Analisa saja belum," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/12). Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan, pihaknya masih membutuhkan keterangan ahli untuk menguji sejumlah barang bukti yang didapatkan. Barang bukti tersebut diantaranya berupa foto enam jenazah laskar FPI, rekaman CCTV hingga proyektil atau selongsong yang didapatkan dari lokasi kejadian. "Terhadap ini semua, bukti-bukti ini, alat-alat ini terutama selongsong, tentu kami butuh ahli untuk mengujinya," ucap Anam. Anam menuturkan, hingga kini pihaknya belum memeroleh fakta atau hasil dari proses investigasi yang dilakukan. Karena itu, dia menegaskan informasi yang tersebar di media sosial mengenai hasil investigasi tewasnya enam laskar FPI adalah berita bohong alias hoaks. "Dalam kesmepatan ini juga, kami ingin sampaikan bahwa selama proses penyelidikan Komnas HAM dapat beberapa fakta, terutama terkait penyebaran informasi yang disebarkan banyak orang sebagian besar adalah hoaks," tegas Anam. "Saya pikir kami lihat ada yang berupaya campur adukan berita yang disampaikan Komnas HAM dicampur dengan yang lain atau keterangan peritiswa lain dicampur dengan yang lain lagi," sambungnya. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/12/2020/komnas-ham-tegaskan-tak-pernah-temukan-rumah-penyiksaan-6-laskar-fpi/">Komnas HAM Tegaskan Tak Pernah Temukan Rumah Penyiksaan 6 Laskar FPI</a> Oleh karena itu, Anam meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima setiap informasi. Karena hingga kini, Komnas HAM belum menyampaikan hasil penyelidikan atau investigasi mengenai tewasnya enam laskar FPI. "Kami harap masyarakat supaya hati-hati dengan hoaks ini. Karena sampai hari ini Komnas HAM masih dalam proses, terus uji semua keterangan dan bukti ini. Sehingga kami nanti bisa sampaikan peristiwa ini faktanya seperti apa," pungkas Anam. Seperti diketahui, terjadi bentrokan antara polisi dan laskar pengawal Rizieq Shihab di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB. Dalam insiden itu, polisi menembak mati enam orang laskar FPI. Kronologi kejadian itu simpang siur. Menurut keterangan polisi, anggota Polri terpaksa menembak laskar FPI karena mendapat perlawanan dengan senjata api dan senjata tajam. Karena itu, polisi terpaksa melumpuhkan enam simpatisan FPI. Sedangkan, menurut pihak FPI, keterangan polisi itu tidak benar. Tetapi para simpatisan FPI yang diserang polisi. Selain itu, mereka juga membantah terkait kepemilikan senjata api. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=yI2RfDHaoU8

Komnas HAM Akui Belum Ada Kesimpulan Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Komnas-HAM-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah barang bukti dari lokasi penembakan enam laskar khusus pengawal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Peristiwa itu terjadi di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 pada Senin (7/12) sekitar pukul 00.30 WIB.  "Didapat proyektil peluru. Tentu bentuknya ini proyektil dan selongsong, ini didapat tim Komnas HAM di lapangan, di jalanan. Ini beberapa hal yang kami dapatkan," kata Komisioner Komnas HAM, Amiruddin di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Senin (28/12).  Selain itu, tim penyelidik Komnas HAM juga menemukan serpihan atau pecahan mobil dari lokasi kejadian. Mobil yang digunakan korban saat ini sudah diamankan di Mapolda Metro Jaya.  "Selain itu juga kita dapatkan semacam serpihan atau pecahan dari bagian mobil yang kita duga saling serempetan. Pecahan-pecahannya," ujar Amiruddin.  Kemudian, tim penyelidik Komnas HAM juga berhasil mengamankan barang bukti berupa rekaman percakapan dan CCTV. Hal ini didapatkan setelah Komnas HAM memeriksa sejumlah pihak diantaranya Kapolda Metro Jaya, Direktur Jasa Marga hingga orang tua korban enam laskar FPI.  "Ini tentu kami dapat berkat kerjasama dari pihak yang kami mintai keterangan," beber Amiruddin.  Seperti diketahui, terjadi bentrokan antara polisi dan laskar pengawal Rizieq Shihab di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB. Dalam insiden itu, polisi menembak mati enam orang laskar FPI.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/12/2020/komnas-ham-tegaskan-tak-pernah-temukan-rumah-penyiksaan-6-laskar-fpi/">Komnas HAM Tegaskan Tak Pernah Temukan Rumah Penyiksaan 6 Laskar FPI</a>  Kronologi kejadian itu simpang siur. Menurut keterangan polisi, anggota Polri terpaksa menembak laskar FPI karena mendapat perlawanan dengan senjata api dan senjata tajam. Karena itu, polisi terpaksa melumpuhkan enam simpatisan FPI.  Sedangkan, menurut pihak FPI, keterangan polisi itu tidak benar. Tetapi para simpatisan FPI yang diserang polisi. Selain itu, mereka juga membantah terkait kepemilikan senjata api.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yI2RfDHaoU8

