<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1811253502691247486" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>PDIP Ungkap Tia Rahmania Dipecat Lantaran Terbukti Menggelembungkan Suara</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Berty Talapessy menyatakan bahwa pemecatan terhadap calon anggota legislatif (caleg) DPR RI terpilih daerah pemilihan (Dapil) Banten I Tia Rahmania, karena terbukti melakukan penggelembungan suara. Tia digugat oleh sesama caleg PDIP Bonnie Triyana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015131550/menurut-ilmu-sains-7-kebiasaan-pagi-ini-bisa-meningkatkan-otak-dan-produktivitas-anda-salah-satunya-berlatih-meditasi">Menurut Ilmu Sains : 7 Kebiasaan Pagi Ini Bisa Meningkatkan Otak dan Produktivitas Anda, Salah Satunya Berlatih Meditasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses persidangan di Mahkamah Partai, Tia Rahmania terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan fakta dan saksi dan alat bukti yang lainnya kami memutuskan dari Mahkamah Partai bahwa telah terjadi pengelembungan suara," kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny menjelaskan, pihaknya awalnya menerima gugatan sengketa internal dari Bonnie Triyana, pada 14 Mei 2024. DPP PDIP menindaklanjuti gugatan Bonnie tersebut ke dalam sidang Mahkamah Partai. PDIP menggandeng mantan Hakim Konstitusi Muarar Siahaan untuk memproses sengketa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa Tia Rahmania melakukan penggelembungan suara. Karena itu, DPP PDIP memutuskan Tia melanggar kode etik dan disiplin partai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menindaklanjuti hasil sidang Mahkamah Partai, PDIP bersurat ke KPU RI, pada 30 Agustus 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan DPP PDI Perjuangan memediakan pelanggaran etik saudari Tia Rahmania atas pemindahan perolehan suara partai ke perolehan suara pribadi," ujar Ronny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Mahkamah Etik memutuskan saudari Tia Rahmania bersalah dan dijatuhkan sanksi tegas pemberhentian dari anggota partai," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, PDIP pada 13 September DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberentian Tia Rahmania ke KPU. Hasilnya, pada 23 September 2024, KPU merilis keputusan KPU 1206/2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Ronny memastikan pemecatan terhadap Tia Rahmania tidak berkaitan dengan sikap kritisnya terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam acara Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR dan DPD terpilih yang diselenggarakan KPU RI dan Lemhanas, pada Sabtu (21/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan karena apa yang dilakukan saudari Tia kemarin di dalam acara Lemhanas kemudian partai memecat saudari Tia Rahmania ini. Tidak benar. Jadi ini prosesnya sudah panjang," ujar dia. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

pemecatan terhadap calon anggota legislatif (caleg) DPR RI terpilih daerah pemilihan (Dapil) Banten I Tia Rahmania, karena terbukti melakuka

