<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/awFxYgLErrm1QqeXCT75pskZIqRA8hNikLNx5aAj-4254098062.jpg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti. (BKHM Kemendikdasmen)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti. (BKHM Kemendikdasmen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025. Sejumlah rencana kebijakan di bidang pendidikan dibahas guna mendapat masukan.&nbsp; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti mengatakan, dengan konsolidasi ini pihaknya berharap ada pembahasan mendalam terkait dengan beberapa kebijakan. Baik yang sudah ditetapkan dan segera ditetapkan.&nbsp; Kebijakan yang sudah ditetapkan ini mengacu pada kebijakan yang memang sudah ada peraturan menterinya. Kebijakan ini pun sudah pernah disosialisasikan pada pihak-pihak terkait.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015944597/al-hilal-percaya-joao-cancelo-akan-segera-pulih-dari-cedera-menuju-kompetisi-piala-dunia-antarklub">Al Hilal Percaya Joao Cancelo akan Segera Pulih dari Cedera Menuju Kompetisi Piala Dunia Antarklub</a>&nbsp; Sementara, kebijakan yang akan ditetapkan adalah program yang sudah selesai pada tingkat penyusunan akademik dan berbagai macam teknis lainnya. Sehingga, posisinya tinggal proses harmonisasi dan penerbitan peraturan menteri.&nbsp; &ldquo;Misalnya pembelajaran mendalam atau deep learning dan juga tes kemampuan akademik atau TKA,&rdquo; ujarnya ditemui usai membukan Konsolnas Pendidikan Dasar dan Menengah, di kantor PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4).&nbsp; Mu&rsquo;ti mengaku, saat ini, deep learning ini sudah rampung naskah akademik dan uji publiknya. Kemudian, tengah tahap harmonisasi bersama dengan TKA. Diharapkan, proses bisa segera rampung. Sehingga, peraturan menteri sebagai payung hukumnya pun dapat dikeluarkan. &ldquo;Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kami sudah dapat menerbitkan peraturan menteri sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Pihaknya pun kini tengah bersiap untuk mengirimkan pelatih nasional ke Australia untuk mempelajari program deep learning ini. Program ini sendiri merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan pihak INOVASI. &nbsp;&ldquo;Pemerintah Australia membantu kami agar pembelajaran mendalam ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015944638/orang-yang-suka-mengecek-tanggal-kedaluwarsa-dalam-sebuah-produk-biasanya-mengutamakan-5-hal-ini">Orang yang Suka Mengecek Tanggal Kedaluwarsa dalam Sebuah Produk Biasanya Mengutamakan 5 Hal Ini</a>&nbsp; Kemendikdasmen berencana menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ini dalam waktu dekat. Pendekatan ini sendiri merupakan sistem pembelajaran yang memuliakan agar tercipta suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Sementara, TKA digadang-gadang akan jadi salah satu pertimbangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Rencananya, TKA bakal diterapkan pada akhir November khusus untuk siswa kelas 12.&nbsp; Lebih lanjut, Mu'ti mengatakan bahwa forum ini digelar untuk mengkonsolidasikan kembali program-program Kemendikdasmen yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari program Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, program dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dengan partisipasi dari semua pihak. &ldquo;Terutama adalah hubungan dari pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi serta masyarakat termasuk para penyelenggara pendidikan, termasuk teman-teman dari media juga. Sehingga program yang kami susun dengan visi pendidikan bermutu untuk semua dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,&rdquo; paparnya. (mia)

Mendikdasmen Abdul Mu'ti bahas kebijakan pendidikan, termasuk deep learning dan TKA, dalam Konsolidasi Nasional di Depok.

