<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/AzXbwSxL17RxEhe1wnv4kPbhuo3augvSAsWdvIcU-1502567008.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassirlie memberi komentar soal penyidik mengeledah kantornya. (mia/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassirlie memberi komentar soal penyidik mengeledah kantornya. (mia/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi AntiRasuah (KPK) menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (20/5) siang. Penggeledahan diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi terkait Tenaga Kerja Asing (TKA). Penyidik KPK datang sekitar pukul 14.18 WIB. Di saat yang sama, pihak Kemnaker sedang melakukan konferensi pers terkait penerbitan surat edaran (SE) pelarangan penahanan ijazah dan atau surat pribadi lainnya milik pekerja oleh pemberi kerja. Dari pantauan, proses penggeledahan berlangsung kurang lebih dua jam. Sekitar pukul 16.20 WIB, sejumlah penyidik pun keluar dari kantor KPK dengan membawa beberapa tas berwarna hitam. Mereka langsung masuk ke dalam tiga mobil yang sudah terparkir di depan lobi.&nbsp; Ia sendiri lebih menekankan pada upaya mitigasi agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Sejumlah perbaikan sudah dilakukan oleh pihaknya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan, salah satu pejabat yang dicopot adalah dari eselon satu. &ldquo;Tapi nanti biar KPK lah,&rdquo; katanya.&nbsp; Dia memastikan, kejadian ini telah terjadi di periode pemerintahan sebelumnya. Sehingga, tak ada sangkut pautnya dengan kepemimpinan saat ini.&nbsp; Sementara itu dari informasi yang digalang oleh Jawa Pos, ada dua mantan eselon satu yang dijadikan tersangka oleh KPK atas dugaan kasus suap di Kemnaker ini. Pertama, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono yang sudah pensiun beberapa waktu lalu. Kedua, Mantan Dirjen Binapenta dan PKK Haryanto yang pada awal tahun 2025 dirotasi menjadi staf ahli menteri.&nbsp;

Menaker Yassirlie mengungkapkan, kasus ini merupakan kasus lama di tahun 2019 terkait izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Terkait Penggeledahan KPK, Menaker: Kita Sudah Copot Pejabat-pejabat yang Diduga Terlibat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/geledah-4043111644.jpg" alt="Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan. ( Antara)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan. ( Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait pengerjaan proyek jalan Tebing Bulan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam proses penyidikan ini, KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, pada Selasa (4/3). Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika mengungkapkan bahwa upaya penggeledahan dilakukan pada hari ini. KPK mengamankan barang bukti dari penggeledahan itu. "Penyidik KPK melakukan penggeledahan di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin yang berlokasi di kantor Dinas PUPR dan ⁠kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (4/3). Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik ini menekankan, penggeledahan itu dilakukan terkait penyidikan proyek jalan di daerah Tebing Bulang, Musi Banyuasin. "Dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan Jalan Tebing Bulang Km 11 Jirak-Jembatan Gantung-Talang Simpang- Simpang Rukun Rahayu-Mekar Jaya pada Dinas PUPR Musi Banyuasin APBD 2018," ucap Tessa. Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan pihaknya berhasil mengamankan barang bukti elektronik (BBE) dari rangkaian penggeledahan tersebut. KPK melakukan penyitaan untuk didalami melalui pemeriksaan saksi-saksi. "Penggeledahan dilakukan dari pagi hingga sore hari. Hasil penggeledahan didapatkan BBE untuk kemudian dilakukan penyitaan," tegas Tessa. Meski demikian, KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lembaga antirasuah masih mendalami lebih lanjut terkait dugaan korupsi proyek jalan Tebing Bulan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin yang berlokasi di kantor Dinas PUPR

