<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/ZlA1PXVfokLR3JLYiP2GlcgAfghrPqyNmiq4ve0w-3606588627.jpg" alt="Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik mengeluarkan surat peringatan (SP) kepada sejumlah kepala SD sepanjang 2025. Teguran itu berangkat dari sejumlah kebijakan yang dilakukan sekolah. Seperti pembelian buku meski sudah ada buku dari pemerintah. Informasi yang dihimpun, sejumlah wali murid dari beberapa sekolah mengadu atas kebijakan tersebut kepada Dispendik Kabupaten Gresik. Teguran awal pun diberikan setelah aduan masuk. Namun karena masih berlangsung, akhirnya dilakukan pemanggilan dan dijatuhi surat peringatan. Kepala SDN 4 Gresik Suci Handarini saat dikonfirmasi membantah pemberian surat peringatan atas pengadaan buku tersebut. &ldquo;Tidak ada,&rdquo; ucap dia. Desy, bukan nama sebenarnya, wali murid SD lain yang masih di lingkup wilayah kota mengatakan ada penawaran pembelian buku LKS. Selain itu juga ada iuran-iuran lain. &ldquo;Harga LKS waktu itu sekitar Rp 300 ribu. Tapi akhirnya saya beli di GKB harga Rp 140 ribu. Ya kita adukan ke dinas,&rdquo; ucap dia. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD Dispendik Gresik Sunikan membenarkan bahwa Dispendik mengeluarkan surat peringatan kepada sejumlah SD di Kota Pudak. Hal itu berangkat dari aduan wali murid dan sudah diberikan teguran. Sunikan&nbsp;juga membenarkan apabila salah satunya adalah SD negeri di Kecamatan Kebomas dan Balongpanggang. Namun jumlahnya sekolah yang diberikan SP itu tidak dirinci. &ldquo;Semua berangkat dari aduan wali murid,&rdquo; tandas Sunikan.&nbsp;

Dinas Pendidikan Gresik memberikan surat peringatan kepada kepala SD terkait pengadaan buku yang tidak sesuai kebijakan

Wali Murid Keberatan Pembelian Buku, Dispendik Gresik Beri Surat Peringatan untuk Kepala SD Negeri 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/20240117_134635-409438390.jpg" alt="Terdakwa mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Fahrur Rozi menghampiri JPU usai sidang putusan kasus korupsi pengadaan buku di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali, Rabu (17/1)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Fahrur Rozi menghampiri JPU usai sidang putusan kasus korupsi pengadaan buku di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali, Rabu (17/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Bali, memvonis mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Fahrur Rozi, 58, tiga tahun enam bulan (3,5 tahun) penjara. Sebab, terbukti melakukan korupsi pengadaan buku. Hakim yang dikomandoi I Nyoman Wiguna memutuskan terdakwa Fahrur Rozi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama atau ketiga penuntut umum. Juga melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum (JPU). &rdquo;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fahrur Rozi selama tiga tahun dan enam bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 6 miliar subsider tiga bulan,&rdquo; kata hakim Nyoman Wiguna seperti dilansir dari Antara. Dalam pandangan hakim, Fahrur Rozi melanggar pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa Fahrur Rozi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Putusan hakim terhadap mantan Kajari Buleleng Fahrur Rozi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang tuntutan, JPU Kejaksaan Agung menuntut Fahrur Rozi&nbsp;dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 6 miliar subsider enam bulan kurungan. Menghadapi vonis tersebut, terdakwa Fahrur Rozi dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Begitu pula JPU masih pikir-pikir untuk mengajukan banding. JPU yang dikomandoi Muhamad membeberkan terdakwa Fahrur Rozi menerima hadiah berupa uang Rp 46 miliar dan USD 82.211 dari Suwanto. Fahrur Rozi memanfaatkan jabatan sebagai kepala Kejaksaan untuk mengkondisikan sejumlah kepala dinas, kepala desa, dan kepala sekolah, untuk memesan buku pada CV Aneka Ilmu. Fahrur Rozi menerima uang dari Suwanto disamarkan melalui rekening orang lain. Terdakwa juga menempatkan atau mentransfer, atau mengalihkan, atau menitipkan uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan cara penggunaan rekening atas nama Lia Morlina dengan total Rp 3,8 miliar, rekening atas nama Rizky Ibnu Putra Fauzy dan Edy A. Supardi sebanyak Rp 4 miliar, rekening atas nama Putu Ayu Manis, Ni Putu Leni, dan Ida Komang Astika sebanyak Rp 2,6 miliar.

Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar memvonis mantan Kajari Buleleng Fahrur Rozi penjara 3,5 tahun karena terbukti korupsi pengadaan buku

Hakim Vonis Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng 3,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-alasan-defisit-pengadaan-buku-di-kota-ini-terlunta-lunta_m_183282.jpeg" alt="JENDELA DUNIA: Sejumlah anak mencari buku bacaan di perpustakaan daerah Sidoarjo, Kamis (3/8). Anggota perpustakaan kian meningkat dan didominasi oleh pelajar sekolah." width="100%">
<figcaption>JENDELA DUNIA: Sejumlah anak mencari buku bacaan di perpustakaan daerah Sidoarjo, Kamis (3/8). Anggota perpustakaan kian meningkat dan didominasi oleh pelajar sekolah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Miris. Mungkin kata itu tepat untuk menggambarkan nasib Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Batam untuk setahun ke depan. Ini karena anggaran pengadaan buku di dinas ini sangat minim, yakni hanya senilai Rp 93 jutaan. &nbsp;Hal ini tentu sangat kontras, jika dibandingkan dengan postur untuk pos lain. Padahal pengadaan buku itu sangat penting dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Karena kondisi keuangan Pemko yang defisit, pengadaan buku itu pun akan ditunda. Menanngapi hal ini, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah <a href="https://www.jawapos.com/tag/23135/buku" target="_blank">Aunar Karimsu </a>membantah adanya peniadaan pengadaan buku tahun ini. Menurutnya, pengadaan buku hanya ditunda dari waktu yang semestinya. "Bukan ditiadakan, hanya ditunda dari jadwal yang seharusnya," terang Aunar, Senin (22/1),dikutip dari Batam Pos (Jawa Pos Group) Menurut Aunar, pengadaan buku sebenarnya sudah diajukan pada APBD 2018. Namun karena kebijakan bagian keuangan, maka pengadaan buku pun ditunda. Kemungkinan ditunda pun belum pasti, tergantung dari anggaran APBD-P nantinya. "Kalau tidak ditunda, pengadaan sekitar semester ke dua atau bulan Juni. Jadi karena ada penundaan, kemungkinan pengadaan baru bisa di bulan sembilan, tergantung APBD-P nantinya," imbuhnya. Pengadaan buku untuk Pemko Batam dirasa cukup penting, mengingat jumlah buku yang tersedia di Pemko masih minim. Apalagi, buku yang tersedia sudah cukup berumur. Karena itu, tahun ini Dinas Pengarsipan dan Perpusatkaan Pemko Batam menganggarkan pengadaan buku baru. Namun sayangnya, harus tertunda karena tak ada anggaran. "Jenis buku yang dianggarkan normatif, tergantung katalog penerbit. Saat ini buku yang&nbsp; tersedia 27 ribu dan itu sangat kurang untuk perpustakaan," rinci Aunar. Menurutnya, dalam buku lintang juga sudah ada bintang untuk pengadaan buku. Yang artinya, pengadaan buku ditunda karena keuangan belum mencukupi. "Di buku lintang semuanya ada, transparan. Anggarannya berapa dan pengadaan untuk apa saja," tukas Aunar.&nbsp; Terpisah terkait adanya kondisi ini, Komisi I DPRD Batam, <a href="https://www.jawapos.com/tag/23135/buku" target="_blank">Sukaryo</a> mengaku sejak dinas ini dari badan dulu, &nbsp;anggarannya tak pernah berubah. ''Sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan buku masyarakat Batam," jelasnya. Atas minimnya anggaran pengadaan buku tersebut, maka menurutnya, &nbsp;sangat menghambat kemajuan di bidang pendidikan khususnya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. "Bagaimana