<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/KEMNAKER-22-A-869439302.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024. Hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 Gubernur telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing. &ldquo;Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuan upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur,&rdquo; kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (21/11/2023). Ida mengatakan, dari 30 provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang menetapkan UMP 2024 tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Adapun Gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Ia pun menekankan bahwa hari ini, 21 November 2023, adalah batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. Pihaknya pun akan memberikan waktu kepada gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pukul 23.59 WIB. &ldquo;Kepada provinsi lain yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum sebelum 23.59 WIB,&rdquo; tegasnya.

Kemnaker mencatat hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 Gubernur telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

Kemnaker Apresiasi Gubernur yang Telah Tetapkan UMP 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/tenaga-kerja-indonesia-didominasi-masyarakat-berpendidikan-rendah_m_210574-560x352-1.jpeg" alt="Pekerja disebuah pabrik garmen. Ilustrasi pengusaha minta Kemnaker terbitkan aturan no work no pay. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja disebuah pabrik garmen. Ilustrasi pengusaha minta Kemnaker terbitkan aturan no work no pay. (JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah provinsi telah mengumumkan patokan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 pada hari ini, Senin (28/11). Hal ini sesuai dengan perintah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.  “Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 28 November 2022 (hari ini),” bunyi Pasal 13 Ayat (1) dan (2), dikutip Senin (28/11).  Lebih lengkap, berikut ini daftar UMP 2023 di 6 provinsi di Indonesia dari DKI Jakarta hingga Sulawesi Utara yang telah dihimpun JawaPos.com.  1. UMP 2023 Provinsi Sulawesi Utara Gubernur Olly Dondokambey, menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara sebesar Rp 3.485.000. Jumlah ini naik sebesar 5,24 persen atau Rp 174.277 dari UMP tahun ini Rp 3.310.723.  2. UMP 2023 Provinsi Jawa Tengah Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah untuk 2023 naik sebesar 8,01 persen atau Rp 145.234 menjadi Rp 1.958.169 dari sebelumnya Rp 1.812.935.  3. UMP 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat Gubernur NTB Zulkieflimansyah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 naik hingga 7,44 persen atau sebesar Rp 164.195. Artinya, dari UMP yang sebelumnya Rp 2.207.212 naik menjadi Rp 2.371.407.  4. UMP 2023 DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta sudah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 DKI Jakarta naik sebesar 5,6 persen atau Rp 259.944 menjadi Rp 4.901.798 dari sebelumnya Rp 4.641.854.  5. UMP 2023 Jawa Timur Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur disahkan hari ini, Senin (28/11). Pengesahan itu dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam Keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dengan surat Nomor 188/860/KPTS 013/2022, tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Dalam suratnya, Pemprov Jatim mengesahkan kenaikan UMP menjadi Rp 2.040.244,30. Jumlah tersebut naik sebesar 7,86 persen atau Rp 148.677 dari sebelumnya Rp Rp1.891.567.  6. UMP 2023 Daerah Istimewa Jogjakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di Jogjakarta menjadi Rp 1.981.782,39. Nominal ini naik 7,65 persen dari UMP 2022. Kenaikan upah tercatat sebesar Rp. 140.866,86 dari sebelumnya Rp 1.840.915,53.

Daftar UMP 2023 di 6 Provinsi, Jawa Tengah Catat Kenaikan Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>Pertimbangkan Daya Beli dan Kelangsungan Berusaha  JawaPos.com – Ketentuan baru dalam penetapan upah minimum daerah yang berlaku tahun depan seperti adanya faktor alfa menuai banyak sorotan. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa ketentuan dalam Permenaker No 18 Tahun 2022 bertujuan menjaga daya beli pekerja.  Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyatakan, permenaker mengenai penetapan upah minimum provinsi tersebut terbit untuk mengakomodasi aspirasi yang berkembang terkait dampak perekonomian global terhadap perekonomian nasional. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.  ”Kalau kita lihat saat ini, nilai upah minimum (UM) 2022 tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja,” terang dia kemarin (26/11).  Lebih lanjut, Indah menjelaskan, pemerintah berkepentingan untuk menjaga daya beli pekerja. Tujuannya, perekonomian nasional dapat terus bergerak maju. ”Atas alasan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian UM untuk 2023 melalui Permenaker 18/2022,” jelasnya.  Dia juga mengatakan, upah minimum itu sebenarnya telah menjadi bahan bahasan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Di dalamnya ada unsur pengusaha, pekerja, pemerintah, dan pakar atau akademisi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Saran itu tidak serta-merta dilaksanakan, tapi dipertimbangkan lagi oleh pemerintah. ”Untuk memutuskan, pemerintah tentunya perlu mempertimbangkan juga aspek lainnya. Yaitu, terkait aspek sosioekonomi masyarakat,” ucapnya.  Upaya mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat itu diharapkan dapat memberikan jalan tengah dari permasalahan yang memengaruhi daya beli pekerja. Begitu juga permasalahan kelangsungan berusaha.  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dalam kesempatan terpisah memberikan catatan terkait terbitnya aturan itu. Pada permenaker tersebut, ada rumus baru yang ditetapkan untuk menghitung UM tahun depan. Pemerintah memasukkan faktor alfa yang diberi nilai dengan rentang 0,10 sampai 0,30. ”Tidak ada kejelasan tentang nilai alfa ini dan pembatasan nilai alfa tersebut. Mengapa harus ada nilai alfa? Apa dasarnya? Dan mengapa harus dibatasi antara 0,1 sampai 0,3?” katanya.  Selain itu, permenaker tersebut hanya mengatur kenaikan UM 2023. Untuk tahun berikutnya akan kembali ke formula yang diatur di Pasal 26 PP No 36 Tahun 2021.

