<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/Ilustrasi-masjid-di-waktu-imsak-menjelang-subuh-Prostooleh-Freepik-1218797103.jpg" alt="Ilustrasi masjid di waktu imsak menjelang subuh (Prostooleh/Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masjid di waktu imsak menjelang subuh (Prostooleh/Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Di awal Ramadhan ini, kritik terhadap sebagian pengelola masjid yang tidak memedulikan pedoman tentang penggunaan alat pengeras suara kembali mencuat. Keluhan warga yang merasa terganggu oleh suara pengeras suara masjid yang dianggap &lsquo;berlebihan&rsquo; tidak hanya datang dari umat di luar Islam, tetapi juga dari kalangan Muslim sendiri. Kementerian Agama pun menyadari hal ini dan mengeluarkan imbauan terkait pengaturan penggunaan alat pengeras suara di masjid. Imbauan tersebut bukanlah pedoman baru, karena sebenarnya sudah ada peraturan serupa yang dibuat beberapa tahun lalu. Namun, faktanya, tidak semua masjid di Indonesia mematuhi peraturan tersebut, meskipun mendapat dukungan dari sebagian pimpinan masjid lainnya. Beberapa masjid masih menggunakan alat pengeras suara secara berlebihan, menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian masyarakat. Dikutip dari kanal Instagram @jktinfo24jam, pengurus Masjid Jami Al Ma'mur, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ghozi Abudan, menjelaskan bahwa masjid tersebut telah menggunakan pengeras suara baik dalam maupun luar ruangan selama ratusan tahun, terutama saat pelaksanaan ibadah Tarawih. Menurutnya, tidak pernah ada keluhan dari warga sekitar, termasuk non-Muslim, selama berabad-abad masjid tersebut berdiri. Namun demikian, fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Banyak warga yang merasa terganggu oleh volume suara yang terlalu keras dan penggunaan alat pengeras suara yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Di berbagai tempat tinggal, penggunaan speaker masjid dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga sekitar, terutama pada malam hari. Beberapa orang bahkan mengeluhkan bahwa suara dari speaker masjid tersebut mengganggu tidur mereka atau aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, permasalahan ini tidaklah mudah untuk diselesaikan. Ada beragam faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk kebutuhan ibadah umat Muslim, hak atas kebebasan beribadah, serta hak warga lain untuk merasa nyaman di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pengelola masjid untuk mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan bersama. Seiring dengan itu, partisipasi serta dialog yang baik antara pengelola masjid, warga sekitar, dan pihak terkait lainnya juga sangat diperlukan guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

Di awal Ramadhan ini kritik terhadap sebagian pengelola masjid yang tidak memedulikan pedoman tentang penggunaan alat pengeras suara mencuat

Kritik Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Masjid Kembali Muncul di Awal Ramadhan, Bagaimana Daerahmu?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Persiapan-Masjid-Istiqlal-Jelang-Ramadhan_Salman-Toyib-1.jpg" alt="Petugas membersihkan area masjid Istiqlal di Jakarta, Jumat (25/3/2022). Pengelola Masjid Istiqlal memberikan kelonggaran soal aturan beribadah pada bulan Ramadhan 2022 seiring menurunnya kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Salah satu kelonggarannya yakni keg" width="100%">
<figcaption>Petugas membersihkan area masjid Istiqlal di Jakarta, Jumat (25/3/2022). Pengelola Masjid Istiqlal memberikan kelonggaran soal aturan beribadah pada bulan Ramadhan 2022 seiring menurunnya kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Salah satu kelonggarannya yakni keg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Pusat Dewan <a href="https://www.jawapos.com/tag/masjid-indonesia/">Masjid Indonesia</a> (DMI) menerbitkan surat edaran (SE) sebagai arahan untuk kegiatan Ramadan 1443 Hijriah/2022. Ada empat poin yang menjadi arahan.  Pertama, agar masjid dan musala dimakmurkan untuk ibadah, tetapi harus tetap menerapkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/protokol-kesehatan/">protokol kesehatan</a> (memakai masker, membawa alat ibadah sendiri, berwudu dari rumah). Kebersihan lingkungan masjid dan musala harus dijaga sebaik-baiknya.  Kedua, mengenai penggunaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pengeras-suara/">pengeras suara</a>. Seluruh masjid/musala diimbau untuk menggunakan pengeras suara luar hanya untuk azan, ikamah, dan tartil Alquran. Durasinya diatur 5–10 menit sebelum tanda waktu salat tiba.  Kemudian, tidak menggunakan pengeras suara luar untuk melakukan zikir/doa para imam salat, tahlilan, puji-pujian, barzanji, nasyid, lagu-lagu religi, dan sejenisnya.  ”Apabila menghendaki penggunaan pengeras suara, maka hendaknya menggunakan pengeras suara dalam saja,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI <a href="https://www.jawapos.com/tag/jusuf-kalla/">Jusuf Kalla</a>.  Selain itu, semua bentuk ceramah dan kultum hendaknya menggunakan pengeras suara dalam. Untuk kegiatan tadarus atau tilawatil Quran dengan menggunakan pengeras suara, hendaknya hanya diperuntukkan bagi yang sudah fasih/lancar dan memiliki kemampuan qiraatil Quran yang bagus. Tentunya, dengan tetap memperhatikan batas waktu istirahat (jam tidur) masyarakat.

