<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/10-2101341782.jpg" alt="Zafland menerima penghargaan sebagai The Housing Developer with the Most Creative Programs for Millennials pada acara Indonesia MyHome Award Episode 8 &ndash; 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Zafland menerima penghargaan sebagai The Housing Developer with the Most Creative Programs for Millennials pada acara Indonesia MyHome Award Episode 8 &ndash; 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan cara Presiden Prabowo mempercepat penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, bagi seluruh masyarakat. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan telah menyusun arah kebijakan nasional perumahan dan strategi pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Heri menjelaskan, karpet merah diberikan dalam membangun dan merenovasi rumah rakyat. Hal ini tidak hanya dilaksanakan pemerintah, melainkan juga oleh pihak lain, seperti pengembang perumahan, perusahaan swasta atau organisasi melalui program CSR. &rdquo;Tahun ini kami juga sudah menerbitkan program KUR Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 130 triliun, dan ini baru pertama kali dalam sejarah industri perumahan di Indonesia. Untuk itu, perlu dukungan para stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program penyelenggaraan perumahan. Dengan semangat gotong royong marilah kita bersama membangun rumah untuk rakyat,&rdquo; ujar Heri. Sejalan dengan program tersebut, CEO Zafland Zaenab Fitriyah Qooniitah mengatakan, terus berupaya mengurangi backlog perumahan di Indonesia melalui pengembangan rumah yang affordable. Dengan semakin besarnya backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit, kebutuhan akan hunian yang affordable dan dinamis menjadi sangat penting. Karena itu, di tengah harga rumah yang terus melambung, Zaenab menyebut pihaknya berusaha menghadirkan rumah affordable dengan konsep yang dinamis, modern dan fungsional. Di samping itu, program PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan harga maksimal Rp 5 miliar dan pemerintah akan membebaskan PPN hingga Rp 2 miliar, diyakini akan sangat membantu anak muda yang ingin memiliki rumah. &rdquo;Kami sebagai pengembang sektor properti tentu saja ingin ikut berkontribusi dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo yaitu Program 3 Juta Rumah, khususnya rumah untuk anak muda. Apalagi sekarang pemerintah memiliki stimulus dan kebijakan yang sangat berpihak pada masyarakat yang ingin memiliki hunian,&rdquo; tutur Zaenab Fitriyah Qooniitah. Karena itu, lanjut Zaenab, pihaknya selalu mencoba memberikan banyak perbedaan kepada konsumen, khususnya anak muda, pada setiap project yang dikerjakan. Salah satu contoh bagaimana Zafland berkomitmen untuk bisa menjadi konsumen anak muda adalah dengan menyediakan 4 layout desain interior pada project Naputa Residence yang bisa dipilih tanpa tambahan biaya. Dengan komitmen tersebut, Zafland menerima penghargaan sebagai The Housing Developer with the Most Creative Programs for Millennials pada acara Indonesia MyHome Award Episode 8 &ndash; 2025. Mengusung tema Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah: Inovasi &amp; Kolaborasi untuk Hunian Berkualitas, Berkelanjutan, acara ini bertujuan memperkuat kontribusi pelaku industri perumahan untuk penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Upaya tersebut tentu membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator, pengembang, lembaga pembiayaan, serta industri teknologi dan material bangunan. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana melakukan akad massal 50 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada 18 Desember. Menurut Ara, rumah subsidi harus terbangun terlebih dahulu menjadi rumah jadi. Sehingga konsumen bisa melihat dan mengecek secara langsung sebelum membelinya. &rdquo;Karena rumah subsidi, rumah itu mesti jadi atau terbangun dulu. Dipilih lalu baru dibeli konsumen. Jadi konsumen bukan membeli gambar,&rdquo; kata Ara seperti dilansir dari Antara. Hal ini, lanjut dia, penting dilakukan agar konsumen tidak tertipu, dan pemerintah melalui Kementerian PKP ingin menjaga dan melindungi rakyat dari hal-hal tersebut. &rdquo;Kita juga mau jaga rakyat kita, supaya rakyat kita tidak kena tipu. Jadi, dikasih rumah subsidi yang sudah jadi atau terbangun dulu, sehingga dia bisa periksa,&rdquo; kata Ara.

