Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/Pesawat-Tempur-Dery-Ridwansah-2JPG-1771111587.jpg" alt="Sejumlah pesawat tempur TNI AU bersiap untuk lepas landas saat latihan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" /> </h3> JawaPos.com - Meski sudah terjadi penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengadaan Pesawat Tempur F-15EX buatan Boeing, belum ada kesepakatan untuk penandatangan kontrak. Kementerian Pertahanan (Kemhan) pun telah mengkonfirmasi bahwa sejauh ini tidak ada penganggaran belanja jet tempur buatan Amerika Serikat (AS) tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan (Karo Humas dan Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia sudah meminta penawaran harga F-15EX sebagai bagian dari perencanaan. &rdquo;Namun harga yang diajukan dinilai masih terlalu tinggi, sehingga belum dapat ditindaklanjuti,&rdquo; ungkap dia dikutip pada Kamis (5/2). Untuk itu, Pemerintah Indonesia melirik opsi pesawat tempur lain. Meski belum ada keputusan, namun Brigjen Rico memastikan bahwa rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tetap dilakukan oleh pemerintah. Tentu dengan kajian yang komprehensif agar alutsista yang didatangkan dapat berfungsi optimal untuk kebutuhan pertahanan Indonesia. &rdquo;Terkait opsi pesawat lain, hingga saat ini belum ada keputusan pengalihan. Seluruh rencana pengadaan alutsista tetap melalui kajian menyeluruh dan keputusan strategis pemerintah,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menandatangani MoU dengan Boeing untuk pengadaan 24 F-15EX. Penandatangan berlangsung pada Agustus 2023. Saat itu Presiden Prabowo Subianto masih bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan). Seiring berjalannya waktu, pengadaan pesawat tempur itu tidak kunjung sampai pada tahap penandatangan kontrak. Regional Director for India, Asia, and Pacific Boeing Defense, Space, and Security Randy Rotte menyatakan bahwa pihaknya menempatkan program offset sebagai instrumen strategis dalam pengembangan kapabilitas inhan lokal di Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan dan teknologi yang dibutuhkan untuk program pengembangan. &rdquo;Kami siapkan offset untuk Indonesia sebagaimana digariskan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia,&rdquo; kata Rotte dalam seminar publik yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) dan Indonesia Defense Magazine (IDM) di arena Indo Defence 2024 pada Kamis, 12 Juni 2025. Menurut Rotte, pihaknya yakin skema offset yang dibawa oleh Boeing dari pengadaan pesawat tempur F-15EX akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Dia menyatakan bahwa salah satu fokus perusahaannya dalam program offset adalah pengembangan kapabilitas STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Offset tersebut bakal dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan di Indonesia. &nbsp; &rdquo;Boeing membantu menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu mencetak talenta-talenta baru di bidang teknologi tinggi,&rdquo; imbuhnya. &nbsp;

Harga Boeing F-15EX dianggap terlalu tinggi, Indonesia mulai lirik opsi pesawat tempur lain. Pemerintah kaji pengadaan alutsista.

Harga Boeing F-15EX Terlalu Tinggi, Indonesia Lirik Opsi Pesawat Tempur Lain

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/jalan-sehat-santri-3941223601.jpg" alt="Jalan Sehat Santri Sarungan bersama pasangan Bacapres dan Bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di GOR PKPSO Kaliwates, Jember, Minggu (29/10)." /> JawaPos.com - Bacapres-bacawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) akan memelototi pengadaan alutsista hingga BUMN dalam rangka menekan angka korupsi di Indonesia. Hal itu terungkap dalam dokumen visi-misi AMIN berjudul Indonesia Adil Untuk Semua. <div dir="auto">"Memperkuat pencegahan dan&nbsp;pemberantasan korupsi di seluruh sektor&nbsp;termasuk sektor-sektor strategis seperti&nbsp;SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN," tulis dokumen tersebut dikutip JawaPos.com, Rabu (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penguatan pemberantasan korupsi pada alutsista hingga BUMN itu adalah bagian dari tujuan dari Anies-Cak Imin yang ingin menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari 34 (2022) ke 44-46 (2029).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013209268/tak-terima-dituntut-15-tahun-penjara-johnny-plate-saya-merasa-terzalimi">Tak Terima Dituntut 15 Tahun Penjara, Johnny Plate: Saya Merasa Terzalimi </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan Anies-Cak Imin juga adalah dengan mengembalikan peran KPK dalam&nbsp;pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain," tulis dokumen tersebut.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013209256/dua-kali-lolos-tilang-pemilik-kendaraan-ini-bagikan-tips-lulus-uji-emisi">Dua Kali Lolos Tilang, Pemilik Kendaraan Ini Bagikan Tips Lulus Uji Emisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh lagi, keduanya juga berniat memfasilitasi masyarakat sipil di bidang&nbsp; pemberantasan dan pencegahan korupsi,&nbsp;serta menempatkannya sebagai mitra&nbsp;</div> <div dir="auto">strategis pemerintah dalam mewujudkan&nbsp;negara yang bersih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dalam segi pencegahan, Anies-Cak Imin memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional dengan lima indikator utama yaitu: (1) penurunan kemiskinan, (2) peningkatan investasi, (3) digitalisasi pemerintahan, (4) lingkungan hidup berkelanjutan, dan (5) pelayanan publik.</div>