DMI Terbitkan Panduan Pengeras Suara Masjid-Musala Selama Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/yaqut-kemenag.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut, penguatan masjid menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dilakukan. Pihaknya saat ini tengah menyusun roadmap untuk hal itu.  "Kemenag harus segera melakukan penguatan masjid. Masjid kita perkuat lagi sebagai pusat peradaban," kata Yaqut kepada wartawan, Jumat (4/3).  "Peran masjid harus diperkuat, tidak hanya untuk penguatan spiritual, tapi juga menjalankan fungsi lainnya," imbuhnya.  Yaqut menilai, saat ini menjadi kesempatan yang penting untuk melakukan penguatan peran masjid. Terbitnya Surat Edaran tentang pengeras suara masjid bisa menjadi momentum mewujudkan hal itu.  "Saat ini momentum di mana semua orang tahu tentang adanya surat edaran No SE 05 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara," ucapnya.  "Ini kesempatan kita untuk memberikan program penguatan kepada masjid. Tolong momentum ini digunakan sebaik-baiknya," tandasnya.  Diketahui, aturan pengeras suara di masjid dan musala yang sudah berumur 44 tahun diperbarui. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan surat edaran (SE) pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala yang terbaru di Jakarta (21/2).  Seperti diketahui, penggunaan pengeras suara di masjid dan musala selama ini diatur dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag yang terbit pada 1978. Kemudian, pada 2018 Kemenag menerbitkan SE pelaksanaan instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag tersebut. Tahun ini aturannya diganti dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni SE menteri.  Secara teknis tidak ada perubahan signifikan dalam aturan pengeras suara masjid dan musala itu. Misalnya, di aturan yang lama, penggunaan pengeras suara luar sebelum azan Subuh diperbolehkan maksimal 15 menit sebelumnya. Dalam aturan yang baru maksimal 10 menit. Setelah azan, kegiatan salat wajib sampai zikir menggunakan pengeras suara dalam. Ketentuan baru lainnya, tingkat suara yang dihasilkan dari pengeras suara luar maksimal 100 dB (desibel).  Pengeras suara luar berarti pengeras suara yang diarahkan atau disiarkan ke luar kompleks masjid atau musala. Seperti menggunakan speaker toa atau sejenisnya. Sedangkan pengeras suara dalam hanya digunakan di dalam ruangan masjid atau musala.