PDIP Ungkap Tia Rahmania Dipecat Lantaran Terbukti Menggelembungkan Suara

<div id="m#msg-f:1792581999226568897" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/JKT_KPU-gelar-rekapitulasi-suara-luar-negeri-tingkat-nasional_Salman-Toyibi9-3823560331.jpg" alt="Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Awak media mengambil gambar layar yang menampilkan data pemilu luar negeri saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (28/2/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus PDI Perjuangan Berry Nahdian Furqan mengungkapkan,</div> <div dir="auto">terjadi dugaan penggelembungan suara di daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan II. Menurut Berry, hal itu diketahui berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan Kamar Hitung Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) tingkat provinsi Kalsel DPD PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014402200/bangun-karakter-ribuan-remaja-ikuti-kejuaraan-pencak-silat-di-gor-ciracas">Bangun Karakter, Ribuan Remaja Ikuti Kejuaraan Pencak Silat di GOR Ciracas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, ditemukan kejanggalan perhitungan suara DPR RI dapil Kalsel II jika dibandingkan dengan data C1 Hasil TPS dibandingkan dengan data D.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Data internal kamar hitung kami per 3 Maret 2024 pukul 15.22 Wita menunjukkan suara 2 parpol terdapat selisih yang cukup tinggi pada perhitungan D.Hasil Kecamatan (PPK) dibanding dengan hasil data&nbsp; C.Hasil-Salinan (C1) pada setiap TPS,&rdquo; kata Berry kepada wartawan, Senin (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris DPD PDIP Kalsel itu menjelaskan,</div> <div dir="auto">dugaan penggelembungan itu mencapai 44.908 suara yang diduga mengarah kepada parpol tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut data kami, terdapat dugaan penambahan suara PAN (Partai Amanat Nasional) sebesar 35.903 dan dugaan penambahan sebesar 9.005 untuk Partai NasDem. Artinya terjadi perbedaan sangat mencolok antara jumlah perhitungan data C1 dengan jumlah perhitungan dari D. Hasil Kecamatan (PPK),&rdquo; ucap Berry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berry mengutarakan, penambahan suara tersebut patut diduga sebagai praktik penggelembungan suara yang menguntungkan partai tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi bagi kami, ini sangat tidak mungkin kalau hanya disebut sebagai masalah teknis salah hitung. Tetapi patut diduga sebagai kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif,&rdquo; urai Berry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berry menyebut, pihaknya juga menemukan adanya kejanggalan lain terkait pengalihan data suara rusak dan pengalihan suara tidak sah menjadi suara partai tertentu, sebesar 11.334 suara rusak menjadi suara untuk partai tertentu dan sebesar 26.227 suara tidak sah beralih menjadi suara partai tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perlu kami sampaikan bahwa DPD PDI Perjuangan memiliki saksi disetiap TPS maupun PPK sebanyak dua orang sehingga memiliki C1 maupun D hasil secara valid. Melalui dokumen C1 maupun D hasil yang dikumpulkan dari para saksi tersebut dibawa ke Kamar Hitung partai di tiap kabupaten/kota dan dilakukan menginputan data yang sudah disiapkan untuk dianalisa dalam melihat perolehan suara caleg semua partai," papar Berry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menguraikan, dari rekapitulasi mandiri</div> <div dir="auto">berdasarkan C1 hasil TPS dapil Kalsel II DPRbRI yang sudah diinput mencapai 97,87 persen, hasilnya menempatkan PDI Perjuangan mendapatkan satu kursi pada posisi kursi kelima dan terpaut cukup jauh dengan urutan bawah perolehan suara partai lainnya. Namun, dengan analisis terhadap D hasil PPK diduga terjadi penggelembungan suara partai lain, maka mengakibatkan hilangnya kursi PDIP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena, ia menekankan akan meningkatkan pengawalan dan pengawasan perhitungan pada tingkatan selanjutnya, agar perhitungan suara sesuai dengan data resmi C1 yang dihasilkan di TPS. Sebagai antisipasi, PDIP sudah menyiapkan tim hukum yang akan mengawal dan juga sebagai saksi di tingkat kabupaten/kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <h2 dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/014402338/menteri-pupr-minta-btn-dan-perbankan-lain-turunkan-bunga-kpr-nonsubsidi">Menteri PUPR Minta BTN dan Perbankan Lain Turunkan Bunga KPR Nonsubsidi</a></strong></h2> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mendesak KPU dan Bawaslu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, profesional, transparan serta patuh kepada hukum dan etika moralitas penyelenggaraan pemilu sehingga segala macam pelanggaran tidak boleh ditolerir,&rdquo; ucapnya. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

dari rekapitulasi mandiri
berdasarkan C1 hasil TPS dapil Kalsel II DPRbRI yang sudah diinput mencapai 97,87 persen

Politikus PDIP Duga Terdapat Penggelembungan Suara di Dapil Kalsel II

penggelembungan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#penggelembungan

Berita Terkini

PDIP Ungkap Tia Rahmania Dipecat Lantaran Terbukti Menggelembungkan Suara

Politikus PDIP Duga Terdapat Penggelembungan Suara di Dapil Kalsel II

Download Aplikasi JawaPos.com