Komnas HAM Temukan Proyektil Hingga Serpihan Bagian Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Komnas-HAM-RDW.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku mendapat penyerangan berita bohong alias hoaks terkait pengungkapan kasus kematian enam laskar khusus pengawal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Hoaks tersebut salah satunya beredar pernyataan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara yang menyatakan bahwa penembakan enam laskar FPI tidak melanggar HAM.  Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menegaskan, pernyataan Beka Ulung yang diedit berupa foto dan naskah yang bertuliskan 'Penembakan 6 Laskar FPI Tidak Melanggar HAM' adalah hoaks. Pernyataan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Komnas HAM.  "Belakangan mulai ada penyerangan personal ya ke Komnas HAM yang disampaikan melalui media media sosial," kata Amiruddin di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/12).  Selain itu, beredar informasi rumah penyiksaan atau tempat eksekusi terhadap enam laskar FPI. Komnas HAM memastikan, informasi tersebut tidak benar.  "Saya pikir ini perlu dihentikan yang begini-begini supaya masyarakat tidak tambah bingung tentang persoalan seperti ini," tegas Amiruddin.  Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam juga menegaskan, pihaknya tidak pernah menemukan rumah penyiksaaan terhadap enam laskar FPI. Dia menyebut, setiap informasi yang dikeluarkan berdasarkan proses kronologi dan peristiwa.  “Saya pastikan Komnas HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan, kita masih proses mendetailkan kronologi narasi peristiwa,” ucap Anam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/12/2020/komnas-ham-akan-sampaikan-hasil-investigasi-tewasnya-6-laskar-fpi/">Komnas HAM Akan Sampaikan Hasil Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI</a>  Seperti diketahui, terjadi bentrokan antara polisi dan laskar pengawal Rizieq Shihab di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB. Dalam insiden itu, polisi menembak mati enam orang laskar FPI.  Kronologi kejadian itu simpang siur. Menurut keterangan polisi, anggota Polri terpaksa menembak laskar FPI karena mendapat perlawanan dengan senjata api dan senjata tajam. Karena itu, polisi terpaksa melumpuhkan enam simpatisan FPI.  Sedangkan, menurut pihak FPI, keterangan polisi itu tidak benar. Tetapi para simpatisan FPI yang diserang polisi. Selain itu, mereka juga membantah terkait kepemilikan senjata api.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vp6UKis92EI

Komnas HAM Tegaskan Tak Pernah Temukan Rumah Penyiksaan 6 Laskar FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG20201214001915-1.jpg" alt="Rekonstruksi di titik pertama peristiwa penembakan enam anggota FPI. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Rekonstruksi di titik pertama peristiwa penembakan enam anggota FPI. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memberikan keterangan terbaru, terkait bahan investigasi yang telah dikumpulkan mengenai tewasnya enam laskar khusus pengawal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Komnas HAM sendiri telah meminta keterangan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur hingga orang tua dari korban.  Berdasarkan undangan yang diterima, Komnas HAM akan memberikan keterangan pers pada pukul 11.00 WIB di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Senin (28/12).  Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyampaikan, pihaknya membutuhkan keterangan ahli untuk mendalami sejumlah temuan yang didapat dari proses investigasi. Menurutnya, temuan itu akan dikuatkan berdasarkan telaah para ahli.  "Ada beberapa terkait temuan dan kebutuhan pengungkapan peristiwanya," ucap Anam.  Komnas HAM juga telah menerima dokumen berupa CCTV dari Jasa Marga dan foto enam jenazah dari RS Polri sebelum dilakukan autopsi. Hal ini untuk membuka informasi simpang siur mengenai tewasnya enam simpatisan FPI.  Anam menyampaikan, berbagai keterangan saksi dan dokumen dikumpulkan untuk membuka fakta peristiwa terkait tewasnya enam laskar FPI. Dia berharap, sumber informasi yang didapat bisa menyimpulkan peristiwa sebenarnya.  “Semoga proses yang sangat baik ini, proses yang terbuka ini bisa berkontribusi signifikan terhadap pengungkapan kebenaran terangnya persitiwa. Ini juga satu tahap lagi Komnas HAM yang puzzle-puzzlenya semakin lama semakin terkuak,” pungkas Anam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/12/2020/rekonstruksi-titik-pertama-penembakan-anggota-fpi-di-bundaran-badami/">Rekonstruksi Titik Pertama Penembakan Anggota FPI di Bundaran Badami</a>  Seperti diketahui, terjadi bentrokan antara polisi dan laskar pengawal Rizieq Shihab di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB. Dalam insiden itu, polisi menembak mati enam orang laskar FPI.  Kronologi kejadian itu simpang siur. Menurut keterangan polisi, anggota Polri terpaksa menembak laskar FPI karena mendapat perlawanan dengan senjata api dan senjata tajam. Karena itu, polisi terpaksa melumpuhkan enam simpatisan FPI.  Sedangkan, menurut pihak FPI, keterangan polisi itu tidak benar. Tetapi para simpatisan FPI yang diserang polisi. Selain itu, mereka juga membantah terkait kepemilikan senjata api.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vp6UKis92EI