Pemerintah susun arah kebijakan nasional perumahan dan strategi menyukseskan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah

Stimulus Sektor Properti Dorong Kesuksesan Program 3 Juta Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/WhatsApp-Image-2025-05-27-at-071107-659816982.jpg" alt="proyek perumahan Umma Arsa di kawasan Jl Lingkar Kebayunan, Tapos, Depok, Senin (26/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>proyek perumahan Umma Arsa di kawasan Jl Lingkar Kebayunan, Tapos, Depok, Senin (26/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang cenderung menurun, pengembang perumahan tetap percaya diri jika produk mereka tetap laku di pasaran. Salah satunya PT Karabha Digdaya yang baru saja meluncurkan proyek perumahan perdana mereka di kawasan Jl Lingkar Kebayunan, Tapos, Depok, Senin (26/5). Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman menyampaikan, peluncuran proyek ini menandai langkah awal perusahaannya sebagai developer mandiri di sektor properti. &rdquo;Ini adalah grand launching dari Umma Arsa. Ini proyek pertama kami untuk menjadi developer mandiri,&rdquo; ujar Trisnadi Yulrisman kepada awak media. Meski diakui bahwa daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, Trisnadi tetap optimistis bahwa pasar hunian, khususnya di wilayah Depok, masih menjanjikan. Keyakinan tersebut didasari pada tren permintaan rumah yang tetap tumbuh, terutama di segmen menengah. Hal itu didasari pengalaman sebelumnya di tengah resesi pada pandemi Covid lalu. &rdquo;Saat Covid lalu, rumah menengah dan MBR masih tetap laku. Ini jadi alasan kami fokus ke pasar menengah,&rdquo; jelas Trisnadi Yulrisman. Dia menambahkan, prospek penjualan rumah di Depok tetap kuat karena pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah yang signifikan. &rdquo;Depok memiliki potensi besar. Ditambah lagi, di ruang usaha kami yang lain juga memiliki mitra lapangan golf yang membuka banyak lapangan kerja," ungkap Trisnadi Yulrisman. Umma Arsa dibangun di atas lahan sekitar 1,1 hektare dengan total 61 unit rumah, yang terdiri dari tiga tipe. Yakni tipe 51, tipe 70, dan tipe 90. Menjawab kebutuhan konsumen akan hunian yang nyaman, proyek ini juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruang komunal, taman bermain, ruang terbuka hijau, sistem keamanan 24 jam, serta jaringan utilitas bawah tanah yang rapi tanpa kabel menggantung. &rdquo;Dengan tetap menyasar segmen menengah yang dinilai stabil, kami yakin bahwa proyek ini akan disambut positif oleh pasar, meskipun kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil,&rdquo; ucap Trisnadi Yulrisman.

Pengambang optimistis pasar hunian di Kota Depok masih menjanjikan terutama di segmen menengah meski daya beli masyarakat belum pulih

Daya Beli Menurun, Pengembang Optimistis Penjualan Rumah di Kota Depok Tetap Prospektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/solar-panel-903974321.jpg" alt="SUN Terra menjalin kerja sama dengan empat pengembang properti, memasang solar panel di hampir 1.000 rumah di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>SUN Terra menjalin kerja sama dengan empat pengembang properti, memasang solar panel di hampir 1.000 rumah di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Penyedia solusi energi surya untuk sektor residensial dan komersial, SUN Terra, menjalin kerja sama dengan empat pengembang properti, menghadirkan solusi energi bersih dengan pemasangan sistem panel surya di hampir 1.000 rumah sekitar Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Inisiatif ini merupakan upaya dalam mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Keempat developer yang menjalin kerja sama ini yakni &nbsp;Sinar Mas Land, PT Sinar Mitbana Mas, PT Putra Alvita Pratama, dan PT Bumi Parama Wisesa. Inisiatif ini menjadi momentum yang tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri, dimana kebutuhan listrik rumah tangga biasanya meningkat. CEO SUN Terra, Karina Darmawan menuturkan, dengan memanfaatkan energi surya, penghuni dapat mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional, menghemat