Kemenaker Sebut Formula Baru UM 2023 sebagai Jalan Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Wapres-Maaruf-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Wapres Berharap Penerapan Batas Atas Fleksibel  JawaPos.com – Ketentuan baru penetapan upah minimum provinsi (UMP) menuai polemik. Khususnya, klausul pembatasan persentase kenaikan. Yaitu, UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen dibandingkan tahun ini.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap ketentuan batas atas upah minimum itu dibuat fleksibel. ”Ya karena maksimal, saya pikir itu mungkin bisa dilakukan musyawarah,” katanya seusai menghadiri silaturahmi pimpinan dan pengurus Baznas se-Jawa Tengah di Solo kemarin (21/11).  Dalam penyusunan upah minimum, kata dia, ada rapat tripartit. Diharapkan ada keputusan yang win-win solution. ”Jadi, karena maksimal, artinya masih bisa ada pembicaraan-pembicaraan. Jadi fleksibel nanti,” tuturnya.  Sebelumnya, sorotan terhadap ketentuan batas maksimum kenaikan gaji 10 persen itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. ”Ini regulasi yang mengatur batas minimum upah, ngapain juga mengatur upah maksimum,” cetusnya.  Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Mirah Sumirat mengingatkan agar para gubernur dapat mengumumkan UMP 2023 sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Apalagi, sudah ada formula dalam Permenaker 18/2022. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk molor meski tak ada sanksi tertulis jika ada keterlambatan. ”Sudah ada rumusnya, tinggal masukin aja,” ungkapnya.  Menurut dia, tahun ini gubernur lebih enak karena sudah ada semacam guidance secara klir bahwa perhitungan UMP tidak mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021. Untuk mekanismenya, kepala daerah tinggal menyerahkan kepada dewan pengupahan daerah di kabupaten/kota dan provinsi.  ”Yang akan mengolah itu depenas yang terdiri atas tiga unsur; pemerintah, buruh, dan pengusaha,” katanya.  Dia mengakui, dengan adanya permenaker UMP, fungsi depenas seolah dihidupkan kembali. Mengingat, selama ini ketika penghitungan UMP menggunakan PP 36/2021, keberadaan depenas mulai dari kabupaten/kota hingga pusat jadi tidak berdaya. Tidak berfungsi sesuai yang diamanatkan.  Sebab, formula perhitungan UMP pada PP 36/2021 seolah mengunci kewenangan mereka. ”Ketika ada permenaker ini, jadi bisa lebih difungsikan kembali untuk sama-sama memutuskan UMP 2023 sesuai dengan permen,” paparnya.

