Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/unnamed-26-1265086397.png" alt="&nbsp;Ilustrasi ramadhan. (freepik)" /> JawaPos.com &ndash; Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjelaskan alasan penggunaan posisi hilal di kawasan Alaska sebagai rujukan dalam penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Sebab, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Muhamad Rofiq Muzakkir, mengakui keputusan tersebut memantik diskusi kritis di tengah masyarakat. Salah satu pertanyaan yang muncul ialah bagaimana mungkin umat Islam di Indonesia memulai puasa, sementara parameter hilal di lokasi rujukan (Alaska) baru terpenuhi belasan jam kemudian. &ldquo;Keberatan ini wajar terjadi akibat benturan antara logika kalender lokal yang berbasis visibilitas langsung dengan logika kalender global yang bersifat sistemik,&rdquo; kata Rofiq dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2). Ia menegaskan pentingnya memahami logika syar&rsquo;i dan astronomis Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) secara proporsional. Setidaknya ada lima alasan utama yang mendasari keputusan tersebut. Pertama, Konsep Satu Hari Satu Tanggal (Single Global Day). Rofiq menjelaskan perlunya membedakan antara &ldquo;waktu&rdquo; (jam/siang-malam) dan &ldquo;tanggal&rdquo; (sistem administrasi hari). KHGT tidak mengubah kewajiban puasa yang tetap dilaksanakan dari fajar hingga magrib sesuai waktu setempat. Dalam sistem ini, bumi dipandang sebagai satu kesatuan matra waktu. Siklus hari dimulai dari Garis Tanggal Internasional (International Date Line) di Samudra Pasifik, bergerak ke barat melewati Selandia Baru, Australia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan berakhir kembali di Pasifik dekat Alaska. Karena itu, jika parameter keterlihatan bulan terpenuhi di mana pun sebelum siklus hari berakhir&mdash;meskipun di wilayah paling barat seperti Alaska&mdash;maka keberadaan hilal tersebut menjadi validasi hukum bagi seluruh penduduk bumi pada tanggal yang sama. &ldquo;Jadi, 17 Februari dipandang sebagai satu hamparan waktu global. Ketika syarat terpenuhi di ujung hari (Alaska), status bulan baru berlaku untuk seluruh zona waktu dalam satu putaran hari tersebut, termasuk Indonesia,&rdquo; tegasnya. Kedua, aspek syariah yakni Ittihadul Mathali&rsquo; dan Kesatuan Matra. Secara syar&rsquo;i, KHGT menerapkan prinsip Ittihadul Mathali&rsquo; (kesatuan tempat terbit) dalam skala global. Dalam fikih Muhammadiyah sebelumnya dikenal konsep Wilayatul Hukmi, yakni hilal yang wujud di satu daerah dapat berlaku untuk seluruh wilayah negara. Sebagai contoh, hilal yang terlihat di Aceh dapat menjadi dasar awal puasa bagi umat Islam di Maluku atau Papua. KHGT memperluas konsep ini menjadi Wilayatul Ardh (kesatuan wilayah bumi), yang dalam istilah teknis disebut naql imkan al-rukyah&mdash;mentransfer visibilitas hilal secara global. Rofiq menyatakan, perintah Nabi Muhammad saw untuk berpuasa karena melihat hilal dipahami sebagai seruan kepada umat Islam sebagai satu kesatuan global, bukan terfragmentasi secara lokal. Ketiga, logika hisab dan isu &ldquo;Mundur Waktu&rdquo;. Menjawab kekhawatiran bahwa Indonesia berpuasa sebelum hilal &ldquo;wujud&rdquo; di Alaska, Rofiq menekankan bahwa hisab merupakan instrumen kepastian (qath&rsquo;i). Hisab tidak bergantung pada realisasi peristiwa secara langsung, melainkan pada kepastian terjadinya peristiwa tersebut. Menurutnya, memulai puasa lebih awal di Indonesia bukan berarti mendahului takdir, melainkan karena perbedaan rotasi bumi yang menempatkan Indonesia pada zona waktu lebih awal. &ldquo;Pengetahuan pasti bahwa pada waktunya di Alaska hilal akan memenuhi syarat sudah cukup menjadi landasan hukum yang sah sejak pagi hari di Indonesia. Validitas hukumnya berlaku untuk satu putaran hari secara utuh,&rdquo; jelasnya. Keempat, konvergensi dengan Kalender Ummul Qura. Ia meluruskan bahwa penetapan 18 Februari tidak semata bergantung pada Alaska. Secara faktual, Kalender Ummul Qura di Arab Saudi kemungkinan besar juga menetapkan 1 Ramadan pada tanggal yang sama. Hal itu karena Kalender Ummul Qura menggunakan kriteria lebih longgar, yakni bulan terbenam setelah matahari (moonset after sunset) tanpa syarat ketinggian minimum. Pada 17 Februari petang di Makkah, bulan sudah berada di atas ufuk, sehingga berpotensi masuk bulan baru. Muhammadiyah menyebut Alaska sebagai bentuk konsistensi terhadap kriteria hasil Kongres Internasional Penyatuan Kalender 2016, yang mensyaratkan visibilitas ilmiah minimal tinggi 5 derajat dan elongasi 8 derajat. "Kriteria tersebut telah diterima secara resmi melalui Musyawarah Nasional Tarjih 1447 H/2024 M di Pekajangan, Pekalongan, dan ditanfidz oleh PP Muhammadiyah pada 1445 H/2025 M," urainya. Kelima, historisitas dan kematangan ijtihad. Rofiq menegaskan penerapan KHGT bukan keputusan mendadak, melainkan hasil ikhtiar intelektual hampir dua dekade. Kajian penyatuan kalender telah dimulai sejak 2007, ketika Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, Din Syamsuddin, menjadi inisiator. Pada tahun tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menggelar simposium internasional bertajuk The Effort Towards Unifying the Islamic International Calendar di Jakarta. Forum tersebut menghadirkan pakar astronomi dan kalender Islam dunia, seperti Prof. Dr. Muhammad Ilyas dari Malaysia dan Dr. Jamaluddin Abdurraziq dari Maroko. Setelah melalui proses verifikasi panjang selama sekitar 19 tahun, sistem KHGT resmi diberlakukan pada 2025. Ramadan 1447 H (2026 M) menjadi momentum pertama penerapan sistem kalender global tersebut. &ldquo;Keputusan ini adalah buah ijtihad panjang yang telah ditanam dan dirawat sejak era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin,&rdquo; ungkap Rofiq. Rofiq menambahkan, peralihan menuju sistem kalender global menuntut perubahan cara pandang dari pendekatan lokal menuju kesadaran sebagai satu komunitas umat global. &ldquo;Keputusan berpuasa pada 18 Februari bukan mendahului alam, melainkan wujud ketaatan pada sistem hisab yang memberikan kepastian ilmu dan komitmen pada persatuan matra di seluruh muka bumi,&rdquo; ujarnya. Ia pun berharap, umat Islam dapat memahami konstruksi pemikiran tersebut sehingga dapat menyongsong Ramadan 1447 H dengan penuh keyakinan. Lebih jauh, penerapan Kalender Hijriyah Global Tunggal dinilai sebagai ikhtiar untuk menghadirkan sistem penanggalan Islam yang unifikatif dan mempersatukan umat Islam secara global setelah lebih dari 14 abad penantian. &ldquo;Ini adalah upaya melunasi &lsquo;hutang peradaban&rsquo; umat Islam untuk memiliki satu sistem kalender yang menyatukan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjelaskan alasan penggunaan posisi hilal di kawasan Alaska sebagai rujukan dalam penetapan awal Ramadan