tagihan listrik, dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Lebaran. Seperti perjalanan mudik atau persiapan perayaan bersama keluarga. Menurutnya, kemitraan ini bertujuan untuk mendukung transisi energi berkelanjutan di sektor properti serta memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dengan pemasangan sistem energi surya &nbsp;sejak awal, penghuni tidak hanya dapat menghemat biaya listrik, tetapi juga turut berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon. "Manfaat keekonomian ini memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat. Para pemilik rumah bisa lebih hemat, terutama di momen Lebaran, di mana konsumsi listrik cenderung meningkat," ujar Karina Darmawan, dalam keterangannya, Kamis (27/3). Saat ini, mayoritas rumah masih dalam tahap pengembangan, sehingga rencana pemasangan panel surya akan direalisasikan secara bertahap mengikuti progres pembangunan.&nbsp;Dengan kapasitas mulai dari 1,1 kWp hingga 2,75 kWp per rumah dan total kapasitas mencapai sekitar 1,3 MWp, sistem ini bekerja secara on-grid. Hal ini memungkinkan penghuni rumah tetap terhubung dengan jaringan listrik PLN, sehingga pasokan energi tetap stabil dan optimal meskipun bergantung pada sumber energi terbarukan. Selain itu pemasangan energi surya juga dapat menghemat biaya listrik dalam jangka panjang. Dengan inovasi dan kerja sama strategis, SUN Terra berharap dapat menjangkau lebih banyak pengembang perumahan di masa mendatang dan mendorong perubahan positif dalam pola konsumsi energi masyarakat. Kerja sama ini juga diharapkan bisa&nbsp;berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim.

SUN Terra jalin kerja sama dengan pengembang properti untuk pasang panel surya di 1.000 rumah, dukung gaya hidup ramah lingkungan.

Dukung Gaya Hidup Ramah Lingkungan, SUN Terra Gandeng Empat Pengembang Masifkan Penggunaan Solar Panel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/SOcNT4XRPJx3Ub1F3FIbjiTqcTFBlRU0nwA9FcU1-4183354850.jpg" alt="Badan Bank Tanah siapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah rakyat, dengan harga rumah yang terjangkau bagi masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Badan Bank Tanah siapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah rakyat, dengan harga rumah yang terjangkau bagi masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Bank Tanah siapkan 73,04 hektare (Ha) lahan untuk program 3 juta rumah rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Lahan ini tersebar di empat lokasi, di beberapa provinsi berbeda.&nbsp; Adapun lokasinya berada di Purwakarta, Jawa Barat dengan luas lahan tersedia sebanyak 19,4 ha; Bandung Barat, Jawa Barat 23,17 ha; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 3,36 ha; dan Batubara, Sumatra Utara 27,27 ha.&nbsp; &ldquo;Area ini sangat menarik untuk daerah non perkotaan,&rdquo; ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dalam acara temu media di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, Selasa (25/3) petang.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015816789/7-tanda-anda-lebih-beruntung-daripada-kebanyakan-orang-tanpa-disadari">7 Tanda Anda Lebih Beruntung daripada Kebanyakan Orang, Tanpa Disadari</a>&nbsp; Ia menyampaikan, jumlah luasan tersebut disediakan untuk tahap awal. Nantinya, masih dimungkinkan bertambah lagi guna menyukseskan program 3 juta rumah ini.&nbsp; Dia optimis, target 3 juta rumah ini dapat tercapai. Bahkan, dalam 5 tahun ke depan menjadi 15 juta rumah yang tersedia. Asal, dibarengi dengan kerja cepat dan tata kelola yang baik. Ketersediaan lahan ini pun ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan bertemu para pengembang. Dalam pertemuan, Badan Bank Tanah meminta agar harga rumah yang dipatok pengembang tak terlampau mahal. Diperkirakan ada sekitar 7.000 rumah tapak yang bisa dibangun di atas lahan 73,04 ha lahan milik Bank Tanah. Misalnya, untuk harga jual rumah wilayah Batubara, Purwakarta, dan Bandung Barat tak lebih dari Rp166 juta per unit. Kemudian, untuk harga rumah di Kota Tanjung Pinang dari pengembang diharapkan maksimal sebesar Rp173 juta per unit.