<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rencana-Penerapan-ERP-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai kritik dari berbagai kalangan. Sebab, ERP bisa diterapkan efektif harus melalui kajian yang merepresentasikan perilaku mobilitas publik.  Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta harus mengkaji ulang beberapa poin penting dan tidak terpaku pada opsi ERP saja. Salah satunya adalah pemilihan 25 ruas jalan yang harus mensyaratkan lebar jalur yang ada.  “Yang paling penting, di ruas jalan tersebut sudah ada transportasi publik yang memenuhi syarat seperti dekat lokasi perkantoran. Tujuan utamanya tentu adalah untuk mengurai kemacetan lalu lintas sehingga mendorong masyarakat untuk pindah ke angkutan umum,” ungkap Nirwono kepada wartawan, Senin (13/2).  Sejauh ini, menurut Nirwono, baru ada beberapa ruas jalan yang paling siap fasilitas angkutan publiknya. Seperti Jalan Sudirman-Thamrin, MT Haryono, Gatot Subroto, dan Rasuna Said. Sementara di beberapa ruas jalan lain masih ada permukiman sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut akan merasa dirugikan.  Yang juga harus diperhatikan adalah sasaran ERP ini adalah warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara warga di luar Jabodetabek yang hanya sesekali melewati jalan tersebut, kemungkinan tidak punya aplikasi ERP di kendaraannya.  “ERP ini sebaiknya jangan diberlakukan dulu di lokasi-lokasi yang ada permukimannya. Masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun di situ dan belum tentu menggunakan transportasi publik pasti akan komplain. Pertanyaannya, apakah kalau ERP ini diterapkan, kemacetan akan berkurang? Belum tentu juga kan,” jelas Nirwono.  Nirwono mengatakan, sejatinya ada beberapa opsi lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah pengenaan biaya parkir progresif. Misalnya, untuk tarif parkir yang lokasinya berada semakin ke pusat kota, maka tarif parkirnya semakin mahal. Selain itu, juga perlu disediakan kantong-kantong parkir yang nyaman dan dekat dengan transportasi publik.  “Jadi ada alternatif-alternatif lain yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat mana nanti yang bisa menekan atau mengurai kemacetan lalu lintas,” imbuh Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti ini.  Untuk diketahui, rencana penerapan ERP masih terus menuai pro-kontra. Tak hanya di sisi warga, fraksi-fraksi di DPRD pun masih melakukan pembahasan. Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sebelumnya bahkan sudah menyatakan penolakannya.  Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail setelah didesak massa aksi yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) untuk menegaskan sikap fraksi terhadap aturan yang masih dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) itu.  “Menyambung pernyataan sikap fraksi PKS DPRD DKI Jakarta yang telah disampaikan beberapa hari lalu, bahwa fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak (ERP),” ujar Ismail di hadapan massa aksi, Rabu (25/1).  Pernyataan sikap itu sontak membuat massa aksi bersorak kegirangan. Ismail kemudian meminta dukungan kepada warga agar dapat memperjuangkan sikap penolakan tersebut di kursi parlemen.

Pengamat Sebut ERP Tak Begitu Saja Kurangi Kemacetan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Target-Penerapan-MRT-020320-hma-21.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) dianggap hanya akan memindahkan kemacetan di ruas jalan lain yang tidak terdampak kebijakan tersebut. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yakin bahwa secara rasional, pilihan terbaik warga jika ERP diterapkan bukan mencari jalan alternatif, tetapi memilih menggunakan transportasi umum.  Pasalnya, ia mengatakan bahwa dengan menggunakan transportasi umum, warga lebih efisien dalam bermobilitas ke arah yang dituju. Dengan teknologi yang digunakan di transportasi umum saat ini, kalkulasi waktu sudah dapat dijadikan rujukan.  "Kita tidak bisa memprediksi jam berapa kita tiba di suatu titik tujuan, tetapi dengan menggunakan angkutan umum yang ada, saat ini kami bisa menjamin 30 menit atau satu jam kemudian bisa sampai," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/1).  Ia mencontohkan pada Bus Transjakarta. Syafrin mengatakan bahwa layanan bus itu sudah dijaga agar tiap koridor disterilisasi agar tepat waktu.  "Demikian pula halnya menggunakan MRT, LRT, dan juga KRL misalnya," tegasnya.  "Bahkan rencana pada tahun ini akan dioperasionalkan LRT Jabodebek mulai dari Cibubur menuju Dukuh Atas, begitu pula dari kawasan Bekasi Timur ke Dukuh atas," sambung Syafrin.  Dengan begitu, ia mengklaim bahwa fasilitas angkutan umum di Jakarta sudah siap menampung warga yang terbiasa menggunakan transportasi pribadi untuk beralih untuk mengurai kemacetan.  "Artinya dari sisi kapasitas angkutan umum, baik itu dari kapasitas dan kualitasnya ini tentu terus ditingkatkan oleh pemerintah. Baik itu didalam Jakarta maupun di wilayah Jabodetabek," tandasnya.  Sebelumnya, Rencana penerapan jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) terus menuai pro kontra. Ada banyak pendapat terhadap sistem pengendalian lalu lintas itu jika diterapkan.  Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak penerapan sistem pengendalian lalu lintas di Ibu Kota. Alasannya, cuma memindahkan kemacetan lalu lintas ke tempat lain.  Ia mencontohkan penerapan ganjil genap di Jakarta. Pada jam tertentu kemacetan lalu lintas terasa di ruas jalan yang tidak terkena ganjil genap. Begitu juga dengan ERP nantinya.  “Ganjil genap saat berlaku, banyak kendaraan yang lewat jalur alternatif,” terangnya.