Menag: SE Tentang Pengeras Suara Jadi Momentum Penguatan Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/JKT7_PLN-LAKUKAN-PENGECEKAN-LISTRIK-JELANG-IDUL-FITRI-DI-ISTIQLAL_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Petugas PLN melakukan pengecekan tegangan listrik bawah tanah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (10/5/2021). Mengahadapi Hari Raya Idul Fitri 1422 H atau tahun 2021, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melakukan siaga pasokan listrik di Ibukota dan se" width="100%">
<figcaption>Petugas PLN melakukan pengecekan tegangan listrik bawah tanah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (10/5/2021). Mengahadapi Hari Raya Idul Fitri 1422 H atau tahun 2021, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melakukan siaga pasokan listrik di Ibukota dan se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Bimas Islam <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementrian-agama/">Kementerian Agama</a>, Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya tengah memperkuat kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) terkait program akustik pengeras suara di masjid dan musala. Program tersebut bagian dari tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menag Nomor 05 Tahun 2022.  "Kementerian Agama memperkuat kerja sama dengan DMI terkait akustik pengeras suara di masjid dan musala. Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan kualitas suara dari masjid maupun musala yang ada di Indonesia," kata Kamaruddin dalam keterangannya, Sabtu (26/2).  Dia mengatakan, melalui kerja sama ini, Kemenag akan memberikan pelatihan terhadap takmir-takmir masjid, termasuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.  Dia menegaskan, Kementerian Agama tidak hanya mengatur urusan soal <a href="https://www.jawapos.com/tag/pengaturan-pengeras-suara/">pengaturan pengeras suara</a>, tetapi juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas para takmir masjid dan musala.  Terkait sosialisasi SE Menag No. 05/22, Dirjen meminta Kepala Kanwil Kemenag, Kantor Kemenag, KUA, hingga para Penyuluh Agama Islam (PAI) di daerah untuk aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka semakin paham urgensi dari edaran ini.  "Kita memiliki puluhan ribu penyuluh agama Islam yang siap menyosialisasikan tujuan dan urgensi dari edaran Menag. Kita berharap melalui peran Penyuluh ini, sosialisasi semakin masif dan tepat sasaran," papar Kamaruddin.  Kamaruddin menambahkan, selain menerjunkan penyuluh untuk sosialiasi edaran ini, Kemenag juga menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait seperti DMI, Majelis Ulama Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/mui/">MUI</a>), dan ormas-ormas Islam.  "Kita berasama-sama dengan DMI, MUI, dan ormas Islam terus melakukan sosialisasi urgensi dari edaran ini," ucap Kamaruddin menandaskan.  Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama menerbitkan edaran perihal aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05/2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara.  “Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat,” ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-agama/">Menteri Agama</a>, Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu.  Gus Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Tapi di sisi lain, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya demi merawat persaudaraan dan harmoni sosial.  Adapun pedoman penggunaan pengeras suara tersebut di antaranya meliputi, pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/mushala.

Kemenag Gandeng DMI Sosialisasi Program Pengeras Suara Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Bukhori-Yusuf-PKS.jpg" alt="Bukhori Yusuf PKS" width="100%">
<figcaption>Bukhori Yusuf PKS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf membeberkan tiga catatan kritis terhadap regulasi pengaturan pengeras suara di masjid atau musala yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag) melalui produk Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pengeras-suara-masjid/">Pengeras Suara di Masjid</a>/Musala.  Pertama, dari sisi regulasi, surat edaran bukanlah produk peraturan perundang-undangan, melainkan kebijakan yang mengatur urusan internal kelembagaan. Walau demikian, surat edaran tersebut anehnya tidak hanya dialamatkan kepada instansi vertikal atau satuan kerja di bawah Kementerian Agama, tetapi juga ditujukan kepada MUI, DMI, Ormas Islam serta pengurus masjid dan musala yang secara kedudukan merupakan entitas di luar Kemenag.  “Pertanyaannya adalah apakah surat edaran tersebut memiliki kekuatan mengikat sampai ke entitas di luar <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-agama/">Kementerian Agama</a>? Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, produk berupa surat edaran tidak ditemukan dalam hirarki peraturan perundang-undangan," ujar dia, Jumat (25/2).  "Surat edaran ini janggal karena mencoba mengatur masyarakat yang secara kedudukan berada di luar instansi Kementerian Agama,” kata dia.  Anggota Badan Legislasi ini mengatakan, pihaknya menghargai niat baik Kemenag untuk mewujudkan harmoni sosial melalui surat edaran tersebut. Namun, tidak semua isu dapat diselesaikan melalui pendekatan instruksi oleh negara.  Catatan kedua, secara substansi terdapat kelemahan dalam beberapa poin, misalnya persyaratan bagi pengguna <a href="https://www.jawapos.com/tag/pengeras-suara/">pengeras suara</a> mesti bersuara bagus dan tidak sumbang. Poin ini sebenarnya sangat bersifat subjektif karena tidak ada pihak yang berhak menentukan suara bagus atau tidak bagus dalam konteks ini.  “Lantas, bagaimana jika poin ini justru memicu gesekan sosial karena membuka potensi bagi setiap warga untuk saling menghakimi sehingga berujung pada disharmoni? Sebaliknya, aturan ini justru akan kontraproduktif dengan niat baik Menteri Agama di awal,” tuturnya.  Catatan kritis selanjutnya adalah poin tentang penentuan batas waktu penggunaan pengeras suara sebelum azan dikumandangkan dengan rentang 5-10 menit. Dirinya lantas mempertanyakan dasar yang digunakan oleh Kemenag dalam menentukan batas waktu tersebut.  “Selain masalah suara adalah batas waktu. Atas dasar apa Kementerian Agama menentukan rentang waktu 5-10 menit sebelum azan? Kenapa tidak 1-3 menit? Apakah sudah ada riset atau kajian sebelumnya? Sebab saya ragu akan hal tersebut,” ucapnya.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/02/2022/muhaimin-usul-pemilu-2024-diundur-pks-beri-penolakan/">Ketua DPP PKS</a> ini menambahkan, tugas Kementerian Agama adalah memastikan keharmonisan terpelihara. "Jika instansi ini mulai bertindak terlalu jauh dengan mengatur hal-hal teknis soal peribadatan, selain melampaui kewenangannya, sebaliknya hal itu dapat memicu disharmoni di tengah masyarakat," pungkasnya.