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015816771/blusukan-ke-samsat-bekasi-gubernur-jawa-barat-dedi-mulyadi-janji-bantu-warga-yang-hampir-menangis-karena-tunggakan-pajak">Blusukan ke Samsat Bekasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Janji Bantu Warga yang Hampir Menangis karena Tunggakan Pajak</a>&nbsp; &ldquo;Diharapkan developer juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Karena kita sudah memberikan kepastian hukum kepada developer Sekali lagi, tanahnya kita sediakan dalam keadaan clean and clear. Jadi menariknya, di sini kalau ada tuntutan apapun yang dituntut bukan si developer, tapi adalah Badan Bank Tanah,&rdquo; tuturnya. Nanti skemanya, pengembang diberi hak guna bangunan (HGB) selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika dimanfaatkan, dapat diberikan hak. &ldquo;Untuk berapa lama? Perjanjiannya dengan developer untuk 80 tahun,&rdquo; jelasnya. Selain lahan yang sudah tersedia ini, Parman mengatakan, masih ada lahan lain yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun rumah murah. Ada lahan dari hasil sitaan aset koruptor yang disita Kejaksaan Agung. Ada pula lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meski, prosesnya akan memakan waktu cukup panjang. Pasalnya, setelah inkracht, tanah tersebut mesti balik nama terlebih dahulu menjadi milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baru setelahnya diserahkan ke Bank Tanah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non-tunai berbentuk barang milik negara (BMN). Selain itu, prosesnya tak bisa serta merta diserahkan. Proses ini harus dirapat berama Komisi XI DPR RI untuk kemudian mendapat persetujuan.&nbsp; &nbsp; Sementara, untuk aset eks BLBI disebutnya cukup banyak yang potensial digunakan. Misalnya, di Lippo Karawaci. Ada tanah seluas 3,7 ha dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp10 juta-Rp12 juta per meter persegi yang juga potensial untuk digunakan dalam mendukung program perumahan rakyat.&nbsp;

Badan Bank Tanah siapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah rakyat, dengan harga rumah yang terjangkau bagi masyarakat.

Siapkan Lahan Program 3 Juta Rumah, Bank Tanah Temui Pengembang Minta Harga Rumah Tak Terlalu Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sanksi-menanti-bila-tidak-tempati-rumah-yang-dibeli-lewat-kpr-subsidi_c_289622.jpg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kerja kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara sepanjang 100 hari pertama di Kabinet Merah Putih dikritisi kalangan pengembang. Sejumlah asosiasi menyedia perumahan yang berhimpun menilai belum ada gebrakan signifikan yang membantu pengembang menyediakan hunian, khususnya rumah murah. Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto dalam diskusi media yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) mengingatkan bahwa pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. &ldquo;Kami pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan menjadi mitra setia pemerintah menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,&rdquo; katanya. Joko mengkiriti Kementerian PKP yang banyak membuat kebijakan yang tidak friendly terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Salah satu yang dikritisi adalah kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang. &ldquo;Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?,&rdquo; tegas Joko Suranto saat berbicara dalam diskusi media bertajuk &ldquo;Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP&rdquo; di Jakarta, Kamis (27/2). Menurutnya, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8% seperti yang ditargetkan. Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Dimana pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai. &ldquo;Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,&rdquo; tegasnya. Pada bagian lain, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengaku pesimistis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang. &ldquo;Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,&rdquo; pungkasnya.

