Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/Screenshot_26-11-2025_14855_wwwinstagramcom-1-4158048440.jpeg" alt="Bandara di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah jadi sorotan karena diduga tidak ada perwakilan otoritas negara. (IG @jurnalmiliter)" /> JawaPos.com - Kabar terbaru datang dari Bandara IMIP Morowali di Sulawesi Tengah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah mencabut status khusus yang memungkinkan bandara tersebut melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri. Pencabutan status ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025, melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri. Peraturan baru ini secara otomatis menganulir Keputusan Menteri sebelumnya. "Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan atau ke Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian dikutip dari KM 55. <h2>Dua Bandara Khusus Dicoret dari Daftar</h2> Sebelumnya, dalam KM 38 Tahun 2025, terdapat tiga bandar udara khusus yang diizinkan untuk melayani rute internasional dalam kondisi tertentu dan bersifat sementara, yakni: <ol> <li>Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Riau.</li> <li>Bandar Udara Khusus Weda Bay, Maluku Utara.</li> <li>Bandar Udara Khusus IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah.</li> </ol> Namun, dalam Kepmen terbaru (KM 55 Tahun 2025), Kemenhub hanya menyisakan satu bandar udara khusus yang memiliki izin tersebut, yaitu Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Keputusan ini sekaligus mengeliminasi Bandara Khusus Weda Bay Malut dan Bandara Khusus IMIP Morowali dari daftar bandara yang dapat melayani penerbangan internasional sementara. <h2>Bantahan Kemenhub Soal Isu Bandara Ilegal</h2> Pencabutan status khusus ini muncul di tengah perhatian publik sebelumnya mengenai legalitas operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Perhubungan telah menegaskan bahwa Bandara IMIP di Bahodopi, Morowali, adalah bandara resmi yang terdaftar di pemerintah dan beroperasi sesuai otoritas negara. Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, menyebut pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan mengirim personel ke lokasi untuk mengawasi operasional dan memastikan semuanya sesuai aturan. "Kami sudah menempatkan beberapa personel di sana, dari bea cukai, kepolisian, hingga Ditjen Otoritas Bandara," ujar Suntana. Ia juga dengan tegas membantah isu bandara yang dianggap ilegal. "Bandara IMIP itu terdaftar. Enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar," klaim Suntana.

Kemenhub mencabut status khusus Bandara IMIP Morowali sejak Oktober, hanya menyisakan satu bandara internasional di Riau.

Bandara IMIP Morowali Tak Bisa Lagi Layani Penerbangan Luar Negeri, Status Penerbangan Khusus Dicabut