PKS Beri Tiga Catatan Kritis Soal Pedoman Penggunaan Pengeras Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menjelaskan Instruksi Dirjen Bimas Islam pada 1978 lebih baik ketimbang Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.  Mestinya dalam rangka menghadirkan harmoni, seharusnya Surat Edaran Dirjen itu diperbaiki untuk diperkuat, karena berlaku obyektif dan adil, dengan mempertimbangkan aspek lokalitas, dan kebudayaan masyarakat setempat.  Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut menyebutkan bahwa ketentuan ketat terhadap penggunaan pengeras suara di masjid dan musala diberlakukan untuk kota besar, seperti ibukota negara, ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota di mana penduduknya beraneka ragam, baik dari segi agama, jam kerja dan lain sebagainya.  Instruksi Dirjen Bimas Islam tersebut juga mengecualikan pengaturan tersebut untuk masjid, langgar dan musala di desa atau kampung, dengan tetap memperhatikan tanggapan dan reaksi masyarakat. Itu surat edaran yang bijak.  "Sayangnya, SE Menag yang baru ini tidak membuat pengecualian tersebut, malah diberlakukan secara general, dipukul rata untuk semua daerah di Indonesia, sekalipun juga tidak ada laporan adanya masalah serius yang massif dengan terjadinya disharmoni akibat dari Pengeras suara dari Masjid atau Musholla," jelas dia dikutip, Kamis (24/2).  HNW menjelaskan pada umumnya daerah-daerah di Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Barat, Riau dan lainnya, juga Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, NTB, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara, masyarakatnya sudah sangat harmoni dengan pengeras suara di masjid dan musala.  “Bahkan di Jakarta sekalipun, dalam reses ini, saya mendapatkan aspirasi dari banyak warga dan tokoh Masyarakat di Mampang, Kebayoran Lama dan Cempaka Putih, yang misalnya, mereka dengan tegas mengatakan bahwa selama ini tidak ada masalah dengan pengeras suara dari masjid atau musala yang kumandangkan suara adzan, pengajian, tarhim dan lainnya," sebutnya.  Disampaikan olehnya bahwa SE Menag itu justru bisa jadi beban di tengah warga sehingga bisa memicu terjadinya disharmoni. Karenanya perlu adanya pengkajian ulang atas SE Menag 5/2022 tersebut.  Maka HNW khawatir, sebagaimana temuan di Jakarta seperti Cempaka Putih, Mampang, Kebayoran Lama dan lainnya, sikap yang menggeneralisir seperti dalam SE itu justru akan menimbulkan disharmoni dikalangan masyarakat, karena di daerah-daerah itu memang tidak ada masalah dengan penggunaan pengeras suara di masjid/musala untuk kepentingan syiar agama Islam.  “Mereka yang sudah harmoni dan tidak ada masalah dengan pengeras suara, seharusnya cukup diberi rambu-rambu umum soal pentingnya peran Masjid dan Musholla dan Pengeras suaranya dalam menjaga dan menguatkan harmoni dan kerukunan umat beragama,” tukasnya.