Asosiasi pengembang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

100 Hari Pertama Kabinet Murah Putih, Asosiasi Pengembang Kritisi Kerja Kementerian PKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/RAPERDA-BANJIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Surabaya belum terbebas dari ancaman banjir. Setidaknya, ada 118 titik genangan yang tersebar di berbagai kawasan. Untuk mencegah momok tahunan itu, DPRD Surabaya juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir.  Kemarin (16/1) regulasi itu ditetapkan menjadi raperda usulan prakarsa dewan dalam sidang paripurna. Juru bicara Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo menyampaikan, raperda tersebut diharapkan bisa menjadi solusi atas persoalan banjir di Surabaya.  Apalagi, selama ini terjadi kekosongan aturan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan dan pengendalian banjir. ”Kami ingin raperda ini menjadi panduan dalam penanggulangan banjir ke depan,” kata Cahyo.  Raperda yang memiliki 49 pasal itu mengatur sejumlah ruang lingkup. Di antaranya, sistem drainase daerah, pengelolaan sungai, penyediaan ruang rekapan air, pembentukan satgas pengendalian banjir daerah, hingga sistem penanggulangan banjir berbasis teknologi. ”Diharapkan banjir di Surabaya bisa dihentikan permanen dan bertahap,” paparnya.  Salah satu upaya strategis adalah penyediaan ruang resapan air. Itu diatur dalam pasal 34, 35, dan 36. Penyediaan ruang resapan air diwajibkan untuk pemerintah, badan hukum, perseorangan, hingga pengembang perumahan.  Pemerintah, misalnya, wajib menyiapkan ruang resapan air minimal 30 persen dari luas ruang terbuka hijau di daerah. Bentuknya bermacam-macam. Bisa berupa sumur resapan, sistem polder, kolam atau bentuk lain yang berwawasan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemkot wajib mengembangkan tanaman sabuk organik pada bantaran sungai atau bibir pantai.  Kewajiban serupa berlaku bagi pengembang perumahan. Developer dengan luas lahan di atas 10 hektare wajib mengalokasikan paling sedikit 30 persen ruang resapan air. Baik berupa sistem polder, kolam, tandon, waduk, atau danau sederhana.  Ruang resapan air tersebut wajib terkoneksi dengan sistem drainase milik pemerintah atau pemkot. ”Fasilitas milik pengembang ini harus tersambung dengan drainase pemkot. Ini agar air mengalir sampai ke hilir,” papar Cahyo.  Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyampaikan, raperda tersebut merupakan inisiatif komisinya. Selama ini, jelas dia, pemkot hanya mengandalkan Surabaya Drainage Master Plan (SDMP) dalam mencegah banjir.  ---  KEWAJIBAN PEMKOT DAN PENGEMBANG PADA RAPERDA PENANGGULANGAN BANJIR  Pemkot/pemerintah: <ul> 	<li>Wajib alokasikan ruang resapan air minimal 30 persen dari luas ruang terbuka hijau di Surabaya.</li> 	<li>Ruang resapan air berupa sumur resapan, kolam, danau, atau wujud lain yang berwawasan lingkungan.</li> 	<li>Wajib kembangkan tanaman organik pada bantaran sungai atau bibir pantai.</li> </ul> Per orangan atau badan usaha: <ul> 	<li>Ruang resapan air minimal 10 persen dari luas lahan rumah atau kantor.</li> 	<li>Bisa berupa kolam, biopori, atau sumur resapan.</li> 	<li>Pemkot bisa ikut membantu menyediakan fasilitas ruang resapan.</li> </ul> Pengembang perumahan: <ul> 	<li>Wajib mengalokasikan paling sedikit 30 persen untuk resapan air dari luas lahan yang dikelola.</li> 	<li>Bisa berupa waduk atau danau sederhana.</li> 	<li>Wajib terkoneksi dengan drainase utama pemkot.</li> 	<li>Jadi prasarana, sarana, dan utilitas umum yang wajib diserahkan ke pemkot.</li> </ul> Sumber: Raperda Penanggulangan Banjir