Tidak Ada Alasan Penetapan UMP Molor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ida-Fauziyah-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengumuman besaran upah minimum (UM) 2023 bakal mundur. Hal itu imbas dari perubahan formula penetapan UM 2023 yang tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.  Dalam permenaker tersebut, formula perhitungan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi (PE), inflasi, dan indeks tertentu di daerah tersebut. UM merupakan hasil penjumlahan dari upah minimum tahun berjalan dan perkalian penyesuaian nilai UM dengan upah minimum tahun berjalan.  Sebagai keterangan, nilai penyesuaian nilai UM itu diperoleh dari penjumlahan antara inflasi year-on-year per September dengan perkalian PE provinsi/kabupaten/kota dan alpha. Alpha tersebut merupakan wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,10 sampai 0,30.  ”Yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian nilai upah minimum, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, tidak boleh melebihi 10 persen,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pada Sabtu (19/11).  Hal itu berlaku juga untuk daerah yang mungkin hasil penghitungan penyesuaian nilai UM-nya melebihi 10 persen. Gubernur wajib menetapkan paling tinggi 10 persen. Selain itu, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai UM hanya mempertimbangkan variabel inflasi.  Formula baru itu turut berdampak pada batas akhir pengumuman UM 2023. UM provinsi (UMP) yang biasanya wajib disampaikan pada 21 November mundur hingga 28 November 2022. Sementara itu, UM kabupaten/kota (UMK) yang sejatinya diumumkan pada 30 November diperpanjang hingga 7 Desember 2022.  Ida mengatakan, perubahan jadwal tersebut untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi dewan pengupahan daerah dalam menghitung UM 2023 sesuai formula baru.  Munculnya formula baru, kata Ida, lantaran formula PP 36/2021 dinilai belum dapat mengakomodasi dampak dari kondisi sosioekonomi masyarakat saat ini. UM 2022 tidak seimbang dengan laju kenaikan harga barang yang kemudian mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu kemudian dikhawatirkan akan kembali terjadi pada 2023.  Keputusan Menaker menyingkirkan PP 36/2021 dalam perhitungan penetapan UM 2023 mendapat tanggapan positif. Pasalnya, kebijakan itu menyelamatkan dari kemungkinan kenaikan UM sebatas 1–4 persen saja. ”Paling tidak, dengan rumus baru ini, kenaikan UM 2023 di atas inflasi 2022,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar.  Namun, lanjut Timboel, yang harus jadi catatan adalah UM 2023 akan dihadapkan dengan inflasi 2023. Sehingga Permenaker 18/2022 belum otomatis memastikan daya beli buruh tidak turun di 2023.

Pengumuman Batas Penetapan UMP Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PEKERJA-BURUH-PELABUHAN-SUNDA-KELAPA_MIFTAHULHAYAT-02-1.jpg" alt="Aktivitas pekerja melakukan bongkar muat barang di dermaga pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (16/11/2021).Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menargetkan kepesertaan pekerja informal dalam program bukan penerim" width="100%">
<figcaption>Aktivitas pekerja melakukan bongkar muat barang di dermaga pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (16/11/2021).Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) menargetkan kepesertaan pekerja informal dalam program bukan penerim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak formulasi kenaikan upah minimum (UM) yang dibuat pemerintah. Buruh/pekerja bahkan mengancam mogok massal bila ketentuan tersebut tetap dilaksanakan.  Ada sejumlah alasan yang mendasari penolakan tersebut. Ketua KSPI Said Iqbal mengungkapkan, penggunaan PP 36/2021 dalam penghitungan UM merupakan tindakan inkonstitusional. Sebab, dalam UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, tak disebutkan bahwa penghitungan kenaikan UM akan dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP). ”Formula kenaikan upah minimum dengan istilah batas atas (BA) dan batas bawah (BB) tidak dikenal dalam UU Ciptaker,” ujarnya dalam temu media kemarin (16/11).  Menurut Said, penggunaan UU Ciptaker dan PP 36/2021 itu mencederai hukum. Sebab, saat ini UU Ciptaker sedang menjalani judicial review. Dengan demikian, karena belum berketetapan hukum, seharusnya peraturan masih menggunakan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 78/2015.  Dia menerangkan, buruh sejatinya sudah melakukan survei standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang selama ini menjadi penentu kenaikan UM berdasar UU 133/2003. Dari hasil survei di 10 provinsi, diperoleh rata-rata total KHL 7–10 persen. Lalu, bila menggunakan PP 78/2015 yang mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kenaikan UM minimal 4 persen. ”Dengan demikian, keduanya klop. Kenaikan upah minimum 5–7 persen. Itu dasarnya,” tuturnya.  Sementara itu, respons sebaliknya ditunjukkan kalangan pengusaha. Mereka menilai formulasi UMP yang tertuang dalam PP 36/2021 sudah sesuai dengan kemampuan perusahaan. Peraturan menyatakan bahwa rata-rata penyesuaian UMP di seluruh provinsi sebesar 1,09 persen. ”Angka tersebut adil dengan parameter yang merefleksikan kondisi riil seperti rata-rata konsumsi dan tingkat pengangguran,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.  Menurut Hariyadi, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bisa memicu keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, formulasi UMP kali ini hadir untuk mengurangi disparitas antarwilayah yang terlalu tinggi. ”Dengan demikian, laju pertumbuhan upah minimum di wilayah-wilayah dengan upah relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi wilayah tersebut bisa meningkat,” katanya.  Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Adi Mahfudz menambahkan, penyesuaian UMP pada 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. ”Pengusaha, terutama yang tidak terdampak Covid-19, diharapkan bisa mengikuti regulasi yang ada dalam penyesuaian upah tahun depan,” tegasnya.