KPK Geledah Kantor Dinas PUPR Musi Banyuasin, Amankan Barang Bukti Elektronik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/77_aman-3495438291.jpg" alt="Ilustrasi: Tim KPK saat akan melakukan penggeledahan.(DITE SUHENDRA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Tim KPK saat akan melakukan penggeledahan.(DITE SUHENDRA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen, uang tunai hingga alat elektronik usai menggeledah rumah keluarga mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) di Ternate. Penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK, pada Senin (30/9) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"30 September 2024 dilakukan kegiatan penggeledahan pada satu unit rumah yang berlokasi di Ternate," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menjelaskan, penggeledahan itu berkaitan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Abdul Gani Kasuba.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggeledahan dilakukan pada rumah milik salah satu keluarga AGK terkait penyidikan perkara TPPU dengan tersangka AGK mantan Gubernur Malut," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, penyidik KPK membuahkan hasil saat melakukan upaya paksa penggeledahan. Penyidik mengamankan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan pencucian uang Abdul Gani Kasuba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti dokumen, uang tunai dan barang bukti elektronik lainnya yang diduga ada kaitannya dengan hasil tindak pidana tersebut di atas," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain melakukan upaya paksa penggeledahan, lanjut Tessa, penyidik KPK juga menyita 43 bidang tanah dan bangunan terkait TPPU Abdul Gani.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini tim KPK kembali melakukan penyitaan sebanyak 43 bidang tanah dan bangunan terkait TPPU tersangka AGK yamg berada di kota Termate dan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan," urai Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015150023/terpilih-kembali-jadi-ketua-dpr-puan-sampaikan-terima-kasih-ke-rakyat">Terpilih Kembali jadi Ketua DPR, Puan Sampaikan Terima Kasih ke Rakyat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi, Abdul Gani Kasus tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ternate. Abdul Gani didakwa menerima suap senilai Rp 5 miliar dan USD 60 ribu, serta penerimaan gratifikasi senilai Rp 99,8 miliar dan USD 30 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga menjerat Abdul Gani Kasuba sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Abdul Gani Kasuba diduga menyamarkan aset dari hasil penerimaan suap. Bahkan disinyalir, pembelanjaan aset itu mencapai Rp 100 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga kembali menetapkan dua orang tersangka baru. Kedua tersangka itu yakni, mantan Ketua DPD Partai Gerindra Malut Muhaimin Syarif dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Malut, Imran Jakub.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"30 September 2024 dilakukan kegiatan penggeledahan pada satu unit rumah yang berlokasi di Ternate," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika

KPK Amankan Bukti Dokumen Hingga Uang Tunai Usai Geledah Rumah Keluarga Eks Gubernur Malut

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/kpk-di-kudus-donny-Radar-Kudus-3.jpg" alt="GELEDAH: Satgas kembali ke Kudus, Jawa Tengah untuk mencari bukti tambahan terkait OTT Bupati Kudus Tamzil. Penggeledahan dimulai dari ruang staf khusus bupati, ruangan sekda, ruang organisasi kepegawaian dan DPPKAD dan Dukcapil kemarin. (Donny setyawan/J" width="100%">
<figcaption>GELEDAH: Satgas kembali ke Kudus, Jawa Tengah untuk mencari bukti tambahan terkait OTT Bupati Kudus Tamzil. Penggeledahan dimulai dari ruang staf khusus bupati, ruangan sekda, ruang organisasi kepegawaian dan DPPKAD dan Dukcapil kemarin. (Donny setyawan/J</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan, ada pihak yang berupaya menghalangi tim penyidik KPK saat melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), untuk tersangka mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (AP). Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. "Dari informasi yang kami terima, saat tim penyidik KPK berada di lapangan melakukan penggeledahan didapati adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja menghalangi tindakan pro&nbsp;justitia&nbsp;yang sedang berlangsung," kata Ali dikutip dari Antara, Jumat (14/7). KPK dalam tiga hari terakhir telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Namun Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai di mana terjadinya upaya perintangan penyidikan tersebut. Ali juga mengingatkan kepada semua pihak untuk bersikap kooperatif, karena upaya perintangan penyidikan dapat dikenai sanksi tegas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "KPK tentu ingatkan bahwa penyidikan perkara ini seluruhnya berpedoman aturan hukum dan apabila benar apa kesengajaan menghalangi kegiatan dimaksud, kami tegas dapat terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," ujarnya. Masih terkait kasus Andhi Pramono, penyidik KPK pada Selasa (11/7) telah menggeledah kantor PT. Bahari Berkah Madani (BBM) di Kota Batam dan menyita sejumlah barang bukti elektronik. Kemudian pada Rabu (12/7) tim penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di rumah mertua Andhi Pramono yang juga berlokasi di Kota Batam. Di lokasi tersebut ditemukan dan diamankan berbagai dokumen transaksi keuangan yang diduga sengaja disimpan dan disembunyikan tersangka AP. Selanjutnya pada Kamis (13/7), KPK melakukan penggeledahan di kantor PT. Fantastik Internasional (FI) yang juga beralamat di Kota Batam. Untuk diketahui, pada Jumat (7/7), KPK menahan Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Andhi diduga memanfaatkan jabatannya untuk memfasilitasi pengusaha dan menerima gratifikasi sebagai balas jasa. Sebagai broker, Andhi diduga menghubungkan antar-importir untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia di antaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dari rekomendasi dan tindakan broker yang dilakukannya, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk&nbsp;fee. Rekomendasi yang dibuat dan disampaikan AP diduga juga menyalahi aturan kepabeanan, termasuk para pengusaha yang mendapatkan izin ekspor dan impor diduga tidak berkompeten. Siasat Andhi menerima&nbsp;fee&nbsp;tersebut salah satunya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan. Penerimaan gratifikasi tersebut diduga terjadi pada rentang waktu 2012-2022, di mana saat itu Andhi menduduki beberapa posisi mulai dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hingga pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan posisi terakhir sebagai kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Makassar. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi itu hingga kini tercatat sekitar Rp28 miliar dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Uang hasil korupsi tersebut diduga digunakan tersangka Andhi untuk belanja keperluan dia dan keluarganya. Kemudian, dalam kurun waktu 2021 dan 2022, Andhi diduga melakukan pembelian berlian senilai Rp652 juta, pembelian polis asuransi senilai Rp1 miliar, dan pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan, senilai Rp20 miliar. &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011771952/soal-pengawasan-pelarangan-akses-internet-alwi-terdakwa-revenge-porn-jaksa-tunggu-putusan-inckracht">Soal Pengawasan Pelarangan Akses Internet Alwi Terdakwa Revenge Porn, Jaksa Tunggu Putusan Inckracht</a> Atas perbuatannya, tersangka Andhi Pramono dijerat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Andhi Pramono juga disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