Konsolidasi Nasional, Mendikdasmen Bahas Soal Deep Learning hingga TKA Pengganti UN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/siswa-boleh-ikut-2-kali-utbk-sbmptn-ini-syarat-syaratnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi UN. Peserta SBMPTN 2019 diberbolehkan mengikuti dua kali tes." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UN. Peserta SBMPTN 2019 diberbolehkan mengikuti dua kali tes.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melaksanakan Asesmen Nasional (AN) pada Maret-April 2021. Akan tetapi, banyak pihak merasa persiapan pelaksanaannya belum matang.  Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono mengatakan sebaiknya AN ditunda terlebih dahulu. Untuk itu, dia mengusulkan agar AN dilakukan pada Oktober 2021.  "Kalau saya sarankan realisasinya mundur Oktober 2021 atau di 2022 kalau memang belum siap," jelas dia di kantornya, Kamis (12/11).  Pasalnya, saat ini antara kementeriannya dan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri belum ada kata final. Pembahasan masih berlangsung.  "Sekarang ujian kesataraan gimana yang paket A, B, C kan dengan UN tidak ada, kita kan kesulitan juga. Orang yang mau nyalon jadi anggota DPRD perlu ijazah kesetaraan SMA gimana caranya?," tambahnya.  Kata dia, wajar bila AN dilakukan penundaan, apalagi banyak yang masih belum mengetahui apa itu AN. Menurutnya penundaan AN adalah hal yang wajar. Penghapusan UN ini tentunya akan berpengaruh pada sistem akhir tahun ajaran 2020/2021.  "Ini yang harus kita pikirkan. karena banyak orang yang terhambat gara-gara ngga ada uji kesetaraan lagi," tuturnya.  Untuk menindaklanjuti pelaksanaan AN, dirinya akan bertemu dengan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perburukan Kemendikbud, Totok Suprayitno hari ini.  "Ini saya mau ketemu pak Totok sebentar lagi. Kita sudah rapat sekali, kan perencanaan tentang bagaimana kesiapannya, kalau akan dilakukan tahun depankan seharusnya sudah matang konsep itu, dan harus segera disosialisasikan," tutup Agus.

Kemenko PMK Usulkan AN Diundur Jadi Oktober 2021 atau 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/NADIEM-OK-1.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat membuka Webinar Peringatan Hari Guru Sedunia Tingkat Nasional Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (8/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat membuka Webinar Peringatan Hari Guru Sedunia Tingkat Nasional Tahun 2020, di Jakarta, Kamis (8/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengganti standar kelulusan dari Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN). Rencananya hal ini akan diterapkan pada Maret 2021 mendatang.  Mendikbud Nadiem Makarim pun mengungkapkan bahwa AN merupakan perubahan yang besar. Jadi, jika UN yang dinilai adalah peserta didik di setiap mata pelajaran yang diujikan, AN sebaliknya, yang dinilai adalah satuan pendidikan itu sendiri.  "Asesmen Nasional adalah untuk mengukur unit pendidikan, untuk mengevaluasi unit pendidikan, bukan untuk menghakimi anak-anak kita (melalui nilai UN) bisa masuk ke sekolah mana," ucap dia webinar Cerita di Kemenkeu Mengajar, Senin (26/10).  Dari konsep ini, kata Nadiem, AN tidak akan mengkotak-kotakan anak yang memiliki nilai tinggi dapat masuk ke sekolah negeri atau tidak, begitu juga sebaliknya. Semua orang berhak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik sebagai warga negara.  "Jadi ini adalah suatu perubahan transformasional, di mana AN digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah, untuk memperbaiki, memberikan umpan balik kepada guru dan kepala sekolah bagaimana untuk meningkatkan kualitas, bukan untuk menjadi sistem seleksi anak masuk negeri atau masuk swasta," imbuhnya.  Dia mengaku bahwa konsep tersebut diadaptasi dari berbagai negara dengan pendidikan yang modern. Untuk itu, dengan penyetaraan ini, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik.  "Ini adalah suatu hal yang kita pelajari dari negara-negara dengan sistem pendidikan yang lebih maju dari kita bahwa ini adalah cara untuk melakukan penyetaraan akses kepada semua orang untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, dan juga memastikan kita mengukur institusi dan bukan mengukur potensi anak individu," ujarnya.  Sebelumnya, Nadiem pernah menjelaskan bahwa AN bukan hanya sebagai pengganti daripada UN dan USBN, tetapi juga sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.  “Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia,” ucap dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10).