HNW: Seharusnya Menag Perkuat Kebijakan Terdahulu Soal Sepiker Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/HNW-terbaru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi keinginan hadirkan harmoni di antara umat beragama. Namun, dirinya tetap mengkritisi Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala tersebut.  "SE tersebut dikhawatirkan malah dapat berbalik menciptakan keresahan, saling curiga dan disharmoni di kalangan masyarakat yang terhubung dengan masjid dan musala," jelas dia dikutip, Kamis (24/2)  Menurutnya sebelum membuat SE, Menag seharusnya terlebih dahulu membuat kajian yang obyektif dan komprehensif, serta berkomunikasi dengan para Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama. Ia pun menyampaikan, banyak pihak tak setuju aturan tersebut.  "Dan saya pun mendapatkan banyak aspirasi warga yang hampir semuanya menyayangkan dan tidak sependapat dengan Surat Edaran baru tersebut,” ujarnya.  HNW sapaan akrabnya, mengatakan bahwa sejatinya pengaturan mengenai penggunaan pengeras suara ini sudah ada sejak 1978, yakni melalui Instruksi Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kep/D/101/1978. Kemudian dipertegas kembali keberlakuannya melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam pada 2018.  “Ini sebenarnya bukan aturan yang baru, SE itu sudah ada sejak 44 tahun lalu. Namun, sayangnya, SE yang dikeluarkan oleh Menteri Agama saat ini berbeda secara mendasar karena generalisisasi pemberlakuannya di seluruh Indonesia, tanpa menyebutkan kembali soal kearifan lokal," tambah dia.  "Tak ada obyektifitas membedakan masjid dan musala di kawasan kota dan desa, di kawasan mayoritas muslim atau minoritas muslim. Sekalipun tidak disebut adanya faktor krusial yang menjadi sebab serius mengapa SE itu dinaikkan kelasnya, dari SE Dirjen menjadi SE Menteri,” sambungnya.  Mestinya, imbuh HNW, disebutkan fakta-fakta dalam rentang waktu 4 tahun dari tahun 2018 saat masih berbentuk Surat Edaran Dirjen Bimas Islam hingga tahun 2022 saat dinaikkan kelas menjadi SE Menag.  “Mestinya disebutkan ada masalah-masalah disharmoni apa, sehingga SE tersebut perlu dinaikkan kelasnya, dari SE Dirjen menjadi SE Menteri,” tandas dia.  Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib pun menepis anggapan tersebut. Dirinya pun meminta agar tidak ada pihak yang berlebihan merespon surat edaran itu, untuk menyudutkan pemerintah.  "Jangan sampai ada yang menggoreng ke sana ke mari. Jadi dianggap pemerintah terlalu mengatur urusan agama, pemerintah anti syiar, itu sama sekali tidak. Justru ini untuk menjaga kemaslahatan umum," jelasnya dalam siaran Bimas Islam TV, Rabu (23/2).

Soal Aturan Pengeras Suara Masjid, HNW: Khawatirkan Ciptakan Keresahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/salat-jumat-dengan-prokes.jpg" alt="JAGA JARAK: Jemaah menerapkan physical distancing saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Al Akbar, Surabaya, kemarin (4/2). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Jemaah menerapkan physical distancing saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Al Akbar, Surabaya, kemarin (4/2). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Adib mengatakan bahwa perlu ada contoh dalam mengimplementasikan Surat Edaran (SE) Menag Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Pasalnya, SE ini tengah mendapatkan kritikan keras dari masyarakat.  Kata dia, yang dapat menjadi teladan adalah masjid-masjid utama dalam suatu daerah, seperti masjid jami untuk tingkat desa atau kampung. Hal ini pun diharapkan dapat memicu kesadaran pengurus masjid dan musala yang lain.  "Saya harapkan kawan-kawan kita di tingkat masjid jami bisa menjadi contoh bagi musala dan masjid lain ditingkat desa, di tingkat kecamatan itu ada masjid besar, memberikan contoh teladan sehingga masjid lain di sekitarnya mengikuti," jelasnya dalam siaran Bimas Islam TV, Rabu (23/2).  Sementara untuk tingkat kabupaten dan kota, ada masjid agung yang dapat menjadi trendsetter dari SE 5/2022. Di jenjang provinsi akan diterapkan pada masjid raya.  Selain itu, dirinya turut menyampaikan bahwa tidak akan ada sanksi apabila pedoman ini tidak diterapkan sedemikian rupa. "Tidak serta merta kita berikan sanksi, ini adalah imbauan," ucap dia.  Pihaknya akan lebih mengutamakan sosialisasi terlebih dahulu agar SE tersebut dapat dipahami makna sepenuhnya oleh masyarakat. Dengan begitu, benturan skala kecil antar masyarakat pun bisa dihindari  "Jadi harapannya dengan pedoman ini semua tidak saling menyalahkan, kan sudah ada aturan, kalau ada yang keluar dari aturan ini tentu kita harus secara hikmah juga menyampaikannya, tidak bisa dengan cara yang keras," tutup dia.