saat tim penyidik KPK berada di lapangan melakukan penggeledahan didapati adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja menghalangi

KPK Sebut Ada Pihak yang Halangi Penyidiknya Saat Geledah Kasus Eks Kepala Bea Cukai Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kpk-geledah-rumah-bupati.jpg" alt="CARI BARANG BUKTI: Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin. (HARYANTO TENG/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CARI BARANG BUKTI: Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin. (HARYANTO TENG/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang tunai sejumlah Rp 1,3 miliar dalam penggeledahan dalam penggeledahan di Apartemen Pakubuwono, Jakarta Pusat, pada Senin (27/3). Uang tersebut diduga terkait dengan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2020-2022.  "Kita memang menemukan sejumlah uang yang enggak puluhan miliar rupiah, sekitar Rp1,3 miliar," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (30/3).  Asep menjelaskan, temuan tersebut berawal saat Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian ESDM dan menemukan kunci apartemen.  "Kemudian dari sana ketika akan dilakukan penggeledahan ditemukan kunci apartemen," ujar Asep.  Meski demikian, Asep mengatakan Penyidik KPK masih mendalami soal temuan uang dan apartemen tersebut dan tidak serta merta menyimpulkan bahwa uang tunai tersebut, terkait dengan kasus yang disidik KPK.  "Kita dalami juga ada keterkaitan atau tidak. Kuncinya memang ada tetapi kita enggak tahu secara hukum punya siapa itu, biasa saja di sana hanya umpan, kita enggak tahu," tuturnya.  Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi tunjangan kinerja tersebut.  Pada kesempatan terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Penyidik KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut dan menyebut tersangka lebih dari satu orang.  Potensi kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tukin tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.  Meski demikian, KPK belum bersedia mengumumkan siapa saja para pihak yang ditetapkan tersangka.  Ali mengatakan daftar tersangka, uraian konstruksi dugaan pidana, dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan kepada publik setelah pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dinilai lengkap.