Muhammadiyah Beberkan Alasan Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Berbasis Fakta Astronomi di Alaska

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/FotoJet-12-2884535203.jpg" alt=" Jadwal puasa ramadhan dan Idul Fitri 1447 H Muhammadiyah lebih awal (Freepik)" /> JawaPos.com - Berbeda dari NU, Muhammadiyah sudah mengetahui hari pertama Ramadhan 1447 Hijriah dari jauh-jauh hari karena menggunakan metode hisab hakiki dalam proses menentukan hari-hari besar dalam Islam. Pimpinan Pusat Muhammadiyah&nbsp;resmi menetapkan&nbsp;1 Ramadhan 2026 jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini dilakukan Muhammadiyah dengan berpedoman pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Keputusan Muhammadiyah menetapkan hari pertama Ramadhan 2026 jatuh pada 18 Februari sudah sejak tahun lalu, tepatnya pada Oktober 2025. Keputusan tersebut tercantum dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025. "Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026 dan berlaku serentak secara global," demikian pengumuman Muhammadiyah berdasarkan keterangan di laman website resminya, muhammadiyah.or.id. Dalam penetapan hari-hari besar Islam, termasuk 1 Ramadhan 2026, Muhammadiyah tidak berpatokan pada hilal di sejumlah wilayah atau beberapa negara. Muhammadiyah menganut sistem kesatuan matla' atau tanpa pembagian zona-zona regional. Dengan cara ini, terpenuhinya parameter di satu wilayah di dunia, menjadikannya berlaku bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. "Kalau masih memakai wujudul hilal lokal, Indonesia memang akan memulai Ramadhan pada 19 Februari. Tapi karena kita sudah menggunakan KHGT, maka keterpenuhan parameter di Alaska ditransfer secara global," papar anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Rahmadi Wibowo, dalam keterangannya. Sementara bagi NU dan Pemerintah, penetapan tanggal 1 Ramadhan harus berdasarkan pada penglihatan pandangan mata akan hilal. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) dan NU rencananya akan menggelar sidang isbat untuk menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 2026 pada Selasa, 17 Februari 2026.

Berbeda dari NU, Muhammadiyah sudah mengetahui hari pertama Ramadhan 1447 Hijriah dari jauh-jauh hari karena menggunakan metode hisab hakiki

Muhammadiyah Tetapkan Hari Pertama Ramadhan Jatuh Pada 18 Februari 2026

penetapan 1 ramadhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penetapan 1 ramadhan

Berita Terkini

Muhammadiyah Beberkan Alasan Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Berbasis Fakta Astronomi di Alaska

Muhammadiyah Tetapkan Hari Pertama Ramadhan Jatuh Pada 18 Februari 2026

Download Aplikasi JawaPos.com