Komnas HAM Akan Sampaikan Hasil Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG20201214001915-1.jpg" alt="Rekonstruksi di titik pertama peristiwa penembakan enam anggota FPI. Ali Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Rekonstruksi di titik pertama peristiwa penembakan enam anggota FPI. Ali Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI), Aziz Yanuar menyampaikan, enam keluarga laskar khusus pengawam Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab akan dimintai keterangan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pihak keluarga dan FPI akan menjelaskan kronologi peristiwa bentrokan antara Polri dan enam anggota laskar.  "Kami dari tim Kuasa Hukum Keluarga 6 Syuhada korban dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan BHF DPP FPI, rencananya bersama dengan para perwakilan keluarga para Syuhada dan beberapa tokoh nasional akan mendatangi Komnas HAM RI guna memberikan bukti dan penjelasan versi kami," kata Aziz dikonfirmasi, Senin (21/12).  Aziz memastikan, pihaknya mendukung Komnas HAM mengusut secara independen peristiwa tewasnya enam laskar FPI. Dia menduga, terdapat pelanggaran HAM berat dalam peristiwa yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB dini hari.  "Kami bersama para keluarga enam syuhada, para tokoh nasional, para pecinta tegaknya keadilan dan kebenaran siap selalu mendukung dan mengawal Komnas Ham RI untuk mengungkap tuntas dan jelas dugaan kekejian pelanggaran HAM berat terhadap enam syuhada tersebut," tegas Aziz.  Sebelumnya, Komnas HAM telah mengumpulkan berbagai alat bukti dan dokumen terkait peristiwa bentrokan antara Polri dengan laskar khusus pengawal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 pada Senin (7/12) dini hari.  Komnas HAM telah menerima dokumen berupa CCTV dari Jasa Marga dan foto enam jenazah dari RS Polri sebelum dilakukan otopsi. Hal ini untuk membuka informasi simpang siur mengenai tewasnya enam simpatisan FPI.  "Alhamdulillah sampai detik ini kami merasakan ada dokumen informasi, keterangan yang lebih detail lebih dekat," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dikonfirmasi, Jumat (18/12).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/12/2020/hasil-otopsi-6-jenazah-laskar-fpi-terdapat-18-luka-tembak/">Hasil Otopsi 6 Jenazah Laskar FPI, Terdapat 18 Luka Tembak</a>  Anam menyampaikan, berbagai keterangan saksi dan dokumen yang dikumpulkan untuk membuka fakta peristiwa terkait tewasnya enam laskar FPI. Dia mengharapkan, sumber informasi yang didapat bisa menjadi menyimpulkan peristiwa sebenarnya.  "Semoga proses yang sangat baik ini, proses yang terbuka ini bisa berkontribusi signifikan terhadap pengungkapan kebenaran terangnya persitiwa. Ini juga satu tahap lagi Komnas HAM yang puzzle-puzzlenya semakin lama semakin terkuak," pungkas Anam.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E1-Iz32_8vE

6 Keluarga Laskar FPI Akan Dimintai Keterangan Oleh Komnas HAM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penembakan Laskar FPI

Berita Terkini