mungkin masyarakat bisa cerdas, sementara pengadaan buku untuk merangsang minat baca penduduk yang saat ini masih sangat rendah," sesal Sukaryo. Seharusnya menururtnya, pemerintah daerah lebih peka terhadap peningkatan minat baca masyarakat. Perpustakaan sebagai wujud peradaban intelektual generasi bangsa perlu didukung dengan sarana perpustakaan sebagai gudang ilmu. "Jangankan pengadaan buku, gedung pustaka saja sampai saat ini kita belum punya. Masih sebatas menumpang di gedung Pemko. Ini yang selalu kami pertanyakan pada saat pembahasan anggaran," sebut dia. Padahal, kata dia, pada saat RPJMD Wali Kota Ahmad Dahlan dulu, sudah dimasukan agar Batam memiliki gedung perpustakaan sendiri. Namun seiring perjalanan waktu pembangunan gedung perpustakaan ini dibatalkan sepihak oleh pemko Batam. Namun di RPJMD Wali Kota Rudi pengadaan gedung ini tak dimunculkan secara tegas. "Makanya tak mengherankan anak-anak kita lebih suka ke warnet daripada membaca di perpustakaan. Karena memang peran pemerintah menumbuhkembangkan anak-anak usia dini untuk membaca memang tidak ada," ketusnya. Senada dengan Sukaryo, Anggota Komisi I DPRD Batam, Musofa mengakui jika anggaran dinas arsip dan perpustakaan kota Batam paling kecil dibanding dinas lainnya. "Hal ini seakan-akan kita mengabaikan minat baca generasi muda. Dulu kita niat punya gedung pustaka juga ditolak dan sekarang gedung tak punya anggarannya sangat minim," katanya. Menurut Musofa, pemerintah hanya sebatas mengejar pembangunan infrastruktur tapi mengesampingkan SDM yang gemar membaca. "Hampir tiga tahun terakhir ini anggaran dinas ini minim, hanya Rp 1 miliaran. Bayangkan sekelas dinas anggarannya segitu. Mana cukup untuk menangani arsip dan perpustakaan," ucapnya heran. DPRD Batam sendiri, sebut Musofa selalu mengingatkan dinas ini menaikan anggarannya terutama untuk pengadaan buku. Hanya saja alasannya pemerintah saat ini masih fokus untuk pembangunan infrastruktur kota. "Katakanlah harga buku saat ini Rp 50 ribu-Rp 100 ribu. Bayangkan anggarannyab Rp 93 juta se tahun, berapa bulan untuk satu buku. Jangan-jangan memang hanya untuk biaya operasional saja," ungkap Musofa. Ia mengaku bukan membela dinas arsip dan perpustakaan kota Batam, namun pengadaan buku ini memang sudah menjadi suatu keharusan. "Pak wali juga harus melihat ke belakang. Generasi kita kalau tak diajarkan gemar membaca bagaimana membangun SDM berkualitas. Apakah cukup dengan pembangunan infrastuktur saja," sesalnya. Dia menambahkan, Pemkot Batam harus bisa meniru daerah lain yang bisa menyediakan perpustakaan kota yang berkelas. Dikemas sedemikian menarik sehingga masyarakat yang datang menjadi betah membaca diperpustakaan. "Yang terpenting kenyamanan dan akses, bandingkan dengan pustaka kita. Saya yakin tak semua masyarakat Batam tahu kalau kita memiliki perpustakaan. Pemkot jangan hanya tutup mata untuk hal ini," jelas Musofa. &nbsp;

Miris! Alasan Defisit, Pengadaan Buku di Kota Ini Terlunta-lunta

pengadaan buku

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengadaan buku

Berita Terkini

Wali Murid Keberatan Pembelian Buku, Dispendik Gresik Beri Surat Peringatan untuk Kepala SD Negeri

Hakim Vonis Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng 3,5 Tahun Penjara

Miris! Alasan Defisit, Pengadaan Buku di Kota Ini Terlunta-lunta

Download Aplikasi JawaPos.com