<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201006-WA0075-01.jpg" alt="Massa aksi buruh tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja memadati Jalan Raya Bandung–Garut, Kabupaten Bandung, Selasa (6/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Massa aksi buruh tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja memadati Jalan Raya Bandung–Garut, Kabupaten Bandung, Selasa (6/10). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aspirasi elemen buruh dan masyarakat yang menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU diabaikan oleh DPR. DPR tetap tancap gas dan mengesahkan menjadi UU. Sehingga ada anggapan tingkat kepercayaan publik akan menurun, terhadap para anggota dewan yang tidak mendengarkan suara rakyat tersebut.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan secara gamblang, anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi publik untuk tidak dipilih lagi pada Pemilu 2024.  "Ya kalau nanti tidak percaya nanti pada saat Pemilu tidak dipilih. Nanti pada saat Pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu," ujar Aziz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10).  Namun sepanjang masyarakat kembali memilih anggota-anggota dewan tersebut pada Pemilu 2024. Maka mereka akan kembali masuk ke parlemen. Sehingga masyarakat harus menentukan siapa yang cocok untuk dipilih.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/10/2020/alasan-demokrat-dan-pks-tolak-ruu-omnibus-law-ditetapkan-jadi-uu/">Alasan Demokrat dan PKS Tolak RUU Omnibus Law Ditetapkan jadi UU</a>  "Sepanjang rakyatnya memilih di tahun 2024 dia akan masuk lagi di dalam parlemen kan begitu. Yang menilai itu masyarakat," ungkapnya.  Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja sudah disahkan menjadi UU oleh para anggota dew‎an pada rapat paripurna Senin (5/10) kemarin.  Dari pengesahan tersebut setidaknya ada dua fraksi yang melakukan penolakan Omnibus Law disahkan menjadi UU. Itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  Selain itu elemen buruh juga menolak pengesaha UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja tersebut. Sebagai bentuk penolakannya, buruh melakukan mogok kerja nasional tertanggal dari 6-8 Oktober 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U0OHnZ1sgYY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Soal Omnibus Law, Aziz: Kalau Tak Percaya Jangan Dipilih Saat Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam berbagai aliansi buruh saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sekitar gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Pada aksi tersebut buruh bersama mahasiswa menolak omnibus law RU" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam berbagai aliansi buruh saat menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sekitar gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020). Pada aksi tersebut buruh bersama mahasiswa menolak omnibus law RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan masih terus mendapat sorotan. Pengamat Indef Bhima Yudhistira memandang bahwa pengurangan hak pesangon, seperti yang tertera pada UU Omnibus Law Cipta Kerja, jelas akan akan menurunkan daya beli para buruh, khususnya mereka yang sangat rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  "Padahal buruh membutuhkan pesangon yang adil untuk mempertahankan biaya hidup di saat sulitnya mencari pekerjaan baru," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).  Kemudian, lanjutnya, penerapan kontrak terus menerus tanpa batas juga akan membuat ketidakpastian kerja meningkat. Jenjang karier bagi pegawai kontrak pun tidak pasti karena mereka bisa dikontrak selama-lamanya.  "Praktik ini merupakan strategi pengusaha untuk menekan biaya pensiun atau pesangon dan tunjangan lain. Tapi ini merugikan pekerja karena haknya tidak sama dengan pegawai tetap," tuturnya.  Dengan dicabutnya hak-hak pekerja dalam Omnibus Law, kata Bhima, tidak menutup kemungkinan persepsi investor, khususnya dari negara maju, akan jadi negatif terhadap indonesia.  "Investor di negara maju sangat menjunjung fair labour practice dan decent work di mana hak-hak buruh sangat dihargai. Bukan sebaliknya, di mana menurunkan hak buruh berarti bertentangan dengan prinsip negara maju," ucapnya.  Bhima menyebut, pembahasan pasal per pasal idealnya dengan kajian yang mendalam. Namun sayangnya, pemerintah hanya bisa menjawab sepotong-sepotong.  "Repot juga kalau urusan ekonomi masyarakat se indonesia yang termuat dalam pasal pasal Omnibus Law kemudian dibahas secepat kilat. Padahal ada masalah pangan yang strategis, kemudian masalah tenaga kerja, proyek pemerintah dan lingkungan. Artinya kualitas regulasi nya diragukan," ungkapnya.  Jadi, menurut Bhima, masalah yang lebih mendesak saat ini adalah memulihkan investasi dan menarik relokasi pabrik adalah penanganan pandemi, pemulihan konsumsi rumah tangga, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas lingkungan hidup hingga bagaimana cara pemerintah menekan biaya logistik. Itu semua luput dari pembahasan Omnibus Law.  "Diperkirakan investasi baik PMA dan PMDN di tahun 2021 masih tetap rendah meskipun Omnibus Law disahkan. Cepat atau lambat pasti ada pihak yang lakukan Judicial Review ke MK untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Kita lihat nanti," tutupnya.