Anies Baswedan dan Cak Imin akan memelototi pengadaan alutsista hingga BUMN dalam rangka menekan angka korupsi di Indonesia.

Perkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Anies-Cak Imin Akan Pelototi Pengadaan Alutsista hingga BUMN

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Pangdam-Jaya-Mayjen-TNI-AD-Dudung-Abdurachman-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karena " /> JawaPos.com - TNI AD tengah diterpa isu miring terkait pengadaan alutsista. Belakangan muncul tuduhan jika proyek pengadaan dikuasai oleh sahabat KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.  Kadispenad, Brigjen TNI Tatang Subarna langsung membantah tudingan tersebut. Dia memastikan informasi yang beredar tidak dilengkapi dengan konfirmasi dari pihak TNI AD.  "Informasi tersebut menyesatkan dan tidak melalui konfirmasi terlebih dahulu," ujar Tatang kepada wartawan, Minggu (8/5).  Tatang mengatakan, Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjalankan organisasi secara profesional. Dudung juga dipastikan menaati semua aturan dan mekanisme yang berlaku dalam pengadaan alutsista.  Perlu diketahui bahwa mekanisme pengadaan alutsista TNI telah diatur dalam Permenhan Nomor 14 Tahun 2020. Di mana proses pemilihan Penyedia Alpalhankam dilakukan di Kemhan RI dan bukan di UO. Proses tersebut juga didampingi oleh lembaga audit, baik internal maupun eksternal serta didampingi juga oleh BPKP dan LKPP.  Oleh karena itu, KSAD tidak berdiri sendiri dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberikan proyek pengadaan alutsista tersebut kepada siapapun. "Dengan demikian, isu penunjukan penyedia alpalhankam yang didasari oleh kedekatan terhadap salah satu pejabat itu berlebihan dan cenderung merupakan penggiringan opini," imbuhnya.  Atas beredarnya informasi tersebut, TNI AD akan melaporkan serta bekerja sama dengan Kementerian Kominfo RI dan pihak Kepolisian RI untuk penelusuran dan proses lanjutan. Karena tidak disertai data dan fakta sehingga dianggap mencemarkan nama baik TNI AD.  "Kita akan selalu terbuka dan transparan terkait informasi-informasi di lingkungan TNI AD," pungkasnya.