Buruh Menolak UMP 2022, Pengusaha Anggap Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-pengumuman-ump-dki-buruh-geruduk-kantor-anies_m_.jpg" alt="Koalisi Buruh datangi Balaikota DKI jelang penetapan UMP DKI Jakarta" width="100%">
<figcaption>Koalisi Buruh datangi Balaikota DKI jelang penetapan UMP DKI Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) serentak di seluruh Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi demo di depan Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Mereka mengaku akan mengawal penetapan UMP di ibu kota. Ketua Gerakan KASBI, Anwar meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak asal dalam menetapkan angka UMP. Dengan tegas, Anwar meminta agar Anies dapat menentang PP 78/2015. "Seharusnya menjadi perhatian menjadi fokus bagi Bapak Gubernur untuk lebih memperhatikan kaum buruh. Cabut PP 78/2015," jelas Anwar di depan Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/11). Anwar pun menyuarakan agar Pemerintah Daerah dapat tetap mempertahankan program dari gubernur sebelumnya yang mensejahterakan masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat tetap sejahtera. "Kami mengkritisi kebijakan yang membatasi gubernur lain yang punya itikad baik memberikan upah layak kepada masyarakat namun dihambat. Kebaikan kok dihambat, mau berniat baik dihalangi," ungkapnya. "Kenaikan listrik, kenaikan BBM kayak layangan diolor tahu-tahu naik turun tidak ada kejelasan bagi kami. Tidak ada kebaikan bagi kami," tegas Anwar. Anwar melihat rendahnya tingkat kenaikan jika dilandaskan PP 78/2015 jelas akan semakin membuat kehidupan buruh semakin sulit. Terlebih subsidi kebutuhan rakyat seperti BBM, pangan dan listrik telah dicabut. Daya beli kaum buruh akan semakin merosot dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional. Penelesuruan JawaPos.com, demo buruh ke Balaikota jelang penetapan UMP untuk tahun ini baru pertama kali dilakukan. Padahal sebelumnya buruh selalu mengawal dalam setiap pembahasan UMP yang digelar oleh Dewan Pengupahan. Aksi buruh di Balaikota pada tahun-tahun sebelumnya lebih dari satu kali.

Jelang Pengumuman UMP DKI, Buruh Geruduk Kantor Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65893_85014_buruh-pulang-kerja.jpg" alt="ILustrasi para pekerja di salah satu pabrik di Batam pulang kerja. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILustrasi para pekerja di salah satu pabrik di Batam pulang kerja. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Usulan Upaya Minimum Kota (UMK) yang diserahkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam ditolak Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Penolakan itu akibat dari usulan UMK yang diberikan ke gubernur itu dalam dua versi, yakni berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015, sebesar Rp 3.241.125 dan berdasarkan usulan buruh, Rp 3.498.118. &quot;Usulan UMK kita dikembalikan hari ini. Tadi saya baru dapat laporan,&quot; kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (22/11). Selain itu, penyebab lain disolaknya usulan UMK Batam karena tidak disertai dengan upah minimum sektoral (UMS) Batam. Sejatinya UMK itu disertai dengan UMS. &quot;UMS diminta juga. Alasan pasti pengembalian saya tidak tahu, itu yang sedang kita pelajari,&quot; imbuh Rudi. Menurut dia, dalam hal ini dirinya hanya sebagai jembatan untuk mengusulkan UMK ke gubernur. Yang jelas berbeda dengan tahun lalu, yang mana Walikotalah yang memutuskan UMK. &quot;Soal UMK, saya kan bukan pemutus, kami pengusul. Jadi kami meneruskan saja. Sekarang itu tanggungjawab Gubernur,&quot; terang Rudi lagi. Sebelumnya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sudah menentapkan angka Upah Minum Provinsi (UMP) Kepri tahun 2017 sebesar Rp2,358,454. Penetepan besararan UMP tersebut, menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri dalam menyusun UMK tahun depan. Penentapan UMP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor Nomor 2224 Tahun 2016 yang ditandatangani Nurdin Basirun , Selasa 31 Oktober 2016.(she/iil/JPG)

Ada Dua Versi, UMK Batam Ditolak Gubernur

penetapan ump

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penetapan ump

Berita Terkini