Geledah Apartemen Pakubuwono, KPK Temukan Duit Rp 1,3 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kpk-geledah-rumah-bupati.jpg" alt="CARI BARANG BUKTI: Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin. (HARYANTO TENG/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>CARI BARANG BUKTI: Sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, kemarin. (HARYANTO TENG/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah satu unit rumah di Depok. Penggeledahan itu dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2020-2022.  "Yang kami konfirmasi di Depok, di rumah salah satu tersangka di Depok," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dikutip dari Antara Selasa (28/3).  Penyidik KPK pada Senin (27/3) juga menggeledah dua lokasi terkait penyidikan kasus tersebut yakni kantor Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Tebet, Jakarta Selatan, dan kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.  Ali mengatakan Penyidik KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut dan menyebut tersangka lebih dari satu orang.  Potensi kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tukin tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.  Meski demikian, KPK belum bersedia mengumumkan siapa saja para pihak yang ditetapkan tersangka.  Ali mengatakan daftar tersangka, uraian konstruksi dugaan pidana, dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan kepada publik setelah pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dinilai lengkap.  KPK berharap semua pihak yang dipanggil, baik sebagai tersangka dan saksi bersikap kooperatif untuk hadir dan memberikan keterangan dengan jujur terkait kasus tersebut.  Pada kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga buka suara soal kasus tersebut dan menyebut dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai di kementeriannya terindikasi melibatkan sejumlah orang.  "Indikasi kurang lebih ya beberapa oranglah," kata Arifin kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.  Kendati demikian, Arifin tak mengungkapkan lebih lanjut berapa jumlah pasti orang yang terindikasi terlibat dugaan korupsi yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Rumah Tersangka Korupsi Tukin di Kementerian ESDM Digeledah KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/periksa-irjen-kementerian-pupr-ini-yang-tengah-ditelisik-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait kasus dugaan korupsi. Penggeledahan ini diduga terkait langkah penyidikan baru yang dilakukan KPK.  "Informasi yang kami peroleh, betul ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK di kantor kementerian ESDM," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (27/3).  Penggeledahan tersebut saat ini masih berlangsung di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jalan Prof. DR. Soepomo nomor 10, RT 1/RW 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.  "Terkait kegiatan penyidikan baru oleh KPK atas dugaan korupsi di Kementerian ESDM," ucap Ali.  Dalam prosedur penanganan perkara di tahap penyidikan, KPK telah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Meski demikian, Ali enggan mengungkapkan identitas tersangka tersebut berikut konstruksi lengkap perkara.  Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan itu diduga terkait manipulasi pembayaran tunjungan kinerja 2020-2022. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/DPRD-DKI.jpg" alt="Personel pengamanan dalam berjaga di pintu masuk basement gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Personel pengamanan dalam berjaga di pintu masuk basement gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gedung DPRD DKI Jakarta sudah tak boleh dimasuki wartawan usai digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/1) kemarin. Padahal, hari ini ada agenda Rapat Koordinasi Komisi A Bidang Pemerintahan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  Rencananya, agenda itu akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB tadi. Namun, saat wartawan hendak masuk, personel pamdal yang berjaga melarang masuk dengan alasan arahan dari pimpinan.  Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyampaikan bahwa pelarangan akses masuk dilakukan untuk mengantisipasi agar tak ada orang yang mengakses lokasi-lokasi yang sempat digeledah KPK kemarin.  "Tadi juga ngomong ke saya, kalau saya mah baik-baik aja, cuma yang dijaga-jaga itu karena banyak orang, takutnya ke yang lain, ke tempat-tempat yang diperiksa," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (18/1).  "Jadi mohon pengertiannya aja," sambung Mujiyono.  Ia mengaku sudah menanyakan sampai kapan penutupan akses ke gedung DPRD itu berlaku, namun belum ada kejelasan terkait hal itu.  "Karena perintahnya masih sama, ya sudah. Mereka gak izinkan masuk," pungkas Mujiyono.  Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1). Kedatangan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.  “Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (17/1).  Meski demikian, Ali belum bisa menjelaskan secara rinci apa saja yang diamankan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut. Sebab, tim masih berada di Gedung DPRD DKI Jakarta untuk mencari bukti terkait kasus mafia tanah di Pulo Gebang.  “Perkembangannya akan kami sampaikan kembali,” ucap Ali.  Untuk diketahui, Gedung DPRD DKI Jakarta didatangi sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, sekitar pukul 18.00 WIB, terlihat penyidik KPK dengan rompi krem berada di lantai tiga gedung DPRD.  Tepatnya, para penyidik itu ada yang di luar dan di dalam ruangan Komisi C DPRD DKI Jakarta. Tak diketahui tujuan kedatangan para penyidik itu, namun salah seorang pamdal menyebut bahwa sejak tadi penyidik KPK sudah datang untuk melakukan pemeriksaan.  "Ada KPK periksa ke sini. Makanya ini disuruh ditutup semua aksesnya," ujar pamdal itu kepada wartawan, Selasa (17/1).  Ia tak mengetahui duduk perkara pemeriksaan itu. Hal itu yang membuatnya juga was-was menjaga wartawan agar tidak masuk. Beberapa wartawan yang sudah masuk pun bahkan diawasi dan terus diikuti hendak ke lantai mana.  "Tadi juga sempat masuk ke sini (lantai 6), periksa semua ruangan," jelasnya.  Setelah itu, wartawan diarahkan untuk kembali ke luar ruangan DPRD DKI. Sementara itu, hingga kini wartawan masih menunggu keterangan resmi dari KPK dan dari pihak DPRD.