Diatur dalam Raperda, Pengembang Wajib Sediakan 30 Persen Resapan Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JLLB-2.jpg" alt="Ilustrasi Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menyebutkan sekitar 80 persen lahan yang akan digunakan untuk pembukaan akses Jalan Radial Road di kawasan Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, milik pengembang.  Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, pembebasan lahan bisa dilakukan melalui sistem penyerahan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU) oleh pengembang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.  ”Pembebasan lahan milik pengembang untuk akses pembangunan Jalan Radial Road di kawasan Surabaya Barat bisa diperhitungkan sebagai penyerahan PSU,” kata Lilik Arijanto seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, pengembang yang memiliki lahan di kawasan Radial Road itu merupakan pengembang besar. Sehingga, lokasinya juga banyak. ”Jadi dimungkinkan untuk menyerahkan sebagai PSU itu bisa,” ujar Lilik Arijanto.  Lilik menyebutkan, detail rincian luas lahan milik pengembang untuk akses pembangunan Jalan Radial Road tengah dihitung. Namun yang pasti para pengembang menyambut baik rencana pembangunan akses jalan itu sebagai penghubung antara Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Dalam Barat (JLDB).  ”Sementara ini yang kami informasikan ke pengembang, mereka menyambut baik. Tapi seperti apa nanti, kena berapa hektare kebutuhan PSU masih belum. Satu sisi kami masih punya namanya CSR, hibah kepada pemkot juga bisa. Nanti, perkembangannya lebih lanjut,” papar Lilik Arijanto.  Lilik mengatakan, pembebasan lahan untuk akses pembangunan Jalan Radial Road akan dimulai pada 2023. ”Tahun ini, kami mulai. Selesainya tergantung dengan bagaimana reaksi pemilik-pemilik lahan di sana. Bagaimana dia (pengembang) berkontribusi kepada Pemkot Surabaya,” tutur Lilik Arijanto.  Sebab, kata dia, apabila pembukaan akses Jalan Radial Road seluruhnya melalui skema pembebasan lahan, maka kebutuhan nominalnya cukup besar, mencapai sekitar Rp 500 miliar. Oleh karena itu, pihaknya meminta ada partisipasi dari para pengembang di sana.  ”Kalau pembebasan lahan semuanya itu hampir Rp 500 miliar, itu cukup besar. Makanya sistem itu tidak kami ambil, kami minta ada partisipasi pihak ketiga dalam hal ini pengembang,” terang Lilik Arijanto.  Dia menambahkan selain milik pengembang dan pemkot, sebagian lahan untuk pembukaan akses Jalan Radial Road, juga merupakan persil pribadi. Setidaknya ada sekitar 20 persen lahan di sana yang merupakan persil milik pribadi atau warga.  ”Ada beberapa persil pribadi, tapi tidak banyak hanya 20 persen. Sedangkan 80 persen, rata-rata milik pengembang semua. Cuma kalau dari sisi jumlah, mungkin hampir sama,” ucap Lilik.

80 Persen Lahan Jalan Radial Road Surabaya Milik Pengembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230103_134613_11.jpg" alt="Proses pencarian satu korban tertimbun longsoran tanah pada proyek pembangunan perumahan di daerah Candi Gebang, Wedonartani, Ngemplak, dengan menggunakan alat berat di Sleman, Selasa (3/1). BPBD Sleman/Antara" width="100%">
<figcaption>Proses pencarian satu korban tertimbun longsoran tanah pada proyek pembangunan perumahan di daerah Candi Gebang, Wedonartani, Ngemplak, dengan menggunakan alat berat di Sleman, Selasa (3/1). BPBD Sleman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo meminta para pengembang dan kontraktor pembangunan perumahan di wilayah itu untuk lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.  ”Kami minta kepada pengembang maupun kontraktor pembangunan perumahan dan proyek lain untuk lebih mengutamakan keselamatan kerja. Jangan sampai peristiwa seperti talut longsor di Candi Gebang kemarin terulang lagi,” kata Kustini seperti dilansir dari Antara di Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta, Selasa (3/1).  Pembangunan talut perumahan di wilayah Candi Gebang Kelurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, mengalami longsor pada Senin (2/1) sore. Akibat kejadian tersebut, empat pekerja proyek tertimbun longsoran tanah. Sebanyak dua orang dilaporkan meninggal dunia dan dua orang mendapatkan perawatan di rumah sakit.  ”Kemarin sore saya langsung minta BPBD untuk lakukan proses evakuasi. Karena kondisi talutnya cukup dalam, saya minta proses evakuasi dilakukan hati-hati. Karena malam dan pagi ini (3/1) juga sempat turun hujan,” ujar Kustini Sri Purnomo.  