Masjid Jami-Masjid Agung Diharapkan Jadi Trendsetter Aturan Speaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220217_165628.jpg" alt="Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib (Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenag/">Kemenag</a>) merilis Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Terkait hal itu, masyarakat banyak menganggap bahwa pemerintah antisyiar.  Mengenai hal ini, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib pun menepis anggapan tersebut. Dirinya pun meminta agar tidak ada pihak yang berlebihan merespons <a href="https://www.jawapos.com/tag/surat-edaran/">surat edaran</a> itu untuk menyudutkan pemerintah.  "Jangan sampai ada yang menggoreng kesana kemari. Jadi dianggap pemerintah terlalu mengatur urusan agama, pemerintah <a href="https://www.jawapos.com/tag/antisyiar/">antisyiar</a>, itu sama sekali tidak. Justru ini untuk menjaga kemaslahatan umum," jelasnya dalam siaran Bimas Islam TV, Rabu (23/2).  Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi terhadap penerapan SE tersebut. Mulai dari tingkat desa yang dilakukan penyuluh hingga provinsi dari tiap Kanwil Kemenag.  "Tentu ini penting untuk disosialisasikan dengan baik, karena ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita yang heterogen," tuturnya.  Pengaturan ini adalah untuk mengondusifkan dinamika yang ada di masyarakat. Pasalnya, terkadang juga terdapat benturan kecil antar masyarakat perihal tersebut.  "Jadi memang sosialisasi itu harus aktif, kita terus mengimbau kepada masyarakat, terutama pengurus dan takmir bahwa edaran ini sudah merupakan suatu kesepakatan dari berbagai kalangan MUI. Ini perlu sosialisasi masif," tandasnya.  Sebagai informasi, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengemukakan, penggunaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pengeras-suara-masjid/">pengeras suara di Masjid</a> dan Musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam. Namun, pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya.  Sehingga, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. "Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat," ujar Yaqut dalam keterangannya, Senin (21/2).  Yaqut menjelaskan, surat edaran yang terbit pada 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.

Atur Pengeras Suara Masjid, Kemenag Tepis Anggapan Antisyiar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shalat-Jumat-Masjid-Istiqlal-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala mendapatkan kritikan masyarakat. Kemenag pun memberikan penjelasan terkait hal tersebut.  Salah satu yang dijelaskan adalah ketika SE tersebut tidak diimplementasikan oleh masjid dan musala. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib mengatakan bahwa tidak akan ada sanksi perihal tersebut.  "Tidak serta merta kita berikan sanksi, ini adalah imbauan," ungkap Adib dalam siaran Bimas Islam TV, Rabu (23/2).  Dikatakan olehnya bahwa edaran ini bersifat imbauan tentang tata cara penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Pedoman ini diharapkan bisa ditaati semua pihak, terutama pengurus dan takmir.  "Karena dengan edaran yang mengatur penggunaan ini, kemaslahatan akan tercipta dan akan memberikan dampak yang baik, di satu sisi syiar tetap terjaga, lalu juga progesivitas sosial terbangun dengan baik," tuturnya.  Diharapkan sosialisasi ini dapat dijalankan oleh pihaknya, yaitu terus menyampaikan pentingnya mengikuti SE tersebut. Menurutnya, jika tidak maka akan ada benturan antar masyarakat.  "Jadi harapannya dengan pedoman ini semua tidak saling menyalahkan, kan sudah ada aturan, kalau ada yang keluar dari aturan ini tentu kita harus secara hikmah juga menyampaikannya, tidak bisa dengan cara yang keras," tutup dia.

Tidak Ada Sanksi yang Diberikan Jika Tak Ikuti Aturan Pengeras Suara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pengeras suara masjid

Berita Terkini