Penerapan ERP Disebut Hanya Pindahkan Kemacetan, Ini Jawaban Dishub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/erp-tak-kunjung-diterapkan-ini-alasan-kadishub-dki_m_205510.jpeg" alt="ERP" width="100%">
<figcaption>ERP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga kini penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) belum bisa dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini karena adanya kendala yang dirasakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengakui adanya kendala dalam penerapan ERP. Yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta agar Pemprov DKI Jakarta agar merevisi Pergub nomor 149 tahun 2016. Isi dari pergub tersebut adalah tentang ERP yang harus teruji di negara lain, sebelum diterapkan di Indonesia. "Memang ini aneh pak. Waktu Pergub yang pertama kita disitu mencantumkan teknologinya. Karena memang faktanya teknologi ERP di dunia ini yang memang ada cuman itu doang. Kalau memang ada satelit, GPS segala macem itu katanya masih akan ada periodenya lagi nanti. Saat ini sekarang nih belum ada itu doang, SRP sama SRX," kata Andri ketika rapat dengan jajaran Komisi B DPRD DKI, di Gedung DPRD DKI, Rabu (18/4). Kadishub sendiri juga mengakui apabila Pemprov DKI belum bisa menerepakan atau menjalankan rekomendasi dari KPPU. Karena ERP ini sangatlah baru di Jakarta, maka harus ada ERP di negara lain yang sudah teruji teknologinya. "Pasal 15 khususnya di huruf a, itu saya bilang, kami bilang, karena kita yang baru pertama kali, teknologi yang digunakan telah digunakan di negara-negara di dunia. Kita kan baru, nggak boleh sembarangan," tukas Andri. Alasan lain yang membuat program ERP yang belum berajalan adalah masalah keuangan. Andri menyampaikan ERP akan dibeli dengan menggunakan uang rakyat. Sehingga harus dibeli dengan hati-hati baik dari sisi teknologi atau dari sisi keuangan itu sendiri. "Alasan kami tidak menginginkannya? Karena ini menyangkut uang rakyat. Kalau kita mengambil uang rakyat pakai teknologi yang abal-abal, mati kita pak. Disitulah yang dia (KPPU) kekeuh untuk mengganti itu," kata Andri sedikit mengeluh saat rapat. Meskipun begitu, Andri juga sangat memahami apabila perusahaan yang membuat dan menyediakan teknologi ERP itu belum banyak dan sulit untuk didapat. Hal itu, juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya penerapan sistem ERP di Jakarta. "Masalah ERP ini seksi banget nih. Sebenarnya yang gagal lelang itu sekali, itu pun karena peserta yang memenuhi syarat cuma dua, karena kan aturannya tiga," pungkas Andri.

ERP Tak Kunjung Diterapkan, Ini Alasan Kadishub DKI

penerapan erp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penerapan erp

Berita Terkini

Pengamat Sebut ERP Tak Begitu Saja Kurangi Kemacetan di Jakarta

Penerapan ERP Disebut Hanya Pindahkan Kemacetan, Ini Jawaban Dishub

ERP Tak Kunjung Diterapkan, Ini Alasan Kadishub DKI

Download Aplikasi JawaPos.com