Terkait izin pembangunan perumahan, Kustini memastikan pengerjaan perumahan bernama Sumber Baru Land itu telah mempunyai izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sleman sejak Desember 2021. ”Kalau perizinan sudah ada. Tidak ada masalah,” terang Kustini Sri Purnomo.  Dia menyayangkan proses pembangunan talut dengan kedalaman enam meter yang kurang mempertimbangkan banyak hal. Pihak pengembang harus memperhatikan mulai dari alat pelindung diri, kondisi kontur tanah, hingga kondisi cuaca.  ”Kalau saya lihat karena galian itu dalam, tidak dibarengi dengan ada alat penopang atau alat pelindung di kedua sisi talutnya. Dan informasinya kondisi tanah di sana labil dan berpasir kalau dikeruk goyang tanah atasnya. Kan sebenarnya itu berbahaya,” tutur Kustini Sri Purnomo.  Sementara itu, tim gabungan yang melakukan pencarian terhadap salah satu korban tertimbun tanah longsor dalam proyek pembangunan perumahan di daerah Candi Gebang, Wedonartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta berhasil menemukan satu korban terakhir dari empat korban.  Sekitar pukul 13.40 WIB, korban terakhir berhasil ditemukan setelah dilakukan upaya pencarian dengan alat berat. Korban atas nama Surya, 34, warga Bayat, Klaten, Jawa Tengah, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah dievakuasi korban selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Polda DIJ.  Kejadian longsor tersebut terjadi pada Senin (2/1) sekitar pukul 15.00 WIB. Kejadian tersebut bermula saat tujuh orang pekerja proyek melakukan penggalian tanah untuk pembuatan talud. Namun, karena kondisi tanah yang labil dan berpasir, tiba-tiba terjadi longsor yang menimpa para pekerja tersebut.  Dari tujuh orang pekerja proyek tersebut, tiga orang berhasil menyelamatkan diri, sedangkan empat orang pekerja tertimbun longsoran tanah. Tiga pekerja berhasil ditemukan rekan-rekannya dan tim gabungan pada Senin (2/1) sore, yakni Karsono, 50, warga Nglora, Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.  Korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Hermina Depok, Sleman. Kemudian, satu korban lagi atas nama Karju, 40, warga Nglora, Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, meninggal dunia saat perawatan di rumah sakit. Satu orang lagi atas nama Dodi alias Tukiyo, 53, warga Garotan, Semin, Gunungkidul, dirawat di RS Hermina, Depok, Sleman.

Bupati Sleman Minta Pembangunan Perumahan Utamakan Keselamatan Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BALIKPAPAN.jpg" alt="Ilustrasi salah satu sudut kota Balikpapan, Kalimantan Timur" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi salah satu sudut kota Balikpapan, Kalimantan Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memulai pembangunan fisik ibu kota baru IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Diharapkan pada 2024 sudah mulai ada pemindahan untuk kantor pemerintah dan beberapa fungsi pelayanan secara bertahap.  Sedikitnya sekitar 500 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian dan lembaga akan dipindahkan ke kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru pada tahap awal pembangunan yakni periode 2022-2024. Hal tersebut seiring dengan pembangunan infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung DPR/MPR dan perumahan di tahap awal pembangunan IKN.  Dalam acara IKN Properti Expo 2022, Kementerian PUPR mengatakan bahwa sektor properti merupakan sektor yang masih tumbuh secara positif di tengah masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,01 persen (year-on-year).  Di antara pertumbuhan tersebut, perumahan yang masuk ke dalam sektor real estate atau properti menjadi salah satu sektor yang tumbuh positif sebesar 3,78 persen.  "Sektor properti memiliki “multiflier effect” dapat menghidupkan 174 sub-sektor industri lain seperti pabrik material bahan bangunan, transportasi, lembaga pembiayaan seperti Bank, Koperasi, Financial Technologi, maupun sektor Furniture, hingga perdagangan makanan yang akan dapat mempercepat dan membantu program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya.  Kepindahan Ibu Kota negara ini ditangkap PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, Perusahaan yang berkecimpung di sektor properti berbasis di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.  “Pindahnya IKN ini benar-benar menjadi momentum yang pas sekaligus kesempatan emas bagi kami pengembang, dalam memperbesar potensi bisnis properti di kawasan Balikpapan khususnya kawasan kami BSB” ujar Tjia Daniel Wirawan, Direktur Operasional Wulandari Bangun Laksana.  Dia menjelaskan, produk Wulandari Bangun Laksana merupakan produk-produk unggulan. Selain karena memiliki konsep yang menarik dan berbeda dari pendahulunya, juga berdiri di pusat kota dengan lokasi yang sangat strategis.  “Berdekatan dengan pusat perbelanjaan, perkantoran, hiburan dan kebutuhan hidup lainnya. Selain lokasi yang strategis yaitu berdiri di kawasan Balikpapan Superblock, kami pihak pengembang juga menunjang fasilitas lainnya, seperti pusat hiburan Pantai BSB, dan Aquaboom. Sedangkan sarana olahraga terdapa CNC Fitness Center, BSB Bowling, dan pusat kuliner,” tambahnya.  Lokasi strategis dan Fasilitas lengkap dan berkualitas, lanjut dia, diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di kawasan prestisus ini.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Sejumlah Pengembang Mulai Lirik Rencana Pembangunan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PSU-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya menambah aset lahan fasum (fasilitas umum) berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan dan permukiman. Sejak Januari - Oktober, pemkot menerima 24 lokasi PSU dari pengembang dengan luas 513.107,26 hektare dan total nilai perolehan aset Rp 1.327.750.644.779,07.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, pengembang memiliki kewajiban untuk menyerahkan PSU kepada Pemkot Surabaya berdasar Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 14 Tahun 2016. Sebab, banyak warga yang ingin memanfaatkan lahan PSU.  ”Mulai Januari-Oktober 2022 target penyerahan PSU dari 25 lokasi, kita telah berhasil berita acara fisik dan serah terima fisik sebanyak 24 lokasi dari pengembang. Total luasnya 513.107,26 hektare dengan total nilai perolehan aset Rp 1.327.750.644.779,07,” kata Irvan.  Irvan berharap dengan penambahan aset yang dimiliki Pemkot Surabaya saat ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Khususnya untuk pengendalian banjir dan integrasi jaringan drainase, serta menciptakan lapangan pekerjaan, dan public open space.  ”Jadi aset kita di pemkot bertambah, PSU berupa jalan dan saluran. Untuk fasilitas umum ada makam dan RTH bisa dibuat bozem. Sedangkan untuk fasos, misalnya fasilitas lapangan olahraga atau sentra kuliner yang harapannya bisa menciptakan lapangan kerja atau apapun yang tidak membebani dan menarik tarif untuk warga,” ujar Irvan.  Sedangkan untuk PSU berupa lahan makam, dia mengaku, banyak pengembang yang kesulitan dalam penyerahan lahan tersebut. Karena itu, terdapat dua pilihan berupa 2 persen dari kewajiban pengembang untuk menyerahkan lahan atau berupa uang tunai sebagai lahan pengganti.  ”Makam ada pilihan oleh pengembang berupa lahan atau uang yang kita gunakan bagi pemkot untuk membebaskan lahan yang akan digunakan untuk makam. Jadi ada pilihan, 2 persen dari kewajiban pengembang itu untuk makam bisa berupa lahan atau uang untuk dibelikan lahan oleh pemkot,” ungkap Irvan.  Target penyerahan PSU, jika pengembang sudah tidak diketahui atau bangkrut, hal itu bisa diambil alih warga.  ”Itu dijamin Perwali No. 14 Tahun 2016. Karena penggunaannya untuk kepentingan umum dan itu bisa diusulkan ke pemkot untuk dibuatkan hubungan hukum antara pemkot dengan warga,” terang Irvan.  Pemkot Surabaya mengingatkan para pengembang perumahan dan permukiman agar tidak main - main terhadap persoalan PSU. ”Yang belum menyerahkan ada 80 pengembang dan proses berita acara administrasi sudah ada 16 pengembang. Yang lain sudah kita berikan teguran tiga kali dan kita berikan sanksi penundaan perizinan. Target ini harus selesai pada tahun 2024 sesuai NJOP KPK,” ujar Irvan.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Pemkot Surabaya Tambah Fasilitas Umum dengan Nilai Aset 1,3 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengembang perumahan

Berita Terkini