Mendikbud Sebut Pengganti UN Bukan Seleksi Anak Masuk Sekolah Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kendala-unbk-hari-pertama-dari-listrik-sampai-penebangan-pohon_m_.jpg" alt="ilustrasi siswa SMK sedang menjalani Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK). Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi siswa SMK sedang menjalani Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK). Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus Ujian Nasional (UN) dan menggantinya dengan Asesmen Nasional (AN). AN rencananya mulai diterapkan pada Maret 2021.  Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah pun mengatakan bahwa tidak melihat kesiapan dari Kemendikbud perihal AN. Pasalnya, hanya ada waktu 5 bulan sebelum AN akan diterapkan.  "Kapan akan disosialisasikan? Ini kan nggak bercanda. Ini membuat kebijakan tapi tidak lengkap dan komprehensif kajiannya," ujar Ferdiansyah dalam diskusi Asesmen Nasional dan Guru Penggerak secara daring, Senin (26/10).  Dia juga mempertanyakan beberapa hal pada saat melalukan rapat kerja bersama Kemendikbud bulan lalu. Terkait penyusunan konsep, apakah telah dilakukan dan melibatkan pemangku kepentingan atau tidak.  "Apakah konsep AKM ini sudah dipahami pemangku kepentingan? Nah, siapa saja yang dianggap pemangku kepentingan dan berapa lama mereka bisa mensosialisasikan sampai satuan pendidikan paham?" imbuhnya.  Selain itu, dia khawatir bahwa waktu yang singkat ini akan cepat dipahami oleh para stakeholder. Mengingat terdapat buku panduan AN yang memiliki lembar sampai 125 halaman.  Dia juga mempertanyakan apakah AN ini nantinya dapat menjadi media yang tepat untuk mengevaluasi peserta didik, satuan pendidik, dan program pendidik. Begitu juga dengan transparansi dan sistemik yang dapat menilai standar pendidikan nasional.  "Lalu siapa pula yang membuat soal AKM ini, siapa yang mengawasi dalam konteks apakah ini cocok karena tidak ada data dan segmentasinya," imbuh dia.  Pertanyaan yang Ferdiansyah lontarkan pada saat raker itu juga belum mendapat jawaban sempurna dari Kemendikbud. Untuk itu, dia meminta dalam raker berikutnya, AN sudah bisa dijelaskan secara rinci.  "Terakhir bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan AKM ini. Ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab kemendikbud secara sempurna sampai saat ini," pungkas Ferdian.

UN Dihapus, Anggota Komisi X Tidak Yakin Kesiapan Kemendikbud Soal AN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/JKT_UNBK-SMK_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="UNBK SMA saat mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNBK SMA saat mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengaku tidak kaget dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadikan Asesmen Nasional (AN) untuk menggantikan Ujian Nasional (UN) pada Maret 2021. Bahkan, mengaku siap dalam melakukan sosialisasi tersebut.  "Kalau Jakarta tidak terlalu kaget dengan AN ini, karena sebelumnya Jakarta juga menjadi oversample PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2018. Persiapan kita pada oversampel PISA sosialisasi juga sudah bagus," terang Kepala Bidang SMP SMA Muhamad Husin dalam diskusi Asesmen Nasional dan Guru Penggerak secara daring, Senin (26/10).  Pasalnya, menurut dia, PISA ini tidak jauh berbeda dengan AN yang berhubungan dengan penilaian para murid. Namun, dia mengakui bahwa permasalahannya adalah sosialisasi dari Kemendikbud. "Tidak terlalu beda, hanya memang ini keliatan masalah sosialisasi saja. Sosialisasi ini menjadi masalah," tambahnya.  Kendala sosialisasi tersebut merupakan masalah fundamental dalam mengimplementasikan AN yang hanya menunggu waktu 5 bulan lagi. Husin juga membeberkan kesiapan pihaknya untuk melakukan sosialisasi.  "Kami sudah pelatihan secara teknis, tim saya sudah dilatih untuk persiapan teknis baik SMP dan SMA sudah siap, tapi uji coba masih ada kendala, secara teknis masih ada kendala, ngga tau bisa dilakukan Maret (atau tidak)," ucap dia.  Meskipun timnya siap melakukan pemberitahuan kepada warga pendidikan, namun jika belum ada petunjuk teknis (juknis) dari Kemendikbud, pihaknya belum berani melakukannya. "Juknisnya belum ada, jadi makanya saya belum bisa mensosialisasikan (AN), saya dasarnya apa mensosialisasikan. Saya kira kendalanya teknis," imbuh dia.  Jika belum ada keterbukaan publik dari Kemendikbud soal AN, dikhawatirkan ini akan menimbulkan salah tafsir oleh masyarakat. "Ini (AN) sudah kemana-mana (informasinya), namun sosialsiasi tertinggal menurut saya, sehingga tidak semua komponen yang ada tidak menyerap apa sih AN. Pikirannya masih UN aja padahal ini bukan UN. belum (sosialisasi)," tutup Husin.