Kadispenad Bantah Pengadaan Alutsista Dikuasai Sahabat KSAD

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menhan-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menhan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Rapat tersebut beragendakan pembahasan anggaran dan rencana pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang men" /> JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) dikabarkan sedang merancang anggaran untuk sektor pertahanan dalam rangka modernisasi persenjataan sebesar Rp 1.700 triliun. Rencana itu terdapat di dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Perpres Alpalhankam) yang sedang disusun oleh Kemenhan.  Anggaran senilai Rp 1.700 triliun itu rencananya akan diperoleh dari pinjaman luar negeri dan diperuntukkan untuk proses akuisisi alpalhankam, biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya bunga selama lima periode renstra dan dana kontingensi. Selain itu, anggaran tersebut juga rencananya akan dialokasikan pada renstra 2020- 2024, dengan kata lain anggaran sebesar itu rencananya akan dihabiskan dalam waktu 2,5 tahun.  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, rencana modernisasi alutsista pada saat ini dipandang berlebihan dan tidak tepat. Terlebih dalam kondisi pandemi akibat penyebaran Covid-19 yang telah mengakibatkan kesulitan ekonomi di banyak negara, termasuk di Indonesia.  "Anggaran sebesar Rp 1.700 triliun untuk sektor pertahanan tersebut tentu akan semakin membebani masyarakat," peneliti Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Husein Ahmad dalam keterangannya, Jumat (4/6).  Rencana pemakaian anggaran sebesar Rp 1.700 triliun untuk sektor pertahanan dinilai bentuk nyata dari ketidakpedulian pemerintah atas nasib masyarakat, yang sedang mengalami dampak serius akibat situasi pandemi. Seperti dampak kesehatan, dampak ekonomi semisal masalah pengangguran, dampak politik, dampak HAM, dan hal lainnya.  Dia pun menyesalkan, anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri akan membuat utang Indonesia semakin besar. Padahal, kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan.  "Per Maret 2021 saja, hutang luar negeri Indonesia sudah menembus angka Rp 6.445,07 trilliun. Jika ditambah dengan hutang baru sebesar Rp 1.700 triliun untuk sektor pertahanan, maka hal ini akan semakin membebani masyarakat," sesal Husein.  Lebih dari itu, sikap Kementerian Pertahanan yang menyatakan bahwa pembelanjaan alutsista melalui skema utang tidak akan membebani pemerintah (APBN) merupakan sikap yang sesat pikir, berpotensi menimbulkan masalah, serta tidak jelas.  "Koalisi menilai bahwa upaya modernisasi alutsista merupakan hal penting dalam memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia. Namun, upaya peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," ucap peneliti Imparsial ini.  Sejak 2009, lanjut Husein, pemerintah sebenarnya telah merancang program bertahap tersebut melalui program MEF (Minimum Essential Force). Dalam setiap tahap MEF, pemerintah menganggarkan kurang lebih sebesar Rp 150 triliun setiap lima tahun untuk belanja alutsista, dimulai sejak 2009 dan berakhir di 2024.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/05/2021/prabowo-disebut-akan-belanja-alutsista-rp-1-760-triliun-dari-utang/">Prabowo Disebut akan Belanja Alutsista Rp 1.760 Triliun dari Utang</a>  Dalam skema MEF, pada periode 2009-2014, pemerintah Indonesia telah merancang Rp 150 triliun untuk pembelanjaan alutsista. Sedangkan pada periode 2014-2019, pemerintah juga kembali menganggarkan Rp 150 triliun untuk program MEF.  "Maka seharusnya, untuk periode 2019-2024, pemerintah juga menganggarkan Rp 150 triliun untuk melanjutkan program MEF tersebut. Kementerian Pertahanan tidak perlu membuat jalan baru melalui peningkatan anggaran pertahanan sebesar Rp 1.700 triliun hingga tahun 2024 dan semestinya tetap menggunakan skema MEF hingga tahun 2024 sebesar Rp 150 triliun," beber Husein.  Koalisi menilai, peningkatan anggaran alutsista yang berlebihan serta keluar dari skema MEF adalah berlebihan, tidak beralasan, dan sangat kental dimensi politis. Patut dicurigai bahwa peningkatan anggaran sektor pertahanan ini tidak terlepas dari kepentingan politik kontestasi pemenangan Pemilu 2024 yang membutuhkan biaya politik.  "Kami menilai bahwa problem modernisasi alutsista Indonesia selama ini tidak selalu terkait dengan besarnya anggaran. Jika mengacu pada skema MEF, Kementerian Pertahanan sebenarnya sudah memiliki skema anggaran sendiri dalam hal modernisasi alutsista," papar Husein.  Hal pokok yang paling bermasalah dalam modernisasi alutsista adalah masalah transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran di sektor pertahanan, yang seringkali berdampak pada terjadinya skandal korupsi dalam pengadaan alutsista. Dengan demikian, meningkatkan anggaran sektor pertahanan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas sama saja dengan memberikan cek kosong pada elit politik untuk menggunakan anggaran tersebut demi tujuan-tujuan politik maupun kepentingan pribadi, yang berujung pada terjadinya korupsi.  "Sampai saat ini, Kementerian Pertahanan masih mengalami masalah serius terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Kemenhan selalu berlindung di balik tameng rahasia negara yang sebenarnya hanya menjadi dalih untuk menutup-nutupi potensi penyimpangan yang terjadi," cetus Husein.  Padahal transparansi dan akuntabilitias dalam sektor pertahanan hanya akan terwujud jika pemerintah melakukan proses reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa militer tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum jika terlibat dalam tindak pidana umum.  "Tanpa adanya reformasi peradilan militer, modernisasi alutsista akan selalu dibayang-bayangi oleh dugaan praktik korupsi," pungkas Husein.

Rencana Pengadaan Alutsista Rp 1.700 T Dinilai Menambah Utang Negara