Imbas Digeledah KPK, Rapat DPRD Tak Bisa Diikuti Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PHOTO-2022-12-19-20-38-001.jpg" alt="Petugas KPK geledah DPRD Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK geledah DPRD Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper diduga berisi dokumen barang bukti perkara tindak pidana korupsi yang menyeret salah satu pimpinan DPRD Jatim sebagai tersangka. Toga koper tersebut dibawa usai tim penyidik menggeledah gedung DPRD setempat, Senin (19/12) malam.  Pantauan ANTARA, aparat KPK melakukan penggeledahan di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, sejak pukul 15.00 WIB hingga malam hari.  Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim Zaenal Afif Subeki tampak berada di tengah aparat KPK yang sedang melakukan penggeledahan. Hal itu menyusul penetapan empat orang tersangka usai dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada (14/12) lalu.  Usai menggeledah, rombongan penyidik KPK tampak keluar dari Gedung DPRD Jatim sekitar pukul 22.00 WIB, dengan membawa tiga koper diduga berisi dokumen barang bukti, yang kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam tiga mobil yang berbeda.  Afif turut keluar dari Gedung DPRD Jatim bersama tim KPK yang mengamankan tiga koper tersebut. Selanjutnya Afif juga terlihat meninggalkan gedung DPRD Jatim dengan mengemudikan sendiri salah satu mobil, beriringan dengan sejumlah mobil lainnya yang ditumpangi aparat KPK.  Di dalam mobil yang dikemudikan Afif, tampak dua orang petugas KPK mendampingi duduk di bangku tengah. Belum diketahui iring-iringan mobil berisi aparat KPK tersebut menuju usai melakukan penggeledahan di Gedung DPRD Jatim.  Diketahui KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jatim, sekaligus mengamankan barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai Rp1 miliar.  "Empat orang ditetapkan tersangka, yaitu Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Staf Ahli Sahat di DPRD Jatim Rusdi, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat/ Pokmas Abdul Hamid dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi alias Eeng," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers di Jakarta belum lama lalu.

Penyidik KPK Bawa Tiga Koper Barbuk usai Geledah Gedung DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/KPK-amankan-barang-bukti-1.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang, dokumen, dan barang bukti elektronik, dari hasil penggeledahan di tiga lokasi pada Minggu (12/7). Semua barang tersebut merupakan bagian penyidikan kasus korupsi proyek di Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat.  ”Minggu (12/7) dilakukan penggeledahan di tiga lokasi. Di antaranya rumah kepala Dinas PUPR Kota Banjar di Ciamis,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara.  Tim penyidik, kata Ali, mengamankan sejumlah uang yang akan dihitung dan dikonfirmasi dengan pihak-pihak lain, dokumen berupa surat-surat yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, serta barang bukti elektronik.  Dia mengatakan, hingga Minggu (12/7) penyidik masih melaksanakan kegiatan di lapangan berupa penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012–2017.  Sebelumnya pada Sabtu (11/7), penyidik juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Kota Banjar. Yakni tempat para pihak yang diduga mengetahui dugaan korupsi dimaksud. Penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik dari hasil penggeledahan di dua lokasi itu.  ”Dokumen, sejumlah uang tunai, dan barang elektronik yang diamankan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan setelah mendapatkan izin dari Dewas KPK,” ungkap Ali.  Selain penggeledahan, KPK juga sedang memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut dalam tahap pengumpulan alat bukti. Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.  Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=zXjlEhcbNYo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wQu6udJFW88  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=q1J4naxi290

KPK Amankan Uang dan Dokumen Hasil Geledah Dinas PUPR Kota Banjar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Penggeledahan KPK

Berita Terkini