<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/pengelola-apartemen-3382535619.jpg" alt="Direktur PT TKS Emeraldo Muhammad Elsyaputera (tengah) bersama tim kuasa hukumnya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur PT TKS Emeraldo Muhammad Elsyaputera (tengah) bersama tim kuasa hukumnya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Ketegangan terjadi di Apartemen Bale Hinggil, Surabaya. Manajemen bersama sejumlah warga pemilik unit mengambil langkah hukum terhadap sebagian penghuni yang dinilai tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya operasional selama beberapa tahun terakhir. Pengelola apartemen, PT Tata Kelola Sarana (TKS), menyebut penertiban dilakukan menyusul meningkatnya kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sejak awal 2024. Tindakan ini dilakukan setelah sebelumnya diberikan kesempatan dan ruang dialog bagi penghuni yang memiliki tunggakan sejak 2021. &ldquo;Upaya kami lakukan secara bertahap dan tetap memberi kesempatan bagi yang menunjukkan itikad baik. Tapi setelah dua bulan tidak ada penyelesaian, langkah somasi diambil,&rdquo; ujar Direktur PT TKS Emeraldo Muhammad Elsyaputera, Selasa (22/4). Ia juga menyatakan bahwa pengelola sudah melayangkan somasi sebanyak tiga kali kepada sekelompok pemilik unit yang belum menyelesaikan kewajiban, namun tetap menuntut fasilitas yang sama dengan penghuni lainnya. Situasi ini mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, disebut telah memberikan arahan yang kemudian ditindaklanjuti oleh manajemen. Wakil Wali Kota Surabaya dan Komisi C DPRD juga turut merespons dan membuka ruang mediasi antara pihak-pihak yang berselisih. &ldquo;Kami terbuka untuk dialog, tapi ada desakan dari pemilik unit lainnya yang merasa dirugikan karena telah taat namun kondisi lingkungan jadi terganggu,&rdquo; tambah Emeraldo. Pengelola menyatakan penertiban hanya dilakukan terhadap unit yang memiliki tunggakan, bukan kepada seluruh penghuni. Namun, langkah tersebut mendapat respons negatif dari sebagian pihak yang dianggap menimbulkan keresahan dan menyebarkan informasi tidak sesuai fakta. &ldquo;Kami menolak segala bentuk intimidasi dan narasi yang memicu keresahan. Jika perlu, kami akan menempuh jalur hukum,&rdquo; tegasnya. Ketegangan ini mencerminkan konflik klasik di lingkungan hunian vertikal: antara kewajiban kolektif dan hak individu. Di tengah situasi tersebut, warga yang tertib berharap ada penyelesaian agar lingkungan kembali kondusif. (*)

Ketegangan terjadi di Apartemen Bale Hinggil Surabaya, pengelola ambil langkah hukum terhadap penghuni yang tidak bayar.

Ketegangan di Apartemen Bale Hinggil Surabaya, Manajemen Perkarakan Penghuni Menunggak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/setelah-laporkan-acho-apartemen-green-pramuka-city-kemalingan_m_149578.jpeg" alt="Apartemen Green Pramuka City" width="100%">
<figcaption>Apartemen Green Pramuka City</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat menangkap Edi Suhaedi (26). Dia adalah pelaku pencuri kabel di Apartemen Green Pramuka City, Cempaka Putih pada Selasa (8/8/m) dini hari. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Suyatno menyebutkan, insiden itu bermula ketika sekuriti Apartemen Green Pramuka City yang bernama Purnomo (41) melihat gelagat pelaku yang mencurigakan. Ditambah pula saat itu Edi membawa sejumlah potongan kabel dari dalam apartemen. "Sekuriti itu dia lagi patroli. Pas di sana dia melihat pelaku membawa kantong plastik berisi potongan kabel. Lalu oleh petugas dibawa ke pos satpam," ucap dia, Selasa (8/8). Ketika itu pelaku lantas dimintai keterangan oleh pihak sekuriti. Kepada petugas, Edi sempat mengelak telah mencuri kabel. Namun setelah dilakukan pengecekan instalasi kabel di apartemen, ternyata hilang. Edi diketahui mengambil kabel di gedung yang memang masih dalam pembangunan. "Ketika dicek, baru pelaku mengakui telah mengambil barang berupa kabel yang sebelumnya terpasang pada instalasi atap unit proyek apartemen Green Pramuka dalam tahap pembangunan," tambah dia. Perwira menengah ini menambahkan, Edi mencuri kabel yang baru terpasang dengan cara dipotong. "Itu dia mengambil 24 potongan kabel dengan cara memotong menggunakan tang catut," kata Suyatno. Atas perbuatannya, pihak apartemen merugi hingga Rp 8.400.000. Sebagai tindak lanjut, pelaku diserahkan ke Polsek Cempaka Putih dan dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan.