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-06-at-16.08.42.jpeg" alt="Kepala BNPB Doni Monardo - BNPB" /> JawaPos.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendapat sorotan dari berbagai pihak kemarin (6/5). Pemicunya, dia menyampaikan bahwa angkutan umum darat, udara, laut, dan kereta api masih diizinkan beroperasi. Pernyataan tersebut dianggap bertolak belakang dengan aturan Kemenhub yang melarang angkutan umum beroperasi sampai Juni. Selain itu, kata Ani, sapaan Sri Mulyani, konsumsi masyarakat di Jakarta dan Jawa berkontribusi hingga 50–55 persen terhadap total konsumsi di Indonesia.  Menhub yang baru sembuh dari Covid-19 itu juga dinilai mementahkan kebijakan larangan mudik yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Pernyataan kontroversial Menhub disampaikan saat rapat dengan Komisi V DPR kemarin. Dia menjelaskan tentang ketentuan penggunaan angkutan umum. Misalnya, ketika ada tugas kerja, seseorang boleh bepergian menggunakan angkutan umum.  Dia mencontohkan anggota DPR yang bisa pulang ke dapil masing-masing. Budi pun mengaku bisa pulang ke tanah kelahirannya di Palembang selama bukan untuk mudik, melainkan melihat LRT Sumsel. Relaksasi angkutan tersebut dilakukan selama mematuhi protokol kesehatan. ”BNPB dan Kemenkes yang menentukan,” ucapnya.  Statemen itulah yang akhirnya memantik sorotan. Anggota Komisi V DPR Irwan merasa aneh dengan sikap Menhub. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah lebih mementingkan perekonomian daripada penyelamatan rakyat. ’’Jadi, relaksasi tranportasi hanya untuk penyelamatan ekonomi. Itu dikatakan sendiri oleh Menhub,’’ tuturnya. Menurut dia, kebijakan itu jelas tidak sejalan dengan pidato Presiden Jokowi terkait larangan mudik tahun ini. ’’Sebenarnya kita mau seperti apa sih ini?’’ sindirnya.  Wasekjen Partai Demokrat itu menegaskan, saat ini pemerintah daerah dan masyarakat bersemangat memutus mata rantai Covid-19. Sampai-sampai jalan tikus pun ditutup. ’’Tapi, hari ini kita dipertontonkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah yang tidak serius,’’ terang legislator asal dapil Kalimantan Timur itu. Dia meminta pemerintah konsisten antara kata dan perbuatan agar tidak menimbulkan kebingungan di daerah. Pemerintah daerah sudah habis-habisan membiayai penanganan korona, tapi sikap pemerintah pusat malah tidak jelas. ’’Hari ini tempe, besok kedelai, besoknya lagi tempe. Tidak ada teladan untuk dicontoh daerah,’’ sindirnya.  Sorotan juga datang dari Organda. Kepala Korwil 2A DPP Organda Shafruhan Sinungan mengatakan, perubahan-perubahan tersebut berpotensi membingungkan banyak pihak. Dia meminta para pejabat tidak asal bicara. Apalagi yang kaitannya dengan masyarakat. ”Menteri itu semprul, terlalu cepat mengekspos kebijakan yang belum matang,” ungkap dia ketika diwawancarai Jawa Pos kemarin.  Menurut Shafruhan, Organda juga belum sempat diajak bicara. ”Apakah Organda dilibatkan? Tidak,” tegas dia. Padahal, bila angkutan umum diperbolehkan beroperasi lagi, pihaknya harus melakukan berbagai persiapan. Walau dengan ketentuan dan protokol yang ketat, dia menyebutkan bahwa untuk saat ini pihaknya tetap merasa lebih aman bila pengoperasian angkutan umum antardaerah distop.  Karena sorotan yang kemarin terus berdatangan, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati akhirnya memberikan klarifikasi. Dia menegaskan bahwa mudik tetap dilarang. ”Yang ada hanya pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,” kata Adita.  Dia menerangkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mereka yang diizinkan bepergian harus sesuai dengan kriteria yang tertulis dalam SE tersebut. Hal itu, menurut dia, juga selaras dengan Permenhub 18/2020 dan Permenhub 25/2020. ”Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi di semua moda, baik darat, laut, udara, maupun kereta api,” ujarnya. Layanan transportasi itu akan diberlakukan hari ini pukul 00.00.  Gugus Tugas Terbitkan Surat Edaran  Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan bahwa mudik tetap dilarang. Tidak ada kelonggaran. ’’Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau ada kelonggaran. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan mudik. Artinya, mudik dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!” ujar Doni yang berpangkat letnan jenderal TNI-AD itu.  Meski demikian, pemerintah mengeluarkan daftar pengecualian. Orang-orang yang memenuhi kriteria tetap diizinkan melakukan perjalanan antarwilayah dalam masa larangan mudik. Daftar pengecualian tersebut tertuang dalam SE Nomor 4 Tahun 2020. Antara lain, ASN atau personel yang bekerja pada lembaga yang terlibat dalam layanan penanganan Covid-19. Misalnya, petugas kesehatan, petugas keamanan, serta personel yang mendukung pelayanan kebutuhan dasar dan ekonomi masyarakat.  Masyarakat biasa yang salah satu anggota keluarga intinya (ayah, ibu, suami/istri, anak, saudara kandung) mengalami sakit keras atau meninggal juga diperbolehkan melakukan perjalanan. Hal itu juga berlaku pada pekerja migran Indonesia (PMI), mahasiswa yang kuliah di luar negeri, serta pemulangan WNI dengan alasan khusus.  Doni mengatakan, SE itu diterbitkan karena larangan perjalanan secara total bisa menghambat percepatan penanganan Covid-19. Misalnya, mengganggu pengiriman alat kesehatan ke daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, ada problem keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung gugus tugas daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum.  Selain itu, beberapa pelayanan kebutuhan dasar mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan, terutama hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.  <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/tenaga-kesehatan-750x525.jpg" alt="Photo" /> SANTAI SEJENAK: Petugas medis beristirahat setelah melakukan rapid test Covid-19 kepada warga yang melintas di Terowongan Kendal, Jakarta, Rabu (6/5). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Sementara itu, terbitnya SE gugus tugas itu direspons maskapai dengan menyiapkan layanan penerbangan. Garuda Indonesia bahkan menyatakan bahwa mulai hari ini (7/5) pihaknya membuka kembali reservasi penerbangan melalui channel penjualan resmi. ”Layanan penerbangan akan dioperasikan dengan merujuk pada ketentuan kriteria masyarakat yang dapat mengakses layanan transportasi pada masa pandemi, sesuai dengan kebijakan gugus tugas,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra kemarin.  Irfan menjelaskan bahwa Garuda Indonesia menerapkan prosedur penerimaan dan screening penumpang yang sangat ketat. Antara lain, melalui pemberlakuan ketentuan penyertaan surat keterangan sehat dan negatif korona dari rumah sakit. ”Bagi penumpang dengan tujuan perjalanan dinas, harus dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kantor dan surat tugas dari kantor maupun instansi terkait, penyertaan surat pernyataan tidak mudik, atau surat keterangan tertulis alasan melakukan perjalanan,” ujarnya.  Pada bagian lain, Lion Air Group yang semula sempat menginformasikan akan membuka layanan operasional dengan perizinan khusus atau exemption flight mulai Minggu lalu (3/5) mengonfirmasi ulang bahwa rencana tersebut masih mengalami penyesuaian. ”Penyesuaian yang dimaksud yakni penundaan operasional exemption flight Lion Air Group hingga pemberitahuan selanjutnya. Penundaan terjadi karena dibutuhkan persiapan-persiapan yang lebih komprehensif agar maksud dan tujuan pelaksanaan penerbangan tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan berlaku,” ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro.  Upaya mudik bukan hanya dilakukan WNI dalam negeri. Sejumlah WNI di luar negeri (LN) juga berbondong-bondong pulang ke tanah air. Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menuturkan, semenjak 10 April hingga 3 Mei 2020 terdapat 1.160 WNI nonresiden atau pemilik visa jangka pendek yang tertunda kepulangannya dari luar negeri. Dari angka tersebut, 760 orang sudah kembali ke Indonesia. ”Dengan demikian, masih terdapat 363 orang yang masih perlu kita fasilitasi pemulangannya ke tanah air,” ujarnya. Jumlah tersebut di luar anak buah kapal (ABK) WNI.  Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu Judha Nugraha menambahkan, hingga saat ini jumlah ABK WNI masih sangat dinamis. Data terakhir yang dihimpun dari perwakilan di LN menyatakan bahwa ada sekitar 23 ribu ABK WNI yang bekerja di 190 kapal. Sekitar 12 ribu di antara mereka telah kembali ke tanah air. ”Mereka ini yang berpotensi terdampak Covid-19. Sehingga banyak operator yang berniat untuk menghentikan operasionalnya,” kata dia. Namun, tidak semua awak kapal memilih pulang. Ada yang menyatakan ingin tetap bekerja di kapal.  Diakui, meski di tengah pandemi saat ini, pemerintah tidak bisa melarang WNI kembali ke tanah air. Hal tersebut menjadi amanat UU Keimigrasian, yakni WNI tak dapat ditolak pulang. Kendati begitu, Judha menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mengantisipasi hal tersebut.  ”Tadi pagi sudah vidcon dengan Kemenkes. Sepakat untuk memperbaiki protokol kesehatan bagi mereka yang baru kembali,” tegasnya. Proses pemeriksaan bagi mereka yang kembali dari LN bakal diperketat dalam rangka mencegah penularan. Selain pemeriksaan kesehatan biasa, mereka akan dites swab atau rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatannya. ”Jadi, kita selalu membuka pintu. Tapi, kami juga tetap mengimbau, WNI di LN yang tidak dalam kondisi memaksa sebaiknya tetap di sana,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Doni Monardo: Saya Tegaskan, Mudik Tetap Dilarang, Titik!