Omnibus Law Justru akan Buat Investor Berpersepsi Negatif ke Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204632.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja telah sah menjadi Undang-Undang, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, pada Senin (5/10). RUU Cipta Kerja tersebut terkesan cepat disahkan, seharusnya di agendakan pengesahan aturan tersebut baru di paripurna pada Kamis (8/10).  Sekretaris Nasional PILNET Indonesia, Erwin Natosmal Oemar menyesalkan pengesahan RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah bersama DPR RI. Erwin menilai, UU Cipta Kerja yang baru disahkan itu satu paket dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), atau revisi UU KPK.  "Saya melihat serangkaian kebijakan revisi UU MK, KPK, Omnimbus Law dan UU Minerba merupakan satu paket dari kebijakan politik hukum Jokowi yang berpikir ekonomi sebagai panglima," kata Erwin kepada JawaPos.com, Senin (5/10).  Sebab pasca revisi UU KPK, kinerja lembaga antirasuah itu hingga kini belum juga menorehkan prestasi. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama semester satu, KPK hanya menangani enam kasus.  Erwin memandang, jika melihat sejarah penekanan ekonomi tanpa didasari aturan hukum yang mengikat, maka akan menimbulkan dampak buruk. Tak menutup kemungkinan akan masif terjadinya praktik korupsi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/10/2020/dpr-ngotot-sahkan-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-demokrat-walk-out/">DPR Ngotot Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Demokrat Walk Out</a>  "Belajar dari sejarah, penekanan ekonomi tanpa adanya rule of law, maka hanya menimbulkan ketimpangan dan praktik korupsi yang masif sebagaimana Orde Baru," cetus Erwin.  Erwin menyebut, produk legislasi yang dihasilkan DPR RI banyak melukai hak-hal warga secara konstitusional. Terutama para pekerja atau kaum buruh.  "Karena kebijakan ini lebih berorientasi modal, bukan untuk memastikan perlindungan warga negara," sesal Erwin.  Erwin menyebut, jalan satu-satunya untuk membatalkan Omnibus Law itu melalui pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menduga, akan banyak masyarakat mengajukan JR ke MK terkait Omnibus Law  "Tidak ada pilihan lain warga negara yang terperangkap legislasi oligarki ini selain ke MK," tandasnya.  Sebelumnya, keputusan pengesahan Omnibus Law menjadi UU, setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU tersebut. Selesai menyampaikan pandangannya, pimpinan sidang paripurna Aziz Syamsuddin pun langsung mengesahkan RUU Ombibus Law Cipta Kerja menjadi UU.  “Perlu kami sampaikan berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini bisa disepakati?,” tanya Aziz kepada anggota dewan yang hadir di Gedung DPR, Senin (5/10).  “Setuju,” jawab kompak anggota dewan.  Setelah para anggota dewan menyatakan persetujuannya untuk RUU tersebut disahkan menjadi UU, Aziz pun langsung mengetok palu.  Diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (3/10) malam.  Setelah fraksi-fraksi DPR, pemerintah, dan DPD menyampaikan pandangan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetuk palu tanda persetujuan pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan disahkan di rapat paripurna DPR.  Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat menolak RUU tersebut dan melakukan walk out terkait persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rZXzREWOgDA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Rangkaian Produk Omnibus Law Dinilai Satu Paket dari Revisi UU KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Demo-Buruh-Tolak-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR tancap gas melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja, u‎ntuk menjadi UU.  Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin yang didampingi oleh Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani dan Rachmad Gobel.  Dalam rapat paripurna yang digelar ini, hanya dihadiri oleh 318 dari 575 anggota dewan yang hadir, baik secara dari hadir fisik ataupun virtual. Artinya sebanyak 257 orang tidak menghadirinya.  "Yang hadir 318 orang dari 575 orang," ujar Aziz di Gedung DPR, Senin (5/10).  Sementara, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan kenapa parlemen mendadak menyelenggaran rapat paripurna pada Senin (5/10) sore ini.  Adapun salah satu pembahasan rapat paripurna ini adalah pengambilan keputusan tingkat II mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja.  "Tetiba paripurna penutupan dan pengesahan RUU Omnibus Law dimajukan hari ini 5 Oktober 2020 jam 15.00 WIB. Etiskah?," tanya Mardani.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/10/2020/baleg-setujui-ruu-omnibus-law-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan/">Baleg Setujui RUU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan</a>  Adapun, rapat paripurna DPR terkait penutupan masa sidang seharusnya digelar pada Kamis 8 Oktober 2020. Namun ini mendadak dipercepat. Sehingga dia menduga paripurna dipercepat karena takut massa dari buruh melakukan ujuk rasa menolak Omnibus Law.  "Atau khawatir demo besok?," tegasnya.  Seharusnya DPR mendengarkan dahulu masukan masyarakat terkait adanya penolakan Omnibus Law tersebut. Sehingga tidak menjadi pro dan kontra ke depannya.  "Mestinya beri kesempatan semua pihak memberi kesempatan masukan. Sikap PKS tegas tolak Omnibus Law," ungkapnya.  Diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (3/10) malam.  Setelah fraksi-fraksi DPR, pemerintah, dan DPD menyampaikan pandangan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetuk palu tanda persetujuan pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan disahkan di rapat paripurna DPR.  Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat menolak RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja tersebut disahkan menjadi UU.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XAUBBkpm9HE

257 Anggota DPR Absen di Pengesahan Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Gedung MPR/DPR RI, jelang pengesahan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedikitnya, 9.236 personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan, agar tidak ada massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen.  "Ada 9.236 personel yang kita turunkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya secara gabungan antara TNI-polri dan Pemda," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/10).  Yusri menegaskan, Polri tidak akan memberikan izin keramaian terkait munculnya aksi unjuk rasa untuk menolak Omnibus Law. Pertimbangannya, karena DKI Jakarta masih menerapkan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/10/2020/baleg-setujui-ruu-omnibus-law-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan/">Baleg Setujui RUU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan</a>  "Saya tegaskan Polda Metro Jaya tidak mengizinkan atau tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini, karena kita ketahui bersama bahwa Jakarta Raya sudah betul-betul zona merah," tegas Yusri.  Polisi meminta agar masyarakat tetap kondusif. Karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.  "Kita mengharapkan tidak usah turun. tidak usah berkumpul ramai. Mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah menghindari kerumunan. Karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," cetus Yusri.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KslOQ9Yp-xg&amp;ab_channel=jawapostvofficia

Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan jaga Gedung DPR