Setelah Laporkan Acho, Apartemen Green Pramuka City Kemalingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dprd-dki-ungkap-penyakit-pengelolaan-apartemen-green-pramuka-city_m_149392.jpeg" alt="Apartemen Green Pramuka City" width="100%">
<figcaption>Apartemen Green Pramuka City</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik buruknya pengelolaan apartemen Green Pramuka City yang dikeluhkan komika Muhadkly MT alias Acho memang bukan isapan jempol. Salah satu penyebab tidak bisa pemilik unit di apartemen itu mendapatkan sertifikat meski telah melunasi pembayaran, karena pihak pengelola belum menyelesaikan proses perizinannya. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, izin Apartemen Green Pramuka City Jakarta Pusat belum sepenuhnya terselesaikan. Makanya para penghuni apartemen tersebut belum juga mendapatkan sertifikat bangunan, kendatipun yang mereka melunasi cicilannya. "Dia (pengelola apartemen) harus selesaikan dulu seluruh izin bangunan. Itulah salah satu yang jadi penyakit, mungkin izinnya gak jadi satu," ujar Bestari di Jakarta, Senin (7/8). Menurut keterangan yang diterima Bestari dari Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Rumah Susun (P3RS), para penghuni mengeluhkan sikap PT Duta Paramindo Sejahtera pengelola, yang tidak transparan. Banyak kenaikan biaya yang harus dibayarkan mereka tanpa adanya musyawarah dari pihak apartemen. "Masih dalam pembahasan kami terkait keluhan para penghuni termasuk P3RS-nya itu banyak keluhan, dimana pengelola itu tidak transparan. Ini masih dalam investigasi kami," ujarnya. Selain itu, pihak pengelola berkewajiban kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta untuk menciptakan ruang terbuka hijau sebesar 10 persen dari total lahan bangunan tersebut. Tetapi ternyata hal itu tidak diindahkan hingga saat ini. Bestari mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan menindak tegas pengelola jika terjadi kecurangan. "Kita akan minta kepada Dinas Perumahan untuk mengukur apakah dari 10 persen ruang terbuka itu sudah terpenuhi. Kalau tidak maka mereka akan terkena sanksi," katanya dengan nada tegas. "Harus ada bongkar atau segel bangunan dari Dinas Cipta Karya nanti akan kita minta 10 persen itu dimana," imbuh Politikus Partai Nasdem itu. Seperti yang diketahui, saat ini tengah berlangsung kasus dugaan pencemaran nama baik pengelola Apartemen Green Pramuka City oleh komika alias Acho. Dugaan pencemaran nama baik itu dipicu oleh tulisan Acho yang mengeluhkan sikap pengelola apartemen. Keluhan itu dituangkan dalam blog pribadinya.

DPRD DKI Ungkap Penyakit Pengelolaan Apartemen Green Pramuka City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kpu-dki-kesal-tuding-pengelola-apartemen-halangi-pendataan-warga_m_110278.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tampak kesal dengan banyaknya laporan daftar pemilih tambahan (DPTb) di pilkada ibukota. Komisioner KPU DKI Bidang Pemutahiran Data dan Rekrutmen Panitia Ad hoc, Sidik Sabri mengatakan, membludaknya DPTb paling banyak yakni mereka yang tinggal di apartemen. "Saya kemarin kaget, di apartemen itu banjir DPTb, kaget saya. Ini kita kesulitan melakukan pendataan di apartemen, ini akhirnya," kesalnya saat diwawancarai, Kamis (16/2). Sidik mengaku, sebelumnya KPU DKI sudah mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk kelancaran pendataan warga DKI, namun kelihatannya tidak diindahkan. "Kita sudah teriak-teriak dengan pengelola, dengan pemerintah, dengan persatuan penghuni, dibuka saja mana warga DKI yang tinggal di sini (apartemen), jangan ditutup-tutupi, orang untuk kepentingan menyelamatkan hak pilih dia," imbuhnya. Dengan demikian, kata Sidik, tidak mengherankan jika terjadi pembludakan DPTb dan tak bisa mencoblos lantaran akses pendataan sebelumnya yang terkesan dihalang-halangi. "Padahal kita setiap rakor (rapat koordinasi), (KPU DKI minta) tolong apartemen, dinas perumahan, dikasih akses teman-teman kami melakukan pendataan. Kan punya pengalaman kita waktu Pilpres," pungkasnya. (uya/JPG)

KPU DKI Kesal, Tuding Pengelola Apartemen Halangi Pendataan Warga