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/penumpang-keluhkan-harga-tiket-yang-belum-diturunkan_m_.jpg" alt="Ilustrasi maskapai penerbangan Lion Air." /> JawaPos.com - Lion Air Group melakukan penundaan terhadap rencana penerbangan untuk layanan operasional dengan perizinan khusus (exemption flight) pada rute domestik. Semula, penerbangan tersebut akan mulai dilaksanakan per hari ini, Minggu (3/5).  Penundaan ini akan dilakukan penyesuaian, di mana hal tersebut terjadi karena membutuhkan persiapan yang lebih komprehensif. Dengan maksud, tujuan pelaksanaan penerbangan tetap berjalan sesuai ketentuan berlaku serta memenuhi unsur-unsur keamanan dan keselamatan penerbangan, termasuk tidak menyebabkan penyebaran Covid-19.  "Lion Air Group secara menyeluruh selalu berkoordinasi bersama regulator serta berbagai pihak terkait, dengan harapan penerbangan yang akan dilaksanakan dapat beroperasi lancar," terang Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro melalui keterangan tertulisnya.  Adapun, layanan operasional perizinan khusus ini di maksudkan guna melayani pebisnis bukan untuk 'mudik'. Seperti untuk pimpinan lembaga tinggi negara, tamu kenegaraan, penerbangan khusus repatriasi (repatriasi) yang melakukan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).  "Kemudian, operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat, angkutan kargo dan operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal Perhubungan Udara," terangnya.  Bagi calon tamu atau penumpang yang sudah membeli tiket pesawat udara atau memiliki reservasi perjalanan, dapat melakukan proses pengembalian (refund).  "Melalui Kantor Penjualan Tiket (Ticketing Town Office) Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia, layanan call center 021-6379 8000 dan saluran pembelian lainnya di mana calon penumpang membeli tiket," tambah Danang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AcM6tkhdp5I  https://www.youtube.com/watch?v=v62gOEyiP30  https://www.youtube.com/watch?v=wO4kZoxcUT8

Tunda Jadwal Penerbangan Khusus, Penumpang Lion Air Group Bisa Refund