Disdik Jakarta Siap Sosialisasikan AN 2021, Namun Belum Ada Juknis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/siswa-boleh-ikut-2-kali-utbk-sbmptn-ini-syarat-syaratnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi UN. Peserta SBMPTN 2019 diberbolehkan mengikuti dua kali tes." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UN. Peserta SBMPTN 2019 diberbolehkan mengikuti dua kali tes.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN). Rencananya hal tersebut akan diimplementasikan pada Maret 2021.  Namun, banyak pihak yang belum mengetahui apa itu AN. Untuk itu, pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memanggil Kemendikbud dalam rapat kerja pada Kamis (22/10) lalu.  "Hari Kamis (22/10) kemarin ngundang raker terkait hal ini (AN)," terang Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Agus Sartono dalam diskusi Asesmen Nasional dan Guru Penggerak secara daring, Senin (26/10).  Dalam raker bersama pihak Kemendikbud itu, ia meminta agar sosialisasi tersebut dipersiapkan dengan betul. Pasalnya, dalam hal ini, belum ada payung hukum yang mengatur AN, begitu juga sosialisasi yang beredar baru dalam bentuk power point (ppt) dan pdf.  "Jangan sampai desain yang baik tapi persiapannya kurang, implementasinya amburadul. Saya ingatkan betul, memang dalam proses ini masih belum ada payung hukumnya, PP (peraturan pemerintah) kan harus dirubah, naskah akademiknya juga saya pertanyakan betul, jangan hanya ppt saja," jelasnya.  Agus juga mendorong agar Kemendikbud dapat segera mengirimkan naskah akademiknya kepada pihaknya. Di mana hal tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan ke masyarakat.  "Saya berharap 2 minggu itu selesai, sebelum ketemu DPR (9 November) semoga lebih siap dan nanti akan dibahas internal. Jadi saya ingatkan karena memang naskah akademiknya supaya di share untuk kita bisa mengkritisi sebagai bagian pemerintah dan dijanjikan akan segera diberikan," ucapnya.  Terakhir dia menegaskan agar AN ini jangan disalahartikan oleh masyarakat, yakni hanya sebagai pengganti UN, namun substansinya sama-sama mengejar nilai. "Saya pesankan jangan sampai masyarakat salah mengartikan AN sebagai pengganti UN," tuturnya.  Kemenko PMK pun mempertayakan kapan sosialisasi akan dilakukan. "Saya minta kalau dilakukan Maret atau April, kapan sosialisasinya. Sosialisasi itu penting, memang kendalanya sekarang karena desain belum matang, jadi bingung apa yang mau disosialisaiskan. baru ada ppt tadi," ungkapnya.  Dia juga mengingatkan, jika benar akan diimplementasikan di Maret mendatang, sosialisasi komunikasi publik harus benar-benar disampaikan secara menyeluruh. Jangan hanya pada dasar pelaksanaannya saja, seperti sarana dan prasarana.  "Nanti yang di asesmen itu siswa, guru dan kepala sekolah, ketiganya itu harus tau apa sebenarnya AN, tidak hanya sarana dan prasarana, saya ingatkan kalau sosialisasinya kurang jangan sampai menimbulkan kegaduhan," ucap dia.  Apalagi jika terdapat kesalahan penyampaian atau pemahaman informasi dari Kemendikbud kepada masyarakat. Kata dia, hal ini akan menimbulkan kegaduhan di dunia pendidikan.  "Makanya harus ada uji publik agar apa yang disampaikan itu tersampaikan, dengan itu kebijakan publik akan diterima dengan baik, karena mereka masyarakat mengambil kesimpulan dari apa yang dia dapat," jelasnya.  Agus pun mengakui bahwa tujuan dari Kemendikbud baik untuk tidak membebankan psikologis anak dan orang tua dengan penghapusan UN. Akan tetapi, jika sosialisasinya dan pemahaman masyarakat kurang, maka ini malah menjadi beban dalam bentuk baru, yakni AN.  "Padahal tujuannya baik supaya cara guru mengajar itu berubah, tidak hanya sekedar permukaan tapi lebih dalam," tutupnya.

Kemenko PMK Rapat Bersama Kemendikbud Bahas Pengganti UN

Pengganti UN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pengganti UN